JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh kaum perempuan di Jakarta.

Komitmen tersebut disampaikan Pramono usai debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

“Mengenai Rp 300 miliar, nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Doel menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM, terutama yang penggerak utamanya adalah kaum perempuan,” ujar Pramono kepada media.

Pramono menjelaskan, UMKM menjadi salah satu sektor kunci dalam menopang ekonomi masyarakat Jakarta, khususnya bagi kaum perempuan yang bergantung pada usaha kecil untuk penghidupan mereka.

Dana hibah tersebut, lanjutnya, akan dialokasikan terutama bagi UMKM di kelas menengah bawah agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Karena ini dana hibah, para pelaku UMKM tentu harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Tujuannya agar dana ini benar-benar mampu mendorong usaha dan menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Pramono.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu malam itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga pasangan calon berkompetisi dalam debat, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen, serta pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), kembali menyuarakan rencana pembangunan "Disneyland" di Kepulauan Seribu dalam debat Pilkada 2024, Minggu (27/10/2024).

Janji tersebut langsung direspons calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, yang mempertanyakan kepastian realisasinya.

"Dulu pada tahun 2018 Kang Emil (Ridwan Kamil) pernah menyampaikan akan membangun 'Disneyland' di Cikarang."

"Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun 'Disneyland' di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu?" tanya Pramono.

Pentingnya imajinasi pemimpin

RK menanggapi bahwa seorang pemimpin perlu memiliki imajinasi dalam merencanakan masa depan.

“Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan, walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi," ungkap RK.

RK menegaskan bahwa upaya merealisasikan proyek besar kadang terkendala faktor bisnis.

“Kalau urusan 'Disneyland' itu kadang-kadang dia dalam political will-nya tapi business deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha,” ujar RK.

Risiko kegagalan

Pramono tidak membantah pentingnya imajinasi, tetapi menekankan bahwa seorang pemimpin perlu mempertimbangkan risiko sebelum membuat janji.

“Tetapi karena ini bagaimana publik mempercayai apa yang kita sampaikan di ruang publik itulah mengapa yang saya sampaikan,” katanya.

Pramono juga membandingkan dengan pengalamannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak akan membantah satu patah kata pun terhadap apa yang Kang Emil katakan. Saya juga punya perjalanan panjang, 25 tahun sebagai pejabat, 2 periode sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, dan risiko untuk mengambil keputusan sudah pasti saya ambil,” tutup Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji akan mengangkat seluruh guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika terpilih dalam Pilkada 2024.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan wajibkan semua guru honorer menjadi P3K," kata Pramono saat ditemui di Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (8/10/2024).

Dengan status P3K, Pramono menjelaskan, gaji guru honorer akan naik menjadi setidaknya sesuai upah minimum regional (UMR) Jakarta yang saat ini sebesar Rp 5.000.000.

Ia juga menyoroti kondisi para guru pendidikan anak usia dini (PAUD), yang selama ini masih mendapat gaji sangat rendah.

"Mengenai honor PAUD, banyak yang gajinya hanya Rp2 juta, padahal UMR kita Rp5 juta," ungkap Pramono.

Pramono menegaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi P3K dan menaikkan gaji mereka sesuai UMR merupakan janji politik yang akan ia perjuangkan secara serius.

"Itu menjadi janji politik saya secara pribadi untuk memenuhi itu," ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa saat ini proses menjadi guru P3K cukup sulit, terutama karena kuota P3K yang terbatas setiap tahunnya, sementara jumlah guru honorer di Jakarta masih cukup banyak.

Hal ini menyebabkan banyak guru honorer terpaksa bekerja dengan gaji di bawah UMR.

BOGOR, KOMPAS.com – Calon wali kota Bogor nomor urut 3, Dedie Rachim, berjanji akan menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant di setiap kawasan padat penduduk di Kota Bogor jika terpilih pada Pilkada 2024.

Janji ini disampaikan Dedie saat blusukan di Kampung Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, pada Selasa (8/10/2024), sehari setelah kebakaran yang menghanguskan tiga rumah di wilayah tersebut pada Senin malam (7/10/2024).

"Penyediaan hydrant penting di perumahan padat penduduk. Untuk APAR harus kita siapkan lebih banyak lagi di setiap wilayah, setiap RW atau kelurahan harus ada APAR," kata Dedie kepada Kompas.com.

Dedie, yang juga mantan Wakil Wali Kota Bogor, menilai perlunya kendaraan pemadam kebakaran berukuran kecil yang dapat menjangkau gang-gang sempit di kawasan padat penduduk.

Sebab, kendaraan pemadam sering kesulitan masuk ke lokasi kebakaran akibat akses jalan yang terbatas.

"Kita harus memikirkan ukuran kendaraan yang bisa masuk ke gang di lokasi yang memang sulit ditembus oleh pemadam," jelasnya.

Dedie juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem di Kota Bogor baru-baru ini, dengan suhu mencapai 40 derajat celsius, yang meningkatkan risiko kebakaran.

Menurut dia, kesiapsiagaan warga harus ditingkatkan, mengingat banyak kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, rokok, dan kebocoran gas.

"Cuaca yang sangat panas seperti kemarin bisa memicu kebakaran, terutama jika ada korsleting, api rokok, atau kebocoran gas. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan memastikan setiap wilayah memiliki sarana pencegahan yang memadai," tambahnya.

Dalam kegiatan blusukannya, Dedie bersama calon wakil wali kota Bogor, Jenal Mutaqin, turut memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mengusulkan penggunaan sampah sebagai dasar pembangunan dalam proyek reklamasi Jakarta Utara.

Ia menjelaskan bahwa reklamasi ini nantinya hanya akan memanfaatkan 30 persen pasir laut, sementara sisanya akan berasal dari sampah yang diolah menjadi batu melalui teknologi tertentu.

“(Untuk reklamasi) nanti pasir laut itu kita coba minimalisir, mungkin hanya jadi 30 persen lah. sisanya itu dari sampah yang nanti dibuat jadi batu oleh sebuah mekanisme teknologi,” ujar Ridwan Kamil dalam acara diskusi di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2024).

RK meyakini bahwa teknologi untuk mengolah sampah ini sudah ada. Namun, ia menekankan perlunya political will atau kemauan politik untuk merealisasikan komitmen ini.

“Tapi, sekali lagi, ini butuh political will, butuh imajinasi dan komitmen will ini kita jadikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, RK juga mengatakan akan memaksimalkan reklamasi di Jakarta Utara.

Menurut dia, wilayah Jakarta bagian timur dan barat sudah mengalami keterbatasan lahan yang membuat pengembangan sulit dilakukan.

“Tapi menurut saya pembangunan Jakarta yang paling logis adalah ke utara. Timur sudah habis lahannya, barat sudah habis, Selatan sudah habis, yang mungkin adalah ke utara dengan memaksimalkan salah satunya reklamasi," ucap Ridwan Kamil di Jakarta Convention Center, Minggu (29/9/2024).

Dia menambahkan, Jakarta Utara lebih memungkinkan untuk dikembangkan dibandingkan wilayah lain.

"Takdirnya masih bisa direkayasa, itu poinnya. Barat Timur sudah berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, sudah berbatasan dengan wilayah Banten, enggak bisa," jelasnya.

RK juga menegaskan bahwa reklamasi harus dipandang secara positif, asalkan tidak melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

“Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga itu,” tutup Ridwan Kamil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Aptiknas), Soegiharto Santoso, tak menampik bahwa ada saja yang menilai program internet gratis pasangan calon gubernur dan wakilnya, Dharma Pongrekun-Kun Wardana terlalu mengawang-awang.

"Tadi juga disampaikan mungkin sebagian masyarakat juga merasa, wah ini mungkin mengawang-awang. Setelah kita diskusikan dan kami juga yakin ya, artinya program ini bisa dijalankan," ujar Soegiharto di Kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2024).

Soegiharto optimistis program tersebut bisa terwujud jika dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

"Berkolaborasi bukan hanya pihak pemerintah, para pengusahanya juga, para pelaku usahanya, para pakar di bidang teknologi informasi, dan ini memang bisa dijalankan," lanjutnya.

Aptiknas berperan dalam menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, serta edukasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program internet gratis ini.

Sebelumnya, Kun Wardana merencanakan anggaran sebesar Rp 100.000 per rumah untuk program internet gratis yang akan menjangkau 2,8 juta rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps.

"Tadi kami hitung, dengan 2,8 juta rumah dikali kalau 100 Mbps, kami anggap Rp 100.000, itu sangat terjangkau," kata Kun di Senayan, Senin (30/9/2024).

Anggaran ini diharapkan berasal dari pihak swasta, melalui insentif pajak dan corporate social responsibility (CSR).

"Jadi, ada banyak skema, untuk kecepatan internet 100 Mbps tadi, kami akan bekerja sama, konsepnya kami kolaborasi," tambah Kun.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

DEPOK, KOMPAS.com - Menyambut periode baru kepengurusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rifqi (28), salah seorang warga Depok, siap mengawal penuh kinerja mereka selama lima tahun ke depan.

Janji-janji yang disampaikan selama kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin akan menjadi tolak ukur komitmen dan keseriusan mereka dalam mengemban amanat.

"Kita kan punya rekam jejak mereka (anggota DPR) pas kampanye pemilu 2024 lalu, ya kita viralkan lagi saja. Sejalan enggak, janji-janji mereka sama setelah mereka dilantik," kata Rifqi saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Rifqi menegaskan bahwa DPR, yang mengatasnamakan wakil rakyat, sudah seharusnya berpihak kepada masyarakat.

Tak hanya berpihak, melainkan juga mengabdi dan memberikan kesejahteraan melalui tugasnya sebagai legislator.

"Tugas DPR yang saya tahu adalah sebagai lembaga legislator, artinya dia bekerja salah satunya untuk membuat UU atau peraturan," ungkap Rifqi.

"Tugas DPR yang saya tahu adalah sebagai lembaga legislator, artinya dia bekerja salah satunya untuk membuat UU atau peraturan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Rifqi menekankan bahwa tugas DPR sebagai pengawas eksekutif juga harus tetap dalam jangkauan rakyat, demi menghapus kebiasaan mereka terhadap pemerintah.

"Terus selanjutnya juga sebagai pengawas eksekutif, artinya memang DPR ada untuk mengawasi pemerintah," ujar Rifqi.

Ia menegaskan agar anggota DPR dapat terus mengingat bahwa mereka bukan hanya wakil partai politik masing-masing.

Senada dengan Rifqi, Karno (52) juga menyatakan kesiapannya untuk menuntut pertanggungjawaban anggota DPR jika mereka ingkar janji atau melempar tanggung jawab.

"Dia (anggota DPR) itu kan pejabat dan berjanji akan kerja dengan baik untuk masyarakat, dan melayani masyarakat dengan hati," terang Karno.

Karno berharap para wakil rakyat yang kini tengah merapat ke Gedung DPR dapat mendengar, memahami, dan menanggapi keluhan masyarakat.

"(Harapannya) ke masyarakat, masalah yang diminta masyarakat (bisa) dipahami dan cepat tanggap," tutur Karno.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10/2024) hari ini.

Sebanyak 580 anggota dewan baru akan mulai mengemban jabatannya untuk lima tahun ke depan.

"Tanggal 1 Oktober pagi insya Allah akan dilantik anggota DPR baru periode tahun 2024-2029 dan Insya Allah berserta pimpinannya juga akan melaksanakan tugas konstitusionalnya lima tahun ke depan," kata Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani, di Gedung MPR DPR, Senin (30/9/2024).

Pelantikan anggota dewan yang baru akan digelar melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota umrah dan haji khusus untuk para marbut dan pengurus masjid.

Hal ini disampaikan setelah RK berdiskusi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Ya, untuk umroh haji kuotanya ditambah (untuk marbut, pengurus, juga pimpinan DMI). Kita nanti gilirkan dengan cara-cara yang baik," ujar RK di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (30/9/2024).

RK menegaskan bahwa program umrah dan haji tidak harus bergantung pada dana pemerintah, melainkan bisa menggunakan dana keumatan atau zakat.

"Kalau maksimal, aspirasi terkait guru ngaji, marbut itu bisa tidak harus dana APBD. Asal pemimpinnya kreatif, mengorganisasikan sumber-sumber lain. Dana umat kembali ke umat," jelasnya.

Selain itu, RK juga berjanji akan memperjuangkan dana anggaran untuk masjid, yang sebelumnya sempat ada, agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

"Pada dasarnya, 90 persen aspirasi hari ini adalah tentang anggaran untuk masjid. Dulu ada, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan di masjid, tolong di-support. Saya kira itu menjadi catatan," tambah RK.

Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 telah memasuki masa kampanye sejak 25 September hingga 23 November.

Masa tenang ditetapkan pada 24-26 November, dan pemungutan suara serentak akan berlangsung pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono membuka opsi untuk menelaah kembali pajak rumah di Jakarta.

Persoalan ini Suswono himpun setelah dia bertakziah ke rumah putra Mantan Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Natsir.

“Jadi, rumah beliau di Cokroaminoto, Menteng itu dijual. Mantan Perdana Menteri saja terpaksa menjual rumah karena untuk membayar pajak, mahal,” ujar Suswono dalam Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Berkaca dari persoalan ini, Suswono mengatakan bahwa pajak untuk rumah tinggal perlu ditelaah ulang.

“Jadi, ini memang harus dipikirkan bahwa mereka yang hanya untuk ditinggal, rumah, rasanya memang tidak layak untuk diberikan pajak yang standar karena harga tanah sudah mahal otomatis NJOP-nya tidak mampu,” lanjut dia.

Suswono meyakini, jika persoalan pajak ditelaah ulang untuk memberikan keadilan, orang-orang miskin akan tetap bisa tinggal di kota tanpa diberatkan oleh pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat kesepakatan dengan warga Kampung Bayam yang sedang menuntut kepastian tempat tinggal.

Pramono mengaku telah bertemu dengan warga Kampung Bayam dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan terkait kepastian hunian bagi warga tersebut.

"Kebetulan saya sudah menandatangani kesepakatan warga Kampung Bayam, saya sudah menandatangani, saya berjanji untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Tebet, Rabu (25/9/2024).

Pramono juga menjelaskan bahwa isi kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang sebelumnya dijanjikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut jika terpilih menjadi gubernur.

"Isi kesepakatannya salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam, dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK dengan Mas Anies," jelas Pramono.

Polemik Kampung Susun Bayam

Kampung Susun Bayam merupakan proyek hunian yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS dijanjikan akan mendapatkan hunian baru di Kampung Susun Bayam.

Namun, setelah rampung pada tahun 2022, warga Kampung Bayam belum mendapatkan akses untuk menempati rumah susun tersebut.

Permasalahan utama terletak pada status kepemilikan dan pengelolaan Kampung Susun Bayam yang masih belum jelas.

Selain itu, terdapat kebuntuan terkait perjanjian antara warga dan pemerintah provinsi mengenai syarat-syarat sewa serta skema pembiayaan.

Warga merasa bahwa janji yang pernah diucapkan kepada mereka belum terealisasi, dan mereka terus menuntut kepastian terkait hunian tersebut.

Kampung Susun Bayam yang seharusnya menjadi solusi perumahan bagi warga yang tergusur, kini justru menjadi simbol ketidakpastian bagi 133 kepala keluarga (KK) yang masih menunggu hak mereka untuk tinggal di sana.

Masalah ini menjadi sorotan dalam kontestasi politik Jakarta, terutama dengan adanya janji dari calon gubernur untuk menyelesaikan sengkarut tersebut.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan komitmennya untuk menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya.

Program beasiswa ini akan menjadi salah satu prioritas dari pasangan calon nomor urut satu pada Pilkada Tangsel 2024, yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

"Saya sudah menyiapkan bagi anak-anak SD bantuan pendidikan berupa beasiswa. Tapi untuk SMP, saya siapkan beasiswa untuk 5.000 anak," ujar Benyamin Davnie di Jalan Ujung Kenari, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangsel, Rabu (25/9/2024).

Benyamin menyatakan bahwa pendidikan merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk masa depan anak-anak di Tangsel.

"Program urusan sekolah, pendidikan, ini penting banget sama saya. Saya utamakan prioritas pendidikan bagi anak-anak kami. Jadi saya berpikir bukan buat kami yang sekarang," ungkapnya.

Meski untuk sekolah menengah atas (SMA) bukan merupakan kewenangan wali kota, melainkan gubernur Banten, Benyamin tetap berkomitmen memberikan beasiswa bagi siswa SMA yang berprestasi.

"SMA itu kan kewenangan gubernur, tapi kemudian untuk perguruan tingginya, saya menjaring dari orang-orang yang berprestasi, misalnya hafiz. Atlet-atlet kemarin juga meminta seperti itu," jelas Benyamin.

"Hal-hal seperti itu yang nanti akan kita prioritaskan untuk pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan," lanjutnya.

Benyamin dan pasangannya, Pilar Saga, telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Tangsel pada Minggu (22/9/2023). Pasangan ini mendapat nomor urut 1 dalam pengundian yang dilakukan oleh KPU Tangsel.

Adapun partai pengusung mereka antara lain PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.

Dalam Pilkada Tangsel 2024, pasangan Benyamin-Pilar akan bersaing dengan pasangan Ruhama-Shinta yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), menyatakan bahwa sebagai pemimpin, dirinya dan wakilnya, Suswono, sudah seharusnya mencintai semua warga Jakarta, baik yang mendukung mereka maupun yang tidak.

Hal ini disampaikan RK saat menjawab pertanyaan awak media terkait penolakan warga Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) terhadap semua pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta.

“Tugas pemimpin adalah mencintai rakyatnya, itu saja. Bahwa proses memilih pemimpin ada yang suka, tidak suka, didukung tidak didukung itulah demokrasi,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Museum Taman Makam Tokoh Bangsa di kompleks TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

RK menegaskan, demokrasi tidak bisa dipaksakan. Namun, ia berjanji, jika dirinya dan Suswono ditakdirkan menjadi pemimpin Jakarta, pasangan berakronim RIDO ini akan mencintai semua warga, terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga memaparkan beberapa program yang telah disiapkan untuk mengayomi masyarakat miskin.

“Ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Ini sudah saya kerjakan sewaktu saya memimpin di daerah sebelumnya, 30.000 warga miskin yang tidak punya agunan bisa mendapatkan usaha dari Rp 500.000 sampai Rp 10 juta,” lanjut RK.

RK juga menambahkan bahwa anggaran bagi RW akan ditingkatkan hingga Rp 200 juta per tahun.

"Program RW yang selama ini jauh dari balai kota kita tambahkan, kita hadirkan program 200 juta per RW. Kami juga berjanji akan menaikkan gaji RT dan RW sesuai kondisi yang memungkinkan."

Selain itu, RK menekankan bahwa penataan kawasan kumuh tidak harus selalu dilakukan dengan memindahkan warga.

“Kekumuhan kita tata tidak harus selalu dipindahkan. Jadi, itulah kecintaan kami kepada warga yang paling harus kami lindungi sebagai pemimpin, yaitu golongan menengah ke bawah,” kata RK.

Sebelumnya, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) berunjuk rasa di depan kantor KPU Provinsi Jakarta, menjelang pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin (23/9/2024).

Mereka menganggap bahwa pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024 tidak ada yang pro rakyat.

“Hari ini kami aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat. Terutama di Jakarta, banyak kampung kami yang belum terselesaikan masalahnya. Maka kami tahun ini adalah untuk golput,” ujar Koordinator JRMK, Minawati, saat ditemui di depan Kantor KPUD, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Minawati menjelaskan bahwa anggota JRMK yang terdiri dari 32 warga kampung seluruh Jakarta tidak akan mencoblos ketiga pasangan calon Pilkada Jakarta pada surat suara nantinya.

Keputusan ini diambil karena JRMK melihat ketiga pasangan calon tidak menunjukkan keterwakilan kepada rakyat. Menurut mereka, ketiga pasangan calon tersebut memiliki rekam jejak yang buruk dan tidak pantas menjadi pemimpin Jakarta.

“Kami golput untuk menyadarkan bahwa politik ini enggak baik-baik, demokrasi ini enggak baik-baik saja. Kalau kami pilih salah satu, itu mengiyakan kecurangan politik ini,” ujar Minawati.

Salah satu masalah yang masih belum terselesaikan, menurut Minawati, adalah kasus warga Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah provinsi.