IDXChannel - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memproyeksikan konsumsi energi di Indonesia bakal melonjak naik selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, Presiden Terpilih tersebut menargetkan ekonomi tumbuh 8 persen per tahun.

Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE, Iin Febrian mengatakan, permintaan energi dalam beberapa tahun belakangan sudah meningkat. Bahkan, diproyeksikan naik di kisaran 2,7 persen pada 2058.

Proyeksi tersebut dengan asumsi bahwa makro ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen. Sementara itu, pemerintah baru mencanangkan ekonomi Tanah Air ada di posisi 8 persen, sehingga Pertamina memproyeksi permintaan energi bakal lebih besar.

“Padahal pemerintah baru mencanangkan pertumbuhan 8 persen, it means pertumbuhan atau konsumsi energi akan jauh lebih besar lagi dibandingkan dari kita proyeksikan,” ujar Iin Febrian saat gelaran Repnas National, Jakarta, Senin (14/10/2024).

BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) bakal kerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi permintaan pasar. Iin menyebut, pemenuhan pasokan energi bukan hanya dari sisi jumlah, namun juga soal kualitas, terutama bauran energi alias energi mix (EBT).

“Ini tentu relevansinya di sana dan tidak hanya dari sisi jumlah, tapi sisi kualitas kita harus dorong untuk ke energi baru dan terbarukan, energi mix itu yang tentu kita kembangkan,” tuturnya.

Pertamina NRE dan lima subholding lainnya mendapat amanah untuk menjamin ketahanan energi nasional dalam rangka mendukung arahan strategis pemerintah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di level 8 persen.

Hanya saja, lanjut Iin, Pertamina masih dihadapkan pada tiga tantangan, yakni ketersediaan energi, keterjangkauan, dan energi berkelanjutan (sustainability).

“Kita sungguh-sungguh untuk menjamin ketahanan energi, namun kita melihat bahwa ada tiga tantangan utama, tri dilema kalau kita sebut terkait dengan tantangan energi. Pertama ketersediaan energi, energi security, kedua keterjangkauan, ketiga sustainability,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyatakan selama ini 80-95% BBM bersubsidi ternyata dipakai oleh masyarakat yang sudah mampu.

Dari data yang dipaparkan Rachmat, 95% solar subsidi di 2022 dinikmati oleh golongan masyarakat di desil 5 hingga 10. Itu merupakan desil rumah tangga dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia. Jumlah BBM yang digunakan lebih dari 15 juta kiloliter.

Sementara di tahun yang sama, konsumsi Pertalite yang juga disubsidi, 80%-nya pun dinikmati oleh golongan di desil 5-10. Volumenya mencapai 19 juta kiloliter lebih.

"Makin tinggi pendapatan makin gede penggunaan BBM, subsidinya juga makin banyak. BBM subsidi yang dinikmati oleh golongan rentan malah dipakai golongan lebih kuat," ujar Rachmat dalam diskusi di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Masih dari data yang dipaparkan Rachmat, jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sejak 2019 rata-rata per tahunnya mencapai Rp 119 triliun. Dengan subsidi terbesar dikucurkan pada tahun 2022 yang menyentuh angka Rp 292 triliun.

Menurutnya, pemerintah tak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu. Oleh karena itu perencanaan subsidi tepat sasaran dilakukan.

"Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran. Bisa win-win lah, tidak ada beban tambahan, isu subsidi tidak tepat bisa diperbaiki," ujar Rachmat.

Dari informasi yang beredar belakangan ini pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mobil. Kendaraan yang boleh memberi BBM subsidi maksimal berkapasitas 1.400 cc. Sedangkan untuk mobil diesel, yang masih boleh membeli BBM subsidi kapasitas mesinnya maksimal 2.000 cc.

Merespons informasi itu, Rachmat bilang kalaupun ada kendaraan yang dilarang membeli BBM subsidi, jumlahnya tak signifikan. Dari hitung-hitungannya, tak sampai 10% kendaraan yang bakal kena pelarangan

"Jika skenario yang beredar benar maka ini cuma berdampak di bawah 10% dari total kendaraan," sebut Rachmat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pada 2023, lebih dari 99,78 persen wilayah di Indonesia telah teraliri listrik. Angka capaian elektrifikasi tersebut perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan akses energi yang diterima masyarakat dapat memenuhi layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan serta menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dari kacamata konsumen, penggunaan energi baru terbarukan (EBET) sangat penting. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan (sustainable consumption).

"Salah satu sumber EBET yang mudah diakses konsumen adalah energi surya. YLKI mendorong semua pihak menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam FGD PLTS di Jakarta dikutip Rabu (7/8/2024).

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menjelaskan, energi surya merupakan sumber energi yang demokratis. Dia menyebut, dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan.

"Pertama, berorientasi pada pengguna dan dampaknya. Kedua, identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal. Ketiga, pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat, serta keempat, pengelolaan yang profesional," kata Citra.

Selain itu, kata Citra, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal. Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Vice President Penjualan PT PLN (Persero), Rahmi Handayani menjelaskan, kenaikan pelanggan PLTS atap menjadi cerminan minat masyarakat menggunakan energi surya. Dia menjelaskan, pada 2018-2024, jumlah pelanggan PLTS atap naik 15 kali, dari 609 pelanggan menjadi 9.324 pelanggan.

Secara kapasitas juga naik dari 2 MWp pada 2018 menjadi 197 MWp pada tahun 2024. Hal itu naik sebanyak 98 kali. "Minat masyarakat pada PLTS atap tinggi juga. Terlihat dari kuota PLTS atap pada Juli 2024 yang terjual sebanyak 88 persen atau 901 MWp," kata Rahmi.

REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Portugal berencana menaikkan cakupan energi terbarukan dari total konsumsi energinya pada 2030 dari 47 persen menjadi 51 persen. Pemerintah setempat mengatakan langkah ini bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nol emisi pada 2045.

Target baru yang masuk dalam rancangan target energi dan iklim pemerintah baru Portugal masih dalam proses finalisasi. Target ini akan segera dibahas di parlemen sebelum dikirim ke Uni Eropa.

"(Target) ini evolusi substansial (dan) akan menjadi dasar untuk memandu arah dekarbonisasi kami di semua sektor," kata Menteri Lingkungan dan Energi Maria da Graca Carvallo pada komite parlemen, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan data pemerintah Portugal pada 2022 energi terbarukan masih 37,7 persen dari total konsumsi negara itu. Angka ini membawa Portugal di peringkat keenam dari 27 negara anggota Uni Eropa sebagai negara yang paling banyak menggunakan energi terbarukan dalam konsumsi energinya.

Total konsumsi energi merupakan total energi yang dikonsumsi rumah tangga, industri dan pertanian tapi tidak mencakup sektor industri energi sendiri. Rancangan yang direvisi ini mempertahankan komitmen Portugal untuk melelang pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai pertamanya dengan kapasitas hingga 2 gigawatt (GW).

Meski Portugal akan memangkas target untuk memiliki kapasitas elektroliser baru sebesar 5,5 GW untuk produksi hidrogen ramah lingkungan pada tahun 2030. Carvalho mengatakan proses perizinan untuk investasi energi terbarukan akan disederhanakan dengan memberi investor satu kontak pada pemerintah. Dibandingkan sebelumnya di mana investor harus mendapatkan izin dari 14 lembaga pemerintah sebelum mendapatkan izin final.

Investor mengatakan lambatnya proses perizinan mengakibatkan penundaan banyak projek. Portugal menargetkan pada 2030 energi terbarukan mencakup 85 persen dari total produksi energi tahunannya. Pada 2023 sekitar 61 persen produksi energi Portugal berasal dari energi terbarukan. Portugal salah satu negara dengan rasio energi terbarukan tertinggi di Eropa.