ACEH SELATAN, iNews.id - Nasib memilukan dialami guru perempuan berinisial AB (35) di Kabupaten Aceh Selatan. Dia menjadi korban pemerkosaan dan pemerasan pria yang mengaku sebagai wartawan berinsial SF (30).

Kasus pemerkosaan disertai dengan pemerasan ini bermula saat korban membuat konten video joget bersama di sekolah dengan iringan musik pada aplikasi TikTok. Video ini kemudian viral dan menimbulkan kontroversi.

Selanjutnya pelaku SF warga Kecamatan sawang yang mengaku sebagai wartawan melapor ke dinas pendidikan setempat. Terkait laporan pelaku, korban telah menyelesaikan masalah ini secara internal di sekolah dengan memberikan klarifikasi lalu menghapus kontennya. Namun pelaku SD masih terus mempermasalahkan video tersebut.

Dengan di bawah ancaman dan intimidasi, korban dibawa pelaku ke sebuah kafe di sekitaran Kota Tapaktuan. Pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan dan sebelumnya juga diduga telah memeras hingga jutaan rupiah.

Tidak tahan lagi memendam permasalahannya dan atas bujukan suami, korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Korban AB bersama keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. 

Merespons laporan tersebut, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Aceh Selatan menangkap pelaku SF. Kasus kini sudah P21 untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan AKP Fajriadi mengatakan, kasus ini merupakan bentuk kejahatan serius yang melibatkan manipulasi, ancaman, pemerasan dan pemerkosaan serta pelanggaran terhadap martabat korban seorang Guru.

“Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan pemerasan. Tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Fajriadi, Kamis (10/10/2024).

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini yakni dua unit handphone, pakaian yang digunakan korban dan tersangka serta motor. Selain itu, rekaman percakapan dan bukti pemerasan juga telah disita untuk kepentingan penyidikan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 46 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ancaman hukumannya ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

“Berkas perkara dari kasus ini telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan. Tersangka dan Barang bukti akan segera diserahkan ke jaksa penuntut umum,” katanya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id – Sean 'P Diddy' Combs telah menghadapi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan perdagangan seks federal yang mengejutkan. Namun berita tentang dugaan pesta seksnya, rekaman pemerasan rahasia terhadap korban, dan kekerasan bejat terhadap wanita telah mengguncang Hollywood.

Hanya satu hari setelah pengumuman tersebut, lebih dari 120 orang berencana mengajukan tuntutan hukum yang menuduh pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap maestro musik yang kini dipermalukan. Mengutip Knewz, berikut ini rincian yang lebih mengkhawatirkan tentang dugaan penggunaan rekaman oleh pria yang menamai dirinya ‘P Diddy’ untuk mengintimidasi korbannya.

Sementara para selebritas berbondong-bondong ke pesta legendaris Diddy, seperti "white party" yang terkenal, seorang sumber mengklaim pesta anehnya itu sesuatu yang lain daripada yang lain (Freak Offs). Para selebritas Hollywood diduga diterbangkan dengan jet pribadi dan diangkut ke lokasi rahasia untuk berkumpul di pusat urusan Diddy yang sangat rahasia.

Seorang mantan agen FBI memberi tahu Star, Diddy (54) terlibat dalam operasi senilai US$ 400 juta yang direncanakan sebelumnya. Operasi ini dilengkapi keamanan yang sangat ketat, transportasi yang terkoordinasi, serta menyuap para saksi dan korban yang tetap bungkam karena adanya penyuapan dan informasi miring.

Mantan agen itu juga mengklaim para bintang sudah mengetahui rahasianya yang paling mengerikan.

"Sebenarnya itu lebih buruk daripada yang diketahui siapa pun. Jika Anda berada di suatu tempat yang begitu intens, Diddy menggunakan kesuksesan dan pengaruhnya di industri musik untuk mengintimidasi orang lain agar bungkam. Selama bertahun-tahun, dia menghadapi paksaan, termasuk ancaman kekerasan jika dipaksa untuk mengakhiri atau membungkam para korban," sebutnya, seperti dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Seorang agen Departemen Keamanan Dalam Negeri mendatangi rumah mewah Diddy senilai US$ 35 juta (sekitar Rp 540,5 miliar) di Miami. Rumahnya di California senilai US$ 65 juta (sekitar Rp 1 triliun) juga digeledah.

Agen itu memberi tahu sebuah media berita, pendiri Bad Boy Records itu memiliki kamar-kamar yang dipenuhi mainan seks, peralatan perbudakan, pakaian dalam, dan kamera tersembunyi.

"Anda direkam dari setiap sudut yang memungkinkan, termasuk sudut-sudut yang tidak Anda ketahui," katanya, menambahkan pihaknya menemukan ratusan kamera rahasia di rumah pria bernama asli Sean Combs itu.

Ia menambahkan, para wanita yang terlibat bahkan belum di usia legal.

Agen itu berkata P Diddy seburuk Jeffrey Epstein, investor skandal pedofil terpidana di AS. Ia ditemukan meninggal di penjara New York di usia 66 tahun pada 2019, saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks.

Pengacara P Diddy yang bernama Benjamin Brafman membantah kesamaan kliennya dengan Epstein. "Mereka adalah orang dewasa yang saling setuju (melakukan pesta ilegal)," ucapnya di di pengadilan pada 17 September 2024.

Jaksa menduga P Diddy memastikan partisipasi dari para wanita dengan mengendalikan karier mereka, melacak mereka, serta menggunakan intimidasi dan kekerasan.

Sean Combs diduga menyerang para wanita dengan memukul, meninju, menyeret, melempar benda, dan menendang mereka. Tindak kekerasan ini menyebabkan luka yang membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk sembuh.

Sean Combs berhasil lolos dengan taktiknya selama lebih dari satu dekade, menurut jaksa, dengan mengandalkan karyawannya yang juga sering dikendalikan dengan kekerasan untuk membungkam mulut para saksi.

Pemerintah federal juga mengonfirmasi Sean Combs menggunakan rekaman yang sensitif, memalukan, dan memberatkan yang dibuatnya selama kegilaan. Rekaman-rekaman ini sebagai materi pemerasan untuk memastikan kepatuhan dan kebungkaman para korban.

Hanya sedikit orang di Hollywood yang berbicara sejak penangkapan Sean Combs.

Rapper 50 Cent, yang telah terbuka tentang P Diddy yang telah melakukan tindakan kotor selama bertahun-tahun, berbicara kepada The Hollywood Reporter.

"Beberapa dari mereka terlibat, di pesta-pesta dan bersenang-senang, jadi mereka tidak tahu apa yang terekam atau yang tidak terekam, jadi mereka tidak akan mengatakan apa pun karena mereka mungkin terlalu bersenang-senang. Dan kemudian ada orang lain yang melihat dan berkata, 'Yah, itu bukan urusan saya dan saya tidak ingin terlibat," ungkapnya.

Pembawa acara radio hip-hop Charlamagne Tha God percaya akan ada orang lain yang terlibat, katanya kepada pendengar di acara The Breakfast Club pada 17 September 2024.

"Jika Anda pernah tak berbusana di pesta siapa pun bersama Diddy dan ada beberapa wanita atau pria di sekitar yang ia katakan bahwa Anda adalah bagian dari pesta itu, Anda mungkin akan masuk penjara," bebernya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Luu Thanh Nam, pria 37 tahun dari provinsi Thanh Hoa di Vietnam Utara, telah melakukan tindakan mengejutkan dengan mencuri tengkorak dan tulang belulang pamannya dari kuburan. Ia nekat melakukan itu karena terjerat utang judi.

Melansir SCMP, Rabu (25/9/2024), Nam menggunakan sekop untuk menggali kuburan pamannya. Dia memindahkan beberapa jasad pamannya dan menyembunyikannya di tumpukan sampah di dekatnya.

Dia mencoba untuk memeras 5 miliar dong Vietnam atau setara dengan Rp 3,06 miliar dari keluarga almarhum untuk melunasi utang judi. Almarhum adalah ayah dari sepupu Nam, Luu Thanh Hoi, dan telah meninggal dunia empat tahun sebelumnya.

Keesokan harinya, Nam mengirim pesan teks ancaman kepada istri Hoi menggunakan nomor telepon anonim, menuntut pembayaran untuk pengembalian tulang belulang dan memperingatkan bahwa jika mereka menghubungi polisi, mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali jasadnya.

Khawatir dengan pesan tersebut, Hoi dan istrinya memeriksa makam dan menemukan lubang di tutup peti mati. Mereka segera memberi tahu pihak berwenang.

Setelah penyelidikan, Nam diidentifikasi sebagai pelaku, mengakui kejahatan tersebut dan menyebutkan bahwa utang judi yang sangat besar sebagai motifnya. Polisi menemukan tulang belulang yang dicuri dan mengembalikannya kepada keluarga Hoi.

Mengganggu makam dianggap sangat tidak sopan dalam tradisi Vietnam, yang diyakini dapat menyebabkan keresahan pada jiwa orang yang telah meninggal. Menanggapi insiden tersebut, Hoi menguburkan kembali jenazah ayahnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pada 12 September, Nam ditangkap atas tuduhan penodaan makam dan pemerasan, dengan hukuman spesifik yang belum diungkapkan.

Di Vietnam, hukuman untuk penodaan makam bisa mencapai tujuh tahun penjara, dan mereka yang terbukti melakukan pemerasan bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun, tergantung pada jumlah yang terlibat. Insiden ini telah menarik perhatian yang signifikan di media sosial, di mana para pengguna mengungkapkan kemarahan mereka.

(fdl/fdl)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap Direktur PT AOBI berinisial FK. Nilai dugaan korupsi mencapai Rp3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan penetapan tersangka SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti, dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa dua ahli baik pidana dan bahasa.

"(Ada juga) 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan," kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.
Arief menyebut SD melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Pemberian uang oleh FK diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD yang berulang kali.

Baca juga: KPK Ulik Harga Kapal dalam Kasus Korupsi di ASDP Indonesia Ferry

Arief memerinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Yakni sebanyak Rp1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, lalu Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK. Kemudian, uang sebanyak Rp1,178 miliar masuk ke rekening SD, dan Rp350 juta diterima secara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Penyidik telah menyita barang bukti uang sebesar Rp1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya. Di samping itu, SD telah dijatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

(AGA)

Jakarta: Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri. Proses tersebut diharapkan diselesaikan secepatnya.

"Secepatnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada Medcom.id, Kamis, 8 Agustus 2024.

Ade menyampaikan upaya melengkapi berkas Frirli dilakukan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sehingga, pemberkasan dinyatakan lengkap.
"Saat ini penyidik sedang memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dari JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara," ungkap dia.

Baca juga: Kasus Firli Mandek, Pakar: Polda Metro Pertontonkan Buruknya Penegakan Hukum

Ade Safri memastikan tak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Walau kita ketahui pemberkasan perkara terpantau sangat lama.

"Tidak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara aquo. Saya jamin penyidikan atas penanganan perkara aquo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ungkap Ade.

Polda Metro Jaya mengirimkan berkas perkara tahap 1 tersangka Firli ke Kejati DKI Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB. Berkas perkara setinggi 0,85 meter itu diteliti JPU dan dinilai belum lengkap.

Alhasil, Kejati DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 Desember 2023. Pelimpahan itu disertai dengan petunjuk terhadap kelengkapan formil maupun materiil yang harus dilengkapi oleh penyidik alias P-19.

Lalu, Polda Metro melimpahkan kembali berkas tersebut ke Kejati DKI pada Rabu, 24 Januari 2024. Masih belum lengkap, Kejati mengembalikan lagi berkas Firli ke Polda Metro pada 2 Februari 2024. Hingga kini, 8 Agustus 2024 berkas itu masih di tangan penyidik.

Firli yang ditetapkan tersangka sejak Kamis, 23 November 2023 tak kunjung ditahan dan disidang. Padahal dia dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu, SYL telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK. Dalam persidangan SYL, terungkap bahwa eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

(ABK)

Suami-istri di Bengkalis, Riau, ini diduga minta uang ke terdakwa kasus narkoba. Awalnya nominal uang itu mencapai Rp 2,6 miliar—kini yang terbukti di persidangan adalah Rp 999 juta.

Sang suami adalah Bripka Bayu Abdillah, polisi di Polres Bengkalis; dan sang istri adalah Sri Haryati, yang merupakan seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pun menjatuhkan vonis kepada mereka, Rabu (31/7).

"Terdakwa Bayu Abdillah dan Sri Haryati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif keempat," ujar Hakim Ketua Salomo Ginting saat membacakan amar putusan.

"Menjatuhkan pidana kepada Bayu Abdillah dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan penjara; Menjatuhkan pidana kepada Sri Haryati dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan penjara," tambahnya.

Kasus suap ini bermula saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima pelimpahan penanganan perkara narkotika dengan terdakwa Fauzan Afriansyah dari penyidik Mabes Polri. Tahap II dilakukan pada Januari 2023, salah satu JPU-nya adalah Sri Haryati.

Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2023, keluarga terdakwa Fauzan, yaitu Riko, istri terdakwa Fauzan, dan Agung, datang ke Bengkalis menemui Sri dan Bayu. Mereka meminta agar hukuman terdakwa Fauzan diringankan.

Dengan sepengetahuan Sri, Bayu meminta Riko mengirim uang ke rekening anggotanya. Pada 7 Maret 2023, Riko mentransfer uang sebesar Rp 299 juta.

Beberapa hari kemudian, Bayu menerima uang tunai sebesar Rp 190 juta dari adik Fauzan yang bernama A alias Bungsu.

Selain itu, Bayu kembali meminta uang kepada Agung dan Eva Afriani sebesar Rp 200 juta, yang pada 30 Maret ditransfer ke rekening anggotanya Bayu sebesar Rp 150 juta.

Terakhir, pada 11 April 2023, Agung dan Eva Afriani kembali mengirim uang ke Bayu sebesar Rp 360 juta melalui rekening yang sama. Total uang yang telah diterima Bayu adalah sebesar Rp 999.600.000.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka tersebut.

"Kalau dari kami sebenarnya hanya memastikan bahwa yang bersangkutan bukan pegawai KPK dan tidak ada keterlibatan pegawai KPK di dalam kegiatan pemerasan dan penipuan tersebut," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Tessa menjelaskan pihaknya sudah memastikan kemungkinan afiliasi itu saat Yosep ditangkap. Penipu itu dipastikan tidak pernah melakukan komunikasi dengan salah satu pegawai KPK.
"Untuk kegiatan yang kemarin penyerahan uang Rp300 juta tidak didapat indikasi atau komunikasi terkait adanya keterlibatan pegawai KPK," ujar Tessa.

Sebelumnya KPK menangkap pegawai Lembaga Antirasuah palsu bernama Yusup Sulaeman. Dia diciduk gegara memeras salah satu pejabat di Kabupaten Bogor.

"Pada pagi hari KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS (Yusup Sulaeman) yang mengaku pegawai KPK melakukan pemerasan kepada yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Baca juga: Alasan Pemkab Bogor Rela Setor Duit ke Pegawai KPK Gadungan Dipertanyakan

Tessa menjelaskan KPK langsung bergerak cepat usai mendapatkan laporan penipuan yang dilakukan Yusup, pagi ini. Lembaga Antirasuah enggan memerinci identitas pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor yang diperas oleh pegawai gadungan itu.

Atas penangkapan ini, KPK menyita Rp300 juta dan mobil Porsche. Namun, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan barang itu berkaitan dengan pemerasan karena pemeriksaan masih berlangsung.

(AGA)

Jakarta: Sejumlah artikel di kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi pada Jumat, 26 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Berita pertama yang banyak dikunjungi yaitu modus pegawai KPK Gadungan peras pejabat di Kabupaten Bogor. YS melakukan pemerasan dengan memanfaatkan informasi e-katalog soal besaran nominal proyek yang dilakukan dengan proses pengerjaan yang ia anggap tidak sesuai dengan porsinya.

Kemudian ia menghubungi pejabat terkait dan meminta uang. "Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat, e-katalog itu,” kata Yusup saat digiring polisi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Meski begitu, YS membantah melakukan pemerasan meski kedapatan meminta uang. "Engga ada (niat memeras)," ucap YS.

Licik! Begini Modus Pegawai KPK Gadungan Peras Pejabat di Kabupaten Bogor

Berita kedua yang berstatus terpopuler nasional yaitu Erintuah Damanik, hakim ketua yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Damanik abai melaksanakan kewajiban itu selama dua tahun.
Melansir laman Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Damanik terakhir kali melaporkan LHKPN di tahun 2022, dengan data lengkap sebagai berikut:

1. Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp.781.000.000.
2. Toyota Kijang Innova Tahun 2007, hasil sendiri Rp75.000.000.
3. Motor Yamaha Mio Tahun 2014, hibah dengan akta Rp6.000.000.
4. Mobil Fortuner Tahun 2018, hasil sendiri Rp375.000.000.
5. Mobil Honda CRV Tahun 2018, hasil sendiri Rp325.000.000.

Selain alat transportasi, Damanik juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp3.140.000.000.

Hakim Damanik 2 Tahun tak Setor LHKPN

Berita ketiga yang banyak dikunjungi yaitu kemungkinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kelola tambang. MUI tengah mengkaji kemungkinan dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan," ujar Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar memandang MUI sebagai wadah berkumpulnya ormas Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"NU ormas, muhammadiyah ormas. Maka definisinya ini kena enggak MUI itu," jelasnya.

MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Kelola Tambang dari Pemerintah

(ABK)

Jakarta: Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menangkap Yusup Sulaeman (YS), pria yang mengaku pegawai Lembaga Antirasuah dan memeras pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

KPK menangkap Yusup Sulaeman pada Kamis, 25 Juli 2024 di Rumah Makan Mang Kabayan, Kabupaten Bogor, sekitar 13.30 WIB.

"KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS (Yusup Sulaeman) yang mengaku pegawai KPK melakukan pemerasan kepada yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan.

Baca juga: Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Rp300 Juta dan Porsche Disita

Modus YS memeras pejabat

YS melakukan pemerasan dengan memanfaatkan informasi e-katalog soal besaran nominal proyek yang dilakukan dengan proses pengerjaan yang ia anggap tidak sesuai dengan porsinya. Kemudian ia menghubungi pejabat terkait dan meminta uang.
"Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat, e-katalog itu,” kata Yusup saat digiring polisi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Meski begitu, YS membantah melakukan pemerasan meski kedapatan meminta uang. "Engga ada (niat memeras)," ucap YS.

KPK menyita Rp300 juta dan mobil Porsche

Atas penangkapan ini, KPK menyita uang senilai Rp300 juta dan mobil Porsche. Namun, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan apakah barang itu berkaitan dengan pemerasan. Pasalnya, hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

(PRI)

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hal ini karena Polda Metro Jaya tak kunjung menuntaskan kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Jadi seharusnya Kapolri menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda karena dia yang bertanggung jawab," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2024.

Menurut Abdul Fickar, teguran dan peringatan keras itu agar Polda Metro Jaya segera menyelesaikan tugasnya. Khususnya, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk dilengkapi.
"Tapi sampai saat ini polisi belum mengembalikan berkas (ke Kejati DKI)," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kasus Firli Bahuri, Polda Metro: Nanti Kita Update

Polda Metro Jaya diminta serius memproses kasus pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terlebih, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK.

"Kasus ini sangat strategis agar tidak terjadi preseden jabatan komisioner KPK digunakan sebagai alat pemerasan," ungkap Abdul Fickar.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro sebelumnya menyampaikan berkas perkara Filri masih diproses dan akan dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.

(ABK)

Jakarta: Polda Metro Jaya tengah mengusut dua perkara baru, yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Polisi sudah mengantongi alat bukti terkait perkara tersebut.

"Semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain saksi semua sudah diperiksa dan penyidik mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun men-support terkait dugaan tindak pidana terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2024.

Ade Safri menyebut sejumlah saksi sudah mulai diperiksa terkait dua perkara baru ini. Pekan depan, polisi akan memeriksa saksi ahli.
"Sudah dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan. Termasuk agenda pemeriksaan ahli juga dalam minggu ini dan minggu depan sudah kita agendakan," jelasnya.

Dua perkara baru yang tengah diusut tersebut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada juga perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 23 November 2023.

Ade mengatakan, Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ujarnya.

(ADN)

Semarang: Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Semarang berlanjut. Sejumlah kantor seperti Dinas Sosial dan Bappeda menjadi sasaran penggeledahan Kamis, 18 Juli 2024. Petugas mengangkut beberapa koper diduga barang bukti dari kantor tersebut.

Pemantauan Media Indonesia, sejak pukul 10.00 WIB, petugas dengan membawa beberapa kendaraan mendatangi Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian menuju ke lantai 8 yang merupakan Kantor Dinas Sosial Kota Semarang untuk melakukan penggeledahan hari kedua ini.

"Sejumlah petugas KPK dengan menggunakan beberapa mobil datang ke Balai Kota Semarang dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, langsung naik ke lantai 8 di kantor sosial," ujar Yanti, pegawai di Kantor Wali Kota Semarang.
Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, terlihat petugas KPK keluar membawa tiga koper berukuran besar yakni satu berwarna merah dan dua berwarna hitam dari kantor tersebut diduga merupakan barang bukti.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas KPK turun ke lantai 7 yang menjadi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Kota Semarang dan terlihat langsung menuju ruang Kepala Bappeda yang juga di ruangan serta memanggil sejumlah kepala bagian dan dilanjutkan petugas menuju ke beberapa ruangan di kantor itu.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Kantor Wali Kota Semarang Pagi Ini

Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan dari KPK terkait penggeledahan hari kedua ini dan para awak media masih menunggu di depan kantor. Namun diperkirakan penggeledahan di sejumlah kantor masih berlangsung hingga sore nanti.

Sementara itu di tengah penggeledahan yang masih berlangsung, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu juga tidak terlihat di kantor tersebut. Bahkan sejak KPK datang melakukan penggeledahan, orang nomor satu di Kota Semarang ini tidak diketahui kabarnya. Hevearita sempat terlihat menghadiri kegiatan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Bahkan hingga Kamis, 18 Juli, ruang Wakil Wali Kota Semarang yang selama ini ditempati Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk berkantor di kompleks Balai Kota Semarang tampak lengang. Demikian mobil dinas yang biasa digunakan oleh Wali Kota Semarang juga tidak tampak di balai kota.

"Bu Wali Kota belum hadir di kantor," ujar petugas protokol Kota Semarang.

Tidak hanya itu, papan pengumuman di lantai satu Gedung Moch Ichsan yang biasanya berisi agenda kegiatan Wali Kota Semarang juga tampak kosong, juga agenda kegiatan wali kota yang rutin tersiar melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang, nihil.

Menghilangnya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ini memunculkan berbagai dugaan dan spekulasi. Beberapa warga menebak-nebak bahwa wali kota perempuan pertama di Kota Semarang ini masih menjalani pemeriksaan oleh KPK di suatu tempat. Ada embusan kabar, Hevearita telah ditangkap.

(MEL)