Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis mengungkapkan dana corporate social responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari bos-bos smelter swasta digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).

Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Harvey lalu menyebutkan bahwa ada salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan (alkes) Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main (pengusaha) alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan.

Ia mengatakan, alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," ujar Harvey.

Ia menuturkan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap dia.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito menuturkan, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/16342271/sidang-kasus-timah-harvey-moeis-sebut-uang-dari-bos-bos-smelter-swasta.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melimpahkan berkas perkara Helena Lim, dan Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"Adapun tersangka yang diserahkan penyidik ke PU adalah HM dari swasta dan dan kedua HL selaku manger PT QSE," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/7/2024).

Harli menjelaskan, terkait berkas Harvey Moeis, pihaknya menyertakan sejumlah barang bukti. Mulai dari dokumen kendaraan hingga tanah dan bangunan.

Penyidik Jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus), juga menyertakan barang bukti berupa logam mulia, barang-barang mewah, mobil mewah, uang tunai dan sertifikat aset tanah, merupakan bentuk dari pencucian uang hasil kejahatan.

Untuk tersangka HM, ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan, dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di Jakarta Barat, dan 2 unit di Tangerang.

"Ini bukti keseriusan kejaksaan dalam pemberantasan tipikor, perlu kami sampaikan bahwa kasus posisi HM selaku perwakilan RBT melakukan lobi-lobi terkait sewa menyewa pelogaman timah," ungkapnya.

Harli menyebut, pelimpahan berkas tersebut dilakukan guna menuntaskan kasus tersebut.

"Tentu yang dimaksudkan dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada eror inpersona dan objektif," ungkapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi penjelasan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, saat ini Kejagung masih melengkapi pemberkasan 6 tersangka yang belum dilimpahkan ke PN Jakarta Selatan.

"Ada teman-teman (bertanya) apakah ada kendala, saya sampaikan tidak ada kendala, ini hanya kendala pemberkasan, karena beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan penyitaan," kata Harli kepada wartawan Selasa (16/7/2024).

Menurut Harli, kendala pemberkasan tersebut merupakan perkara teknis. Dia optimis kendala tersebut bakal segera diselesaikan.

Harli meminta masyarakat bersabar karena proses terus berjalan. Ia menyebut, beberapa waktu lalu sudah ada tiga lagi berkas yang dilimpahkan.

"Kita serius dalam menangani semua perkara yang sudah kita tangani, pada akhirnya ujungnya harus selesai," imbuhnya.

Meski demikian, Harli mengaku tidak ingin gegabah atau supaya terlihat cepat menuntaskan kasus tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News