JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

"Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan)," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa)," ujarnya.

Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

"Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu," terang dia.

Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," ujar Amran.

Simak Video 'Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait pemutihan utang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah pemutihan yang dilakukan Prabowo merupakan bukti sayangnya kepada masyarakat Indonesia.

“Kemarin, ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh bapak Presiden [Prabowo Subianto] begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Presiden,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Prabowo juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

Awal mula wacana pemutihan utang petani hingga nelayan ini pertama kali disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkpa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus sehingga 5–6 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” ungkap Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya kebijakan ini aman berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, melainkan juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI ramai-ramai mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan.

Hal itu mengemuka saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Subagyo mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran ditambahkan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan.

Dia pun menyarankan ke Kementerian Pertanian agar sistem yang dibangun harus berdasarkan regulasi yang mendukung tercapainya target tersebut.

“Kami Komisi IV perlu ada patokan penjelasan road mapnya sepeti apa sehinga ada penguatan dan masukan dari kegagalan yang lalu karena pencetakan sawah saja setiap tahun muncul tapi selalu gagal,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Kementan agar tidak fokus pada komoditas beras dan jagung untuk ketahanan pangan. Sebab dia bilang Indonesia memiliki beragam komoditas lain yang bisa ikut mendongkrak ketahanan pangan tercapai.

“Seperti sagu, itu banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mengembang akan sagu, sehingga sagu ini juga bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan,” jelasnya.

Dia juga meminta Kementan ikut memaksimalkan potensi daerah kepulauan dalam program tersebut.

Kemudian Anggota Komisi IV lainnya, Rajiv, meminta penjelasan dari Kementan untuk perkembangan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Menurut dia program tersebut harus dipantau lantaran fungsi dari program itu sangat baik untuk menciptakan kedaulatan pangan.

“Namun meski begitu kami juga ingin tahu bagaimana perkembangannya apakah keberlanjutannya masih berlangsung atau seperti apa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara,” ujar Rajiv.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pertanian naik menjadi 4 persen di tahun 2029.

Target tersbeut pun sudah disusun dalam Bluperint Kementerian Pertanian 2024-2029.

“Kementerian pertanian telah menyusun Blueprint Kementan dengan target meningkatkan pertumbuhan PDB Pertanian dari 0,18 persen menjadi 4 persen di tahun 2029,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam Raker bersama Komisi IV di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Mentan Andi Amran Sulaiman membuka Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Untuk program solusi cepat dalam melakukan swasembada pangan pihaknya akan melakukan pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan untuk 360.000 hektar hingga merevitalisasi sistem irigasi di 61 bendungan.

Kemudian untuk mengembangkan komoditas ekspor strategis, Kementan akan melakukan peremajaan dan benih unggul dan meningkatkan nilai tambah hilirisasi.

Sementara untuk program mandiri energi B-50, Kementan akan ikut memacu meningkatkan produksi sawit mentah (CPO) dan meningkatkan kapasitas industri biodiesel.

Dia menambahkan, Kementan juga telah membuat rencana program prioritas Kementan untuk mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi pada dan jagung yang ditargetkan bisa memproduksi beras banyak 32,83 juta ton beras dan 16,68 juta ton jagung selama 2029.

“Sementara untuk optimalisasi lahan yang mencapai 350.000 hektar akan berlokasi di Papua Selatan, Kalimantan Tengah hingga Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya.

Ia juga menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028. Pemerintah pun menyisihkan anggaran Rp 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya.

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.