SORONG, iNews.id - Nasib malang menimpa guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Sorong, Papua Barat Daya. Dia didenda adat orang tua siswi berinisial ES sebesar Rp100 juta.

Kronologi kejadian bermula saat guru SA mendapati siswi ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Dia lalu merekam dan mengunggah video siswinya tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Video yang diunggah ini akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen. Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada SA secara adat sebab telah mengunggah video anak mereka ke media sosial tanpa izin.

Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA.

Awalnya keluarga siswi ES meminta denda adat sebesar Rp500 juta. Namun setelah negosiasi panjang, jumlahnya diturunkan menjadi Rp100 juta dengan batas pembayaran 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” ujar Herlin dikutip dari iNewsSorongraya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Diharapkan pihak keluarga anak murid tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Selain itu agar kasus ini segera terselesaikan dan  proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Terkait kejadian ini, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi untuk membantu guru SA sebagi bentuk solidaritas. Setiap guru di Kota Sorong diharapakan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan guru SA siap memberikan Rp20 juta.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, SORONG - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan sebanyak 10 ribu pencari kerja mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi 2024 yang telah disiapkan provinsi ke-38 itu.

"Papua Barat Daya pertama kali melaksanakan penerimaan CPNS secara besar-besaran karena untuk mengisi kebutuhan yang ada," kata Pj Gubernur Musa'ad di Sorong, Sabtu.
Sebanyak 10.000 lebih pencari kerja yang mendaftar untuk ikut tes CPNS adalah mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi berkas administrasi sehingga diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi dasar (SKD).
"Dari ribuan peserta yang ikut tes itu, akan mengisi formasi 2024 yang disiapkan sebanyak 1.088 formasi," ujar Musa'ad.
Pj Gubernur pun memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kuota formasi 2024 sebanyak 1.088 untuk pemenuhan kebutuhan CPNS di Provinsi Papua Barat Daya.
Pembagian formasi 2024 ini pun mengedepankan aspek keberpihakan dengan menerapkan 80% adalah orang asli Papua dan 20% untuk non-Papua.
"Karena regulasinya jelas sehingga penerimaan ini pun kita memperhatikan aturan yang berlaku," ucap Muhammad Musa'ad.
Tes penerimaan CPNS formasi 2024 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga hasil kelulusan sangat ditentukan oleh masing-masing peserta calon.
"Ini tujuannya mengedepankan sisi transparansi dan menghindari yang namanya intervensi dari pihak lain, sehingga calon yang tembus pun adalah berkualitas," katanya.
Sebelumnya, ribuan pencari kerja ikut ujian SKD CPNS formasi tahun 2024 di Politeknik Kemenkes Sorong pada 25 Oktober 2024.

JAKARTA, iNews.id - Gempa hari ini dengan kekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Sorong, Papua Barat Daya, Senin (23/9/2024) pukul 02.29 WIB. Guncangan gempa dirasakan di wilayah sorong pada skala II-III MMI.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) episenter gempa bumi ini terletak pada titik koordinat 0,74° LS dan 131,44° BT atau tepatnya berlokasi di laut 18 km timur laut Kota Sorong. Pusat gempa berada pada kedalaman 5 km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 23-Sep-24 02:29:18 WIB, Lok:0.74 LS, 131.44 BT (Pusat gempa berada di laut 18 km timur laut kota Sorong), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II-III Sorong," tulis laman BMKG dikutip Senin (23/9/2024).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan cukup kuat di Kota Sorong pada skala II-III (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Sejauh ini belum ada laporan dampak gempa tersebut. Namun warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Pembangunan tiga rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara dan TNI AL oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Papua Barat Daya diharapkan mampu mendorong pengembangan Infrastruktur wilayah yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Hal itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kementerian PUPR agar pelayanan publik pemerintahan Provinsi yang baru terbentuk itu dapat segera berjalan sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para ASN dan TNI AL yang bertugas di daerah tersebut.

"Kami akan terus mendukung pengembangan Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB sehingga pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun Rusun untuk ASN dan TNI AL di Papua Barat Daya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.
Menurut Iwan, pembangunan Rusun dinilai sangat penting dan akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi ASN yang bertugas di wilayah tersebut. Apalagi lokasinya juga tidak jauh dari kawasan perkantoran dan sesuai tata ruang wilayah yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi.

Iwan menjelaskan, beberapa bentuk dukungan Kementerian PUPR ke depan tidak hanya dari bangunan vertikal untuk hunian tapi juga dalam hal penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan konektivitas jalan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan terpadu.

"Kami berharap dengan adanya Rusun ini bisa menjadi tempat tinggal bagi ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ASN PUPR yang bertugas di wilayah ini. Ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam rangka pemerataan infrastruktur di Indonesia," kata dia.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua II Ridwan Dibya Sudharta menambahkan ada tiga Rusun yang dibangun sebagai dukungan pembangunan infrastruktur perumahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.

Pertama adalah Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlokasi di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi PBD Jalan Sorong Klamono KM 16 Distrik Klaurung, Kota Sorong.

"Lahan yang disediakan oleh Pemda seluas dua hektar disiapkan untuk dua tower sedangkan untuk tahap pertama akan dibangun satu tower Rusun,” jelas dia.

Rusun dibangun dengan Tipe Wisma Arunika satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian 44 unit dengan tipe 36 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 176 orang dan diperkirakan selesai dalam 300 hari kalender 2025 mendatang.

Baca jug: Kementerian PUPR Mulai Pembangunan Rusun dan Rusus di DOB Papua

Sedangkan kedua adalah Rusun ASN PUPR yang dibangun di Jalan Sungai Komundan Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Pembangunan Rusun dilaksanakan di atas lahan milik BWS dengandi Provinsi Papua Barat Daya luas lahan 6 hektar.

Berdasarkan data Balai P2P Papua II, hunian vertikal dibangun dengan tipe Wisma Arunika satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian 44 unit dengan tipe 36 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 176 orang.

Sedangkan ketiga adalah Rusun TNI AL Sorong di Kawasan TNI AL Pasmar 3 Jalan Sorong Klamono KM 16 Distrik Klaurung Kota Sorong.

"Kontraktor pelaksananya adalah PT. Nindya Karya (Persero) dan kami harap dengan tipikal Rusun yang dibangun proses pembangunan bisa selesai pada pertengahan tahun depan. Kami harap dukungan Pemda dalam pembangunan Rusun ini dan kami akan melengkapinya dengan meubelair sehingga ASN tinggal masuk membawa pakaian," ungkap dia.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyatakan sangat mengapresiasi dukungan infrastruktur Kementerian PUPR di Papua Barat Daya. Rusun yang dibangun nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal para ASN sehingga roda pemerintahan bisa segera berjalan.

"Kami yakin Rusun yang dibangun ini sangat bermanfaat bagi ASN apalagi fasilitasnya sudah lengkap. Sebab mereka yang pindah tugas ke Papua Barat Daya membutuhkan hunian yang nyaman dan kami yakin investasi di sektor properti di Papua Barat Daya akan terus meningkat," jelas dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat resmi mengusung Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat Daya 2024.

Dukungan itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Saya mengucapkan selamat kepada bapak berdua. Semoga solid selalu, kompak, baik dalam kampanye pemenangan dan Insya Allah jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Saya senang hati," kata AHY dalam jumpa pers.

AHY lantas menjelaskan latar belakang bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat tersebut.

Abdul Faris Umlati atau biasa disapa Afu merupakan Bupati Kabupaten Raja Ampat dua periode.

"Selama dua periode, (Afu) membangun daerah sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Saya sendiri pernah berkunjung langsung, melihat bagaimana upaya untuk membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan. Kita juga tahu bahwa dengan itu masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini.

Selain itu, Afu merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Barat Daya.

Sementara itu, Petrus disebut berpengalaman sebagai Bupati Teluk Bintuni selama dua periode.

Menurut AHY, dengan pengalaman tersebut, keduanya merupakan bakal calon kepala daerah ideal untuk membangun masyarakat Papua Barat Daya semakin maju dan sejahtera ke depannya.

"Tapi kami akan fokus tentunya pada pemenangan pilkada yang akan digelar beberapa bulan lagi," katanya.

Sementara itu, Afu mengaku berterima kasih karena mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat.

Dia menilai bahwa dukungan Demokrat tersebut bukan kebetulan melainkan sudah jalan Tuhan.

"Harapan kami tentunya tidak berlebihan daripada apa yang jadi harapan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, kita akan maju. Ini provinsi paling bungsu di Indonesia. Optimis kami maju untuk menang," ujar Afu.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, AHY mengumumkan dukungan Demokrat untuk empat Pilkada tingkat provinsi.

Keempat daerah itu di antaranya, Provinsi Banten, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Banten, Demokrat mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Untuk Papua Pegunungan, Demokrat mendukung pasangan John Tabo-Ones Pahabol sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, di Kalimantan Selatan, Demokrat mendukung Muhidin dan H. Hasnuryadi Sulaiman.

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, Demokrat mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

Hal itu untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), yang tepat sasaran dan tepat volume pada konsumen.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Erika menjelaskan sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama itu juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan,” kata Erika.

Selain itu, dia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan sinergitas ini akan memperkuat pengawasan BBM subsidi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan lebih baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah ini.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin menyampaikan PKS ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

“Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” ujar dia.

Dengan penandatanganan ini, tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas juga telah menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun, penandatanganan PKS ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman dan Wahyudi Anas. Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat Daya.

(FRI)