Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Ronald Tanur Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

Sebelumnya, Kejagung resmi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka.

Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap MW secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW sehigga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar.

Penetapan ini berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024.

Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Ronald Tannur Suap Hakim Rp 3,5 Miliar Agar Anaknya Divonis Bebas", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/22191641/ibu-ronald-tannur-suap-hakim-rp-35-miliar-agar-anaknya-divonis-bebas.

Jakarta: Sejumlah ahli hukum melakukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kedua pasal yang kerap digunakan penegak hukum menjerat pelaku korupsi dianggap problematis, karena hanya terpatok pada kerugian negara.

"Kami sedang ajukan permohonan ke MK untuk menguji Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3, karena kami lihat memang kerugian negara adalah elemen pokok, karena ketika tidak ada kerugian negara orang tidak bisa kena pasal ini," ujar advokat Senior Maqdir Ismail dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Maqdir Ismail menyebut pengujian pasal karena melihat potensi suap menyuap jauh lebih substansial, ketimbang soal kerugian negara. Terlebih, unsur itu juga dapat menentukan itikad buruk dalam sebuah kasus.
"Tetapi sekarang ini apakah orang punya itikad buruk atau nggak. Kami mengusulkan untuk melihat mensrea ini apakah ada suap menyuap," kata Maqdir.

Maqdir menilai, korupsi tidak akan berkurang jika tidak ada pemberantasan soal suap menyuap. Sebab, tindakan itu dilakukan dalam berbagai tingkatan, sedangkan korupsi yang menimbulkan kerugian negara dapat dilakuan dalam kasus atau proyek besar.

"Kerugian suap menyuap ini jauh lebih besar karena ini bukan hanya mengakibatkan pengaturan keuangan menjadi salah tapi mental orang jadi rusak, akibatnya ini bergenerasi," kata dia.

Maqdir mencontohkan penegakan hukum di Vietnam yang tidak memasukan lagi korupsi sebagai kerugian negara. Namun, memperkuat penindakan kasus suap dan penyalahgunaan jabatan negara.

"Di Vietnam itu KUHP mereka sejak 2018 itu tidak memasukan lagi korupsi sebagai kerugian negara. Tetapi yang mereka masukkan suap menyiap dan penyalah gunaan kewenangan," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki arah baru. Yakni dengan memberantas suap menyuap dan penyalahgunaan jabatan.

"Kalau korupsi yang merugikan negara hanya bisa terjadi dengan orang yag memiliki jabatan. Kita harus buat arah baru mengingatkan pemerintahan bahwa arah baru pemerintahan kita adalah meberantas suap menyuap dan penyalahgunaan jabatan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar mengatakan, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula Tanah Air yang tak mengalami kekurangan.

“Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar-kementerian, tepatnya telah dilaksanakan 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula,” ujar Abdul di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Abdul menyampaikan, dalam rapat itu pemerintah semestinya tak perlu melakukan impor gula. Namun, di tahun yang sama Tom Lembong memberikan izin untuk tetap mendatangkan stok gula dari luar negeri.

“Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP,” ungkap Abdul.

“Yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal murni,” kata dia.

Ia menuturkan, langkah yang diambil Tom Lembong telah melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih hanyalah BUMN.

Sementara itu, PT AP merupakan pihak swasta. Abdul pun menyampaikan, keputusan Tom Lembong diambil sepihak, tanpa berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Serta, tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Thomas Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/20524961/thomas-lembong-jadi-tersangka-korupsi-diduga-beri-izin-impor-saat-indonesia.

Sidoarjo: Sidang kasus dugaan korupsi potongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu, menghadirkan sepuluh orang saksi.

Sepuluh orang saksi yang dihadirkan adalah dari staf BPPD Sidoarjo. Mereka adalah Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun, dan Fahrudin.

Para saksi mengakui uang insentifnya dipotong, dengan persentase nilai potongan yang beragam. Namun mereka mengaku tidak pernah tahu, peruntukan dari potongan-potongan tersebut.

Uang potongan dana insentif tersebut, di lingkungan BPPD Sidoarjo sebagai uang sedekah. insentif yang mereka sebut sedekah itu diberikan setelah menerima kitir, dengan nilai rupiah yang telah ditetapkan.

Terdakwa Ahmad Muhdlor kemudian memberikan peninjauan, atas keterangan 10 saksi tersebut. Sepuluh saksi mengaku kenal bupati, tapi tidak pernah komunikasi langsung dan tidak memiliki nomor kontak bupati.

Para saksi juga mengaku tidak pernah mengetahui, keterlibatan bupati akan pemotongan dana insentif itu. Demikian pula terkait SK pemotongan dana insentif, para saksi kompak menjawab tidak ada keterlibatan bupati.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari 2024 lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. MGN/Heri Susetyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri. Lantas, bagaimana nasib lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi seperti KPK?

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung langkah Polri membentuk Kortastipidkor. "Prinsipnya saya mendukung. Itu memberikan penguatan Polri untuk berantas korupsi dengan lebih baik dan lebih kuat," katanya kepada KONTAN, Jumat (18/10/2024).

Menurut Boyamin, saat ini tim yang ada di Polri sifatnya hanya penegakan hukum. Dengan Perpres No. 122/2024 Polir bisa melakukan pencegahan, penelitian dan lain sebagainya. Jadi diperkuat fungsi Polri ini. "Saya setuju saja karena korupsi memang harus dikeroyok rame-rame oleh lembaga-lembaga yang kuat," tandasnya.

Bagaimana dengan KPK, Boyamin berujar, KPK tetap perlu dikuatkan. "Karena ini biar pengeroyokan rame-rame ini sama-sama kuatnya gitu. Justru ini sebagai bentuk menguatkan KPK juga," jelasnya.

Dikutip dari salinan Perpres Nomor 122 Tahun 2024, pembentukan korps menimbang optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

Pembuat kebijakan menyisipkan 1 pasal di antara pasal 20 dan pasal 21 yang mengatur soal Korps Pemberantasan Korupsi. "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024, dikutip Kamis.

Berdasarkan beleid yang sama, Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Perpres nomor 52 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beleid itu diundangkan pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu, dibentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai, pembentukan korps tersebut merupakan perhatian terhadap penegakan hukum, terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun dari efektivitasnya.

Polri sendiri disebut memerlukan satu format kelembagaan untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi lebih efektif. "Jadi saya kira perpres itu adalah respons terhadap upaya yang lebih efektif untuk pemberantasan korupsi," ujar Ari di Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (18/10).

Ari menyebut bahwa semua instrumen penegakan hukum harus betul-betul diperkuat dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia. Baik untuk Polri, Kejaksaan, dan KPK.

"Tentu ditambah lagi dengan koordinasi dan sinergi. Dengan penguatan masing-masing institusi itu saya kira akan menjadi sapu lidi yang kuat gitu ya, terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif," kata Ari.

Dalam perpres disebutkan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembentukan korps ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Kepala Negara menandatangani beleid baru tersebut pada 15 Oktober 2024.

Dalam salinan Perpres yang diterima pada Kamis (17/10/2024), terdapat sejumlah tugas yang diemban oleh korps ini, yang tercantum dalam pasal 20A.

"Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi," demikian bunyi pasal 20A ayat (2).

Selanjutnya, pasal tersebut menjelaskan bahwa Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disingkat Kakortastipidkor, dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.

Kakortastipidkor akan dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor, yang disingkat Wakakortastipidkor.

"Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat," jelas pasal 20A ayat (5).

Pembentukan korps ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Resmikan Korps Pemberantasan Korupsi di Polri, Ini Tugasnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/16225891/jokowi-resmikan-korps-pemberantasan-korupsi-di-polri-ini-tugasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membentuk korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembentukan korps ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken Jokowi pada Selasa (15/10/2024).

Dikutip dari salinan perpres, Kamis (17/10/2024), pembentukan korps menimbang optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

Pembuat kebijakan menyisipkan 1 pasal di antara pasal 20 dan pasal 21 yang mengatur soal Korps Pemberantasan Korupsi.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024, dikutip Kamis.

Berdasarkan beleid yang sama, Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Korps ini juga akan melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Nantinya, Korps bakal dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor.

"Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 direktorat," tulis pasal 20A ayat (5).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hadir sebagai saksi di persidangan suaminya, Harvey Moeis, aktris Sandra Dewi mengatakan tak pernah mau terima nafkah dari suami untuk kepentingan pribadi.

Sandra Dewi dalam pernyataannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (10/10/2024) mengaku hanya menerima uang dari Harvey Moeis untuk kebutuhan rumah dan anak.

"Ibu kan istri Terdakwa ya, apakah setiap bulan Terdakwa ini memberikan uang?" tanya hakim anggota, Jaini Basir di ruang sidang.

"Kepada saya tidak Yang Mulia. Tapi untuk keperluan rumah tangga seperti membayar listrik, air, gaji karyawan di rumah, suami saya mentransfer ke asisten pribadi saya," jawab Sandra.

Lebih lanjut Sandra menjelaskan alasan suaminya mentransfer uang kepada asisten pribadinya.

"Karena saya meminta tolong asisten pribadi saya untuk mentransfer biaya listrik, air, juga uang sekolah anak, les anak, semua kebutuhan rumah suami saya transfer ke asisten saya," kata Sandra Dewi.

"Tapi untuk kebutuhan saya sendiri saya bayar sendiri Yang Mulia," tegas Sandra.

Hakim kemudian bertanya pada Sandra tentang alasannya memilih memenuhi kebutuhan pribadi dari uang sendiri dan bukan uang Harvey Moeis sebagai suami.

"Bukankah itu suatu kewajiban suami? Artinya setiap penghasilan dia berapa kan diserahkan ke istri, itu kan umumnya begitu walaupun istri punya penghasilan?" tanya hakim.

"Betul Yang Mulia, tapi saya tidak mau Yang Mulia, karena saya punya penghasilan yang cukup dari single sampai sekarang saya punya penghasilan yang cukup," jawab Sandra.

Dalam pernyataannya, Sandra mengatakan tidak pernah meminta uang sejak memiliki penghasilan sendiri. Tidak kepada orangtua maupun suami.

"Jadi saya lebih senang, saya wanita yang mandiri Yang Mulia, saya tidak pernah minta uang ke orang tua saya sejak saya datang ke Jakarta ini. Kenapa saya harus meminta uang kepada suami saya," jawab Sandra.

"Suami saya cukup memenuhi kebutuhan rumah dan anak saya, tapi untuk kebutuhan saya sendiri, saya terbiasa membiayai diri sendiri," ucap Sandra lagi.

Dalam kesaksiannya, Sandra juga mengaku tak pernah menerima hadiah dari suami sejak menikah, kecuali cincin pertunangan dan cincin pernikahan.

Sementara mengenai mobil, Sandra mengatakan bahwa semua mobil bukan hadiah untuknya, karena dipakai bersama-sama.

Begitu juga saat ditanya soal penghasilan Harvey Moeis, Sandra mengaku tidak tahu karena memiliki perjanjian pisah harta sejak awal menikah.

"Saudara tahu penghasilannya per bulan bulan atau per tahun?" tanya hakim.

"Tidak Yang Mulia. Saya tidak pernah bertanya karena kami pisah harta dari awal sebelum menikah," jawab Sandra.

Sebagai informasi, Harvey Moeis adalah tersangka ke-16 dalan kasus komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 merugikan negara sampai Rp 271 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Delapan Tahun Menikah, Sandra Dewi Mengaku Tolak Nafkah dari Harvey Moeis Saat Bersaksi di Persidangan Suami", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/hype/read/2024/10/16/202233866/delapan-tahun-menikah-sandra-dewi-mengaku-tolak-nafkah-dari-harvey-moeis.

IDXChannel - Pasal kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai kerap kali didefinisikan secara sembarangan dan dengan standar pemahaman yang juga tidak terukur.

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Chandra Hamzah, yang menyebut bahwa praktik semacam itu dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Sangat penting untuk bisa membedakan antara kerugian negara yang nyata dan potensi kerugian yang belum pasti," ujar Chandra, dalam keterangan resminya, Sabtu (21/9/2024).

Pasal kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, menjadi dasar dalam banyak kasus korupsi di Indonesia. Namun, menurut Chandra, pasal tersebut sering digunakan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak kasus yang hanya melihat potensi kerugian, lalu langsung dianggap sebagai kerugian negara, padahal dalam bisnis ada dinamika yang harus diperhatikan," ujar Chandra.

Karenanya, Chandra mengusulkan agar pasal kerugian negara dalam UU Tipikor bisa lebih diperjelas lagi, agar dalam praktik penggunaannya tidak lagi mudah disalahgunakan.

Definisi yang lebih tegas dan pembagian yang jelas antara kerugian nyata dan potensi kerugian tersebut, disebut Chandra, diperlukan agar tidak ada kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan bisnis yang sah.

Chandra pun menekankan bahwa revisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, terutama yang beroperasi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kita butuh aturan yang lebih adil. Jangan sampai setiap keputusan bisnis yang membawa risiko dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya karena ada potensi kerugian," ujar Chandra.

Chandra menambahkan, perubahan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan perusahaan BUMN yang sering terlibat dalam proyek-proyek besar.

Chandra juga menekankan bahwa akuisisi atau keputusan bisnis yang diambil oleh BUMN seharusnya dievaluasi berdasarkan hasil akhirnya, bukan sekadar potensi kerugiannya.

"Tidak semua potensi kerugian bisa dianggap sebagai tindak pidana. Negara harus mampu membedakan mana risiko bisnis dan mana yang betul-betul merugikan negara secara nyata," ujar Chandra.

Chandra pun berharap agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di BUMN bisa lebih adil dan berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih matang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penerapan hukum yang kurang tepat.

Sebagai contoh, Chandra juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus akuisisi di BUMN seringkali ditangani secara tidak tepat.

Dalam konteks akuisisi, nilai aset yang fluktuatif atau keputusan bisnis yang dianggap tidak menguntungkan, kerap dijadikan dasar untuk menuduh adanya kerugian negara, meski belum tentu terjadi kerugian yang faktual.

Misalnya saja, Chandra mencontohkan kasus akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Akuisisi ini dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara oleh sebagian pihak, meski pada kenyataannya terdapat aspek bisnis dan risiko yang wajar dalam setiap akuisisi.

"Seharusnya, penegakan hukum terhadap akuisisi di BUMN memperhatikan aspek bisnis secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu sisi potensi kerugian," ujar Chandra.

Chandra menilai bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terlalu cepat menggunakan pasal kerugian negara untuk menjerat pelaku, tanpa mempertimbangkan dinamika bisnis yang kompleks.

"Penegak hukum perlu memahami bahwa risiko kerugian dalam bisnis, termasuk akuisisi, adalah hal yang wajar dan tidak selalu mencerminkan tindak pidana korupsi," ujar Chandra.

(taufan sukma)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap berharap hakim yang memutus peninjauan kembali Mardani H Maming bersikap independen.

"Harus bisa tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak meringankan hukuman. Hal ini penting agar PK tidak dijadikan solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai ajang coba coba mendapatkan keringanan hukuman,” kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Yudi optimistis para Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming ini masih independen.

“Kita lihat saja, karena kan ada musyawarah diantara hakim PK mereka independen dalam memutuskan. Tapi sekali lagi saya berharap Mahkamah Agung atau MA menolak PK (Mardani H Maming),” ungkap Yudi.

Yudi menyayangkan proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi tidak dapat memperberat hukuman.

Yudi mengaskan proses peninjauan kembali atau PK hanya akan menghasilkan keputusan hukuman yang sama, ringan atau bahkan vonis bebas.

“Cuma kalau PK tidak mungkin berat, PK itu hukumannya sama atau lebih ringan. Bahkan bisa bebas,” tandasnya.

PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024. Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. PRIM Haryadi, S, M.H.

Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024.

Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Divonis 12 Tahun Penjara

Sekadar mengingatkan, Mardani awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023 terkait perkara suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanahbumbu.

Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Heru Kuntjoro juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Tidak hanya itu, terdakwa Mardani H Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752 (Rp 110,6 M).

Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun.

Tak terima atas putusan tersebut, Mardani pun mengajukkan banding, dan Jaksa KPK pun tak mau kalah, karena juga ikut mengajukkan banding ke PT Banjarmasin.

Oleh PT Banjarmasin, hukuman Mardani pun justru diperberat melalui putusan dengan nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh PT Banjarmasin.

Mardani pun melalui penasihat hukumnya mengajukkan kasasi, dan dalam putusannya MA menolaknya.

Masih tidak puas atas putusan tersebut, Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukkan PK.

Adapun permohonan PK diajukkan karena pemohon menilai adanya kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Majelis Hakim.

Jaksa KPK Greafik Lioserte sebelumnya meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak PK tersebut.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Banjarmasin Post.

Demikian pula adanya pertentangan PKPU yang diajukan sebagai dalil lain, menurut Greafik sangat lemah. Karena, majelis hakim tidak terikat dengan perkara sebelumnya.

Selanjutnya, Greafik meyakini bahwa keterangan ahli yang dihadirkan pemohon tidak cukup membuktikan kekhilafan yang nyata dalam putusan korupsi Mardani H Maming.

Sehingga, pihaknya meminta agar putusan PK yang diajukan Mardani H Maming justru menguatkan putusan sebelumnya yaitu penjara 12 tahun, serta uang pengganti kerugian negara Rp110 miliar.

“Kami meminta Mahkamah Agung RI yang memeriksanya dan mengadili perkara PK untuk menguatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dan menolak permohonan PK yang diajukan oleh pemohon,” kata Greafik.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mantan Penyidik KPK Minta Hakim Agung Bersikap Tegas Terhadap PK Mardani Maming", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/09/21/mantan-penyidik-kpk-minta-hakim-agung-bersikap-tegas-terhadap-pk-mardani-maming

JAKARTA, investor.id – Manajemen PTPN I mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016. Manajemen juga siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus tersebut dapat segera terungkap.

Hal tersebut disampaikan oleh Aris Handoyo, Sekretaris Perusahaan PTPN I (PTPN XI pada Desember 2023 telah bergabung ke PTPN I).

“Kami menghormati proses hukum pengusutan kasus EPCC PG Djatiroto tahun 2016. Kami juga akan kooperatif, bekerja sama, dan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh Bareskrim Polri dalam membantu upaya pengusutan agar kasus ini dapat terungkap serta terpenuhi aspek keadilannya,” kata Aris dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut Aris, PG Djatiroto saat ini masih beroperasi dengan kapasitas terpasang 7.500- 8.000 TCD dan tahun ini sedang proses giling sejak Mei sampai dengan November.

Berdasarkan keterangan pers dari Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar. Bareskrim sedang melakukan penyidikan pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Aris menyampaikan, sikap PTPN I ini sejalan dengan semangat bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Holding Perkebunan Nusantara. Karena itu, semua SOP perusahaan wajib mengacu pada Good Corporate Governance (CCG). Selain itu PTPN I berkomitmen menyelesaikan proyek PG Djatiroto untuk mengoptimalkan kapasitas produksinya yang saat ini dilakukan melalui proses perdata di arbitrase BANI.

“Manajemen PTPN I selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses pengadaan dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan GCG dan aturan yang berlaku,” kata Aris.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PTPN III selaku induk perusahaan PTPN I, Misran. Menurut Misran, manajemen PTPN III berkomitmen untuk patuh atas hukum yang berlaku dan bersih-bersih BUMN dari segala bentuk tindakan korupsi.

“Kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh atas kasus korupsi ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sejauh ini, insan PTPN Grup berkomitmen untuk Amanah sesuai dengan core value BUMN AKHLAK,” ucap Misran.

Sebagai informasi, pascaaksi korporasi di lingkungan PTPN Group awal Desember 2023, eks PTPN XI saat ini telah bergabung dan melebur di bawah Sub Holding PTPN I. Sementara, PG Djatiroto pasca aksi korporasi spin off tahun 2022 saat ini berada di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang mengelola 36 pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News