Komunitas pengguna kereta rel listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menolak rencana pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Adapun wacana subsidi berdasarkan NIK itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Pengurus KRLMania Nurcahyo menilai penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

Pasalnya, konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

"Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," ungkap Nurcahyo melalui keterangan resmi, Jumat (30/8).

Ia berpendapat kebijakan yang lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Nurcahyo menuturkan jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ia menilai UU tersebut telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan yang lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya," imbuh Nurcahyo.

Selain itu, KRLMania menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Nurcahyo mengatakan pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun.

"Kami menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL. Ini termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, serta tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Nurcahyo juga berpendapat kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna," tegas Nurcahyo.

"Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan," sambungnya.