JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut dua Kun Wardana menanggapi hasil survei yang menempatkan pasangan Dharma Pongrekun- Kun Wardana pada posisi terendah.

Menurut dia, peluang untuk menang Pilkada Jakarta masih terbuka karena banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Saya baca di salah satu media, masih ada sekitar 40 persen yang belum menentukan pilihan. Artinya, masih ada peluang," ucap Kun Wardana dalam Podcast Gaspol Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, Kun menyampaikan akan berusaha maksimal di akhir masa kampanye untuk meyakinkan masyarakat.

"Kalau di kuantum, ada yang namanya ketidakpastian. Karena tidak pernah berpikir linier, tapi melompat-lompat," kata Kun.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya kita serahkan pada Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya menang, ya menang. Kalau takdirnya lain, kita akan mengambil hikmah," ucapnya.

Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen.

Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen. Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, berjanji akan menghapus batas usia atas 40 tahun untuk lowongan pekerjaan jika mereka terpilih pada Pilkada Jakarta 2024.

Langkah ini, menurut Kun, diambil untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di era otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Saya luruskan di sini, yang sesuai usia kerja yang dibolehkan Undang-Undang. Kalau child labour kita juga enggak boleh. Batas usia ini yang tingginya, 'plafon' atasnya,” ujar Kun dalam program "Gaspol" yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Dharma menyoroti kenyataan bahwa banyak pekerja berusia di atas 40 atau 50 tahun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan baru.

“Rata-rata yang ter-PHK saya lihat usianya di atas 40 tahun atau 50 tahun. Pertanyaannya, kalau dia mau bekerja lagi dengan usia segitu mana ada yang mau menerima, padahal dia masih mau kerja,” jelas Dharma.

Ia menambahkan, pekerja berusia lanjut masih memiliki potensi besar, misalnya sebagai mentor atau tenaga yang tidak memerlukan kemampuan fisik, seperti petugas call center.

“Kita juga berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mau merespons positif terhadap hal ini. Bagi mereka, kita akan memberikan insentif,” ujarnya.

Insentif tersebut akan diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja lokal serta mereka yang bersedia merekrut pekerja produktif berusia di atas 45 atau 50 tahun.

Kun menekankan bahwa ini penting untuk memastikan kesejahteraan warga Jakarta.

“Enggak mungkin manusia itu menjadi manusia yang utuh kalau perutnya enggak kenyang, dompetnya enggak isi. Maka dari itu, tujuan penting dari kita itu jobs for all,” kata Dharma.

Kun menambahkan bahwa pasangan ini juga ingin memutus lingkaran setan ketidakstabilan kerja dengan memastikan upah yang layak dan memperhatikan keselamatan kerja. “Jumlah pekerja kemitraan ini naik drastis. Kami ingin memanusiakan mereka,” kata Kun.

Selain itu, Dharma mengungkapkan rencana mendorong infrastruktur digital dan menyediakan internet gratis untuk semua rumah agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dapat mengembangkan usaha kecil menengah (UMKM) secara digital.

“Kalau sudah ada internet gratis di semua rumah, otomatis ibu-ibu tadi bisa menjual produk-produknya,” ujar Dharma.

Menurut Dharma, dengan memanfaatkan infrastruktur digital, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen dibandingkan UMKM konvensional.

“Kita ingin ribuan orang bisa beli produk mereka,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut dua, Kun Wardana menyampaikan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, dia akan mengacu pada survei kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP jika menang Pilkada Jakarta.

"Harus mendapatkan pendapatan yang layak yaitu dengan UMP ya yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya," ucap Kun di debat kedua yang berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/10/2024).

Menurut Kun, jika hanya melihat pertumbuhan ekonomi serta inflasi saja, khawatirnya masyarakat tidak dapat memiliki hidup layak.

"Kalau hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak untuk itu survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting," pungkasnya.

Adapun selama ini, Pemerintah Provinsi Jakarta mengacu pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan kenaikan UMP.

Ada tiga komponen yang menjadi formula penetapan nilai UMP setiap tahun, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks. Sementara survei kebutuhan hidup layak belum masuk dalam formula penetapan nilai UMP.

Untuk diketahui, debat kedua Pilkada Jakarta bakal diselenggarakan hari ini, Minggu (27/10/2024). Debat kali ini mengangkat tema "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

Tema tersebut dipecah ke dalam sub tema yang terdiri sebagai berikut:

1. Infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima

2. Pendidikan dan kesehatan

3. Penanganan ketimpangan sosial

4. Pembangunan ekonomi digital dan UMKM

5. Pariwisata dan ekonomi kreatif Inflasi bahan pokok.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 berlangsung malam ini, dimulai pukul 19.00 WIB, di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara.

Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen, Kun Wardana, berencana mengembangkan aplikasi keamanan berbasis panic button jika ia dan Dharma Pongrekun terpilih pada Pilkada Jakarta 2024.

Aplikasi ini akan langsung terhubung dengan aparat keamanan, seperti kepolisian, serta RT dan RW di setiap wilayah.

Kun menjelaskan bahwa program tersebut juga akan didukung dengan internet gratis di setiap rumah, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan pertolongan dengan cepat.

"Jadi kalau panic button itu untuk keamanan. Kalau internet sudah ada di rumah, kita bisa menerapkan yang namanya smart home," kata Kun di Perpustakaan Nasional, Rabu (23/10/2024).

Ia menambahkan, panic button dapat digunakan warga untuk situasi darurat, seperti kebakaran atau pencurian.

Masyarakat cukup menekan tombol yang langsung terhubung ke war room dan command center, yang kemudian menginstruksikan satpam atau petugas keamanan setempat untuk segera merespons.

"Mulai dari war room dan command and control room, dia bisa menginstruksikan kepada satpam-satpam atau petugas keamanan di RT/RW setempat," jelasnya.

Program panic button rencananya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kun juga berencana menambah fitur lain dalam aplikasi JAKI, seperti aplikasi kesehatan, keamanan, e-commerce untuk UMKM, serta logistik dan keuangan.

Sebagai informasi, Pilkada Jakarta 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon.

Pasangan nomor urut 1 adalah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDI Perjuangan.

Pemungutan suara Pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, berjanji akan menghadirkan birokrasi yang cepat, tanggap, dan andal di Jakarta.

Hal ini disampaikan Kun dalam Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar Minggu (6/10/2024) malam.

"Kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat, tanggap, dan juga andal," ujar Kun.

Ia menambahkan, birokrasi yang efektif sangat penting agar Jakarta dapat melaksanakan program-programnya secara tepat waktu.

"Untuk bisa membuat Jakarta selalu cepat dalam melaksanakan programnya," tambahnya.

Kun juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta dengan pemerintah pusat serta provinsi tetangga.

Menurut dia, banyak masalah yang saling berkaitan dan memerlukan sinergi antarwilayah.

"Banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain," jelas Kun.

Selain itu, Kun juga mengusulkan peningkatan transparansi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui teknologi internet.

"Dengan internet ke semua warga, maka kami bisa mendapat semua aspirasi masyarakat dan kami terima sebagai langkah kami," ungkapnya.

Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 ini mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dan “Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global,” yang diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, berjanji akan menghadirkan birokrasi yang cepat, tanggap, dan andal di Jakarta.

Hal ini disampaikan Kun dalam Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar Minggu (6/10/2024) malam.

"Kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat, tanggap, dan juga andal," ujar Kun.

Ia menambahkan, birokrasi yang efektif sangat penting agar Jakarta dapat melaksanakan program-programnya secara tepat waktu.

"Untuk bisa membuat Jakarta selalu cepat dalam melaksanakan programnya," tambahnya.

Kun juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta dengan pemerintah pusat serta provinsi tetangga.

Menurut dia, banyak masalah yang saling berkaitan dan memerlukan sinergi antarwilayah.

"Banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain," jelas Kun.

Selain itu, Kun juga mengusulkan peningkatan transparansi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui teknologi internet.

"Dengan internet ke semua warga, maka kami bisa mendapat semua aspirasi masyarakat dan kami terima sebagai langkah kami," ungkapnya.

Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 ini mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dan “Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global,” yang diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Aptiknas), Soegiharto Santoso, tak menampik bahwa ada saja yang menilai program internet gratis pasangan calon gubernur dan wakilnya, Dharma Pongrekun-Kun Wardana terlalu mengawang-awang.

"Tadi juga disampaikan mungkin sebagian masyarakat juga merasa, wah ini mungkin mengawang-awang. Setelah kita diskusikan dan kami juga yakin ya, artinya program ini bisa dijalankan," ujar Soegiharto di Kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2024).

Soegiharto optimistis program tersebut bisa terwujud jika dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

"Berkolaborasi bukan hanya pihak pemerintah, para pengusahanya juga, para pelaku usahanya, para pakar di bidang teknologi informasi, dan ini memang bisa dijalankan," lanjutnya.

Aptiknas berperan dalam menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, serta edukasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program internet gratis ini.

Sebelumnya, Kun Wardana merencanakan anggaran sebesar Rp 100.000 per rumah untuk program internet gratis yang akan menjangkau 2,8 juta rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps.

"Tadi kami hitung, dengan 2,8 juta rumah dikali kalau 100 Mbps, kami anggap Rp 100.000, itu sangat terjangkau," kata Kun di Senayan, Senin (30/9/2024).

Anggaran ini diharapkan berasal dari pihak swasta, melalui insentif pajak dan corporate social responsibility (CSR).

"Jadi, ada banyak skema, untuk kecepatan internet 100 Mbps tadi, kami akan bekerja sama, konsepnya kami kolaborasi," tambah Kun.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta jalur independen nomor urut 2, Kun Wardana, bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Aptiknas) untuk membahas implementasi internet gratis dengan kecepatan 100 Mbps di setiap rumah.

"Kita banyak berdiskusi mengenai implementasi dari koneksi gratis ke setiap rumah 100 Mbps," ujar Kun Wardana di Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2024).

Kun juga menyampaikan bahwa anggota Aptiknas memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dalam program ini, terutama dalam penyediaan perangkat hardware dan software yang diperlukan.

"Tentunya di dalam kita menggelar internet gratis, itu juga dibutuhkan perangkat-perangkat seperti hardware, perangkat software," jelas Kun.

Selain itu, akan ada pelatihan digital untuk masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan program internet gratis ini secara maksimal dan produktif.

"Memberikan literasi digital bagi para warga Jakarta agar bisa menggunakan koneksi ini dengan sebaik mungkin untuk hal-hal positif," tambah Kun.

Kun Wardana sebelumnya menyatakan bahwa setiap rumah akan mendapat anggaran sebesar Rp 100.000 untuk program ini, yang akan mencakup 2,8 juta rumah di Jakarta dengan kecepatan internet 100 Mbps.

"Tadi kami hitung, dengan 2,8 juta rumah dikali kalau 100 Mbps, kami anggap Rp 100.000, itu sangat terjangkau," ujar Kun di Senayan, Senin (30/9/2024).

Anggaran untuk program ini akan berasal dari sektor swasta, termasuk melalui insentif pajak dan corporate social responsibility (CSR).

"Jadi, ada banyak skema, untuk kecepatan internet 100 Mbps tadi, kami akan bekerja sama, konsepnya kami kolaborasi," lanjut Kun.

Ia menambahkan bahwa program ini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen nomor urut 2, Raden Kun Wardana Abyoto, juga akan memberikan hosting gratis untuk warga Jakarta jika ia terpilih pada Pilkada 2024.

"Dan tadi saya sampaikan juga bukan hanya internet gratis ke setiap rumah, tetapi juga kita ingin memberikan dua tahun bagaimana kehadiran di internet dengan hosting gratis,' kata Kun Wardana di Jakarta Convention Center, Minggu (29/9/2024).

Tak hanya itu, Kun Wardana akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk warga Jakarta agar bisa lebih berkembang dengan teknologi.

"Jadi bagi pemula-pemula itu butuh modal dan kita akan memberikan mereka online presence, jadi hosting tadi gratis, dan untuk pelatihan-pelatihan kita juga ingin memberikan academia independen yang gratis," ucap Kun.

"Jadi kalau istilah mager, ya, kami ingin magernya yang produktif untuk para warga Jakarta, dan itu bisa dilakukan di rumah, ya," tambah dia.

Kun sendiri optimis dengan adanya internet gratis dengan kecepatan tinggi dapat mengurangi stres warga Jakarta.

"Selain itu bisa stress healing, tetapi itu juga bisa membangun imajinasi kita untuk membangun kota Jakarta yang lebih baik, ya. Kota global, kita akan buat sebagai kota peradaban yaitu di Jakarta," pungkas Kun.

Sebelumnya, Kun Wardana berjanji akan memberikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah jika terpilih pada Pilkada 2024.

Dalam dialog bersama forum pejabat purna Pemprov DKI Jakarta, Kun Wardana mengungkapkan bahwa setiap rumah akan mendapatkan koneksi minimal 100 Mbps.

"Untuk itu kami punya program, yaitu setiap rumah minimal memiliki konektivitas (internet) 100 Mbps. Kami sudah membuat kajian mengenai itu," ujar Kun Wardana di Hotel Ambhara, Kamis (26/9/2024).

Kun menjelaskan, Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan operator untuk menyediakan jaringan internet ke rumah-rumah warga.

Teknologi yang digunakan akan mencakup fiber optic maupun fixed wireless access bagi yang belum terjangkau jaringan kabel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Kun Wardana Abyoto mengatakan, dirinya bakal memberikan insentif pajak ke penyedia layanan internet jika menang Pilkada 2024.

Langkah itu untuk merealisasikan program internet gratis buat seluruh rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps yang dia usulkan bersama calon gubernur pasangannya, Dharma Pongrekun.

"Pemerintah Jakarta ini kan juga memberikan pajak kepada operator (internet). Saya sudah hitung, dengan kita memberikan insentif pajak bagi para operator (internet), uang itu nanti bisa dipakai untuk masyarakat, jadi itu bisa impaslah," kata Kun di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Kun menjelaskan, pengadaan internet ke rumah-rumah warga akan menggunakan teknologi fiber optik maupun internet nirkabel tetap (fixed wireless access).

"Tentunya sekarang sudah banyak fiber secara optik ke rumah-rumah, dan untuk yang belum bisa menggunakan teknologi fixed wireless access," kata Kun.

Kun melanjutkan, dirinya dan Dharma sudah mengkaji kemungkinan realisasi program internet gratis dengan kecepatan 100 Mbps untuk seluruh rumah di Jakarta tersebut.

"Kita punya program yaitu setiap rumah minimal memiliki konektivitas 100 Mbps. Kita sudah membuat kajian mengenai itu," ucap Kun.

Jika program itu terealisasi, setiap rumah di Jakarta akan mendukung aplikasi JAKI sebagai aplikasi super yang bisa digunakan warga untuk membuat pengaduan.

"Kita akan ingin membangun menyempurnakan JAKI yang ada saat ini dengan yang namanya superapps. Jadi setiap aplikasi yang menyentuh masyarakat luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, usaha semua, kita akan memasukkan di dalam superapps ini," tambah Kun.

Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diramaikan oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung selama 75 hari hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.