Kuitansi atau kwitansi pembayaran adalah bukti transaksi atas penerimaan dana dari suatu pembelian. Ini merupakan dokumen penting antara pihak pembayaran dan penerima.

Tanda terima tersebut bentuknya seperti catatan transaksi, seperti slip kertas di toko atau secara digital melalui email maupun aplikasi di HP.

Pengertian Kuitansi Pembayaran

Buku Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi oleh Khas Sukma Muly, dkk., kwitansi pembayaran adalah bukti penerimaan sejumlah uang karena telah dilakukan untuk suatu produk atau layanan.

Kwitansi ditandatangani oleh penerima uang untuk diserahkan kepada yang membayar. Dalam bisnis, kwitansi dibuat untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima uang dari pelanggan atau pihak yang melakukan pembayaran.

Secara umum, lembaran kwitansi terdiri dari 2 bagian/rangkap, yakni bagian kanan untuk pihak yang pembayar dan bagian kiri yang tidak terlepas (disebut sus atau souche). Sus tersebut berfungsi sebagai arsip bagi si penerima.

Lembar pertama, kwitansi asli dipegang oleh pembayar atau pembeli. Sedangkan lembar kedua disimpan penerima uang sebagai bukti pencatatan penerimaan uang.

Secara umum, isi dari kwitansi terdiri dari:

• Tanggal transaksi
• Pihak yang memberikan sejumlah uang
• Nominal uang
• Tujuan dari transaksi pemberian uang tersebut
• Tanda tangan dan tambahan materai (jika diperlukan).

Menerbitkan kwitansi pembayaran adalah cara umum bagi bisnis, untuk membangun kepercayaan ke pelanggan sekaligus menjaga catatan keuangan agar jelas.

Contoh Kwitansi Pembayaran

1. Contoh Kwitansi Pembayaran

Contoh Kwitansi Pembayaran Foto: dok. Buku Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi oleh Khas Sukma Muly, dkk.

2. Contoh Kwitansi Pembelian

Contoh Kwitansi Pembelian. Foto: dok. Buku Cara Mudah Pembelajaran Akuntansi Dengan Metode Resitasi oleh Nurul Lathifah.

Pengamat Pendidikan Sebut Pembelian Jas Almamater Kampus Harusnya Tak Wajib

Pengamat Pendidikan Sebut Pembelian Jas Almamater Kampus Harusnya Tak Wajib

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan tak akan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Sekretaris Eksekutif Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Marthen Jenarut mengatakan bahwa KWI tetap dalam sikap untuk tidak menerima WIUP tersebut. “Sikap KWI tidak berubah. KWI tetap tidak menerima tawaran konsesi tambang,” kata Romo Marthe saat dihubungi, Kamis (1/8/2024).

Romo Marthen menyebut, KWI sebagai lembaga keagamaan berkomitmen dan konsisten karya, sehingga tidak memikirkan masalah pertambangan.

Pertambangan, kata Romo Marthen bukan sektor yang menjadi poin utama dari tujuan KWI. “Pertambangan serta hal-hal teknisnya bukan domain dari karya KWI,” ucapnya.

Meski demikian, Romo Marthen menuturkan sampai saat ini belum ada utusan dari pemerintah yang menemui pimpinan KWI.

“Sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang temui KWI untuk mengajukan tawaran tentang hal ini,” tutur Romo Marthen.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) membenarkan mereka menerima tawaran pemerintah untuk untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PP Persis KH Dr Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak dua bulan lalu pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan sikap ini.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada tgl 2-3 Juli 2024 memutuskan pihaknya menerima tawaran tersebut.

Perlu diketahui, dengan langkah PP Persis menerima tawaran mengelola WIUP dari pemerintah menambah daftar ormas keagamaan dari agama Islam. Pasalnya, sebelum Persis ada Nahdlatul Ulama yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah pada hari Minggu lalu.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Keadilan, Perdamaian, Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Martin Jenarut, menyatakan lembaganya tidak pernah menjalin komunikasi membahas pemberian izin tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) dengan pemerintah.

“Sampai dengan saat ini, sampai siang ini, saya belum pernah mendapatkan informasi atau cerita bahwa pihak Bahlil menjalin komunikasi dengan KWI berkaitan dengan tawaran pemerintah untuk KWI sebagai lembaga keagamaan mendapatkan konsesi tambang,” kata Martin kepada Tempo melalui sambungan telepon, Rabu, 31 Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah membicarakan izin tambang untuk ormas keagamaan. Selain dengan NU dan Muhammadiyah yang telah resmi menyatakan menerima tawaran mengelola tambang, Bahlil mengaku sudah menjajaki tawaran serupa dengan KWI dan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

“Komunikasi kita bangun dan insyaallah semua ada jalan,” ujar Bahlil di kantornya, saat ditanyai apakah sudah membahas IUP tambang dengan dua ormas keagamaan tersebut, Senin, 29 Juli 2024. “Ini barang jalan menuju surga, kalau jalan menuju surga insyaallah Tuhan akan beri pintu,” dia melanjutkan.

Sejak Presiden Joko Widodo meneken PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian IUP untuk ormas keagamaan, Martin mengatakan pihaknya tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah. Martin mengatakan KWI tetap pada sikap menolak pemberian izin tambang untuk lembaga keagamaan.

“Sampai dengan saat ini pendekatan secara personal maupun pemberitahuan tertulis kepada KWI tidak pernah ada,” tegasnya.

Martin mengatakan mengelola tambang bukanlah urusan KWI sebagai lembaga keagamaan. “Prinsip KWI tidak berubah, sikap KWI dengan segala hormat menolak tawaran konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada KWI,” katanya.

Dia berharap sebagai lembaga keagamaan harus bisa konsisten mempertahankan prinsip-prinsip etis moral dalam setiap ajaran agama. Menurutnya, mengelola tambang bertentangan dengan ajaran agama karena akan merusak alam.

“Prinsip moral dan etis ini untuk menjadi arahan dalam memahami, melihat, termasuk mengawasi realita-realita yang ada,” kata dia.

JAKARTA, investor.id – Puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) yang ke-63 diisi dengan kegiatan fun walk, yang diikuti oleh keluarga besar IKWI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun. Ketua IKWI Dr Andi Desmawati. P,h.D dan Sekjen IKWI Novi Enebelty. Sebagai tamu kehormatan, putri Wakil Presiden RI Dr. Hj. Siti Ma’rifah.

“Semoga ke depan IKWI program kerjanya lebih baik dan bermanfaat bagi anggota, serta memberikan dukungan pada profesi suami sebagai wartawan,” kata Hendry, saat memberikan kata sambutan, Minggu (27/7/2024).

Sementara itu, Andi Dasmawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga wartawan PWI yang telah mendukung kegiatan Fun Walk HUT IKWI ke 63

“Selain menyehatkan acara Fun Walk Keluarga Besar IKWI dan PWI diharapkan sebagai ajang silaturahm sehingga dapat menjalin keakraban di keluarga besar IKWI. Kita berharap acara ini akan digelar secara rutin setiap tahun,” tambah Andi.

Menurut Andi, animo untuk mengikuti acara ini cukup tinggi. Terbukti dari target peserta hanya 200 orang, namun terealisasi 250 orang. “Rencana awal kita menargetkan hanya 200 peserta Fun Walk. Melihat antusias yang begitu tinggi dari keluarga wartawan mungkin kita akan menambah kuota peserta,” terang Andi.

Hal senada dikemukakan Sekjen IKWI Novi Enebelty. Dia sangat gembira dengan digelarnya acara Fun Walk Memperingati HUT IKWI ke–63 ini. “Kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan oleh IKWI adalah acara yang selalu ditunggu dan menjadi kebahagiaan keluarga wartawan,” ujar Novi.

Sementara itu Siti Ma’rifah ketika diminta keterangan menyatakan selamat untuk HUT IKWI yang ke 63. “Selamat HUT untuk IKWI semoga sukses dan terus berkhidmat untuk negara,” tutur Siti.

Ditambahkan, IKWI dan PWI telah menghantarkan perjalanan bangsa menuju kesatuan dan persatuan seluruh komponen anak bangsa.

“Pada kesempatan ini saya berharap PWI terus mengawal perjalanan bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, berkarakter dan mensukseskan Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Acara Fun Walk HUT IKWI ke-63 dimeriahkan pula oleh hiburan musik dan pemberian hadiah yang disiapkan oleh panitia.

Hadiah tercatat ada Kulkas, Mesin Cuci, Televisi, Kompor Gas, Kipas Angin, Dispenser, Rice Cooker, Setrika dan masih banyak lagi barang elektronik yang disiapkan panitia.

Untuk rute Fun Walk, start dari Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih seterusnya menuju Jalan M. Ridwan Rais. Selanjutnya Jalan Merdeka Selatan dan belok di samping Gedung Antara (Agus Salim) selanjutnya kembali ke Jalan Kebon Sirih dan finish di Gedung Dewan Pers.

Banyaknya hadiah yang disiapkan panitia atas kerja sama dan dukungan dari; Fiesta, Pertamina, Bank bjb, Mitra Pol, Sudut Pandang, Mayora, RAP, Royal Media, SinarMas land, Djarum Foundation, Le Minerale, FIF Group, Garuda Food, Prima.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) tahun ini merayakan hari ulang tahun yang ke-63. Sebagai organisasi kekeluargaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), IKWI harus selalu menjaga soliditas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“IKWI yang terbentuk pada tanggal 19 Juli 1961 memiliki sejarah panjang. IKWI lahir didorong oleh semangat menjalin hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan di lingkungan keluarga pers,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) PWI Pusat, Andi Dasmawati, Ph.D., saat Bincang Santai dengan tema Mengenal Lebih Dekat dengan Tokoh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) yang digelar sebagai rangkaian peringatan HUT ke-63 IKWI di Kantor IKWI PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024). adapun HUT IKWI tahun ini mengambil tema Melangkah Bersama Membangun Masa Depan Cerah.

Turut hadir sebagai pembicara yakni Sri Romadhiyati Harmoko yang merupakan istri Alm. Harmoko dan Dr. (H.C) Prita Kemal Gani yang merupakan pendiri LSPR Institute, dan dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Acara ini juga disaksikan oleh anggota dan pengurus IKWI se-Nusantara melalui zoom.

Andi menyatakan dirinya mengucapkan rasa syukur sampai hari ini IKWI baik tingkat pusat maupun daerah tetap kompak menjalankan visi misi organisasi melalui berbagai program kerjanya.

“Organisasi kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. IKWI akan terus aktif menjalankan program dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif,” terang Andi.

Pada kesempatan itu, ia mengajak semua yang hadir untuk mendoakan para tokoh IKWI yang telah berpulang. “Mari kita doakan untuk para pendahulu kita yang telah berpulang, para tokoh IKWI yang telah menjaga eksistensi IKWI sampai saat ini,” ajak wanita kelahiran Makassar itu.

Andi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara HUT ke-63 IKWI. Secara khusus, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia dan pengurus serta semua yang mendukung acara.

“Terima kasih semuanya, tetap kompak bersatu bersama IKWI,” pungkas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sekjen IKWI Pusat, Novi Enebelty, menambahkan, acara ini menjadi bukti bahwa IKWI masih solid sampai saat ini.

“Acara HUT ke-63 IKWI ini merupakan bukti nyata bahwa kami tetap kompak dan solid. Tak hanya menjaga silaturahmi, berbagai program telah kita agendakan, salah satunya agenda rutin IKWI berbagi,” ucap Novi.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan, HUT ke-63 IKWI adalah ulang tahun yang luar biasa. “Untuk maju, IKWI harus mampu melakukan kegiatan yang positif bagi anggota, khususnya terkait keluarga dan kesejahteraan wartawan,” ucapnya.

“Saya sebagai pengurus pusat, akan terus mendorong dan membantu semampu kami, karena awal kelahiran IKWI selalu bersama dengan PWI,” sambung Hendry.

Penyemangat Suami

Pada kesempatan itu, Sri Romadhiyati Harmoko atau lebih dikenal dengan nama Sri Harmoko berpesan bahwa menjadi istri wartawan harus mampu menjadi penyemangat suami karena tugasnya yang memang tak mengenal waktu.

“Kalau dulu, media masih cetak. Untuk tayang di atas jam 10.00, maka kadang suami pulang sampai larut,” tutur istri Menteri Penerangan era Presiden Soeharto itu mengenang.

Sementara itu, tokoh IKWI Prita Kemal Gani, menceritakan pengalaman ketika mendampingi suami dan mendidik anak-anak. Dia juga berpesan, sebagai pendamping suami, para istri wartawan juga harus terus mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan

Selain diskusi, acara HUT ke-63 IKWI ditandai dengan pemotongan tumpeng. HUT ke-63 IKWI terselenggara berkat kerja sama dengan Pertamina, BJB, Sinar Mas Land, Fiesta, Djarum Foundation, FIF Group, Sudut Pandang, RoyalMediaComm dan LSPR Institut of Communication & Business.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News