Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak melanjutkan penurunan hingga akhir perdagangan Jumat (30/8/2024) karena investor melihat ekspektasi kenaikan pasokan OPEC+ mulai Oktober, bersamaan dengan berkurangnya harapan pemangkasan suku bunga AS bulan depan, menyusul data yang menunjukkan belanja konsumen yang kuat.

Menurut data Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka untuk pengiriman Oktober 2024 ditutup turun US$1,14 atau 1,43% ke level US$78,80 per barel pada Jumat (30/8/2024).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup turun US$2,36, atau 3,11%, menjadi US$73,55 per barel, turun 1,7% dalam seminggu dan penurunan 3,6% pada sepanjang Agustus.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) akan melanjutkan kenaikan produksi minyak yang telah direncanakan mulai Oktober 2024 karena penghentian produksi di Libya dan janji pemangkasan pasokan oleh beberapa anggota untuk mengompensasi kelebihan produksi.

"OPEC+ sudah membicarakan tentang melanjutkan pengurangan produksi adalah berita utama yang benar-benar membuat kita kecewa hari ini," kata Phil Flynn, analis di Price Futures Group, dilansir Reuters Sabtu (31/8/2024).

Sementara itu, investor juga menanggapi data baru yang menunjukkan belanja konsumen AS meningkat pesat pada Juli lalu, yang menunjukkan ekonomi tetap kuat di awal kuartal ketiga dan diperkirakan akan menentang pemotongan suku bunga setengah persen dari Federal Reserve bulan depan.

Suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

Sentimen lainnya, National Oil Corporation Libya mengatakan penutupan ladang minyak baru-baru ini telah menyebabkan hilangnya sekitar 63% dari total produksi minyak negara itu, karena konflik antara faksi timur dan barat yang bersaing terus berlanjut.

Menurut firma konsultan Rapidan Energy Group, kerugian produksi dapat mencapai antara 900.000 dan 1 juta barel per hari (bpd) dan berlangsung selama beberapa minggu.

Pemerintah Libya yang berbasis di wilayah timur mengumumkan penutupan semua ladang minyak mulai Senin lalu, menghentikan produksi dan ekspor, serta mendorong harga minyak mencapai titik tertinggi dalam hampir 2 minggu pada tanggal 26 Agustus.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina, menyusul keputusan hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Jumat (19/7).

Berdasarkan keputusan ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi. Ini termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan keputusan hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

Menurutnya, dalam keputusan hukum tersebut ICJ telah menegakkan rules based international order, dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Palestina. Oleh karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

Seperti diketahui, ICJ telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Meski tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim menetapkan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut.

Menurut Retno, penetapan keputusan hukum oleh ICJ dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Ia memandang, bahwa keputusan hukum dari ICJ menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan keputusan Mahkamah,” ujarnya.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti keputusan hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Harga minyak turun lebih dari US$ 2 pada Jumat (19/7) ke level terendah sejak pertengahan Juni karena investor mengamati kemungkinan gencatan senjata di Gaza, sementara dolar yang menguat mendorong harga lebih rendah lagi.

Harga minyak mentah Brent turun US$ 2,48, atau 2,9%, menjadi US$ 82,63 per barel. Sedangkan Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun US$ 2,69, atau 3,3%, menjadi US$ 80,13.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan gencatan senjata yang telah lama dicari antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas sudah di depan mata.

“Saya yakin kita berada di dalam garis 10 yard dan melaju menuju garis gawang dalam mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, memulangkan para sandera dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik untuk mencoba membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng,” kata Blinken, menggunakan analogi sepak bola, dikutip dari Reuters, Minggu (21/7).

Perang di Gaza telah menyebabkan investor memperhitungkan premi risiko saat memperdagangkan minyak, karena ketegangan mengancam pasokan global. Jika gencatan senjata tercapai, pemberontak Houthi yang didukung Iran dapat meredakan serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, karena kelompok itu menyatakan serangan itu untuk mendukung Hamas.

“Geopolitik mulai sedikit mereda sehingga itu seharusnya menguntungkan kita, menyusul berita gencatan senjata ini,” kata Tim Snyder, kepala ekonom di Matador Economics.

Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukimannya di sana adalah ilegal dan harus ditarik sesegera mungkin, yang selanjutnya meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik tersebut.

Indeks dolar AS naik setelah data yang lebih kuat dari perkiraan di pasar tenaga kerja dan manufaktur AS minggu ini, menekan harga minyak, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.

Mata uang AS yang lebih kuat melemahkan permintaan minyak berdenominasi dolar dari pembeli yang memegang mata uang lain. Pejabat Cina mengakui bahwa daftar tujuan ekonomi yang ditegaskan kembali di akhir pertemuan Partai Komunis minggu ini berisi banyak kontradiksi yang rumit, yang menunjukkan jalan yang bergelombang untuk implementasi kebijakan.

Perekonomian Cina tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan sebesar 4,7% pada kuartal kedua, mengutip data resmi, yang memicu kekhawatiran atas permintaan minyaknya.

Gangguan teknologi global mengganggu operasi di berbagai industri, dengan maskapai penerbangan menghentikan penerbangan, beberapa penyiar berhenti mengudara dan sektor-sektor dari perbankan hingga perawatan kesehatan dilanda masalah sistem.

Sementara itu, dua kapal tanker minyak besar terbakar setelah bertabrakan di dekat Singapura. Singapura adalah pusat perdagangan minyak terbesar di Asia dan pelabuhan pengisian bahan bakar terbesar di dunia. Perairan di sekitarnya merupakan jalur air perdagangan vital antara Asia dan Eropa serta Timur Tengah dan salah satu jalur laut global tersibuk.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967 melanggar hukum, kepada Majelis Umum.

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya mengatakan Guterres akan segera menyerahkan temuan tersebut ke Majelis Umum PBB, yang telah meminta nasihat pengadilan pada 2022. “Keputusan ada di tangan Majelis Umum bagaimana akan melanjutkan masalah ini,” kata dia, dikutip Minggu (21/7).

Guterres menegaskan kembali bahwa semua pihak harus terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral.

Menurut dia, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah visi dua negara, Israel dan Palestina yang independen, demokratis, layak dan berdaulat, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, dalam batas-batas yang aman dan diakui, berdasarkan perjanjian sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.

ICJ dalam opininya menyatakan pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu “melanggar hukum” dan harus diakhiri “secepat mungkin.”

Dikatakan bahwa Israel harus menghentikan aktivitas permukiman baru, dan "mengevakuasi" seluruh pemukim dari Wilayah Palestina yang diduduki.

Majelis Umum telah mengadopsi resolusi yang meminta ICJ memberikan pendapat hukum mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967.

Bagaimana kebijakan dan praktik Israel mempengaruhi status hukum pendudukan, dan apa dampak hukum yang timbul bagi seluruh negara bagian dan PBB dari status tersebut.

Guterres juga menegaskan seruan mendesak bagi gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza tanpa syarat.