Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis perekonomian Indonesia pada tahun ini masih bisa tumbuh di level 5% secara tahunan alias year on year (yoy).

Airlangga menyebut, ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi di Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi dunia.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 ini diklaim masih stabil, yakni tumbuh 4,95% year on year (yoy). Ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%.

Airlangga menegaskan, Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di angka 5% pada akhir tahun ini, seiring dengan optimisme yang dihasilkan dari sektor konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.

"Kita masih berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5% pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (11/5).

Ia menambahkan, dalam siklus pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal III-2024 memang tidak terdapat hari besar seperti libur keagamaan atau libur sekolah sehingga pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut mengalami pelemahan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik, karena negara seperti Singapura hanya tumbuh 4,1%, Arab Saudi sebesar 2,8% dan Meksiko 1,5%," katanya.

Proyek pembangun infrastruktur global yang digagas China atau lebih dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI) atau 'Jalur Sutra Baru' yang dimulai sejak tahun 2013 sangat berpengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, Indonesia disarankan agar terus meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi antar negara di Asia, Eropa, dan Afrika diyakini akan membawa pengaruh ekonomi yang besar bagi berbagai sektor utama di Indonesia.

Empat sektor sektor yang akan tumbuh kuat antara lain pembangunan infrastruktur, kerja sama ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan pariwisata.

Melalui Belt and Road Initiative, Indonesia telah menjalin kerja sama dan menandatangani perjanjian dengan 162 negara bilateral, 18 perjanjian perdagangan regional Dan 25 perjanjian multilateral dengan organisasi internasional.

Salah satu dampak paling nyata Belt and Road Initiative adalah investasi besar China dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi contoh investasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian Indonesia.

China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, khususnya dalam ekspor sumber daya alam seperti batubara, minyak sawit, karet dan impor barang-barang manufaktur. Selain itu, Belt and Road Initiative memfasilitasi integrasi ASEAN-China melalui proyek infrastruktur regional, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Belt and Road Initiative juga berdampak pada peningkatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan China, yang mencakup program pertukaran pelajar, beasiswa dari pemerintah China, dan proyek pendidikan yang memfasilitasi pengembangan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia.

Dan dampak lain dengan keterlibatan Indonesia dalam Belt and Road Initiative adalah mendongkrak arus wisatawan China ke Indonesia. Hal ini berdampak positif pada sektor pariwisata Indonesia, khususnya di destinasi wisata populer seperti Bali dan Jakarta.

Belt and Road Initiative adalah strategi pembangunan global yang diusulkan oleh China untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi antar negara di Asia, Eropa, dan Afrika secara historis menghubungkan China dengan Eropa melalui perdagangan.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan proyek infrastruktur yang digagas China pada tahun 2013. Inisiatif ini sering disebut sebagai upaya modernisasi "jalur sutra" kuno, yang dahulu merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan China dengan berbagai wilayah di dunia.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

Bandara Dhoho Kediri yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) diresmikan hari ini. InJourney Airports berperan sebagai operator bandara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan optimismenya terhadap peranan Bandara Dhoho Kediri dalam memajukan kawasan selatan Pulau Jawa.

"Hari ini adalah salah satu peristiwa penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Kehadiran Bandara Dhoho ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dengan swasta, dan menjadi contoh bagi skema KPBU dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan cepat dan efisien," lanjutnya.

Bandara Dhoho Kediri dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI), serta dioperasikan oleh InJourney Airports. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PT SDHI dengan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada 7 September 2022, serta kemudian disahkan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura I (AP1) (saat ini telah menggabungkan diri ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports) dengan PT SDHI pada 29 Maret 2023. Melalui KSO tersebut, InJourney Airports akan mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri selama 50 tahun.

Jenis kerja sama antara InJourney Airports dengan PT SDHI menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, di mana InJourney Airports selaku perusahaan pengelola bandara diberi kepercayaan untuk mengoperasikan bandara yang dibangun dan dibiayai oleh entitas perusahaan swasta. Bandara Dhoho Kediri juga menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, serta tanpa menggunakan anggaran dari negara.

"InJourney Airports sebagai mitra PT SDHI dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di Bandara Dhoho Kediri, utamanya dari sisi kesiapan SDM, standar keamanan, pelayanan, dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar global yang selama ini diterapkan di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

"Kami berharap, keberadaan Bandara Dhoho Kediri dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Kediri khususnya, serta memberikan multiplier effect dalam hal pengembangan pariwisata, industri, konektivitas, dan perekonomian terhadap kawasan selatan Pulau Jawa," ungkap Faik Fahmi.

Bandara Dhoho Kediri dilengkapi dengan terminal seluas 25.857 m2 yang mampu menampung hingga 1,5 juta penumpang/tahun, apron dengan kapasitas 12 pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 3 pesawat berbadan lebar (wide body), serta runway berdimensi 3.300 m x 45 m yang mampu melayani pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 777-300ER.

Saat ini Bandara Dhoho Kediri melayani penerbangan rute dari/menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang dioperasikan oleh maskapai Citilink. Penerbangan yang beroperasi sejak 5 April 2024 tersebut kini dilayani dengan frekuensi dua penerbangan per pekan, yakni setiap Rabu dan Jumat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan manfaat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah perbatasan Indonesia. Menurut Jokowi, PLBN mampu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Ia mencontohkan pasar di PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang kian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan warga negara Timor Leste juga ikut berbelanja di sana.

"Misalnya di Motaain, pasarnya berjalan, ramai sekali. Bahkan yang dari Timor Leste belanjanya di situ, ramai. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya, ramai sekali," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, Rabu (2/10/2024).

"Jadi titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan, tapi ekonomi rakyat, bukan ekonomi kelas atas. Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," bebernya.

Adapun hari ini Jokowi meresmikan 7 PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang terpadu di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," imbuhnya.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan mewakili kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

Astra Infra Toll Road tengah melakukan penambahan kapasitas di dua ruas tol Trans Jawa. Total investasi untuk kedua proyek tersebut mencapai total lebih dari Rp 1 triliun.

VP of Operational Policy & Government Relations Astra Infra, Novianto Dwi Wibowo mengatakan, penambahan kapasitas dilakukan pada aset Astra di wilayah Barat, tepatnya tol Tangerang-Merak. Nilai investasi pada proyek tersebut mencapai Rp 370 miliar.

"Kita sedang melakukan pelebaran atau penambahan lajur ketiga dari Serang Barat ke Cilegon Timur. Nilai investasinya di sini kita kira-kira sekitar Rp 370 miliar," katanya dalam Workshop Wartawan Industri di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Proyek penambahan kapasitas lainnya dilakukan pada ruas tol Cikopo-Palimanan. Novianto menyebut ada pengerjaan penambahan lajur ketiga di ruas tersebut, tepatnya di KM 87 sampai KM 110.

Ia menyebut nilai investasi dalam proyek tol Cikopo-Palimanan sebesar Rp 800 miliar. Dengan asumsi tersebut, total nilai investasi pada kedua proyek tersebut mencapai Rpp 1,17 triliun.

"Kemudian untuk proyek lain, untuk meningkatkan kapasitas itu adalah di Tol Cikopo-Palimanan, penambahan lajur ketiga juga ini dari KM 87 ke KM 110, jadi kira-kira mungkin 23 kilometer, dengan total investasi Rp 800 miliar," ujarnya.

Menurut Novianto menjelaskan, fokus perusahaan pada 2024 adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan fokus pada aspek safety.

"Nah untuk 2024 ini kita kalau bicara mengenai strategi dan program perusahaan ini pasti sesuatu yang berkelanjutan gitu ya. Nah untuk di 2024 ini fokus kita adalah untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan juga fokus pada safety," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 4 seksi Tol Sigli-Banda Aceh hari ini. Empat seksi tersebut yakni Seksi 2 Seulimeum-Jantho, Seksi 3 Jantho-Indrapuri, Seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro, dan Seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam.

Jokowi mengatakan, tol yang diresmikan memiliki total panjang 35 km dan telah menelan investasi Rp 13,5 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit yaitu Rp 13,5 triliun," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/9/2024).

Jokowi meyakini, infrastruktur yang penting ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian, menumbuhkan usaha-usaha baru.

"Memotivasi usaha kecil usaha mikro untuk melakukan perluasan usaha dan membangktikan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, infrastruktur penting meningkatkan konektivitas. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk tol.

"Termasuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.998 km, yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh," ungkapnya.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi, menurutnya Prabowo tidak akan seambisius Presiden Joko Widodo membangun ibu kota baru.

Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan besar bakal menata ulang pembangunan IKN. "(IKN) akan lanjut, tapi sizenya dikurangi. Saya punya confident tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota (IKN) tapi ditata ulang, yang ambisi-ambisinya dikeluarkan," katanya dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Dia menilai Prabowo akan mengandalkan investasi untuk membangun IKN. Sumbernya dari para konglomerat salah satunya seperti Pemilik Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab, APBN sangat terbatas untuk pembangunan IKN di 2025.

"Enggak mungkin dari APBN, makanya kecil (anggaran IKN) di APBN. Diserahkan paling besar ke Aguan, Sinar Mas," katanya.

Walhasil sebagai wujud apresiasi atas investasi para konglomerat, Faisal menduga Prabowo bakal memberikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk digarap oleh mereka.

"(Baru Prabowo bilang) 'nanti gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan (konglomerat untuk IKN)," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 mendatang. Jumlah sebesar itu sudah mencakup rencana kelanjutan pembangunan IKN. Namun dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, baseline untuk pembangunan IKN tahun depan dialokasikan Rp 143,1 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan anggaran sebesar Rp 143 miliar tadi belum termasuk kebutuhan anggaran dari Otorita IKN dalam membangun kawasan ibu kota baru itu.

Menurutnya hingga saat ini pihak Otorita belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran mereka. Kondisi inilah yang membuat anggaran untuk keberlanjutan mega-proyek IKN terlihat sangat kecil.

"(Rp 150 miliar) itu kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan nanti berdasarkan UU harus diusulkan oleh si IKN-nya (OIKN), IKN-nya belum mengusulkan," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Simak Video: Penegasan Prabowo Lanjutkan Pembangunan-Ingin Cepat Berkantor di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-Indonesia II) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM) Grant Agreement.

Grant agreement ini ditandatangani oleh Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur IIF dan Maurin Sitorus, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Acara tersebut disaksikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II, Thomas Djiwandono, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdir, dan CEO Millenium Challenge Corporation, Alice Albright.

"Hibah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup penghentian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan," kata Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II seperti dikutip Rabu (31/7).

BFDM sendiri merupakan inovasi untuk menggabungkan berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman komersial, hibah, dan investasi, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, skema BFDM juga membantu sebuah proyek dalam mencapai financial close lebih cepat dan efisien sehingga proyek-proyek pembangunan dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa kriteria spesifik dalam skema pembiayaan melalui blended finance ini meliputi perhitungan Economic Rate of Return (ERR) dari masing-masing proyek serta adanya partisipasi IIF dalam bentuk co-investment. Selain itu dalam mekanisme pembiayaan blended finance, aspek penyetaraan gender dan inklusi sosial merupakan salah satu parameter yang dititikberatkan.

Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah menyampaikan, kolaborasi antara IIF dan MCA-Indonesia II ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Skema BFDM sendiri akan membantu memitigasi risiko pembiayaan kembali sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan untuk pengembangan proyek infrastruktur, sehingga mendorong partisipasi investor institusional yang menghasilkan penguatan pasar modal Indonesia," ucapnya.

Sebagai informasi, MCA-Indonesia II adalah entitas yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Program Compact Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 649 juta.

Program compact ini merupakan kemitraan hibah antara pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Corporation dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi proyek infrastruktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II, Maurin Sitorus menyampaikan bahwa Kemitraan dengan IIF ini meningkatkan dukungan program compact untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Bersama-sama, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif,” ucapnya.

Kerjasama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Melalui skema BFDM, Indonesia akan dapat membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan minim risiko, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah lembaga keuangan swasta non-bank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek- proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga multilateral lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam memberikan kredit, tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan.

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan kunci untuk menarik investasi ke Indonesia. Sebab, infrastruktur dipercaya dapat meningkatkan tingkat daya saing suatu negara.

“Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain tentu saja pemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang, saat ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain,” ungkap Jokowi di acara Refleksi & Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi, Rabu (31/7/2024).

Dia bilang, infrastruktur akan membuat konektivitas menjadi jauh lebih baik. Ini yang turut menjadi pertimbangan para investor untuk menempatkan dananya pada suatu negara. “Karena infrastruktur jadi kunci bagi datangnya investasi,” kata Kapala Negara.

Jokowi mengatakan, sejak awal, pemerintah fokus membangun infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, pangan, energi, dan untuk industri. Tidak sia-sia, dampak pembangunan disebutnya dapat mengurangi biaya logistik yang dulunya 24% menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah. Dampak baik lainnya juga terlihat dari angka inflasi yang pada bulan lalu di angka 2,58%.

Kendati demikian, Jokowi mengakui dalam proses pembangunan infrastruktur saat ini, ia masih harus mengkhawatirkan soal kualitas material bangunan. Padahal, ia berharap sudah saatnya membahas peningkatan landskap, lingkungan, hingga estetika bangunan.

“Jadi kalau sudah anggarannya di bawah, HPS (harga perkiraan sendiri) di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal lanskap, jangankan soal lingkungan, menjadi (bangunan yang) baik saja belum tentu. Karena anggarannya ditangkap terlalu banyak, makanya yang penting jadi. Itu yang berbahaya. Karena memang tidak ada anggaran untuk mempercantik bangunan itu. Kita harus mulai dengan estetika, keindahan, lanskap, lingkungan,” keluh Jokowi.

Ia pun berharap, para asosiasi jasa konstruksi akan memastikan kualitas bangunan agar menjadi lebih baik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penempatan investasi dana pensiun di instrumen saham mengalami penurunan yang signifikan, dipicu oleh fluktuasi pasar saham yang terjadi sejak awal tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penurunan ini terjadi di semua segmen dana pensiun.

Pada Mei 2024, nilai investasi saham di dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti (DPPK-PPMP) turun menjadi Rp 16,3 triliun dari Rp 18,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Investasi saham di dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti (DPPK-PPIP) juga mengalami penurunan dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Di industri dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), jumlah investasi saham menurun dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.

Bambang Sri Mulyadi, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengelola dana pensiun yang lebih memilih instrumen dengan imbal hasil yang lebih stabil.

Kinerja pasar saham yang tidak menentu sejak awal tahun menyebabkan nilai investasi di instrumen tersebut mengerut.

Bambang memprediksi bahwa pengelola dana pensiun akan lebih fokus pada investasi di instrumen pendapatan tetap dan pasar uang, mengingat risiko tinggi yang terkait dengan saham. Hal ini berpotensi terus menggerus alokasi investasi di saham.

Dana Pensiun Bank Mandiri turut mengalami pengurangan investasi saham. Direktur Investasi & Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri, Abdul Hadie, mengungkapkan bahwa investasi saham saat ini hanya mencapai Rp 218 miliar, turun dari Rp 264,75 miliar pada akhir tahun lalu dan Rp 350,45 miliar pada Juni 2023.

Hadie menjelaskan bahwa penurunan ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko volatilitas pasar terhadap portofolio investasi mereka.

Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, mengatakan bahwa instrumen saham sejak awal 2024 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lain seperti obligasi.

Budi menambahkan bahwa pengalihan alokasi investasi dari saham ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi bisa membantu melindungi portofolio dana pensiun.

Dengan ketidakpastian pasar yang masih berlanjut, pengelola dana pensiun tampaknya akan terus mengalihkan fokus investasi mereka untuk mengurangi risiko dan memastikan hasil yang lebih stabil.

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024.Hal ini tertuang juga dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Ubaidi S. Hamidi menyampaikan bahwa dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp2.385 triliun.

Di sisi lain, Ubaidi mengatakan bahwa sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” katanya dalam acara Press Tour, Jumat (19/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, terkhusus pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp123,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sementara itu, sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta.

Ubaidi mengatakan bahwa keterbatasan APBN dalam membiayai investasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum hingga 2030.

Target tersebut di antaranya 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah.

Dia menegaskan bahwa keterbatasan APBN tidak menghambat realisasi dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di dalam negeri.

“Pemerintah secara aktif terus berupaya memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” katanya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut di antaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Dia menambahkan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.