Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengadaan perangkat elektronik berupa komputer dan laptop di BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI pada tahun anggaran (TA) 2017-2018.

Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut tim penyidik masih mengumpulkan dan mempelajari semua alat bukti untuk menentukan siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pada tahap penyelidikan, KPK menduga korupsi tersebut turut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp100 miliar.

"Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih Rp100 miliar," ujar Tessa kepada wartawan melaui keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Senin (28/10/2024), penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Ada lima orang yang telah diperiksa yaitu dua di antaranya Direktur PT Mitra Buana Komputindo Natalia Gozali serta Direktur PT Asiatel Globalindo Victor Antonio Kohar.

Kemudian, Direktur Bisnis PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2016-2017 Adiaris, Direktur Keuangan PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2014-2019 Nilawaty Djuanda dan Senior Account Manager PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2017-2018 Yani Gustiana.

"Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan peran dan pengetahuan mereka dalam pengadaan Komputer dan Laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia [PT INTI] Persero," ujar Tessa.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus korupsi dana iklan salah satu bank badan usaha milik daerah (BUMD).

"Itu kan masih, masih kita tunggu bagaimana perkembangannya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Meski begitu, OJK belum secara resmi memeriksa dugaan kasus tersebut walaupun bank bersangkutan sudah menyampaikan ke publik.

"Enggak, kita belum inform kan, secara resmi belum inform di kita, itu kan masih, baru disampaikan begitu di publik, tapi kita belum tahu," tutur Dian.

Adapun salah satu Bank BUMD diterpa isu tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp200 miliar yang mengalir ke pejabat.

Pihak bank tersebut sudah buka suara pada September 2024 lalu. Bank tersebut menyatakan, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, investor.id – Manajemen PTPN I mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016. Manajemen juga siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus tersebut dapat segera terungkap.

Hal tersebut disampaikan oleh Aris Handoyo, Sekretaris Perusahaan PTPN I (PTPN XI pada Desember 2023 telah bergabung ke PTPN I).

“Kami menghormati proses hukum pengusutan kasus EPCC PG Djatiroto tahun 2016. Kami juga akan kooperatif, bekerja sama, dan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh Bareskrim Polri dalam membantu upaya pengusutan agar kasus ini dapat terungkap serta terpenuhi aspek keadilannya,” kata Aris dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut Aris, PG Djatiroto saat ini masih beroperasi dengan kapasitas terpasang 7.500- 8.000 TCD dan tahun ini sedang proses giling sejak Mei sampai dengan November.

Berdasarkan keterangan pers dari Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar. Bareskrim sedang melakukan penyidikan pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Aris menyampaikan, sikap PTPN I ini sejalan dengan semangat bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Holding Perkebunan Nusantara. Karena itu, semua SOP perusahaan wajib mengacu pada Good Corporate Governance (CCG). Selain itu PTPN I berkomitmen menyelesaikan proyek PG Djatiroto untuk mengoptimalkan kapasitas produksinya yang saat ini dilakukan melalui proses perdata di arbitrase BANI.

“Manajemen PTPN I selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses pengadaan dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan GCG dan aturan yang berlaku,” kata Aris.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PTPN III selaku induk perusahaan PTPN I, Misran. Menurut Misran, manajemen PTPN III berkomitmen untuk patuh atas hukum yang berlaku dan bersih-bersih BUMN dari segala bentuk tindakan korupsi.

“Kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh atas kasus korupsi ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sejauh ini, insan PTPN Grup berkomitmen untuk Amanah sesuai dengan core value BUMN AKHLAK,” ucap Misran.

Sebagai informasi, pascaaksi korporasi di lingkungan PTPN Group awal Desember 2023, eks PTPN XI saat ini telah bergabung dan melebur di bawah Sub Holding PTPN I. Sementara, PG Djatiroto pasca aksi korporasi spin off tahun 2022 saat ini berada di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang mengelola 36 pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki sikap tegas dalam memberantas praktik korupsi di BUMN. Sejak awal memimpin pada 2019, Erick langsung mencanangkan program bersih-bersih BUMN yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari KPK hingga Kejaksaan Agung.

"Soal bersih-bersih BUMN, kayaknya kita berani diadu siapa yang berani melaporkan anak buahnya, ya Pak Erick," ujar Arya di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Arya mengatakan Erick merupakan aktor penting dalam membuka sejumlah kasus korupsi di BUMN. Arya mengatakan Erick menugaskan adanya audit investigasi internal terhadap sejumlah dugaan korupsi di sejumlah BUMN, mulai dari Garuda Indonesia, Wijaya Karya, hingga Indofarma.

Dari hasil investigasi tersebut, lanjut Arya, Erick menyerahkan laporan tersebut kepada BPK hingga Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Hal ini menjadi komitmen Erick dalam bersih-bersih BUMN.

"Itu semua Pak Erick yang lapor, tapi malah Pak Erick diserang, dibilang BUMN banyak korupsi, padahal Pak Erick yang lapor," ucap Arya.

Arya menambahkan temuan proyek fiktif senilai Rp 28 miliar oleh PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pengerjaan intermoda di Republik Demokratik Kongo pun tak lepas dari peran Erick. Arya menyampaikan pola ini sudah dilakukan Erick sejak awal menakhodai Kementerian BUMN.

"Jadi pada 2022, Pak Erick itu lewat deputi hukumnya mengirim surat ke Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) supaya minta Inka diinvestigasi. Jadi yang melaporkan ini Pak Erick," kata Arya.