Bisnis.com, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Touring Demokrasi dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2024. Kegiatan ini akan berlangsung pada 3-16 November 2024.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi KPU Jabar Hedi Ardia mengungkapkan bahwa Touring Demokrasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyongsong Pilkada Jabar 2024.

"Kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan tatap muka, tetapi juga mencakup berbagai acara menarik yang diharapkan dapat mengundang perhatian publik. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman mereka tentang proses pemilihan," katanya, Kamis (31/10/2024).

Hedi menjelaskan, dalam kegiatan ini setiap kabupaten/kota akan menyajikan kegiatan berbeda sesuai dengan tema yang diusung.

“Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain pertunjukan wayang golek, istighosah, kuliner, serta berbagai acara lain yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang dilintasi,” jelasnya.

Nantinya, touring ini akan melewati dua jalur, yakni rute Timur yang dimulai dari Kabupaten Pangandaran, titik start Morgan Caffe. Sedangkan rute Barat dimulai dari Depok, titik start Stadion Universitas Indonesia. Kedua rute tersebut akan berakhir di Kota Bandung.

"Peserta acara Touring Demokrasi ini mencakup perwakilan dari KPU provinsi dan jajaran KPU kabupaten/kota hingga tingkat TPS, serta masyarakat umum yang diundang untuk berpartisipasi," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat resmi mendistribusikan surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 pada Minggu (27/10/2024) kemarin.

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil KPU untuk memastikan distribusi ini berjalan lancar dan tepat waktu.

“Tempat distribusi surat suara berada di Gramedia Cikarang dan Gramedia Rancaekek, yang akan melayani Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk kabupaten lainnya, distribusi akan dilakukan dari lokasi ini juga,” katanya.

“Hari ini, kami memulai pengiriman untuk lima kabupaten/kota, yaitu Subang, Kota Cirebon, Kuningan, Banjar, dan Pangandaran,” tambahnya.

KPU Jabar menargetkan distribusi sebanyak 70 juta lembar surat suara untuk 27 kabupaten/kota bisa segera tuntas.

“Kami memulai dengan pengiriman hari ini dan akan melanjutkan ke 22 kabupaten/kota lainnya dalam waktu dekat. Mengingat jumlah DPT yang besar di Jawa Barat, manajemen logistik yang baik sangat diperlukan,” jelas Ummi.

Ummi juga mengingatkan kepada semua kabupaten/kota agar gudang penyimpanan surat suara aman dari risiko bencana, seperti banjir dan kebakaran.

KPU juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Bawaslu dan pihak keamanan selama proses pengiriman.

“Kami sangat berharap rekan-rekan menjaga standar operasional selama pengiriman dan penerimaan surat suara di gudang logistik masing-masing. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU,” tegasnya.

Kepala Divisi Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan, surat suara yang didistrubusikan hari ini merupakan produksi pertama yang didistribusikan dari Gramedia ke daerah-daerah.

“Kegiatan hari ini adalah distribusi perdana surat suara untuk beberapa kabupaten/kota. Ini adalah hasil produksi pertama yang didistribusikan dari Gramedia ke daerah-daerah,” ungkap Hari.

Ia mengatakan bahwa distribusi akan dilakukan setiap hari hingga batas akhir pada tanggal 2 November.

“Kami juga mengadakan seremoni pengiriman untuk mengawasi proses distribusi surat suara. Rekan-rekan dari setiap kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengawal pengiriman dari tempat produksi hingga gudang masing-masing,” jelasnya.

Surat suara yang didistribusikan mencakup jenis untuk Pilbup, Pilwalkot, dan Pilgub. “Setiap kabupaten/kota akan menerima dua jenis surat suara dalam satu distribusi, kecuali Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah surat suara lebih besar,” kata Hari.

Mengenai pengamanan, Hari mengatakan, pihak kepolisian akan bertanggung jawab sesuai kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

“Pengamanan distribusi menjadi hal yang penting, dan kami telah menyesuaikan jumlah surat suara berdasarkan DPT. Untuk Pilkada ini, ada tambahan 2,5% surat suara untuk setiap TPS, berbeda dari Pilpres yang hanya 2%,” pungkasnya.

Dengan semua persiapan dan koordinasi yang dilakukan, KPU Jabar berharap distribusi surat suara ini akan berjalan lancar dan aman, sehingga pemungutan suara pada hari H dapat berlangsung sukses.

Bisnis.com, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Kadiv Data dan Informasi KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang bertujuan untuk mempermudah rekapitulasi penghitungan suara, baik untuk masyarakat maupun KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sirekap menggantikan sistem informasi penghitungan suara sebelumnya yang dikenal sebagai Situng, yang digunakan pada pemilihan umum 2019," katanya, Kamis (17/10/2024).

Meskipun Sirekap telah diterapkan pada Pilkada 2020 dengan beberapa kekurangan yang masih diperbaiki, Ahmad menekankan bahwa KPU berperan sebagai admin atau operator dalam sistem ini.

Perlu diketahui, sistem Sirekap terdiri dari tiga komponen, pertama, Sirekap Mobile: Digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan perangkat Android. "KPPS akan memotret hasil pemungutan suara, dan foto tersebut akan diproses dalam aplikasi Sirekap," katanya.

Kemudian, Sirekap Web yang akan digunakan untuk rekapitulasi dan sebagai alat bantu bagi KPU dalam penghitungan suara. Sistem ini memungkinkan hasil pemungutan suara ditampilkan secara real-time, sehingga mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya panjang.

Terakhir, Sirekap Offline yang akan diterapkan di daerah yang tidak memiliki akses internet. Data dapat diunggah dalam format PDF meskipun tanpa koneksi internet.

Ahmad juga mengungkapkan, pentingnya penyediaan akses internet yang memadai untuk penggunaan Sirekap.

“Pengguna akan mendapatkan akun dengan username dan password sebelum melakukan unggahan data. KPU Jabar telah memastikan bahwa sistem ini aman dan siap digunakan,” ujarnya.

Sebagai langkah persiapan, KPU Jabar akan mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk KPU Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat pada tanggal 25-29 Oktober 2024.

Dengan adanya Sirekap, diharapkan transparansi dan akurasi dalam penghitungan suara dapat meningkat, memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam proses demokrasi ini.

Bisnis.com, BANDUNG--Bawaslu Jabar mencatat sudah ada empat ASN yang telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atas dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024.

Empat ASN tersebut kata Syaiful, antaranya dari Kabupaten Indramayu, Cianjur, Sumedang dan Kota Sukabumi.

"Terakhir tadi saya dengar, Sumedang yang mau naikin (dilaporkan ke BKN). Empat itu ada yang dari hasil temuan dan juga laporan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri, Rabu (16/11/2024).

ASN tersebut dilaporkan karena diduga berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dimana antaranya menunjukkan keberpihakan melalui foto dan posting di sosial media.

Semua dugaan pelanggaran netralitas yang terjadi ini kata dia, semuanya di daerah yang incumbent atau petahana kembali turut serta dalam Pilkada serentak 2024.

"Mungkin kesetiaan, entah keberpihakan. Karena ada incumbent, jadi mungkin agak lebih sensitif," ucapnya.

Syaiful melanjutkan, sejauh ini dugaan pelanggaran yang dilakukan empat ASN masih berkaitan dengan kode etik dan disiplin."Jadi kalau dari sudut pidana, belum ada yang terbukti," tuturnya.

Sementara mengenai dugaan pelanggaran kepala desa, dia mengatakan sejauh ini ada delapan kasus yang sedang ditangani. Semuanya masih dalam proses pemeriksaan, hasil dari laporan dan temuan.

"Sampai hari ini belum ada yang mengarah pidana. Untuk kades ini, kita rekomendasikan ke bupati sebagai atasannya dan Cq Dinas Pemberdayaan Desa untuk pembinaan lebih lanjut," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG--KPU Jabar berkomitmen untuk menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas dalam persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota 2024.

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat Hari Nazarudin mengatakan sejak tahap perencanaan, KPU telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelompok disabilitas.

"Untuk kelompok tunanetra, setiap TPS diwajibkan menyediakan template atau alat bantu yang sesuai aksesibilitas lokasi TPS, memastikan bahwa semua TPS berada di tempat yang mudah dijangkau," katanya dikutip Minggu (13/10/2024).

Selain itu, KPU Jabar juga akan menyiapkan Petugas Pelayanan (POM) khusus yang bertugas membantu pemilih disabilitas dan lansia.

"Kami ingin memastikan bahwa semua pemilih, termasuk yang membutuhkan bantuan, dapat memberikan suara mereka dengan nyaman," tambahnya.

Hari juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap kemungkinan keadaan darurat, seperti bencana atau cuaca buruk, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

Mengingat beberapa wilayah di Jabar berpotensi mengalami hujan, KPU Jabar telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

"Kami harus memitigasi hal-hal yang harus kami antisipasi, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pegunungan, dataran, atau pesisir," tandasnya.

Dengan langkah-langkah ini, KPU Jabar berharap semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Bisnis.com, BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melakukan Perumusan Pertanyaan Debat Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perwakilan Disabilitas pekan ini.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menyampaikan bahwa dalam Forum Group Discussion (FGD) ini pihaknya mengundang tujuh tim perumus dan dua narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar serta perwakilan komunitas disabilitas.

"Hari ini kami mengundang tujuh tim perumus dan juga dua narasumber. Yang pertama dari Bappeda dan yang kedua dari perwakilan teman-teman disabilitas," ujar Ummi Wahyuni, Kamis (10/10/2024).

Menurut Ummi, tujuh tim perumus materi debat terdiri dari berbagai latar belakang, seperti profesional, tokoh masyarakat, dan akademisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 dan Juknis 1363.

Adapun ketujuh tim perumus tersebut yakni, Dr. Ramadhan Pancasilawan, Aziz Hakim Syaerozie, Dr. Dena Widyawan, Prof. Dr. H. Suwatno, Erik Mayusra, Anis Ilahi Wahdati M.Si, dan Yusfitriadi.

Masukan yang diberikan dalam FGD ini difokuskan pada penyelarasan program-program pemerintah daerah serta pemenuhan hak-hak disabilitas.

"Dari Bappeda lebih ke arah menyelaraskan dan memastikan keberlanjutan program-program di Jawa Barat, sedangkan perwakilan disabilitas memberikan masukan terkait pemenuhan 36 hak mereka," jelas Ummi.

Dalam FGD tersebut, enam tema besar untuk debat calon gubernur dan wakil gubernur sudah disusun. Tema-tema tersebut akan dibagi dalam tiga sesi debat yang akan berlangsung pada tanggal 11, 17, dan 23 Oktober mendatang.

Tiga lokasi debat juga telah ditentukan oleh KPU Jabar. Nantinya, tim panelis akan hadir untuk memandu setiap sesi debat.

Salah satu tim perumus, Yusfitriadi, menjelaskan bahwa diskusi dengan Bappeda dilakukan untuk memastikan agar rumusan tema debat tidak menyimpang dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan.

"Kami berdiskusi dengan Bappeda agar rumusan ini tidak jauh melenceng dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan, mencakup semua aspek seperti tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur, pertanian, serta inklusivitas," ujar Yusfitriadi.

Sementara itu, Ramadhan Pancasilawan, anggota tim perumus lainnya, menambahkan bahwa enam tema besar yang dibahas akan dipecah menjadi lebih spesifik sesuai masukan dari kedua narasumber.

"Kami sudah membagi enam tema besar dan nanti akan kami spesifikasikan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber," tutur Ramadhan.

Dengan persiapan ini, KPU Jabar berharap debat calon gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan baik, mendalam dan mencakup isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan di Jabar.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Deklarasi Kampanye Berintegritas bertema “Reugreug Pageuh, Repeh Rapih” di Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (6/10/2024).

Menurut Bey, deklarasi tersebut menjadi langkah penting dan strategis untuk memastikan pelaksanaan kampanye Pilkada Jabar 2024 berjalan jujur, adil dan beretika.

"Pemilihan (Kepala Daerah) 2024 merupakan momentum penting bagi masa depan Jawa Barat. Deklarasi kampanye berintegritas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kampanye berjalan jujur, adil, dan beretika," ucap Bey.

Bey juga menyatakan, selama masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung, semua pihak mulai dari KPU Jabar, Bawaslu Jabar, pasangan calon (paslon), tim pemenangan, sampai masyarakat harus menjaga integritas.

"Tantangan seperti politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian harus kita hadapi bersama agar tidak merusak persatuan dan kebhinekaan," tuturnya.

"Saya mengajak masyarakat menolak politik uang dan politisasi SARA. Pemilu harus menjadi ajang adu gagasan, bukan ajang perpecahan. Selain itu, mari kita lawan hoaks dan ujaran kebencian, serta memastikan informasi yang kita sebar adalah benar dan akurat," tambahnya.

Bey meyakini, dengan deklarasi tersebut, semua pihak akan bahu-membahu mewujudkan Pilkada Jabar 2024 yang damai dan berintegritas.

"Deklarasi ini adalah komitmen moral kita untuk mewujudkan pemilu damai dan berintegritas. Mari kita tunjukkan bahwa Jawa Barat mampu menjadi contoh dalam demokrasi yang sehat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam berharap semua pihak menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan dalam menjalankan seluruh proses tahapan kampanye Pilkada 2024.

"Bawaslu Jabar mengharapkan bahwa seluruh proses tahapan (kampanye) bisa sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

"Kami dari Bawaslu Provinsi Jabar mendorong ke semua pihak, mari kita kembali ke tahapan kampanye dengan menyampaikan visi dan misi tanpa menggunakan cara terlarang," imbuhnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar memberikan kesempatan kepada masyarakat ata organisasi untuk bertanya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, saat debat Pilgub Jabar 2024.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan masyarakat bisa menitip pertanyaan melalui surat dan email KPU.

"Kalau masyarakat mau titip pertanyaan, silakan. Bisa sampaikan ke kami, asal disertai dengan KTP dan keterangan identitas yang jelas," ujar Hedi, Jumat (4/10/2024).

Setiap pertanyaan yang masuk dari masyarakat ataupun organisasi, akan disaring sesuai kebutuhan. Pertanyaan yang dianggap relevan, akan ditanyakan kepada pasangan calon saat debat berlangsung.

"Sejauh ini sudah lumayan (banyak) masukan dari masyarakat, terutama lembaga titip pertanyaan untuk debat. Menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam debat. Kami menerima pertanyaan hingga H-3 debat," ucapnya.

Saat ini, KPU baru mengumumkan waktu dan tempat debat kandidat yakni pada 11,17 dan 23 November 2024 di Bandung, Bogor dan Cirebon. Sementara tempat dan temanya, masih dibahas dengan tim perumus.

"Kemudian kami harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sebelum menetapkan tema setiap debat. Itu harus kita perhatikan, sehingga debat yang berlangsung sesuai kebutuhan dan pembangunan yang akan dilakukan Gubernur Jabar lima tahun mendatang," tambahnya.

Sementara untuk teknis debat, akan berlangsung secara berpasang-pasangan. Sesuai keputusan rapat pleno yang dilakukan KPU Jabar beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan panggilan patriotik bagi seluruh elemen pemerintah.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dalam Rapat Koordinasi Terpadu Tim Desk Pilkada Provinsi Jabar Bersama Tim Desk Pilkada Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat di Hotel Green Forest, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (3/10/2024).

Tema utama yang diangkat dalam rakor, yakni “Mekanisme Dukungan Pemerintah Daerah terkait Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024".

"Saya ingin mengawali dari pemahaman filosofis sehingga kita bisa menempatkan bahwa pilkada serentak ini adalah alat untuk menyejahterakan supaya ada patriotic call bukan hanya sebatas to see, tapi lebih dari itu," ujar Herman.

"Jadi suksesnya pilkada serentak ini sebuah keharusan, merupakan kewajiban yang didalamnya kita semua bertanggung jawab," imbuhnya.

Herman juga menjelaskan bahwa meskipun KPU bertanggung jawab secara teknis dan Bawaslu melakukan pengawasan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengawal seluruh proses ini.

“Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus mengawal dengan serius karena ini adalah bagian dari tugas umum pemerintahan,” jelasnya.

Herman juga menyoroti tiga fungsi utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu membangun untuk menyejahterakan, memberdayakan untuk memandirikan serta memberikan pelayanan yang menjamin keadilan.

“Akhirnya, semua fungsi pemerintah ini bermuara pada satu tujuan, rakyat yang sejahtera, mandiri, dan merasakan keadilan. Inilah tugas utama kita sebagai pemerintah,” tuturnya.

Tak hanya membahas mekanisme persiapan teknis, Herman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan perangkat desa untuk memastikan pilkada serentak berjalan sukses.

"Tugas ini tidak bisa hanya ditangani oleh beberapa pihak. Semua elemen, mulai dari bagian tapem (tata pemerintahan), kesbang (kesatuan bangsa) hingga OPD dan perangkat desa harus bersatu untuk memastikan pilkada berjalan lancar," tegasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemda dan penyelenggara pilkada, Herman optimistis bahwa Pilkada Serentak 2024 di Jabar akan berjalan sukses, menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG--KPU Jabar sudah menyiapkan jadwal debat kandidat Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan debat rencananya akan digelar tiga kali pada November 2024.

"Untuk debat kandidat kami sudah putuskan di tanggal 11, 17, dan 23 November 2024. Debat rencananya akan dilangsungkan Bogor, Bandung, dan Cirebon," katanya, Rabu (2/10/2024).

Untuk tema debat di setiap tempatnya, kata dia, saat ini masih dalam pembahasan."(Temanya) Belum, baru tanggal dan tempatnya saja. Kami akan diskusikan dulu dengan tim perumus," katanya.

Sementara terkait kampanye akbar, empat pasangan calon peserta Pilgub Jabar 2024 telah mengajukan lokasi dan waktu yang diinginkan pada KPU. Hal ini tertulis berdasarkan Surat Keputusan (SK) 46/2024 yang diterbitkan pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Setiap pasangan calon mendapatkan kesempatan dua kali melakukan kampanye akbar atau rapat umum Pilgub Jabar 2024.

Pasangan nomor urut 01, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina rencananya akan melakukan kampanye akbar di Kota Tasikmalaya pada 10 November 2024 dan Kota Bandung pada 17 November 2024.

Pasangan nomor urut 02, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja bakal kampanye akbar di Kabupaten Pangandaran pada 10 November 2024 dan Kota Bandung pada 16 November 2024.

Kemudian pasangan nomor urut 03, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie di Kota Bandung pada 10 November 2024, serta Kota Bekasi pada 23 November 2024.

Terakhir, pasangan nomor urut 04, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan bakal melakukan kampanye akbar di Kabupaten Indramayu pada 20 November 2024 dan Kabupaten Bogor pada 23 November 2024.

"Paslon nomor empat, berencana mengubah jadwal kampanye kedua jadi tanggal 22 November. Tapi tempat masih di Bogor," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar meminta masa kampanye Pilgub Jabar 2024 yang berlangsung hingga 23 November mendatang tidak dihiasi oleh praktik politik uang.

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan bahwa Pilkada 2024 di Jabar akan berlangsung pada 27 November 2024, dengan pemilihan gubernur, wali kota, serta bupati.

“Masa kampanye telah dimulai sejak 25 September hingga 23 November, dan ini adalah waktu bagi para calon untuk menyampaikan visi dan program mereka. Namun, masa tenang pada 24-26 November harus dijaga agar tidak ada kegiatan kampanye atau politik uang,” katanya, Senin (30/9/2024).

Hedi juga mengingatkan bahwa politik uang bukanlah rezeki, melainkan sogokan yang merusak demokrasi. “Politik uang dilarang oleh undang-undang, dan kita sebagai pemilih harus tegas menolak,” ujarnya.

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni berharap, pelaksanaan Pilgub Jabar dan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan damai serta menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Jabar.

"Kami KPU Provinsi Jawa Barat beserta 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat sangat berharap pelaksanaan Pilkada serentak nasional ini menjadi sebuah hajat demokrasi, pesta demokrasi masyarakat Jawa Barat," ungkapnya.

"Sesuai dengan tema kita Pilgub Jabar sebagai inisiasi budaya demokrasi di Jawa Barat. Dan sesuai dengan tagline kami dalam pelaksanaan Pilgub Jabar, Gemilang (Gembira Memilih Langsung)," tambahnya.

Oleh karena itu, Ummi pun mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 mendatang.

"Mengajak seluruh masyarakat di Jawa Barat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan riang gembira. Mengajak seluruh sanak keluarga masyarakat dengan hati riang gembira melaksanakan pesta demokrasi," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG—Pilgub Jabar 2024 memasuki tahapan masa kampanye hingga 23 November mendatang. diharapkan berlangsung damai dan tidak ada intimidasi.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin turut memberikan pesan agar para paslon berkampanye dengan damai tanpa ada tekanan dan intimidasi.

"Ya ini kan sudah Pilkada damai, Pilkada ini harus jadi pesta demokrasi, jangan ada tekanan dan intimidasi," ujar Bey di Bandung, Rabu (25/9/2024).

Bey mengharapkan para pasangan calon gubernur berkampanye dengan menonjolkan visi dan misi serta beradu gagasan untuk menggaet para pemilih, bukan sebaliknya melakukan intimidasi serta memberikan tekanan.

"Jangan ada tekanan, dan intimidasi, jadikan ajang adu ide dan gagasan," katanya.

Sebelumnya, Bey menegaskan bakal memberikan sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024. Ia memastikan, tidak akan basa-basi dan tebang pilih dalam menegakan aturan netralitas.

"Saya tidak basa-basi tentang azas dan netralitas ini," ujar Bey Machmudin saat Sosialisasi Netralitas ASN garapan Badan Kepegawaian Daerah Jabar bersama Dinas Kominfo yang dilakukan secara daring dalam, Rabu (10/7/2024).

Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik. Hak politik ASN sebagai warga negara, kata Bey, hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian apalagi sampai terekam di media sosial.

"Kalau saya bicara netral, ya harus netral. Tidak perlu kita memihak atau berpihak," tegasnya.

Pilgub Jabar diikuti empat paslon yaitu, pasangan nomor urut 01, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina diusung oleh PKB. Kemudian nomor 02, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dari PDI Perjuangan.

Sementara, pasangan nomor urut 03, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie diusng NasDem, PKS, PPP. Pasangan nomor urut 04, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) berisi Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Partai Buruh, Perindo, Gelora, PBB, Garuda, PKN.