JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung mempersilakan kuasa hukum Zarof Ricar untuk dapat membuktikan uang kliennya, Zarof Ricar senilai Rp 920 miliar yang ada di rumah bukan uang makelar kasus. Hal tersebut justru yang ingin didalami oleh tim penyidik Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, berharap dengan pernyataan dari kuasa hukum Zarof menjadi titik terang penyingkapan kasus tersebut.

"Ya kalo kita senang sebenarnya, silakan saja dibuktikan supaya lebih membuat terang, Rp 920 miliar + 51 kg emas itu dari mana, dan memang itu yang penyidik sedang cari," ujar Harli Siregar di Puspenkum Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Harli meminta kuasa hukum untuk segera membuktikan jika benar adanya terkait harta Zarof yang ditemukan. Hal tersebut bisa disampaikan langsung kepada penyidik bukan berpolemik di media saja.

"Jadi kalau memang diklarifikasi, misalnya apakah ada dugaan keterkaitan yang media sampaikan makelar kasus atau tidak, tentu bisa dilihat. Tapi kalo misalnya (tidak ada kaitan) tentu tidak boleh, bukan berdebat, tapi tidak boleh juga berpolemik di media," ucap Harli.

"Sebaiknya itu disampaikan kepada penyidiklah ya. Kalau misalnya itu memang dugaan hasil kejahatan, supaya jelas. Kalau bukan, ya agar ada tindak lanjutnya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Zarof Ricar yakni Handika Hanggowongso menyatakan uang sebanyak Rp 920 miliar di kediaman Zarof bukan semuanya berasal dari makelar kasus. Dia mengklaim uang-uang tersebut ada juga yang berasal dari Causa lain.

“Iya (tidak semua dari markus). Demikianlah kenyataannya. Tapi, saya belum bisa berkomentar lebih jauh. Akan ada waktu dan tempatnya untuk menguji hasil riksa (pemeriksaan) penyidik nanti," kata Handika Hanggowongso.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 yang menjerat Thomas Trikasih Lembong yang juga dikenal sebagai Tom Lembong sudah diselidiki sejak 2023.

“Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak oktober 2023,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan Selasa (29/10/2024).

Qohar mengatakan, pihaknya tak ujug-ujung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurutnya, penetapan tersangka ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan keterangan ahli.

“Sehingga cukup lama, karena perkara ini bukan perkara yang biasa bukan perkara yang sederhana,” katanya.

Qohar juga membantah telah mempolititasi Tom Lembong dalam kasus tersebut. Dia menekankan bahwa ada bukti yang cukup untuk menjerat Tom Lembong.

“Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup maka penyidik pasti akan menetapkan ybs sebagai tersangka,” kata dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Tom Lembong irit bicara dan hanya mengatakan bahwa dirinya menyerahkan semua proses hukum terhadap Tuhan.

“Kita serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucap Tom Lembong saat akan digiring ke mobil tahanan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Tom Lembong tak menjawab awak media saat dirinya dicecar sejumlah pertanyaan terkait kasus tersebut. Dia kemudian langsung masuk ke dalam mobil tahanan Kejagung.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, Tom Lembong bakal ditahan selama 20 hari kedepan seusai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“TL ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya kepada wartawan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong selaku Mantan Menteri Perdagangan sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Thomas Lembong berperan memberi izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih saat harga melambung tinggi. Pihak penyidik Kejagung menyebut kasus ini merugikan negara sekitar Rp 400 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau yang dikenal sebagai Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula pada tahun 2015-2016.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, pada Selasa (29/10/2024) malam. Dia menerangkan, pada 12 Mei 2015 berdasarkan rapat koordinasi antara kementerian menyimpulkan, Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

“Akan tetapi pada tahun yang sama, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan izin gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP,” ungkap Qohar dalam konferensi pers yang dipantau secara daring.

Padahal, kata dia, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, pihak yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih hanya badan usaha milik negara (BUMN).

Tetapi, Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan memberikan persetujuan impor gula tersebut dilakukan PT AP. Impor gula yang disetujui Tom Lembong tidak melalui rapat koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait dan tak mengantongi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula di dalam negeri.

“Akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar,” ujar Abdul Qohar.

Dari temuan sampai saat ini, Penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penyidik menyebut telah memenuhi alat bukti karena bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Adapun kedua tersangka tersebut adalah, satu, TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ... Kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016,” demikian beber Abdul Qohar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota DPR yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di kediaman Ronald Tannur di Surabaya pada Minggu (27/10/2024) sore.

“Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Harli saat dikonfirmasi.

Harli tak membeberkan secara detail alasan penangkapan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa penangkapan berkaitan dengan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dia mengungkapkan bahwa seusai ditangkap, Ronald Tannur dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim. (Penangkapan) terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan MA RI dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan,” kata Harli.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahman mencoba menyuap pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar senilai Rp 5 Miliar. Uang tersebut dipakai untuk meloloskan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

“Ternyata uang itu masih di amplop di rumah ZR,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan Jumat (25/10/2024).

“Sehingga dalam menjerat kasus ini terjadi permufakatan jahat untuk menyuap hakim supaya perkaranya bebas,” sambung Qohar.

Menurut Qohar, Zarof telah bersepakat dengan Lisa untuk mengurus kasus tersebut di tingkat banding Kasasi.

Ia menambahkan, Zarof juga telah berkomunikasi dengan Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

“Sudah ada komunikasi memang ZR pernah kesana,” ungkap Qohar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Deretan uang nyaris Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas disita.

Berdasarkan pantauan jurnalis B-Universe di lokasi, barang bukti yang disita itu dijejerkan di Gedung Kartika, Kejagung. Uang nyaris Rp 1 triliun terdiri dari berbagai pecahan rupiah maupun mata uang asing.

Selain itu, ada juga emas batangan yang disita. Apabila ditotal, setidaknya ada 51 kilogram emas dari kasus tersebut.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut dikumpulkan Zarof sejak 2012 saat ia menjadi Kapusdiklat MA.

Saat menjabat Kapusdiklat, Zarof mengaku mampu mengurus kasus di MA, termasuk Ronald Tannur.

Kata Qohar, apabila ditotal, mata uang yang disita mencapai lebih dari Rp 920 Miliar.

“Ada yang rupiah ada yang mata uang asing,” kata dia.

Sebelumnya, Pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar jadi tersangka baru kasus dugaan suap 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menegaskan, Kejagung tidak melakukan politisasi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

Kasus tersebut disebut-sebut terkait dengan Anggota DPR Partai Nasdem Ditangkap Kejagung, Ini KasusnyaAirlangga Hartarto, bahkan sejumlah pihak menyebut lantaran tersandung kasus tersebut membuat dia mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Harli menekankan, penanganan perkara yang dilakukan Kejagung tidak didasarkan pada politisasi hukum, melainkan pada fakta hukum.

“Penanganan perkara didasarkan pada bukti dan fakta hukum. Jadi didasarkan pada pembuktian, bukan pada politisasi hukum,” tandasnnya kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Dikatakan Harli, Kejagung tidak terpengaruh terhadap tekanan untuk mengusut kasus tersebut, termasuk kemungkinan untuk kembali memanggil Airlangga atau tidak.

"Penanganan perkara j yang kami lakukan tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik. Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum," ucapnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya periode 2021-2022 masih diusut penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus ini dipastikan akan disampaikan ke awak media.

"Jika ada perkembangan dan pemeriksaan terkait kasus ini akan kami info, terima kasih," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menarik 10 jaksa penuntut umum senior yang bertugas di KPK. Lembaga antikorupsi itu menilai penarikan tersebut merupakan langkah penyegaran saja.

“Secara prinsip hanya penyegaran di lembaga Kejaksaan agar ada regenerasi, jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Disampaikan Tessa, para jaksa senior yang ditarik Kejagung tersebut memang sudah selesai masa tugasnya maupun telah lebih dari 10 tahun di KPK. Dia menekankan, langkah penarikan kali ini adalah hal lazim untuk dilakukan.

“Apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi,” ungkap Tessa.

Tessa turut menegaskan penarikan 10 jaksa senior itu tidak terkait dengan penanganan suatu perkara di KPK. Dia menekankan, dengan penarikan tersebut, dapat dilakukan regenerasi di bagian penuntutan KPK

“Jadi tidak ada kaitan selesainya tugas masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani,” ujar Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan informasi dan keterangan untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) periode tahun 2010-2022. Kali ini Kejagung memeriksa enam saksi terkait kasus tersebut.

Disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tiga saksi merupakan pegawai Antam. Mereka yakni HBA selaku Kepala Divisi Treasury Antam, MW selaku Staff Accounting Antam dan JP selaku Marketing di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam.

Sementara 3 saksi lain yakni NM selaku Manager Bisnis Solution Manager ICT, YR selaku Manager Operation Services ICT dan AR selaku Product Inventory Control periode Juli 2023 hingga saat ini.

"Keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 atas nama Tersangka HN dkk," ujarnya dalam keterangannya Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News