SORONG, iNews.id - Nasib malang menimpa guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Sorong, Papua Barat Daya. Dia didenda adat orang tua siswi berinisial ES sebesar Rp100 juta.

Kronologi kejadian bermula saat guru SA mendapati siswi ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Dia lalu merekam dan mengunggah video siswinya tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Video yang diunggah ini akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen. Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada SA secara adat sebab telah mengunggah video anak mereka ke media sosial tanpa izin.

Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA.

Awalnya keluarga siswi ES meminta denda adat sebesar Rp500 juta. Namun setelah negosiasi panjang, jumlahnya diturunkan menjadi Rp100 juta dengan batas pembayaran 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” ujar Herlin dikutip dari iNewsSorongraya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Diharapkan pihak keluarga anak murid tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Selain itu agar kasus ini segera terselesaikan dan  proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Terkait kejadian ini, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi untuk membantu guru SA sebagi bentuk solidaritas. Setiap guru di Kota Sorong diharapakan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan guru SA siap memberikan Rp20 juta.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Editor: Donald Karouw

SORONG, iNews.id – Kebakaran melanda Pasar sentral RemuKota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (28/9/2024). Akibat kebakaran tersebut, ratusan kios milik para pedagang hangus dilalap api. 

Upaya pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam lantaran kondisi pasar yang padat serta banyaknya warga yang berkerumun untuk mengabadikan momen kebakaran menambah kesulitan petugas dalam memadamkan api.

Selain itu, polisi mengamankan beberapa orang yang diduga menjarah barang-barang milik para pedagang di lokasi kebakaran.

Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 18.00 WIT. Api diduga berasal dari los A Pasar Remu.

“Bangunan pasar yang mayoritas terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat menjalar Hasil pendataan sementara, lebih dari 500 kios pedagang hangus terbakar,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebanyak tiga mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Sorong dan bandara, water cannon milik Brimob Yon B Sorong, serta belasan mobil tangki air dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas yang dibantu warga berupaya keras memadamkan kobaran api yang semakin besar.

“Akses menuju lokasi kebakaran terhambat karena padatnya pasar dan para pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka,” katanya.

Dia mengatakan, warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menyaksikan dan mengabadikan kebakaran juga mempersulit petugas pemadam kebakaran.

Meski imbauan untuk menyingkir demi keselamatan dan kelancaran proses pemadaman sudah disampaikan berkali-kali, banyak warga yang tidak mengindahkan.

“Penyebab pasti kebakaran belum diketahui termasuk jumlah kerugian karena masih dalam pendataan. Kami juga mengerahkan ratusan aparat untuk mengantisipasi aksi penjarahan,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Gempa hari ini dengan kekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Sorong, Papua Barat Daya, Senin (23/9/2024) pukul 02.29 WIB. Guncangan gempa dirasakan di wilayah sorong pada skala II-III MMI.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) episenter gempa bumi ini terletak pada titik koordinat 0,74° LS dan 131,44° BT atau tepatnya berlokasi di laut 18 km timur laut Kota Sorong. Pusat gempa berada pada kedalaman 5 km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 23-Sep-24 02:29:18 WIB, Lok:0.74 LS, 131.44 BT (Pusat gempa berada di laut 18 km timur laut kota Sorong), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II-III Sorong," tulis laman BMKG dikutip Senin (23/9/2024).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan cukup kuat di Kota Sorong pada skala II-III (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Sejauh ini belum ada laporan dampak gempa tersebut. Namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap oknum pegawai Bappenda Kota Sorong tetap bekerja meski melakukan pemerasan terhadap wajib pajak sebesar Rp130 juta tiap bulan. Namun, oknum tersebut tidak dipecat.

“Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dian enggan memerinci pegawai yang dimaksudnya. Namun, kata dia, orang itu bisa terus eksis memeras wajib pajak karena masuk pemerintahan pakai jalur nepotisme.
Kelakuan pegawai itu juga dinilai sudah merugikan Pemerintah Kota Sorong. Sebab, kata Dian, pendapatan pajak daerah menjadi berkurang.

Baca juga: KPK Khawatir dengan Nepotisme di Papua

“Sehingga kalau kita lihat, postur APBD Kota Sorong itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak, hanya masuk 5,13 persen saja. Tapi belanja pegawainya mencapai 41,23 persen,” ucap Dian.

Angka pendapatan pajak di Sorong dinilai sangat buruk wilayah timur Indonesia. Sebab, persentase daerah lain sudah menyentuh puluhan.

“Sementara kota-kota besar di Timur itu sudah masuk 2 digit untuk persentasenya dengan belanja pegawainya di bawah 30 persen,” ujar Dian.

(ABK)