JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut dua Kun Wardana menanggapi hasil survei yang menempatkan pasangan Dharma Pongrekun- Kun Wardana pada posisi terendah.

Menurut dia, peluang untuk menang Pilkada Jakarta masih terbuka karena banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Saya baca di salah satu media, masih ada sekitar 40 persen yang belum menentukan pilihan. Artinya, masih ada peluang," ucap Kun Wardana dalam Podcast Gaspol Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, Kun menyampaikan akan berusaha maksimal di akhir masa kampanye untuk meyakinkan masyarakat.

"Kalau di kuantum, ada yang namanya ketidakpastian. Karena tidak pernah berpikir linier, tapi melompat-lompat," kata Kun.

"Kita akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya kita serahkan pada Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya menang, ya menang. Kalau takdirnya lain, kita akan mengambil hikmah," ucapnya.

Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen.

Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen. Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, berjanji akan menghapus batas usia atas 40 tahun untuk lowongan pekerjaan jika mereka terpilih pada Pilkada Jakarta 2024.

Langkah ini, menurut Kun, diambil untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di era otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Saya luruskan di sini, yang sesuai usia kerja yang dibolehkan Undang-Undang. Kalau child labour kita juga enggak boleh. Batas usia ini yang tingginya, 'plafon' atasnya,” ujar Kun dalam program "Gaspol" yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Dharma menyoroti kenyataan bahwa banyak pekerja berusia di atas 40 atau 50 tahun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan baru.

“Rata-rata yang ter-PHK saya lihat usianya di atas 40 tahun atau 50 tahun. Pertanyaannya, kalau dia mau bekerja lagi dengan usia segitu mana ada yang mau menerima, padahal dia masih mau kerja,” jelas Dharma.

Ia menambahkan, pekerja berusia lanjut masih memiliki potensi besar, misalnya sebagai mentor atau tenaga yang tidak memerlukan kemampuan fisik, seperti petugas call center.

“Kita juga berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mau merespons positif terhadap hal ini. Bagi mereka, kita akan memberikan insentif,” ujarnya.

Insentif tersebut akan diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja lokal serta mereka yang bersedia merekrut pekerja produktif berusia di atas 45 atau 50 tahun.

Kun menekankan bahwa ini penting untuk memastikan kesejahteraan warga Jakarta.

“Enggak mungkin manusia itu menjadi manusia yang utuh kalau perutnya enggak kenyang, dompetnya enggak isi. Maka dari itu, tujuan penting dari kita itu jobs for all,” kata Dharma.

Kun menambahkan bahwa pasangan ini juga ingin memutus lingkaran setan ketidakstabilan kerja dengan memastikan upah yang layak dan memperhatikan keselamatan kerja. “Jumlah pekerja kemitraan ini naik drastis. Kami ingin memanusiakan mereka,” kata Kun.

Selain itu, Dharma mengungkapkan rencana mendorong infrastruktur digital dan menyediakan internet gratis untuk semua rumah agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dapat mengembangkan usaha kecil menengah (UMKM) secara digital.

“Kalau sudah ada internet gratis di semua rumah, otomatis ibu-ibu tadi bisa menjual produk-produknya,” ujar Dharma.

Menurut Dharma, dengan memanfaatkan infrastruktur digital, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen dibandingkan UMKM konvensional.

“Kita ingin ribuan orang bisa beli produk mereka,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta Kun Wardana akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.

"Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang feasible untuk gratis," ucap Kun Wardana dalam program GASPOL! Kompas.com, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.

Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, maka bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.

"Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya. Sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga," ujar dia.

Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan Jaklingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.

"Khusus untuk Transjakarta, Jaklingko, dan lainya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri dibeberapa tempat," ujar dia.

Diketahui sebelumnya, Pilkada Jakarta diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, menekankan perlunya "lompatan kuantum" dalam kepemimpinan Jakarta agar kota ini dapat bersaing dengan kota-kota besar dunia, seperti London, Tokyo, dan New York.

Sebagai informasi, "lompatan kuantum" atau quantum leap menggambarkan sesuatu yang instan, tiba-tiba, dan tidak kontinu, yaitu perubahan posisi elektron yang terjadi dalam skala subatomik.

Istilah ini sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan perubahan besar dan mendadak dalam bidang lain, seperti teknologi, politik, atau sosial.

"Lompatan kuantum" dalam konteks kepemimpinan atau pembangunan, seperti yang disebut Kun Wardana, merujuk pada sebuah transformasi cepat yang membuat kemajuan yang sebelumnya lambat atau linier menjadi pesat atau revolusioner.

Menurut Kun, kepemimpinan yang mampu merangkul semua golongan dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci bagi Jakarta untuk melompat lebih maju.

“Kalau mereka bisa merasakan rasa memiliki Jakarta, kita bersama-sama satu frekuensi dengan mereka, jadi pasti. Bukan hanya kita cepat menyelesaikan tujuan kita, tetapi kita bisa lompat, makanya disebut lompatan kuantum,” ujar Kun dalam podcast "Gaspol" Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Ia mengungkapkan, konsep "kuantum" dalam kepemimpinan sejatinya berbeda dari perkembangan linear biasa.

"Kuantum itu enggak linear. Kalau gerakan kita linear, kita (berkembang) lima tahun, sedangkan mereka (kota-kota besar dunia) sudah 10 tahun (lebih maju). Tetapi kalau kita lompat kuantum, akan berbeda urusannya," jelas Kun.

Lebih lanjut, Kun mengaitkan lompatan kuantum ini dengan nilai-nilai Pancasila yang dianggapnya mengandung unsur-unsur untuk membangun persatuan dan kemajuan bersama.

“Konsep kuantum politik merupakan suatu persyaratan, kita semua warga Jakarta harus bersatu, makanya Pancasila itu sudah yang terbaik,” tambahnya.

Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yakni Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2) yang maju melalui jalur independen, dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana punya cara untuk memagari dampak negatif dari pemberian internet gratis setiap rumah.

Pemberian internet gratis sendiri merupakan salah satu rencana programnya.

"Bagaimana kami memagari (dampak negatif internet)? Kami akan bentuk tim pembina adab," ujar Kun Wardana dalam Gaspol Kompas.com, yang tayang di Youtube, Rabu (6/11/2024).

Tim pembina adab terdiri dari guru-guru honorer. Catatan pemberitaan menyebut, jumlah guru honorer di Jakarta lebih dari 2.500 orang.

Sebagai tim pembina adab, para guru honorer ini akan memberi pendampingan kepada warga yang disasar sebagai penerima internet gratis.

Pendampingan itu diarahkan supaya warga dapat mengoptimalkan potensinya di dunia digital. Dengan begitu, program internet gratis jadi berdampak positif bagi warga.

"Nah yang kedua, kami memagari dengan teknologi. Kami mau buat satu pintu, ada nanti yang namanya Jakarta Internet Exchange," ungkap Kun.

Sederhananya, Jakarta Internet Exchange adalah sistem pemantauan kegiatan daring penerima program internet gratis. Sistem ini memagari aktivitas daring seseorang supaya hanya dapat mengakses konten tertentu saja dan memfilter konten negatif.

"Trafiknya nanti satu pintu. Kami monitor ini larinya mana nih? Jadi hanya konten positif saja yang bisa masuk," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, paslon cagub cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana, menjanjikan penyediaan internet gratis dengan kecepatan tinggi di setiap rumah di Jakarta.

Langkah ini diambil oleh pasangan Dharma-Kun untuk memaksimalkan potensi digital yang ada di Jakarta.

Kun menginginkan setiap rumah akan mendapatkan koneksi internet minimal 100 Mbps.

"Untuk itu kami punya program yaitu setiap rumah minimal memiliki konektivitas 100 Mbps. Kami sudah membuat kajian mengenai itu," ujar Kun.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana berjanji di hadapan ratusan pengusaha anggota Kamar Dagang Industri (Kadin) akan mempermudah aturan investasi dengan memperbaiki regulasi yang ruwet.

Menurutnya, salah satu penyebab investasi yang masuk ke Jakarta kalah dibandingkan daerah lain adalah karena aturan yang ribet sehingga mempersulit investor yang mau masuk.

"Kita ingin bagaimana para UMKM, para anggota-anggota atau pemula, startup dan lain-lain ini bila mereka melakukan pendaftaran, registrasi, ini bisa lebih cepat lagi. Bila ada birokrat yang mempersulit kita kenakan sanksi," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Ia menilai salah satu kebijakan untuk memangkas regulasi yang ribet adalah mendigitalisasi perizinan investasi. Tujuannya agar pelaku usaha lebih mudah memantau proses perizinan yang diajukan.

"Kita menginginkan ada digitalisasi perizinan, agar proses statusnya realtime, status sudah sampai mana," kata dia.

Kun berharap apabila regulasi diperbaiki, maka investasi yang masuk bisa lebih besar lagi sehingga Jakarta bisa jadi wilayah yang paling banyak mendapatkan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing.

"Karena bagaimana pun enggak akan warga Jakarta tadi perutnya kenyang kalau enggak ada lapangan pekerjaan. Makanya, semua yang terkait mendorong dibukanya laporan pekerjaan kita akan dorong semaksimal mungkin," jelasnya.

Selain itu, Kun juga berencana mendorong UMKM naik kelas dengan memfasilitasi pelatihan-pelatihan hingga konsultasi dengan tim pembinaan ekonomi yang akan disediakan melalui program Warung Independen.

"Warung Independen ini sama seperti UMKM Go Digital. Di dalam Warung Independen ini ada pelatihan-pelatihan offline yang nanti para warga atau para UMKM bisa datang ke Warung Independen itu untuk melakukan konsultasi," pungkasnya.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkap punya banyak jurus untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1.000 persen apabila nanti berhasil memenangi Pilgub Jakarta 2024.

Pertama, meningkatkan upskilling tenaga kerja di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan pekerja Indonesia menjadi permasalahan hingga kalah saing dengan pekerja asing yang masuk ke dalam negeri.

"Permasalahan upskilling atau reskilling dari tenaga kerja melalui pelatihan banyak tidak dilakukan, padahal perubahan sangat cepat, makanya kalau tidak ada kesesuaian maka ada disrupsi pekerjaan hilang bagi pekerja yang tidak dilatih sesuai dengan perusahaan, makanya ada PHK cukup besar," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Namun, untuk meningkatkan skill pekerja, ia menilai pemerintah tak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan para pengusaha, termasuk dengan Kadin Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain termasuk memetakan pekerja mereka yang memang harus ditingkatkan kemampuannya.

"Sehingga begitu sudah teknologi itu masuk ini diharapkan tidak lagi ada PHK. Jadi kuncinya upskilling dan reskilling," imbuhnya.

Kedua, menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan karyawan. Ia ingin kepemimpinannya nanti tidak memihak ke salah satu pihak, tapi berjalan dengan adil, termasuk bersama-sama mencari solusi apabila PHK memang harus dilakukan.

Misalnya, mengutamakan dialog antara pemberi kerja dan buruh. Sebab, PHK secara sepihak akan memberikan beban bagi pekerja apalagi yang memiliki cicilan.

Ketiga, membangun ekosistem vokasi yang memberikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para buruh. Tujuannya, karyawan yang di PHK nanti bisa ditampung di dalam ekosistem vokasi ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, misalnya sebagai pelatih di vokasi maupun di lembaga diklat profesional.

Keempat, akan memberikan insentif bagi pengusaha yang merekrut tenaga kerja lokal dan menyediakan layanan pelatihan kerja untuk pegawainya. Sebab, layanan ini dinilai tak semua perusahan menyediakan.

"Mudah-mudahan strategi ini bisa mengurangi PHK 1.000 persen, kita punya berbagai cara, kita ingin semua warga Jakarta bisa kerja, makanya kita melakukan pemikiran ini, kita ingin mereka kenyang, dompetnya isi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kun Wardana muncul sebagai warna baru di tengah hiruk pikuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Pilkada Jakarta 2024 menjadi langkah besar pertamanya di panggung politik.

Kun sebagai calon wakil gubernur, bersama Dharma Pongrekun yang merupakan calon gubernurnya, mantap berjalan di jalur independen.

Meski tanpa dukungan partai politik, Kun meyakini dukungan rakyat dan komunitas mampu membawa mereka jadi orang nomor satu di Jakarta.

Mungkin banyak yang belum tahu, Kun dijuluki "Bayi Ajaib". Julukan ini melekat pada Kun karena di usia 12 tahun, ia sudah duduk di bangku perguruan tinggi.

Dengan kemampuan itu pula, ia merancang gagasan untuk membangun Jakarta.

Apa alasan Kun yang berlatar belakang pendidik ilmu sains tertarik terjun ke dunia politik? Bagaimana caranya berjuang meraih suara warga untuk Pilkada Jakarta?

Saksikan selengkapnya di program GASPOL! Kompas.com bersama Kun Wardana.

TAYANG PERDANA

• Rabu, 6 November 2024
• Pukul 20.00 WIB
• Di Youtube Kompas.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun - Kun Wardhana mengincar silent majority atau warga yang masih belum menentukan pilihan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kun Wardana kala ditanya soal hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, usai menghadiri Dialog Publik Calon Gubernur bersama Kadin di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

"Saya juga membaca satu media, bahwa masih ada 42,5% yang belum menentukan pilihan. Itu kan jumlahnya masih cukup banyak. Kita ingin mensasar the silent majority tadi," jelas Kun.

Kun kemudian mengungkapkan bahwa dalam sisa waktu 20 hari ini, pihaknya ingin agar masyarakat yang belum menentukan pilihannya dapat mengenal mereka lebih lagi, dengan ide dan gagasannya.

Tak hanya itu, di sisa waktu ini, pihaknya juga memperkuat strategi di sosial media untuk menampilkan ide-ide dan gagasannya.

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan kepala daerah alias Pilkada Jakarta 2024.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil - Suswono. Elektabilitas Pramono - Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil - Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana 3,3%.

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 800 responden pada tanggal 20-25 Oktober 2024. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas pemilih di tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, justru mendukung cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Ketiga partai politik itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Demokrat.

Sebanyak 60,5 persen pemilih PKB mendukung Pramono-Rano. Sementara itu, hanya 11,6 persen pemilih PKB mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Kemudian, 4,7 persen pemilih PKB mendukung cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sisanya, 23,2 persen belum menentukan pilihan.

Untuk pemilih Nasdem, sebanyak 45,5 persen mendukung Pramono-Rano, 27,3 persen mendukung Ridwan Kamil-Suswono, dan 0 persen mendukung Dharma-Kun.

Namun, sebanyak 27,2 persen pemilih Nasdem belum menentukan pilihannya pada Pilkada Jakarta 2024.

Selanjutnya, 40,5 persen pemilih Demokrat mendukung Pramono-Rano. Sebanyak 26,2 persen pemilih Demokrat mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Pemilih Demokrat yang mendukung Dharma-Kun berjumlah 2,4 persen. Sisanya, 30,9 persen pemilih Demokrat belum menentukan pilihan.

Adapun elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan Ridwan Kamil-Suswono menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

"Ridwan Kamil-Suswono 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 38,3 persen," demikian hasil survei Litbang Kompas, dikutip Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 23.8 persen.

Adapun unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab, margin of error survei lebih kurang 3,46 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Dharma Pongrekun, kandidat Gubernur Jakarta nomor urut 2, menawarkan solusi berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan integritas kebijakan publik di Jakarta. 

Program blockchain Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang dinamakan Getok Tular Adab (Aspirasi, Desentralisasi, dan Blockchain), dirancang untuk memperbaiki ekonomi rakyat dengan pendekatan yang adil dan transparan. 

“Getok Tular Adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta, yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta,” ungkap Dharma dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Program Adab Dharma Pongrekun dan wakilnya menyasar masa depan Jakarta yang lebih sejahtera dengan pengelolaan desentralisasi melalui AdabDAO.

Komjen Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun, yang juga memiliki gelar kehormatan Dr. (H.C.), lahir pada 12 Januari 1966. Ia adalah seorang purnawirawan Polri yang terakhir bertugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang di Lemdiklat Polri. 

Sebelum pensiun, dia sempat berkarir panjang sebagai perwira reserse dan pernah menjabat berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Wakil Kepala dan Deputi Identifikasi serta Deteksi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pati di Bareskrim Polri.

Ia menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih transparan dan adil, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

“Mari jadikan Jakarta yang adil dan beradab dengan mendorong transparansi dalam  kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya di X, Sabtu (26/10/2024).

Melalui penerapan teknologi blockchain, dirinya berharap Jakarta dapat menjadi kota yang bukan hanya modern tetapi juga beradab. [dp]

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta, Kun Wardana menyoroti terkait jumlah sekolah yang belum merata di beberapa wilayah di Jakarta.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika ditanya soal sistem zonasi dalam penerimaan siswa di sekolah-sekolah di Jakarta.

"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah dari pada sekolah yang ada bisa merata," ujar Kun Wardana pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat 168 dari 267 kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki SMA. Begitu pula dengan SMP yang juga tidak ada di 86 kelurahan di Jakarta.

Untuk itu, perlu diperbanyak lagi jumlah SMP dan SMA yang ada di Jakarta jika sistem zonasi sekolah bisa diterapkan secara merata.

"Untuk itu kami perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya," kata dia.

Diketahui, debat kedua Pilkada Jakarta diselenggarakan hari ini, Minggu (27/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Debat kali ini mengangkat tema "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" yang dibagi dalam lima sub tema, yaitu:

1. Infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima

2. Pendidikan dan kesehatan

3. Penanganan ketimpangan sosial

4. Pembangunan ekonomi digital dan UMKM

5. Pariwisata dan ekonomi kreatif Inflasi bahan pokok.

Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.