Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri peluncuran Indonesia Solar Energy Research Centre (ISEREC). ISEREC diluncurkan di Auditorium Kementerian PUPR pada Rabu (2/10) kemarin.

Dikutip dari Instagram Kementerian PUPR, Kamis (3/10/2024), pembentukan ISEREC merupakan hasil kolaborasi antara Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Badan Riset Nasional (BRIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dengan Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) dalam mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan energi surya kelas dunia di Indonesia.

"Menteri Basuki mengapresiasi dukungan dari SERIS dan lembaga internasional lainnya dalam pembentukan ISEREC, yang akan fokus pada pendidikan, teknologi, dan advisory. Dengan dukungan ini, diharapkan ISEREC dapat mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor dan energi surya di Indonesia," bunyi keterangan Kementerian PUPR.

Dijelaskan, pembentukan ISEREC juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca nasional hingga 42,3% dengan bantuan internasional. Kementerian PUPR sendiri turut berkontribusi melalui pembangunan 248 bendungan, termasuk 59 bendungan yang berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dengan total kapasitas 4.787 MW.

"Salah satu contoh keberhasilan ini adalah PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak 2023 dengan kapasitas 192 MWp," bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Sementara, Presiden PII Danis Hidayat Sumadilaga, menyampaikan inisiatif ISEREC bermula dari forum Engineering 20 (E20) yang merupakan bagian dari Engagement Group G20 di Bali sebagai upaya mendukung energi bersih dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Australia sedang berebut pasar energi surya (solar energy) di Singapura.

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menggencarkan industrialisasi panel surya di sejumlah daerah yang berdekatan dengan Singapura. Bahkan, Singapura sudah sepakat untuk mengimpor setengah energi surya yang diproduksi Indonesia.

"Kita sudah juga menyiapkan green energy [energi hijau] dalam bentuk solar, di mana solarnya sekarang yang sudah di-list sebesar 4 gigawatt, dan Singapura siap menerima 2 gigawatt," ungkap Airlangga dalam acara Kumparan Green Initiative di Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Kendati demikian, sambungnya, Australia juga sedang menyiapkan industri solar panel. Apalagi, Airlangga menjelaskan bahwa Australia bagian utara sangat panas.

"Bahkan mereka menyiapkan bisa membuat transmisi dari Australia ke Singapura," ungkapnya.

Oleh sebab itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu menyatakan pemerintah akan terus mendorong agar pasar energi surya tidak diambil negara lain. Airlangga mengingatkan bahwa pemerintah telah berkomitmen ikut dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Menurutnya, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan dana internasional.

"Komitmen NDC [Nationally Determined Contribution] Indonesia dibagi menjadi lima sektor, yaitu energi, termasuk di dalamnya adalah transportasi, kemudian limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan lainnya," jelasnya.

Harga panel surya turun 66% dalam lima tahun terakhir mendorong adopsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut mulai bergeliat membangun industri hijau.

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin P Sisdwinugraha, mengatakan penurunan harga teknologi panel surya membuka peluang besar untuk pemanfaatan energi terbarukan di kawasan ini. Produksi modul surya di Asia Tenggara juga kompetitif.

"Oleh karena itu diperlukan insentif industri untuk mendukung pengembangan sektor ini, seperti yang diterapkan Malaysia dan India," kata Alvin melalui keterangan tertulis dikutip Kamis (19/9).

Dia mengatakan, kesepakatan kerjasama ekspor listrik antara Indonesia dan Singapura yang mensyaratkan pembangunan rantai pasok energi surya di Indonesia, merupakan langkah penting menuju terwujudnya ASEAN Power Grid atau jaringan bersama ASEAN. Potensi penciptaan lapangan kerja hijau juga signifikan, khususnya dalam industri manufaktur modul surya yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi.

"Kerjasama antara institusi pendidikan dan riset lokal dengan industri diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan memastikan transfer teknologi kepada produsen lokal,” ujar Alvin.

Manajer Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, mengatakan ASEAN Power Grid dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang tinggi dan memastikan ketahanan energi kawasan. Selain itu, peluang pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang tertuang dalam Pernyataan ASEAN+3 tahun lalu juga membuka peluang kerjasama internasional yang tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi negara-negara anggota.

Arief menyebut Asia Tenggara mempunyai sumber daya mineral kritis yang diperlukan dalam pengembangan energi terbarukan. Sumber daya tersebut di antaranya nikel sebesar 27 persen, timah 32 persen, unsur tanah jarang 36 persen, dan bauksit dari 22 persen dari total cadangan global.

“Keberadaan sumber daya mineral kritis di Asia Tenggara ini, dapat merangsang investasi lebih lanjut di sektor manufaktur panel surya dan baterai. Serta dapat mendorong potensi kerjasama energi transisi energi yang lebih luas di kawasan yang dapat memberi nilai tambah ekonomi” kata Arief.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berpeluang menjadi pemasok alternatif panel surya dunia di tengah dominasi China pada industri tersebut, menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin.

Dalam diskusi tematik Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Jumat, Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai 3.300 gigawatt (GW) dari total potensi energi terbarukan sebesar 3.600 GW.

Namun, ia mengatakan Indonesia saat ini masih perlu membangun pabrik panel surya dalam negeri dan rantai pasoknya. Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mencapai target produksi energi surya sebesar 4,7 GW pada 2030.

“Itu angka yang besar, tetapi kami belum mampu untuk membangun pabrik panel surya dalam skala besar. Oleh karena itu, kami perlu meningkatkan permintaan energi terbarukan secara keseluruhan,” ujarnya.

Salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah menjalin kerja sama strategis dengan Singapura terkait pengembangan industri manufaktur energi terbarukan, seperti produksi panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) untuk perdagangan listrik lintas batas.

Ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dalam sektor energi terbarukan di Indonesia, khususnya industri panel surya.

Kemitraan ini diyakini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Singapura, dengan kapasitas finansial yang lebih besar, disebutnya dapat mempercepat upaya mengurangi emisi karbon. Sementara itu, Indonesia dapat mengembangkan industri panel surya dalam negeri.

“Ini bisa menjadi contoh kolaborasi transisi energi kita memiliki bahan baku, energi, dan sumber daya manusia yang memadai. Tidak seperti di Eropa dan AS, di mana biaya tenaga kerja dan biaya energi terlalu tinggi,” ucapnya.

Singapura sebelumnya mengumumkan akan menambah impor listrik rendah karbon dari Indonesia dari semula 2 GW menjadi 3,4 GW guna mendukung kebutuhan energi terbarukan pada masa mendatang.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada sela-sela acara ISF 2024 di Jakarta, Kamis (5/9) mengatakan bahwa Indonesia harus membangun industri panel surya dalam negeri agar mengekspor energi hijau.

Indonesia, menurutnya, akan semakin kuat di pasar energi global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, terutama silika yang melimpah untuk membuat panel surya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted 100 MWp yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat telah diresmikan. PLTS ini merupakan PLTS ground mounted terbesar di Indonesia.

"Peresmian PLTS Ground-Mounted 100 MWp ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (30/8/2024).

Jisman menyampaikan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta bertujuan untuk menjamin kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar.

"Indonesia memiliki potensi energi surya yang luar biasa, mencapai 3.295 GW. Namun, hingga saat ini, kita baru memanfaatkan sekitar 270 MW," ungkap Jisman.

Jisman menyampaikan dari potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi di tingkat regional dan global. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan optimalisasi dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, Proyek PLTS Ground- Mounted 100 MWp dapat diselesaikan hanya dengan waktu 7 bulan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai pihak dengan satu tujuan yaitu mengakselerasi transisi energi di Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

"PLN tidak bisa sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan dalam memenuhi kebutuhan energi khususnya percepatan penggunaan energi hijau," ujar Darmawan.

Direktur Utama PT Aruna Hijau Power Adi Dharmanto selaku pengembang mengatakan, dengan memanfaatkan potensi energi surya yang ada di Purwakarta, PLTS Ground-Mounted 100 MWp dengan 160.000 panel PV dapat menghasilkan energi sebesar 150 GWh per tahun.

"Hal ini setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 118.725 ton CO2," kata Adi.

Pada proyek pembangunan PLTS ground-mounted berkapasitas 100 MWp ini, PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) melakukan kerja sama dengan PT PLN (Persero) sebagai pemasok listrik Tata Jabar Sejahtera (TJS) dan PLN Batam, serta PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek. Kerja sama antara PLN Batam dan PT Aruna Cahaya Pratama ini menggunakan entitas PT Aruna Hijau Power (AHP), dengan kepemilikan saham PT Aruna sebanyak 80% dan PT PLN Batam sebanyak 20%.

Proyek pembangunan PLTS ini menggunakan 160.000 modul panel surya dengan kapasitas masing-masing modul 630 Wp, yang mana penggunaan PV modul dengan kapasitas tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Selain itu, PV modul yang digunakan menggunakan teknologi bifacial yang dapat meningkatkan efisiensi dari PV modul tersebut. Total inverter yang digunakan berjumlah 240 unit. PV modul tersebut dipasang di 5 lokasi berbeda dengan total luas lahan mencapai 80 hektar lebih yang menjadikan pembangunan PLTS ini merupakan yang terbesar di indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO -- Produsen energi surya dan angin Brasil memperingatkan, mereka akan mempertimbangkan ulang investasi pada masa depan. Peringatan ini disampaikan setelah operator jaringan listrik berulang kali membatasi berapa banyak energi yang dapat disalurkan.

Pembatasan ini menekan keuntungan para produsen energi surya dan angin. Brasil mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi pada energi surya, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya dengan menawarkan banyak pembiayaan dan subsidi. Namun semua listrik yang dihasilkan produsen energi surya dan angin membebani jaringan listrik.

Lebih dari satu lusin eksekutif dan perwakilan industri mengatakan investasi energi terbarukan kurang layak dilakukan berdasarkan kebijakan "pembatasan" yang diberlakukan Operator Sistem Listrik Nasional (ONS) saat ini. ONS dapat membatasi berapa banyak listrik yang mereka terima dari pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Tekanan semakin parah di timur laut Brasil, pusat investasi energi terbarukan.

Terjadi penyumbatan transmisi listrik ke Sao Paulo, Rio Janeiro dan daerah terpadat lainnya di sebelah selatan. Sejak Agustus 2023 ONS mengelola jaringan listrik dengan lebih hati-hati setelah terjadi pemadaman di daerah timur laut yang menyebar hampir ke seluruh negeri.

Artinya semakin banyak pembatasan ketika listrik yang dihasilkan melebih konsumsi atau kurangnya kapasitas transmisi. ONS mengatakan pembatasan dilakukan tidak berlebihan dan diperlukan untuk keselamatan.

Perusahaan operator itu mengatakan data menunjukkan bulan lalu hanya 3 persen listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang hilang akibat pembatasan. Perusahaan konsultan energi Volt Robotics menganalisa data ONS.

Asosiasi Energi Angin Brasil, ABBEolica, memperkirakan sektor energi angin kehilangan sekitar 700 juta reais atau 120 juta dolar AS tahun lalu. Asosiasi Energi Surya Brasil, Absolar, mengestimasi industri energi surya kehilangan 500 juta reais dalam empat bulan sampai bulan Juli.

"Energi terbarukan untuk negeri akan terbuang percuma," kata Chief Executive Officer perusahaan energi terbaru Engie Brasil Energia Eduardo Sattamini, Kamis (23/8/2024).

Perusahaan energi Equatorial Energia mengatakan kompleks energi angin Serra do MeL II B mereka di Rio Grande do Norte yang paling terdampak. Perusahaan itu mengatakan dari bulan Januari sampai awal Agustus 58 persen listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga angin mereka ditolak jaringan listrik.

Dalam pernyataannya unit energi terbarukan Equatorial, Echoenergia mengatakan pembatasan merugikan operasi mereka dan menaikan resiko investor, hal ini dapat memangkas investasi baru. "Ini bukan lingkungan yang tepat untuk pengambilan keputusan tentang proyek-proyek baru," kata perusahaan tersebut.

Volt Robotics mengatakan pembangkit listrik tenaga surya di kompleks SPIC Banabuiu milik China yang paling terdampak pembatasan. PLTS itu kehilangan 50 persen listrik yang dihasilkannya sejak Januari sampai awal Agustus.

CEO SPIC Brasil Adriana Waltrick mengatakan sangat penting untuk menyelesaikan tantangan jaringan listrik, yang “dapat meningkatkan biaya energi di masa depan dan berdampak pada daya saing sektor energi terbarukan di Brasil”.

Kerugian dapat bertambah karena generator sering kali harus membeli listrik dengan harga pasar untuk memenuhi kontrak dengan distributor dan konsumen. Voltalia, produsen energi terbarukan dengan hampir dua pertiga kapasitasnya di Brasil, memperkirakan pembatasan ini akan mengurangi sekitar 40 juta euro atau 44,48 juta dolar AS dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi tahun ini.

Dalam laporan keuangan kuartal kedua perusahaan listrik yang dikendalikan State Grid China, CPFL Energia juga menyoroti masalah ini. Mereka mengatakan mengalami kerugian hingga sebesar 21 juta reais.

Beberapa perusahaan meminta kompensasi di pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan ONS. Pertarungan hukum tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Pemerintah federal Brasil menawarkan beberapa bantuan seperti mengadakan lelang bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun jalur transmisi. Tetapi banyak proyek tersebut yang butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk dapat selesai.

Direktur operasi ONS Christiano Vieira mengatakan mulai bulan September akan semakin banyak listrik dari timur laut akan mulai disalurkan ke jaringan listrik nasional. Ketika jalur transmisi baru akan mulai beroperasi, yang dapat membantu mengurangi pemadaman.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Sistem Ketenagakerjaan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Service Reform (IESR) Alvin Putra S menganggap permintaan energi surya dalam negeri cukup rendah sehingga menghambat investor untuk membangun pabrik atau industri modul surya.

“Proyek-proyek yang tercantum dalam RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) itu banyak yang mundur. Itu yang menyebabkan ketidakpastian pelaku industri energi surya di Indonesia,” katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Ia mengatakan pencapaian terhadap target RUPTL tak pernah melewati 50 persen dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, menurut dia, di 2023 hanya 33 persen dari target yang ada di RUPTL.

“Salah satu faktornya soal kepastian regulasi, lalu mengenai tender dari energi surya itu juga tak pasti, tak sesuai dengan RUPTL,” ujarnya.

Alvin merujuk pada peraturan terbaru dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM perihal relaksasi Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN). Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di angka 20 persen.

“Dengan relaksasi TKDN sebenarnya pasar persaingan untuk produsen akan semakin menarik karena bisa langsung berkompetisi tanpa adanya TKDN dengan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, Alvin juga menganggap guna meningkatkan daya saing produk energi surya lokal, pemerintah harus memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal. “Ini untuk menguragi biaya produksi terutama apabila industri tersebut memprioritas ekspor. Kedua, kerjasama dengan produsen global,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan relaksasi penerapan TKDN untuk PLTS bagi proyek yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai RUPTL, dapat diberikan relaksasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Ketentuan relaksasi ini tertuang Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 19.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia tertinggal cukup jauh dalam perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara atau ASEAN.

Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra, mengatakan dalam dua sampai tiga tahun terakhir Indonesia sudah menunjukan perbaikan dalam adopsi PLTS. Namun, hal tersebut sebagian besar karena masuknya investasi dari perusahaan energi asal Uni Emirate Arab yaitu Masdar yang membangun PLTS Apung di Cirata.

“Tahun 2021 sampai 2023 itu penambahannya hampir 400 MW, walaupun yang sepertiganya itu didorong oleh adanya PLTS Terapung Cirata yang 145 MW. Hampir setengahnya itu didorong oleh adanya PLTS skala besar,” ujar Alvin dalam Media Breafing, Selasa (13/8).

Alvin mengatakan, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Vietnam yang memiliki kapasitas energi surya terbesar di ASEAN. Negara tersebut memiliki kapasitas energi surya 17 gigawatt (GW), diikuti Thailand sebesar 3 GW di tempat kedua.

Menurut Alvin, negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya semakin agresif untuk mengelola energi surya dalam dua sampai tiga tahun terakhir. Penambahan kapasitas pembangkit energi surya Filipina menjadi yang paling besar selama 2021-2023, yakni 600 MW dan melebihi Vietnam dan Thailand.

“Salah satu pendorongnya adalah kebijakan ekonomi yang konsisten, serta mereka juga landscape pasar ketenagakelistrikannya itu didominasi swasta. Jadi ini bukan satu-satunya penyebab ya pendorongnya, tapi secara market para investor pasar ini melihat Filipina sebagai pasar yang cukup stabil,” ujarnya.

Sementara itu, Malaysia mencatatkan penambahan kapasitas pembangkit surya mencapai 450 MW. Kondisi ini terjadi karena ada beberapa trigger atau pendorong, yang salah satunya adalah tender skala besar, yang dinamakan large solar scale.

“Large scale solar itu tender-tender skala besar yang diadakan oleh TNB, Tenaga Nasional Berhad, itu semacam mungkin PLN mereka, tapi mereka itu mengadakan tender-tender energi surya skala besar 100 MW ke atas seperti itu, sehingga selama tahun 2021 sampai 2023 itu penambahannya juga cukup signifikan,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Sistem Ketenagakerjaan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Service Reform (IESR) Alvin Putra S, mengatakan masih sedikit yang menggunakan energi surya di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan Cina, misalnya, yang mendominasi pasar energi surya dunia dan disusul India.

“Indonesia harus menambahkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dari 2023-2030, artinya setiap tahun secara global perlu menambahkan 1.000 giga watt (GW) dari pembangkit energi terbarukan,” kata Alvin di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Padahal, menurut dia, sebenarnya potensi energi surya di Tanah Air cukup besar. Dalam catatannya, Indonesia selama dua atau tiga tahun terakhir sudah menunjukkan progres yang signifikan, namun masih kalah dengan negara tetangga seperti Filipina, Thailand, bahkan Malaysia.

“Tahun 2021 sampai 2023 penambahannnya hampir 400 walaupun sepertiganya didorong oleh adanya PLTS Terapung Cirata itu 145 mega watt (MW),” ujarnya.

Kendati demikian, Alvin menuturkan perkembangan energi surya di Indonesia punya kendalanya sendiri karena modul lokal lebih mahal dari modul impor. Padahal, kata dia, berdasarkan draf Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 di tahun 2060 energi surya akan berperan sebesar 13 persen.

Artinya di 2030, kata dia, Indonesia membutuhkan 14 GW energi surya dan di tahun 2060 sebanyak 164 GW dengan hitungan untuk sampai ke 2030 membutuhkan penambahan 2 GW per tahunnya.

“Salah satu yang menjadi pendorongnya adalah modul lokal masih lebih mahal dibandingkan produk-produk impor. Solusinya membangun industri produksi wafer dan sel silika,” ujarnya.

Selain Cina dan India, Secara global, lonjakan pasar tenaga surya juga terjadi di Jerman dengan kapasitas fotovoltaik terpasang baru diperkirakan akan tumbuh dengan persentase dua digit pada 2024, menurut Asosiasi Tenaga Surya Jerman (BSW) dilansir dari Antara.

Asosiasi industri tersebut memperkirakan bahwa permintaan akan tetap tinggi setelah tahun 2024. Setiap perusahaan kedua (second company) dan lebih dari 60 persen pemilik properti pribadi di Jerman tertarik untuk berinvestasi dalam sistem tenaga surya, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga riset pasar YouGov atas nama BSW.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Sistem Ketenagakerjaan dan Energi Terbarukan Institute for Essential Service Reform (IESR) Alvin Putra S, mengatakan masih sedikit yang menggunakan energi surya di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan Cina, misalnya, yang mendominasi pasar energi surya dunia dan disusul India.

“Indonesia harus menambahkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dari 2023-2030, artinya setiap tahun secara global perlu menambahkan 1.000 giga watt (GW) dari pembangkit energi terbarukan,” kata Alvin di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Padahal, menurut dia, sebenarnya potensi energi surya di Tanah Air cukup besar. Dalam catatannya, Indonesia selama dua atau tiga tahun terakhir sudah menunjukkan progres yang signifikan, namun masih kalah dengan negara tetangga seperti Filipina, Thailand, bahkan Malaysia.

“Tahun 2021 sampai 2023 penambahannnya hampir 400 walaupun sepertiganya didorong oleh adanya PLTS Terapung Cirata itu 145 mega watt (MW),” ujarnya.

Kendati demikian, Alvin menuturkan perkembangan energi surya di Indonesia punya kendalanya sendiri karena modul lokal lebih mahal dari modul impor. Padahal, kata dia, berdasarkan draf Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 di tahun 2060 energi surya akan berperan sebesar 13 persen.

Artinya di 2030, kata dia, Indonesia membutuhkan 14 GW energi surya dan di tahun 2060 sebanyak 164 GW dengan hitungan untuk sampai ke 2030 membutuhkan penambahan 2 GW per tahunnya.

“Salah satu yang menjadi pendorongnya adalah modul lokal masih lebih mahal dibandingkan produk-produk impor. Solusinya membangun industri produksi wafer dan sel silika,” ujarnya.

Selain Cina dan India, Secara global, lonjakan pasar tenaga surya juga terjadi di Jerman dengan kapasitas fotovoltaik terpasang baru diperkirakan akan tumbuh dengan persentase dua digit pada 2024, menurut Asosiasi Tenaga Surya Jerman (BSW) dilansir dari Antara.

Asosiasi industri tersebut memperkirakan bahwa permintaan akan tetap tinggi setelah tahun 2024. Setiap perusahaan kedua (second company) dan lebih dari 60 persen pemilik properti pribadi di Jerman tertarik untuk berinvestasi dalam sistem tenaga surya, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga riset pasar YouGov atas nama BSW.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat terdapat setidaknya empat tantangan dalam pengembangan bauran energi khususnya dari sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.

Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Konservasi dan Konservasi Energi BRIN, Arya Rezavidi, mengatakan tantangan pertama dari pengembangan energi surya yaitu tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Dia mengatakan, pemerintah beberapa kali membuat target dalam sebuah kebijakan, namun seringkali tidak diiringi dengan evaluasi.

“Pemerintah seringkali membuat target kebijakan dan semuanya pada saat pelaksanaanya tidak ada satupun yang melakukan evaluasi. Ini perlu dilakukan (evaluasi) untuk kita mengejar Net Zero Emission (NZE),” ujar Arya dalam Media Breafing, Selasa (13/8).

Arya mengatakan, faktor kedua adalah pandangan bahwa harga Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak menarik jika dibandingkan dengan energi fosil. Pasalnya, EBT selama ini memberikan eksternal cost atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di kawasan pembangkit.

Selain itu, permasalahan lainya adalah mengenai intermitensi atau produksi pembangkit EBT yang masih bergantung pada faktor cuaca. Dengan demikian, pembangkit EBT tersebut tidak bisa digunakan dalam waktu 24 jam. Dia mengatakan, intermitensi tersebut dapat diatasi dengan tekologi penyimpanan yang banyak dikembangkan saat ini.

“Tidak hanya battery storage, tapi pump storage merupakan salah satu potensi yang dikembangakan di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, ttantangan lainya adalah minimnya insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pengembang industri PLTS. Padahal, industri masih dalam tahap pengembangan sehingga produsen atau pengembang PLTS memerlukan insentif untuk melakukan percepatan.

“Semua dimulai adanya perlindungan dan perkembangan percepatan, ketika masih belum berkembang harus bersaing dengan pembangkit lain yang relatif banyak dikembangkan,” ucapnya.

Arya mengatakan, tantangan lainya adalah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak sesuai karena belum mencerminkan kesiapan rantai pasok industri nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pada 2023, lebih dari 99,78 persen wilayah di Indonesia telah teraliri listrik. Angka capaian elektrifikasi tersebut perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan akses energi yang diterima masyarakat dapat memenuhi layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan serta menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dari kacamata konsumen, penggunaan energi baru terbarukan (EBET) sangat penting. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan (sustainable consumption).

"Salah satu sumber EBET yang mudah diakses konsumen adalah energi surya. YLKI mendorong semua pihak menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam FGD PLTS di Jakarta dikutip Rabu (7/8/2024).

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menjelaskan, energi surya merupakan sumber energi yang demokratis. Dia menyebut, dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan.

"Pertama, berorientasi pada pengguna dan dampaknya. Kedua, identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal. Ketiga, pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat, serta keempat, pengelolaan yang profesional," kata Citra.

Selain itu, kata Citra, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal. Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Vice President Penjualan PT PLN (Persero), Rahmi Handayani menjelaskan, kenaikan pelanggan PLTS atap menjadi cerminan minat masyarakat menggunakan energi surya. Dia menjelaskan, pada 2018-2024, jumlah pelanggan PLTS atap naik 15 kali, dari 609 pelanggan menjadi 9.324 pelanggan.

Secara kapasitas juga naik dari 2 MWp pada 2018 menjadi 197 MWp pada tahun 2024. Hal itu naik sebanyak 98 kali. "Minat masyarakat pada PLTS atap tinggi juga. Terlihat dari kuota PLTS atap pada Juli 2024 yang terjual sebanyak 88 persen atau 901 MWp," kata Rahmi.