Jakarta - PT PLN (Persero) memiliki skenario besar untuk membantu Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060 yakni dengan Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dengan skenario itu, PLN memiliki rencana besar untuk membangun infrastruktur transmisi energi demi cita-cita Indonesia tersebut tercapai.

Namun, Director of Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto mengungkap pihaknya membutuhkan dana besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dia memperkirakan dana yang dibutuhkan PLN mencapai Rp 20 triliun per tahun.

"Proposal PLN konkret, kita membutuhkan dukungan pemerintah untuk mensukseskan ini sekitar US$ 15 billion. Kalau dukungan goverment untuk infrastruktur transmisi dan lain lain ini bisa diwujudkan sampai 2060. Artinya bukan US$ 15 billion one time, tidak ya. Jadi kira-kira Rp 20 triliun setahun diinject ke PLN untuk pembangunan infrastruktur ini," kata dia dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya jika dana itu tercukupi setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur transmisi, maka cita-cita Indonesia nol emisi karbon pada 2060 buka sekedar mimpi.

"Insyaallah mimpi kita untuk menjadi lebih hijau di kemudian hari bukan sebatas isapan jempol," tambahnya.

PLN berencana untuk membangun aset-aset besar yang menghasilkan energi hijau di Indonesia. Menurutnya potensi energi hijau di Indonesia sangat besar.

"Kita akan menjemput energi hijau yang ada pusat-pusat pembangkitan seperti Sumatera yang kita tahu ada hydro power di Aceh Sumatera Utara dan beberapa di Sumatera Barat, sedangkan aset-aset geothermal kita di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat," pungkasnya. (ada/rrd)

Jakarta - Pemerintah tengah menjalankan 400 proyek prioritas energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini sebagai salah satu strategi Indonesia mencapai nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024).

"Untuk mencapai target 2060 zero emission, tapi kita usahakan sebelum 2060, kita sudah punya 400 proyek yang sedang berjalan sekarang," kata Luhut di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Salah satu di antaranya rencana melakukan pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 2 sebesar 2,2 gigawatt (GW) yang terletak di Cilegon, Banten. Selain itu, PLTU Cirebon juga masuk rencana pensiun dini.

"Kita akan tutup ini. Dan kita punya (PLTU) Cirebon (masuk ke daftar), jadi kita bicara proyek konkret yang sudah kita rencanakan," ujarnya.

Untuk menyelesaikan keseluruhan proyek, butuh dukungan lebih dari sisi pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum. Atas hal ini, pemerintah telah bernegosiasi dengan sejumlah negara seperti Singapura untuk mengekspor energi hijau.

"Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura, sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini, dan kita membangun industri panel surya kita sendiri," ujar dia.

Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara dengan tenaga air atau hydropower. Indonesia akan membangun sekitar 9 gigawatt tenaga air, yang sedang dalam tahap pembangunan. Proyek ini akan dipadukan dengan panel surya.

Di sisi lain, menurutnya kontribusi Indonesia terhadap emisi karbon per kapita masih jauh lebih rendah dibanding negara maju, yakni baru 2,5 ton per kapita. Sementara Amerika Serikat (AS) sudah 14-15 ton per kapita, sedangkan minimalnya 4,5 ton per kapita.

"Langkah ini menjadi game changer bagi kami. Komitmen kita terhadap emisi nol sudah ada, tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi bagaimana kita melakukannya? Kita juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita karena beban dasar harus ada. Tanpa beban dasar, itu dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi kita," kata dia. (shc/ara)

Jakarta - Direktur Business Planning PT Pertamina International shipping (PIS) Eka Suhendra ungkap target jangka panjang dan strategi PIS untuk meraih nol emisi pada 2050. Salah satunya adalah dengan mengakselerasi inisiatif dekarbonisasi agar mencapai target pengurangan karbon emisi hingga nihil pada tahun 2050 dan meningkatkan kontribusi bisnis hijau menjadi 34% pada 2034.

Strategi tersebut dipaparkan Eka dalam Malam Penghargaan Lestari Summit 2024 (21/8/2024), yang memberikan apresiasi bagi praktisi-praktisi industri terhadap kontribusi mereka dalam merealisasikan rencana nol emisi dan pembangunan berkelanjutan.

Eka memaparkan bahwa target pengurangan karbon emisi dari PIS, sudah selaras dengan strategi jangka panjang dari organisasi International Maritime Organization (IMO). Dengan komitmen ini, PIS tidak hanya mendukung inisiatif global untuk melawan perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional terkait emisi.

"Pertamina dan PIS memiliki komitmen dalam peningkatan sustainability dan green economy dalam operasionalnya sebagai bagian dari transformasi hijau bersama. Strategi kami untuk mencapai realisasi target jangka panjang tersebut adalah melalui pengurangan emisi sebesar 32% pada 2030 yang merupakan langkah awal untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050, sesuai target dari International Maritime Organization (IMO)," ujar Eka.

Dalam mendukung realisasi target jangka panjang tersebut, Eka menyatakan bahwa PIS telah melakukan sejumlah inovasi khusus untuk mengurangi produksi emisi karbon dalam seluruh lini bisnisnya. Salah satunya melalui pengembangan teknologi Energy Saving Devices dan pengembangan desain kapal yang ramah lingkungan.

"Pertamina sendiri punya 10 fokus sustainabilitas operasi yang terbagi dalam tiga komponen utama yakni Environmental , Social , dan Governance . Untuk contohnya sendiri terkait perlindungan keanekaragaman hayati PIS telah melakukan investasi pemasangan ballast water treatment di armada kapal PIS untuk meminimalisir kerusakan ekosistem laut di sekitar kapal," ucap Eka.

PIS juga turut memberlakukan inovasi-inovasi teknologi hijau untuk kapal baru dan konversi bahan bakar melalui teknologi dual fuel yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 30%.

Selain mengurangi produksi karbon emisi, PIS juga menargetkan peningkatan signifikan terhadap kontribusi laba yang dihasilkan dari Green Cargo Business, seperti Liquified Natural Gas (LNG) dan Liquified Carbon Dioxide (LCO2).

"PIS juga memiliki aspirasi sampai 2034 untuk meningkatkan revenue dari low carbon business seperti LPG, LNG, dan amonia. Kami berharap melalui berbagai inisiatif dan strategi yang telah kami implementasikan, PIS dapat meningkatkan kontribusi sektor bisnis hijau menjadi 34% dalam sepuluh tahun ke depan. Saat ini angka tersebut berada di sekitar 15% dari total kontribusi bisnis PIS," papar Eka.

Lebih lanjut, Eka memaparkan salah satu strategi PIS untuk meningkatkan kontribusi bisnis hijau adalah melalui pasar bahan bakar hijau. Volume perdagangan LPG dunia diproyeksi akan tumbuh 13 persen dalam 5 tahun ke depan. Adapun impor LPG dari empat negara besar di Asia, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, dan India diproyeksikan bakal naik 35,4 persen di 2028.

Di Indonesia sendiri, permintaan LPG untuk kebutuhan rumah tangga akan naik rata-rata 3,9 persen per tahun sampai 2030. Sementara untuk amonia, volume perdagangannya diproyeksikan naik rata-rata 22,5 persen per tahun hingga 2028.

Untuk melayani pasar bahan bakar hijau yang terus berkembang, PIS mendatangkan 2 unit kapal tanker baru berupa Very Large Gas Carrier (VLGC) yang dikhususkan untuk mengangkut muatan LPG dan Amonia. Dengan hadirnya dua unit kapal tersebut, diharapkan PIS dapat meningkatkan kapasitas pengangkutan bahan bakar low carbon baik di dalam maupun luar negeri.

"Strategi jangka panjang kami untuk memangkas produksi karbon emisi dan meningkatkan kontribusi bisnis hijau sudah sejalan dengan visi Nol Emisi Pemerintah Indonesia pada 2060. Meskipun kami menargetkan 10 tahun lebih cepat di tahun 2050. Kedepannya kami berharap PIS dapat menjadi pelopor dalam program dekarbonisasi khususnya di industri shipping ," tutup Eka. (rrd/rir)

Indonesia dan Jepang meresmikan Asia Zero Emission Community (AZEC) Center di Jakarta demi mengebut dekarbonisasi dan nol emisi karbon.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan AZEC Center berada di dalam Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). ERIA adalah organisasi internasional yang berdiri sejak 2008 untuk meneliti dan menyusun rekomendasi kebijakan integrasi ekonomi.

"Saya harap AZEC Center bakal memberi dukungan tak ternilai untuk mengembangkan peta jalan efisien dan kebijakan yang memandu dekarbonisasi kita," ucapnya dalam The 2nd Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting di Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

"Saya juga ingin semua mitra AZEC terlibat secara aktif dengan AZEC Center, memanfaatkan sumber daya serta keahliannya untuk mempercepat transisi menuju masa depan bebas emisi (net zero emission)," tambah Airlangga.

AZEC adalah salah satu bentuk inisiatif pengurangan emisi di Asia. Inisiatornya adalah Jepang dalam COP 26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021 lalu.

Kemudian, diluncurkan secara resmi dalam gelaran KTT G20 di Bali pada 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Airlangga menyebut Jepang bakal mendukung pendanaan proyek transisi energi di Asia dalam kerangka AZEC. Ada 78 proyek di Asia, di mana Indonesia menjadi negara dengan daftar proyek terbanyak yang mencapai 34.

"Area ini (AZEC Center) adalah top 10 think thank di dunia dan arah dari Center ini pada tiga sektor, yaitu energi, transportasi, dan manufaktur. Itu tiga hal yang jadi prioritas transisi energi ini," jelas Airlangga selepas acara.

"Pendanaannya kita minta supaya multiple pendanaan, jadi salah satu untuk ekspor kredit di Japan Bank of International Cooperation (JBIC) bisa, kita minta multiple financing juga. Selain itu, commercial bank, investment bank, ataupun multiple financing tersedia," sambungnya.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito mengatakan pihaknya menyediakan US$1 miliar atau Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.505 per dolar AS). Ini dipersiapkan setidaknya untuk 14 proyek transisi energi di negara-negara Asia.

Ken Saito menyebut bantuan pendanaan tersebut merupakan proyek kemitraan dengan Global South Support Scheme. One attachment • Scanned by Gmail

Jakarta: Target pengurangan emisi karbon dikejar hingga nol pada 2060. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung target tersebut, yakni dengan memaksimalkan pengolahan bahan mentah untuk menciptakan berbagai produk olahan.

"Program ini bertujuan untuk mengubah minyak mentah menjadi produk petrokimia berkualitas tinggi, mendukung keberlanjutan industri dan pencapaian target Net Zero Emission 2060," kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dikutip dari Antara, Selasa, 6 Agustus 2024.

Menurut dia, pihaknya melakukan berbagai pendekatn untuk memenuhi target itu. Terutama, pendekatan yang berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan yang bersih. Termasuk, dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Pertamina Group terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk baru melalui program crude-to-chemical downstream," ujar dia.
Dalam upaya itu, Pertamina Petrochemical Trading (Pertachem), sebagai anak usaha Pertamina Patra Niaga, memperkuat lini bisnis produk petrokimia. Yakni, dengan kolaborasi bersama Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengembangkan dan memasarkan Heavy Aromatic.

Direktur Utama Pertachem, Oos Kosasih, menyampaikan pihaknya berkomitmen mengedepankan kolaborasi dan sinergi. Sehingga berhasil melakukan komersialisasi produk Heavy Aromatic.

“Kami berfokus pada aktivitas pemasaran dan distribusi produk petrokimia yang nantinya akan menjadi ujung tombak bisnis petrokimia oleh Pertamina kedepannya. Secara akumulatif di tahun 2024, sinergi ini telah berhasil menjual lebih kurang 56 ribu barrel produk Heavy Aromatic. Penjualan perdana telah dilakukan pada bulan Juni 2024 lalu,” kata Oos Kosasih.

Hal serupa disampaikan VP Commercial & Sales KPI, Aji Danardono. Dia menyatakan produk Heavy Aromatic adalah bukti nyata kolaborasi Pertamina Group guna memenuhi kebutuhan industri petrokimia.

“Untuk memenuhi tren dan kebutuhan akan produk petrokimia yang diprediksi akan terus meningkat, sinergi Pertamina Group dibutuhkan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri,” tuturnya.

Produk Heavy Aromatic dapat diproses lebih lanjut menjadi solvent (pelarut) dengan daya pelarut yang kuat dan proses evaporasi (penguapan) yang tinggi, menjadikannya sangat cocok digunakan di banyak aplikasi industri seperti cat & pelapis cat, kimia pengeboran, otomotif, lem, perekat dan pestisida.

(ADN)

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut saat ini investasi di proyek berkelanjutan terus berjalan. Ketua umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89% pada 2030 dan menyentuh nol emisi karbon pada 2060 atau lebih awal.

Menurutnya perlu ada langkah yang ambisius dalam upaya pencapaian target iklim tersebut. "Akan tetapi ada risiko terkait upaya transisi mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko-risiko tersebut lebih sulit diprediksi karena kurangnya data secara historis," katanya dalam Indonesia Re International Conference di The Westin, Jakarta, Rabu (23/7/2024).

Menurut Arsjad hal ini menjadikan industri reasuransi seperti Indonesia Re punya peran untuk ambil bagian dalam risiko tersebut. Dengan begitu investasi di sektor yang ramah lingkungan dapat semakin didorong.

"Hal ini menjadikan industri perasuransian, termasuk perusahaan reasuransi memiliki peran untuk mengambil bagian dari risiko tersebut, dan membuat usaha investasi yang ramah lingkungan dapat lebih diupayakan dan aman untuk para investor," bebernya.

Ia menyebut Kadin melihat peran penting perusahaan reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan. Peran perusahaan reasuransi juga memungkinkan perusahaan asuransi memperluas cakupannya untuk mendorong investasi hijau.

"Kadin mengakui peran penting industri reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan dengan memberikan stabilitas finansial dan mitigasi risiko, juga memungkinkan para perusahaan asuransi menawarkan cakupan coverage yang lebih luas untuk mendorong investasi ekonomi hijau," sebut dia.

"Dengan semangat gotong royong, Kadin percaya kolaborasi di antara berbagai industri, baik pemerintah atau swasta, juga pihak internasional dibutuhkan untuk membangun Indonesia hijau, resilience dan future-ready," jelas dia. (kil/kil)

REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Portugal berencana menaikkan cakupan energi terbarukan dari total konsumsi energinya pada 2030 dari 47 persen menjadi 51 persen. Pemerintah setempat mengatakan langkah ini bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nol emisi pada 2045.

Target baru yang masuk dalam rancangan target energi dan iklim pemerintah baru Portugal masih dalam proses finalisasi. Target ini akan segera dibahas di parlemen sebelum dikirim ke Uni Eropa.

"(Target) ini evolusi substansial (dan) akan menjadi dasar untuk memandu arah dekarbonisasi kami di semua sektor," kata Menteri Lingkungan dan Energi Maria da Graca Carvallo pada komite parlemen, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan data pemerintah Portugal pada 2022 energi terbarukan masih 37,7 persen dari total konsumsi negara itu. Angka ini membawa Portugal di peringkat keenam dari 27 negara anggota Uni Eropa sebagai negara yang paling banyak menggunakan energi terbarukan dalam konsumsi energinya.

Total konsumsi energi merupakan total energi yang dikonsumsi rumah tangga, industri dan pertanian tapi tidak mencakup sektor industri energi sendiri. Rancangan yang direvisi ini mempertahankan komitmen Portugal untuk melelang pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai pertamanya dengan kapasitas hingga 2 gigawatt (GW).

Meski Portugal akan memangkas target untuk memiliki kapasitas elektroliser baru sebesar 5,5 GW untuk produksi hidrogen ramah lingkungan pada tahun 2030. Carvalho mengatakan proses perizinan untuk investasi energi terbarukan akan disederhanakan dengan memberi investor satu kontak pada pemerintah. Dibandingkan sebelumnya di mana investor harus mendapatkan izin dari 14 lembaga pemerintah sebelum mendapatkan izin final.

Investor mengatakan lambatnya proses perizinan mengakibatkan penundaan banyak projek. Portugal menargetkan pada 2030 energi terbarukan mencakup 85 persen dari total produksi energi tahunannya. Pada 2023 sekitar 61 persen produksi energi Portugal berasal dari energi terbarukan. Portugal salah satu negara dengan rasio energi terbarukan tertinggi di Eropa.