JAKARTA, investor.id–Pemerintah berhasil menahan laju konversi lahan pertanian. Sebab, lahan baku sawah (LBS) pada 2019-2024 hanya menyusut 79.607 hektare (ha). Selama ini, persoalan keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi salah satu tantangan dalam upaya peningkatan produksi pangan, utamanya beras.

Pemerintah telah berupaya ketat menahan laju konversi lahan pertanian. Mengacu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, luas LBS nasional 2024 disebutkan 7.384.341 ha.

Sementara berdasarkan data kementerian/lembaga (K/L) yang sama, luas LBS nasional 2019 mencapai 7.463.948 ha seperti tertera di Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019. Dengan begitu, dalam kurun lima tahun, penyusutan lahan sawah existing hanya 79.607 ha.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor mengatakan, penyusutan LBS yang hanya 79.607 ha merupakan capaian yang luar biasa dan jauh di bawah perkiraan banyak pihak. Hal itu menunjukkan upaya menjaga LBS berjalan baik. “Capaian yang luar biasa (konversi LBS hanya 79.607 ha). Karena banyak pihak yang memperkirakan alih fungsi lahan bisa 500 ribu ha selama lima tahun terakhir. Faktanya tidak demikian masif seperti pengamatan banyak pihak,” ungkap Sofyan.

Dalam publikasi Kementerian Pertanian (Kementan) disebutkan, persoalan lahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sesuatu yang sulit dibendung, padahal kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk RI sebesar 1,25% per tahun.

“Keduanya berjalan sesuai kebijakan. Tapi kalau kalau kita lihat optimasi lahan rawa di berbagai daerah saat ini berjalan baik. Begitu juga dengan persiapan cetak sawah di berbagai daerah yang disambut baik masyarakat dan petani," jelas Sofyan dalam keterangan yang dikutip Jumat (11/10/2024).

Program optimasi lahan rawa oleh Kementan di bawah komando Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah berhasil menggarap 40 ribu ha di Merauke dari 6 wilayah distrik. Rinciannya, Distrik Tanah Miring 10.540 ha, Distrik Kurik 10.674 ha, Distrik Semangga 6.000 ha, Distrik Malindo 6.629 ha, Distrik Merauke 1.609 ha, dan Distrik Jagebob 4.549 ha.

Optimasi lahan itu disertai dukungan pengerjaan konstruksi jaringan irigasi, jembatan usaha tani, serta pompa air. Jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter (100%), jembatan usaha tani 178 unit (100%), dan pompa air 49 unit (100%). 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi konversi lahan sawah di Indonesia dikhawatirkan makin problematis seiring dengan terus turunnya kemampuan produksi padi di lahan sawah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayaan Pertanian, Khudori, mengatakan persentase penambahan lahan sawah baru di bawah 25% dari keseluruhan kapling yang dikonversi.

“Kecepatan konversi lahan 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah membuat lahan baru,” kata Khudori kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Hal tersebut sejalan dengan tren luas panen padi dan produksi beras yang merosot sejak 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Indonesia turun dari 10,68 juta hektare pada 2019 menjadi 10,20 juta hektare tahun lalu.

Tren tersebut diiringi dengan penurunan produksi beras dari 31,31 juta ton/tahun menjadi 30,20 juta ton/tahun pada periode yang sama.

Menurutnya, lambatnya progres perluasan lahan sawah di Tanah Air tidak terlepas dari ihwal partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Pelaksanaan perpres tersebut diinisiasi di 8 provinsi meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatra Barat. Pada 2020, dilanjutkan di 12 provinsi dan 13 provinsi pada 2021.

Namun, kata Khudori, proses implementasi beleid itu kemungkinan besar terseok-seok karena belum semua pemda menetapkan peraturan daerah (perda) terkait dengan perihal alih fungsi lahan sawah di Indonesia.

“Problem utamanya, sampai hari ini pemda kabupaten/kota belum seluruhnya menetapkan semacam perda tata ruang yang di dalamnya menetapkan lahan sawah yang dilindungi,” ucapnya.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah akan melakukan cetak sawah baru seluas 3 juta hektare (ha) di luar Jawa guna mengamankan produksi beras nasional 50-100 tahun mendatang. Cetak sawah yang masif diperlukan lantaran luas baku sawah (LBS) mengalami alih fungsi untuk kepentingan nonpertanian.

Pelaksanaan cetak sawah itu butuh sedikitnya Rp 60 triliun dan pembiayaannya secara tahun jamak (multiyears) pada 2024-2026. Dalam satu bulan ke depan, pemerintah daerah (pemda) di luar Jawa diminta mengusulkan lokasi cetak sawah kepada Kementerian Pertanian (Kementan).