JAKARTA, KOMPAS.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, berjanji akan menghapus batas usia atas 40 tahun untuk lowongan pekerjaan jika mereka terpilih pada Pilkada Jakarta 2024.

Langkah ini, menurut Kun, diambil untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di era otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Saya luruskan di sini, yang sesuai usia kerja yang dibolehkan Undang-Undang. Kalau child labour kita juga enggak boleh. Batas usia ini yang tingginya, 'plafon' atasnya,” ujar Kun dalam program "Gaspol" yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Dharma menyoroti kenyataan bahwa banyak pekerja berusia di atas 40 atau 50 tahun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan baru.

“Rata-rata yang ter-PHK saya lihat usianya di atas 40 tahun atau 50 tahun. Pertanyaannya, kalau dia mau bekerja lagi dengan usia segitu mana ada yang mau menerima, padahal dia masih mau kerja,” jelas Dharma.

Ia menambahkan, pekerja berusia lanjut masih memiliki potensi besar, misalnya sebagai mentor atau tenaga yang tidak memerlukan kemampuan fisik, seperti petugas call center.

“Kita juga berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mau merespons positif terhadap hal ini. Bagi mereka, kita akan memberikan insentif,” ujarnya.

Insentif tersebut akan diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja lokal serta mereka yang bersedia merekrut pekerja produktif berusia di atas 45 atau 50 tahun.

Kun menekankan bahwa ini penting untuk memastikan kesejahteraan warga Jakarta.

“Enggak mungkin manusia itu menjadi manusia yang utuh kalau perutnya enggak kenyang, dompetnya enggak isi. Maka dari itu, tujuan penting dari kita itu jobs for all,” kata Dharma.

Kun menambahkan bahwa pasangan ini juga ingin memutus lingkaran setan ketidakstabilan kerja dengan memastikan upah yang layak dan memperhatikan keselamatan kerja. “Jumlah pekerja kemitraan ini naik drastis. Kami ingin memanusiakan mereka,” kata Kun.

Selain itu, Dharma mengungkapkan rencana mendorong infrastruktur digital dan menyediakan internet gratis untuk semua rumah agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dapat mengembangkan usaha kecil menengah (UMKM) secara digital.

“Kalau sudah ada internet gratis di semua rumah, otomatis ibu-ibu tadi bisa menjual produk-produknya,” ujar Dharma.

Menurut Dharma, dengan memanfaatkan infrastruktur digital, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen dibandingkan UMKM konvensional.

“Kita ingin ribuan orang bisa beli produk mereka,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kun Wardana muncul sebagai warna baru di tengah hiruk pikuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Pilkada Jakarta 2024 menjadi langkah besar pertamanya di panggung politik.

Kun sebagai calon wakil gubernur, bersama Dharma Pongrekun yang merupakan calon gubernurnya, mantap berjalan di jalur independen.

Meski tanpa dukungan partai politik, Kun meyakini dukungan rakyat dan komunitas mampu membawa mereka jadi orang nomor satu di Jakarta.

Mungkin banyak yang belum tahu, Kun dijuluki "Bayi Ajaib". Julukan ini melekat pada Kun karena di usia 12 tahun, ia sudah duduk di bangku perguruan tinggi.

Dengan kemampuan itu pula, ia merancang gagasan untuk membangun Jakarta.

Apa alasan Kun yang berlatar belakang pendidik ilmu sains tertarik terjun ke dunia politik? Bagaimana caranya berjuang meraih suara warga untuk Pilkada Jakarta?

Saksikan selengkapnya di program GASPOL! Kompas.com bersama Kun Wardana.

TAYANG PERDANA

• Rabu, 6 November 2024
• Pukul 20.00 WIB
• Di Youtube Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Aptiknas), Soegiharto Santoso, tak menampik bahwa ada saja yang menilai program internet gratis pasangan calon gubernur dan wakilnya, Dharma Pongrekun-Kun Wardana terlalu mengawang-awang.

"Tadi juga disampaikan mungkin sebagian masyarakat juga merasa, wah ini mungkin mengawang-awang. Setelah kita diskusikan dan kami juga yakin ya, artinya program ini bisa dijalankan," ujar Soegiharto di Kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2024).

Soegiharto optimistis program tersebut bisa terwujud jika dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

"Berkolaborasi bukan hanya pihak pemerintah, para pengusahanya juga, para pelaku usahanya, para pakar di bidang teknologi informasi, dan ini memang bisa dijalankan," lanjutnya.

Aptiknas berperan dalam menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, serta edukasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program internet gratis ini.

Sebelumnya, Kun Wardana merencanakan anggaran sebesar Rp 100.000 per rumah untuk program internet gratis yang akan menjangkau 2,8 juta rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps.

"Tadi kami hitung, dengan 2,8 juta rumah dikali kalau 100 Mbps, kami anggap Rp 100.000, itu sangat terjangkau," kata Kun di Senayan, Senin (30/9/2024).

Anggaran ini diharapkan berasal dari pihak swasta, melalui insentif pajak dan corporate social responsibility (CSR).

"Jadi, ada banyak skema, untuk kecepatan internet 100 Mbps tadi, kami akan bekerja sama, konsepnya kami kolaborasi," tambah Kun.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti kasus pencatutan KTP warga untuk memenuhi syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pencatutan itu disebut buka saja tidak sesuai prinsip pemilu, melainkan juga melanggar pidana.

Dwi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan kroscek ke lapangan untuk memastikan informasi terkait pencatutan data tersebut. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada warga melakukan pengecekan terhadap datanya, mengantisipasi data mereka ikut dicatut sebagai dukungan untuk Dharma-Kun.

"Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian pencatutan ini, padahal tidak pernah merasa mendukung pasangan calon independen mana pun," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Ia menegaskan, pihaknya menolak apabila ada rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Menurut dia, hal itu sama saja membuat kemunduran dalam praktik demokrasi.

Dwi juga mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, apabila terjadi pencatutan data warga.

Menurut dia, pencatutan data itu tidak hanya tak sesuai dengan prinsip pemilu. Lebih dari itu, pencatutan data juga telah melanggar undang-undang.

"Menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pindana," kata Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan data identitas warga untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pencatutan data KTP itu merupakan tindak pidana.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepada daerah. Menurut dia, hingga saat ini sudah cukup banyak warga yang melapor bahwa datanya telah dicatut sebagai dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. "Saat ini masih bergulir cukup deras pelapornya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, laporan yang masuk itu akan menjadi bahan untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. "Yang demikian harus dilakukan pemeriksaan ulang," ujar Julius.

Ia juga mempertanyakan tugas dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga ikut melakukan pengawasan. "Kok bisa sampai seperti ini kok bisa lolos? Ini harus ditindak tegas," kata dia.

Julius mengatakan, pihaknya berencana melakukan upaya hukum terkait kasus itu. Langkah hukum yang dilakukan bisa berupa gugatan perdata atau pidana, karena terjadi pencurian data pribadi berupa KTP.

"Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut utk pencalonan pemilukada di Jakarta ini selain mencederai HAM ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Teguh Setyabudi memastikan, tak ada kebocoran data setelah pencatutan nama dan nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk (NIK KTP) yang digunakan secara sepihak untuk mendukung pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Teguh saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menyampaikan, NIK KTP dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, baik itu secara legal maupun ilegal. Kendati demikian, Teguh menegaskan, kasus tersebut tak melibatkan pihaknya, baik secara institusi maupun perorangan.

"Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara," ujar Teguh.

Menurut dia, pengambilan nama dan NIK tanpa se-izin pemilik KTP itu termasuk ke dalam pencatutan atau penyalahgunaan identitas. Hal itu juga terjadi pada berbagai kasus lainnya.

"Jadi, terkait dengan bagaimana NIK itu digunakan oleh calon tertentu untuk bisa lolos katakanlah seleksi pilkada ini kan sudah ada mekanismenya. Pastinya kami tidak ikut dalam tata kelola dukung-mendukung ataupun penyiapan NIK untuk mendukung seseorang," ucap Teguh.

Pasangan independen Dharma-Kun pada Kamis (15/8/2024), dinyatakan KPU Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagai peserta Pilgub Jakarta 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah dukungan terhadap paslon tersebut mencapai 677.467 orang, atau melebihi syarat dukungan minimal sebanyak 618.698 orang.

Kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada pasangan calon independen ini ramai di media sosial X setelah salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet. Beberapa pemilik akun bahkan mengalami hal serupa.

Pencatutan NIK juga dilaporkan menimpa keluarga politikus, termasuk cagub Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Dalam akun X-nya, Anies menulis bahwa KTP-nya aman. Namun, KTP dua anak dan adiknya dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Anies pun membagikan tangkapan layar dari laman infopemilu.kpu.go.id.

Dalam unggahan itu, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan telah dicatut. "Alhamdulillah, KTP saya aman. Akan tetapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa datanya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Warga disebut bisa melaporkan kasus pencatutan itu kepada Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, Dharma-Kun telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta melalui jalur independen. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menyatakan syarat dukungan yang diperoleh Dharma-Kun telah melebihi batas minimal.

"Andai kata ada masyarakat merasa dicatut namanya, padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Benny, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024). Berdasarkan hasil rapat pleno, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Di saat KPU mengesahkan calon independen, muncul persoalan fundamental. Warga Jakarta ramai-ramai mengaku namanya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Bahkan, Anies mengumumkan jika KTP dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republikadi Jakarta, Jumat (16/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta yang terancam gagal maju, Anies Rasyid Baswedan mengumumkan jika kartu tanda penduduk (KTP) dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut lolos verifikasi faktual tahap dua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Lolos verifikasi faktual...

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.