Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa 1 juta hektare (Ha) sawah di Tanah Air berkurang, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Zulkifli menjelaskan, hal tersebut menjadi tantangan dalam menuju swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang ditergetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta Ha, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatra untuk memperluas lahan pertanian itu sulit,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan, pemerintah berupaya dalam memperluas lahan pertanian ke depan seperti di Merauke, Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ini adalah kunci untuk menuju swasembada pangan.

Sementara itu, kata Zulkifli lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra bakal didorong untuk optimalisasi.

Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana anak muda tak lagi melirik untuk terjun bertani terutama ke tanaman padi.

“Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang harus kita lakukan, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah,” tandasnya.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkirakan Indonesia membutuhkan 3 juta hektare (ha) lahan sawah baru. Pasalnya lahan sawah banyak dialihfungsikan menjadi pabrik hingga rumah sakit.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Alih fungsi lahan tersebut baik, namun harus ada lahan penggantinya juga.

"Estimasi kasar butuh tiga juta lahan sawah baru. Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak 'diduduki' menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi 'kan butuh ganti," terang Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Menurut Nusron, Indonesia perlu menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu. Baru kemudian menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, pihaknya berfokus bukan semata karena ingin menyukseskan swasembada pangan.

"Tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia, ketika tekanan geopolitik bahkan perang itu bisa mengganggu pasokan suplai bahan-bahan atau komoditas pangan. Kalau harganya tiba-tiba melambung tinggi sedangkan kita sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," papar AHY.

AHY menambahkan, tiga juta hektar lahan sawah baru ini adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu AHY bilang, pembukaan lahan food estate di berbagai daerah juga perlu dikalkulasi dengan matang, beriringan dengan revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.

"Kembali kepada pilihan, satu sisi kita ingin bangun rumah. Satu sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi, termasuk menjaga lingkungan. Jangan sampai semua lahan digunakan untuk beton, ini tugas yang penting untuk dilakukan," tandas AHY.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pentingnya program cetak sawah baru seluas tiga juta hektar untuk memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Sudaryono mengatakan, proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050. Kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat. Di sisi lain, lahan pertanian makin terbatas.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah tiga juta hektar juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, tidak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian sektor pertanian semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar Sudaryono.

Sudaryono menuturkan, program cetak sawah tiga juta hektar bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, program cetak sawah tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,” kata Sudaryono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pentingnya program cetak sawah baru seluas tiga juta hektar untuk memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Sudaryono mengatakan, proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050. Kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat. Di sisi lain, lahan pertanian makin terbatas.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah tiga juta hektar juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, tidak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian sektor pertanian semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar Sudaryono.

Sudaryono menuturkan, program cetak sawah tiga juta hektar bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, program cetak sawah tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,” kata Sudaryono.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah getol mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare untuk mewujudkan target swasembada pangan. Ia mengatakan kebutuhan pangan meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.

Sudaryono mengatakan lahan pertanian yang ada saat ini sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Karena itu, ia mengklaim program mencetak sawah baru merupakan solusi untuk memperluas area produksi beras yang menjadi komoditas pangan utama bangsa.

Tak hanya faktor domestik, menurut dia, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu juga didorong oleh faktor geopolitik. Sebagai negara dengan populasi besar, politikus Partai Gerindra itu mengatakan Indonesia tak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian dalam sektor pertanian, kata dia, menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar lulusan SMA Taruna Nusantara itu lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia juga berujar, program cetak sawah ini akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian. Program ini, kata dia, bukan hanya tentang memperluas lahan, tapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Program cetak sawah, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Politikus kelahiran Grobogan, Jawa Tengah itu juga mengatakan program ini akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Agustus 2024, Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahan food estate di Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah berhasil menahan laju konversi lahan pertanian. Sebab, lahan baku sawah (LBS) pada 2019-2024 hanya menyusut 79.607 hektare (ha). Selama ini, persoalan keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi salah satu tantangan dalam upaya peningkatan produksi pangan, utamanya beras.

Pemerintah telah berupaya ketat menahan laju konversi lahan pertanian. Mengacu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, luas LBS nasional 2024 disebutkan 7.384.341 ha.

Sementara berdasarkan data kementerian/lembaga (K/L) yang sama, luas LBS nasional 2019 mencapai 7.463.948 ha seperti tertera di Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019. Dengan begitu, dalam kurun lima tahun, penyusutan lahan sawah existing hanya 79.607 ha.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor mengatakan, penyusutan LBS yang hanya 79.607 ha merupakan capaian yang luar biasa dan jauh di bawah perkiraan banyak pihak. Hal itu menunjukkan upaya menjaga LBS berjalan baik. “Capaian yang luar biasa (konversi LBS hanya 79.607 ha). Karena banyak pihak yang memperkirakan alih fungsi lahan bisa 500 ribu ha selama lima tahun terakhir. Faktanya tidak demikian masif seperti pengamatan banyak pihak,” ungkap Sofyan.

Dalam publikasi Kementerian Pertanian (Kementan) disebutkan, persoalan lahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sesuatu yang sulit dibendung, padahal kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk RI sebesar 1,25% per tahun.

“Keduanya berjalan sesuai kebijakan. Tapi kalau kalau kita lihat optimasi lahan rawa di berbagai daerah saat ini berjalan baik. Begitu juga dengan persiapan cetak sawah di berbagai daerah yang disambut baik masyarakat dan petani," jelas Sofyan dalam keterangan yang dikutip Jumat (11/10/2024).

Program optimasi lahan rawa oleh Kementan di bawah komando Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah berhasil menggarap 40 ribu ha di Merauke dari 6 wilayah distrik. Rinciannya, Distrik Tanah Miring 10.540 ha, Distrik Kurik 10.674 ha, Distrik Semangga 6.000 ha, Distrik Malindo 6.629 ha, Distrik Merauke 1.609 ha, dan Distrik Jagebob 4.549 ha.

Optimasi lahan itu disertai dukungan pengerjaan konstruksi jaringan irigasi, jembatan usaha tani, serta pompa air. Jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter (100%), jembatan usaha tani 178 unit (100%), dan pompa air 49 unit (100%). 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PALEMBANG – Rencana usulan pengembangan kawasan sawah rawa tanah mineral di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilakukan di lahan seluas 125.879 hektare.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menerangkan luasan itu tersebar di empat kabupaten diantaranya Kabupaten Banyuasin seluas 29.113 hektare, Musi Banyuasin 18.974 hektare, Ogan Ilir 19.101 hektare dan Ogan Komering Ilir 3,6 hektare.

Adapun pengembangan rawa pasang surut tanah mineral dan rawa lebak tanah mineral tersebut akan menggunakan dua model yaitu optimasi lahan eksisting dan model pengembangan cetak sawah baru.

“Sudah kita ajukan ke Presiden sebagai PSN dan sudah disetujui. Mudahan-mudahan segera ada Permenko disetujui itu berarti statusnya PSN," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Elen mengungkapkan, penyiapan lahan marginal menjadi produktif dengan menjadikan sawah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penguatan ketahanan pangan dan perekonomian di daerah dan nasional.

Pasalnya, daerah akan menghasilkan produksi beras yang lebih besar dan membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Ini juga merupakan bagian dari upaya kita dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang disebabkan oleh lahan-lahan kritis,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Sumsel telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang penyiapan dokumen perencanaan usulan pengembangan kawasan sawah rawa sebagai PSN, dengan PT Danareksa (Persero).

“Perjanjian itu masih bersifat umum. Kemudian mereka (PT Danareksa) akan melakukan kajian mengenai pengolahan sawah atau untuk pertanian, dan studi-studi itu bisa kita pakai dan kita tinggal cocokkan saja dengan penelitian kita,” jelas Elen.

Setelah penandatangan tersebut, lanjut Elen, Pemprov Sumsel akan melakukan overlay terhadap peta pendaftaran lahan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sumsel.

“Selain itu juga kita akan lakukan overlay status lahan (HGU), gambut dalam dan lahan konservasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Indonesia. Sejarah panjang daerah ini sebagai lumbung pangan nasional terukir dalam setiap aliran irigasi dan tanah subur yang menopang kehidupan masyarakatnya.

Namun, di balik gelar mentereng tersebut, Kabupaten Cirebon menghadapi ancaman serius, yakni alih fungsi lahan. Perubahan ini tidak hanya menggerus produksi padi, tetapi juga mengubah wajah lanskap daerah dan mengancam kesejahteraan petani setempat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), alih fungsi lahan pertanian rata-rata mencapai 8% per tahun, angka yang cukup signifikan untuk mengurangi produksi pangan di daerah ini.

Salah seorang yang merasakan dampak langsung dari alih fungsi lahan ini adalah Usman Effendi (65), seorang petani padi di Desa Tegalsari, Kecamatan Plered. “Dulu, di sini semuanya sawah, sampai mata memandang. Tapi sekarang, satu per satu sawah berubah jadi perumahan dan pabrik,” ujarnya sambil menunjuk ke arah sebuah proyek pembangunan di dekat lahannya, Kamis (3/10/2024).

Usman masih ingat betul ketika lahan di sekitarnya dipenuhi oleh tanaman padi, jagung, dan palawija. Kini, banyak sawah di desanya telah beralih fungsi menjadi kawasan industri atau permukiman. Tak sedikit tetangganya memilih menjual tanah mereka untuk kebutuhan hidup atau terbujuk oleh harga tanah yang kian tinggi.

Alih fungsi lahan ini bukan hanya merubah wajah desa, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat. Para petani yang dahulu mengandalkan padi sebagai sumber penghidupan utama kini harus mencari alternatif mata pencaharian. Banyak yang beralih menjadi buruh pabrik, sementara sebagian lainnya memilih merantau ke kota-kota besar.

“Jadi petani sekarang berat, hasil panennya gak sebanding sama biaya hidup. Mau gak mau, banyak yang jual tanah. Dari 2 hektare sekarang separuhnya yang masih bisa ditanami padi. Sisanya, sudah berubah menjadi ruko-ruko dan permukiman," ujar Usman.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Cirebon tak bisa dilepaskan dari perkembangan kawasan Metropolitan Rebana yang mencakup beberapa kabupaten, termasuk Cirebon, Majalengka, dan Subang.

Kawasan ini ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, yang berfokus pada industri, logistik, dan transportasi. Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Bandara Kertajati menjadi infrastruktur kunci yang mendorong laju urbanisasi dan industrialisasi di kawasan ini.

Namun, pesatnya pembangunan infrastruktur tersebut telah memicu tingginya alih fungsi lahan pertanian. Menyitir data BPS, luas lahan sawah di Kabupaten Cirebon tercatat sekitar 38.213 hektare. Angka ini menurun drastis dibandingkan enam tahun sebelumnya yang masih 47.300 hektare.

Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyusun beberapa kebijakan untuk menekan laju alih fungsi lahan, salah satunya melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan-lahan produktif dari alih fungsi, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Banyak lahan pertanian yang justru berada di luar zona LP2B, sehingga rentan dialihfungsikan. Selain itu, minimnya insentif bagi para petani membuat mereka cenderung memilih menjual lahannya.

Menyejahterakan petani, Menyelamatkan Lahan

Salah satu solusi yang sering dikemukakan untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan adalah peningkatan kesejahteraan petani. Seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Samsina.

“Kalau petani sejahtera, mereka tidak akan tergoda untuk menjual lahan. Kita perlu memperbaiki ekosistem pertanian agar petani bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak," tuturnya.

Namun kenyataannya, menjadi petani padi di Cirebon bukanlah profesi yang menjanjikan keuntungan besar. Harga jual gabah yang fluktuatif, biaya produksi terus meningkat, serta ketergantungan pada tengkulak membuat banyak petani terjebak dalam siklus kemiskinan.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, rata-rata produksi padi di Cirebon mencapai 5,6 ton per hektare. Namun, harga jual gabah yang diterima petani sering kali rendah, berkisar antara Rp4.200 hingga Rp5.500 per kilogram.

Menyikapi hal ini, pemerintah daerah mencoba menghadirkan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, salah satunya melalui bantuan subsidi pupuk dan bibit unggul. Selain itu, inovasi teknologi pertanian juga didorong agar petani bisa meningkatkan produktivitasnya.

Yusuf, seorang petani muda di Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon mencoba peruntungan dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Ia menyemprotkan pestisida dan mengatur irigasi dengan sensor otomatis.

“Sekarang hasil panen saya bisa lebih maksimal dan biaya produksi jadi lebih efisien. Tapi, memang butuh modal awal yang lumayan besar untuk membeli alat-alat ini,” jelasnya.

Namun, tidak semua petani bisa mengakses teknologi seperti yang dilakukan Yusuf. Mayoritas petani di Cirebon masih menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi para petani menjadi salah satu prioritas yang diusulkan oleh berbagai pihak.

Harapan di Tengah Ancaman

Di tengah tantangan alih fungsi lahan, masih ada harapan untuk mempertahankan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Menurut data dari Kementerian Pertanian, produksi padi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mencapai 488.476,01 ton, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 494.699,98 ton. Meski demikian, Cirebon masih menyumbang sekitar 5 persen dari total produksi beras di Jawa Barat.

Kunci keberhasilan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon terletak pada sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha. Upaya melindungi lahan pertanian harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani agar mereka tidak tergoda untuk menjual lahannya.

Selain itu, diversifikasi produk pertanian dan pengembangan agribisnis berbasis lokal juga bisa menjadi solusi untuk menciptakan nilai tambah bagi para petani.

Usman sendiri masih berharap bisa terus bertani hingga akhir hayatnya. “Selama masih ada lahan, saya akan terus tanam padi. Ini warisan leluhur yang harus kita jaga,” ujarnya penuh semangat.

Namun, ia sadar masa depan pertanian di Cirebon bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi perubahan yang terjadi. Jika alih fungsi lahan terus dibiarkan tanpa kendali, bukan tidak mungkin suatu hari nanti sawah-sawah di Cirebon akan hilang, digantikan oleh deretan pabrik dan perumahan.

Menyadari ancaman serius terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mencari solusi yang dapat menyejahterakan petani tanpa mengorbankan lahan pertanian.

Salah satu program yang dijalankan adalah program cluster pangan, di mana petani diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan.

“Kami berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui program cluster ini, kami memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada petani agar mereka bisa mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Anton Pitono.

Menurut Anton, salah satu masalah utama yang dihadapi petani adalah minimnya akses terhadap modal dan teknologi pertanian.

"Kami memahami bahwa banyak petani yang tergoda untuk menjual lahannya karena desakan kebutuhan ekonomi. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan mereka peluang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dari bertani, sehingga lahan mereka tidak berubah fungsi," tambahnya.

BI juga memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik diversifikasi tanaman, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada padi sebagai satu-satunya sumber penghasilan.

Kabupaten Cirebon berada di persimpangan antara mempertahankan identitasnya sebagai lumbung pangan atau berubah menjadi kawasan industri modern. Tantangan alih fungsi lahan memang tidak mudah untuk diatasi, namun dengan komitmen bersama, masih ada peluang untuk menjaga kelestarian lahan-lahan pertanian.

Petani seperti Usman dan Yusuf adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di Cirebon. Mereka adalah bukti bahwa meski diterpa berbagai tantangan, semangat untuk terus menanam dan menjaga lahan tetap lestari masih hidup.

Kini, tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama menciptakan solusi yang bisa menyejahterakan petani tanpa harus mengorbankan lahan pertanian.

Kabupaten Cirebon masih memiliki potensi besar untuk menjadi penyangga pangan nasional, namun potensi tersebut hanya bisa diwujudkan jika lahan-lahan pertanian dijaga dengan baik, dan para petaninya mendapatkan dukungan yang layak. Lahan bukan sekadar tanah, tetapi juga sumber kehidupan dan masa depan bagi generasi mendatang.

Bisnis.com, PALEMBANG -- Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono menyebut alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman perkebunan lainnya di wilayah tersebut relatif kecil.

"Untuk lahan alih fungsi (pertanian), Sumsel termasuk kecil," ujarnya, Kamis (19/9/2924).

Menurutnya, sebagian besar lahan yang semula dari padi dikonversi menjadi lahan karet, justru sudah mulai dikembalikan lagi untuk menanam padi.

Hal itu dibuktikan dari peningkatan luas bahan baku sawah di Sumsel yang tercatat kedua tertinggi dibandingkan provinsi lain.

"Posisi kita kedua tertinggi yang meningkat setelah Kalimantan Selatan," kata Bambang.

Dia memerinci untuk lahan baku sawah nasional yaitu 7,4 juta hektare atau berkurang 70.000 hektare. Sedangkan Sumsel diketahui bertambah seluas 48.880 hektare.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, PR yang harus ditindaklanjuti yakni mengidentifikasi lahan-lahan yang dianggap sawah untuk segera diolah dan ditanami.

"Jadi itu (identifikasi) menjadi PR sampai akhir tahun," tutupnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, menyoroti kondisi beberapa lahan sawah di wilayah tersebut yang mulai dikonversikan menjadi tanaman sawit.

"Saya lihat kemarin sekaligus pada saat monitoring karhutla, ternyata lahan-lahan (sawah) yang di sekitar itu kan lebih mudah dilihat tiba tiba sudah ditanam sawit," ungkapnya belum lama ini.

Dia menilai, kondisi tersebut patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti untuk mengatur keseimbangan antara ekspansi sektor kelapa sawit dengan lahan pertanian produktif.

Bandung: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran mencapai Rp1,3 triliun untuk pengalihan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT). Alih fungsi terminal tersebut pun dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

"Anggaran dari Kemenhub, totalnya dengan infrastruktur dan lain sebagainya mencapai Rp1,3 triliun," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Koswara di Termiliki Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin, 29 Juli 2024.

Koswara mengatakan, di luar anggaran itu akan ada dana yang digunakan dari APBD Provinsi Jabar. Namun itu nantinya baru akan digelontorkan setelah Depo BRT rampung.
"Anggaran (pembangunan) dari pusat semua, untuk APBD-nya (Pemprov Jabar) itu untuk nanti, setelah operasional," sambungnya.

Pengalihan Terminal Cicaheum menjadi Depo BRT sudah masuk tahap I. Dalam prosesnya nanti, lanjut Koswara, akan ada beberapa tahapan yang dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, dan itu nantinya akan dilakukan oleh Kemenhub.

"Pemerintah pusat akan membangun infrastruktur dan menyiapkan sistem. Kalau tahapan sekarang sudah mulai dengan adanya bus Buy The Service (BTS)," bebernya

Koswara memastikan, BTS masih belum masuk dalam kategori angkutan massal karena belum memiliki jalur khsusus di lima koridor. Sehingga, kategorinya masih bersifat angkutan perkotaan.

"Untuk jadi abgkutan massal harus ada infrastruktur yang dibangun oleh pusat. Nanti akan dibangun ada jalur khusus dedicated bus way tapi buswaynya berbeda. Halte tapi haltenya juga akan sejajar dengan jalan. Kalau Jakarta Tapping (bayar tiket) di halte, di Bandung nantinya tapping nya di bus," ungkapnya.

(WHS)

Jakarta: Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor mengingatkan pentingnya mencegah alih fungsi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

"Konvensi lahan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan produksi beras nasional di waktu yang akan datang. Bagi KTNA alih fungsi lahan sangat merugikan keberlangsungan bertani dan harus kita hentikan dari sekarang," kata Yadi dikutip dari Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

baca juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Lirik Kalimantan-Papua Pecut Produktivitas Pertanian

Menurut Yadi, praktik alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan lain itu pun kini harus segera dihentikan melalui langkah nyata sesuai Undang-undang 41 Tahun 2009. Ia mengatakan alih fungsi lahan merupakan praktik pidana yang bisa diproses hukum dengan ancaman berat sesuai peraturan yang ada.

Dia menjelaskan bahwa KTNA saat ini terus bergerak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Dukungan tersebut di antaranya mengawal jalannya program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa hingga pemanfaatan alokasi pupuk subsidi yang naik 100 persen.
"Kami bersyukur karena dengan program tersebut pertanian Indonesia tetap kokoh di saat dunia mengalami kekeringan. Kami juga bersyukur karena Bapak Menteri berhasil menaikkan alokasi pupuk hingga 100 persen," katanya.

Mengawasi praktik alih fungsi lahan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi segala bentuk praktik alih fungsi lahan yang dapat menurunkan produksi beras nasional. Dia ingin, praktik tersebut mendapat ancaman serius dan betul-betul mendapat efek jera melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kepada rekan-rekan kepala daerah tolong untuk mendorong produksi beras kita agar meningkat, dimana sawah lahan yang sudah ada ini jangan sampai dikonversi ke hal yang lain karena ini akan menurunkan produksi nasional," katanya.

Tito juga meminta Pemda di seluruh Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencetak sawah baru seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian di Kalimantan dan Merauke. Langkah ini bisa dilakukan juga di daerah lain yang memiliki lahan tidur.

Selain itu, Tito berharap para kepala daerah juga terus memperkuat program pompanisasi sebagai solusi cepat mengatasi kekeringan panjang yang saat ini dijalankan Kementerian Pertanian.

Fokus pompanisasi

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan saat ini fokus kerja yang harus dijalankan adalah pompanisasi sebagai solusi cepat masa depan bangsa. Pemerintah, kata Mentan telah menyiapkan 50 ribu unit pompa yang akan dipasang di seluruh sentra.

"Kami memiliki solusi cepat pompanisasi yang jadi nafas kita 3 bulan ke depan. Pompanisasi ini ada 50 ribu yang harus kita bagikan ke seluruh Indonesia dan itu ujung tombaknya para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalau 75 ribu terpasang, musim kering berikutnya insya Allah bisa kita atasi," katanya.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah telah menargetkan 500 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang akan diairi pompanisasi. Jika dihitung secara rinci, 500 ribu hektare tersebut mampu menghasilkan 2,5 juta ton gabah dengan rata-rata produksi lima ton per hektare.

"500 ribu ini kalau produksi lima ton artinya kita bisa dapat 2,5 juta ton. Artinya kita bisa memenuhi produksi ke depan. Oleh karena itu pompanisasi harus kita atasi ke depan," kata Mentan.

(SAW)