Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin.

Hal ini merespons laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ESDM pun akan melaksanakan rekomendasi BPK.

"Secara umum dalam hal terdapat adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, KESDM akan terus bekerja sama dengan pihak terkait lainnya [APH dan Pemerintah Daerah] untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Siti kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Dia pun mengingatkan pemegang IUP yang terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi itu bisa berupa sanksi administratif, peringatan, sampai dengan pencabutan IUP.

BPK sebelumnya menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang IUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan masalah pada pengelolaan izin pertambangan.

Menurut BPK, proses penerbitan perizinan atas IUP mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK menyebut ada dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," tulis BPK.

Selain itu, kata BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP mineral logam yang kurang lengkap.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bahlil melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki," sambung BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Bahlil bahkan mengatakan person in charge (PIC) alias penanggung jawab dari Persis sudah menelepon dirinya. Dia juga berjanji untuk memberikan WIUPK untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu.

"Oh, kami kasih. Lagi dalam proses. Persis PIC-nya sudah telepon saya," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil belum mau bicara banyak terkait progres pemberian izin tersebut. Pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah. Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin sebelumnya mengungkapkan pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUPK berdasarkan hasil rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakal mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

"Kami sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat lain, nanti juga lagi perkembangan," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil tak menyebut secara detail lokasi mana yang dipertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa Muhammadiyah punya pilihan lahan lain di sekitar lokasi tambang eks Adaro dan Arutmin.

"Mintanya sekitar itu, tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ucapnya.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan lain, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," tuturnya.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.

Indonesian Mining Association (IMA) sebelumnya menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (dirjen minerba) ESDM Tri Winarno pengusaha memang bisa mendapat waktu izin tambang sesuai umur tambang. Namun, terdapat sejumlah syarat. Syarat itu khususnya bagi pemegang Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Secara Undang-undang kan memungkinkan sampai cadangan habis kalau terintegrasi ke BUMN, aturannya sudah ada untuk yang sampai cadangan habis," kata Tri usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun aturan yang dia maksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemegang IUPK diperbolehkan memperpanjang izin selama ketersediaan cadangan masih. Namun, harus ada evaluasi setiap 10 tahun.

Kemudian, pada Pasal 195B mengatur syarat agar pemegang IUPK bisa mendapat fasilitas itu. Adapun syarat itu seperti memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri.

Lalu, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas smelter. Selanjutnya, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia.

Berikutnya, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Selain itu, pemegang IUPK juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, pemegang IUPK juga harus memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam dua bentuk. Investasi itu yakni kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas smelter yang telah disetujui menteri.

Oleh karena itu, Tri mengingatkan pelaku usaha mengikuti aturan tersebut, jika memang ingin izin usahanya berlaku sesuai umur tambang.

"Kalau sampai sekarang kan aturannya masih yang [terintegrasi] BUMN dan yang integrasi [dengan smelter]," ucap Tri.

Seruan agar pemerintah meninjau ulang batas waktu izin tambang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau. Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Rachmat hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Dia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perizinan di sektor tambang jangan lagi berbelit-belit. Menurut Jokowi banyak sekali perizinan yang harus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Yang berkaitan dengan regulasi, ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan dengan hal memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1, 2, 3, 4, 5 harus mulai disederhanakan," ujar Jokowi dalam acara yang dihelat di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Dia menekankan kepada Bahlil perizinan harus dipangkas. Urusan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin

Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan bila perizinan lancar, pengembangan ekonomi di sektor energi dan pertambangan akan makin lancar. Keuntungannya, masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja dan Indonesia pun bisa meningkatkan lifiting minyak dan gas.

"Ini harus mulai di-simple-kan Pak Menteri, agar investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semua ikut dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik," pinta Jokowi.

Menurutnya tanpa penyederhanaan dan pemangkasan izin di sektor migas dan pertambangan, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. Jokowi menekankan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain karena sekali lagi saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tegas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai batas waktu izin tambang harus tetap berlaku agar para penambang tertib dan menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut penghapusan batas waktu izin tambang hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu malah membuat negara rugi.

Pandangan Ferdy tersebut merespons pernyataan Indonesian Mining Association (IMA) yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang. Asosiasi itu menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ferdy pun menegaskan pembatasan waktu izin tambang sudah sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kebijakan itu tak hanya dibuat agar para penambang memenuhi standar regulasi, tapi juga agar pelaku pertambangan kinerjanya tertib.

"Selama ini banyak penambang-penambang kita gak tertib. Kalau gak dibatasi akan sulit, makanya dibatasi dari segi waktu," ucap Ferdy kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menyebut pembatasan waktu izin tambang menjadi kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha. Artinya, jika pelaku usaha memiliki rekam jejak buruk, pemerintah berhak tidak memperpanjang izin tambang.

Penulis buku 'Monster Tambang' ini mencontohkan masih banyak penambang yang kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal membayar royalti. Selain itu, ada juga kasus penambang tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Menurutnya, para pelaku tambang dengan rekam jejak buruk itu tak layak mendapat perpanjangan izin tambang. Sebaliknya, jika penambang tertib, sejatinya mereka tidak perlu risau terkait dengan perpanjangan izin tambang.

"Pembatasan waktu itu penting, tinggal dia si penambang menjalankan good mining practice pasti diperpanjang, yang penting dia profesional mengelola bisnisnya," kata Ferdy.

Ucapan Ferdy terkait penambang nakal ini selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu menemukan ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban pemulihan, rehabilitasi maupun reklamasi lingkungan pascatambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

Temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Instansi Terkait Lainnya.

Adapun salah satu bagian audit BPK itu menyoroti tiga poin penting. Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare.

Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan. Total nilai jaminan reklamasi dan pascatambang itu senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.

BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi.

Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Oleh karena itu, Ferdy pun menegaskan pencabutan batas waktu izin tambang hanya bakal menambah pemerintah rugi.

"Justru negara yang rugi kalau gak dibatasi, nanti penambang sama sekali gak tertib," kata Ferdy.

Sebelumnya, Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadali belum mau berkomentar banyak. Dia mengaku belum mengetahui secara detil usulan itu.

"Nanti saya cek dulu. Menteri kan bukan Undang-undang berjalan," kata Bahlil singkat di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.Asosiasi menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kita harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Ia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan.Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang ia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah.Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Ia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," kata Tony.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Saksi AFI dan ROC minta penjadwalan ulang," kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu malam (2/10/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, saksi ROC adalah Rudy Ong Chandra selaku Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT. Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan, dan Pemegang Saham 5% PT Tara Indonusa Coal.

Namun, pihak KPK belum mengumumkan kapan jadwal pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Pasalnya, kedua saksi awalnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan para Rabu (2/10) bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Timur.

Pada jadwal pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga turut memanggil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Wahyu Widhi Heranata (WWH).

Namun, yang bersangkutan mangkir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Alhasil, penyidik KPK selanjutnya akan kembali melayangkan surat pemanggilan kepada saksi WWH.

Sementara itu, saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik KPK adalah Ketua KADIN Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiaries Tania (DDWT) dan aparatur sipil negara bernama Zakariyansyah Iban (SI).

"Kedua saksi didalami terkait perannya dalam pemberian IUP dan perpanjangan," ujar Tessa.

Pada 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Meski demikian, KPK belum bisa menyampaikan soal inisial dan jabatan tersangka karena proses penyidikan yang sedang berjalan.

Terkait perkara tersebut pihak KPK telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

"Pada 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Tessa mengatakan larangan keluar negeri tersebut berlaku untuk enam bulan dan larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kaltim.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimatan Timur Dyaang Donna Walfiaries Tania (DDWT) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP).

Dayang merupakan satu dari dua orang yang memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini, Rabu (2/10/2024). Dia diperiksa di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur. Satu saksi lainnya yang hadir yaitu Zakarinyansyah Iban (ZI), seorang aparatur sipil negara (ASN).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, saksi yang hadir diperiksa terkait dengan perannya dalam pemberian IUP di Kalimantan Timur.

"Saksi lainnya didalami terkait perannya dalam pemberian izin IUP dan perpanjangannya," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Adapun sebenarnya ada lima orang yang dipanggil oleh KPK hari ini. Namun, hanya Donna dan Zakariyansyah yang hadir. Ketiga saksi lainnya yang tidak hadir yaitu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Wahyu Widhi Heranata (WWH); mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI); serta Rudy Ong Chandra (ROC), yang merupakan Komisaris di PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari dan PT Anugerah Pancaran Bulan. Rudy juga disebut merupakan pemegang saham 5% PT Tara Indonusa Coal.

Tessa menyebut Awang dan Rudy meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya, sedangkan Wahyu tidak hadir tanpa konfirmasi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian IUP di Kalimantan Timur. Kasus itu telah naik ke penyidikan sejak 19 September 2024. Lembaga antirasuah menduga ada pemberian hadiah atau janji ke penyelenggara negara terkait dengan IUP di Kalimantan Timur.

Sejalan dengan proses penyidikan, KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk tiga orang juga. Upaya cegah ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.1204/2024 untuk tiga orang berinisial AFI, DDWT dan ROC. Ketiganya merupakan pihak yang juga ditetapkan tersangka.

Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh Penyidik karena keberadaan tiga orang tersangka itu di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi yang tengah bergulir.

"Keputusan ini berlaku untuk enam bulan," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah.

Sekadar informasi, penyidik lembaga antirasuah sebelumnya menggeledah rumah mantan gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) di Jalan Sei Barito, Kalimantan Timur, Senin (23/9/2024).

"Betul Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Propinsi Kalimantan Timur," ujar Tessa pada kesempatan terpisah.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 soal pemberian izin tambang ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut perwakilan kuasa hukum, Muhamad Raziv Barokah, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang sengaja dimiskinkan agar tidak punya kekuatan untuk melawan balik.

“Mereka sengaja dimiskinkan, dijebak dengan kemiskinan struktural, agar tidak bisa melakukan perlawanan,” ucap Raziv pada Selasa, 01 Oktober 2024 di depan Gedung MA, Jakarta Pusat.

Keuntungan dari bisnis tambang, klaim Raziv, hanya dinikmati oleh segelintir elit pengusaha dan penguasa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang justru harus hidup merana dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Upaya untuk mencapai kekayaan ekonomi lewat eksplorasi dan eksploitasi di sektor pertambangan dianggap Raziv hanya akan membawa petaka kerugian bagi masyarakat.

“Akan semakin banyak masyarakat, utamanya teman-teman kita yang di wilayah tambang, yang semakin dirugikan. Karena data membuktikan bahwa ternyata, teman-teman kita yang ada di wilayah tambang, justru mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, yang juga ikut menjadi pemohon, Ahmad Ashov Birry, menyebutkan bahwa tidak ada dalam sejarah pertambangan batu bara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Keuntungan bisnis tambang menurutnya tidak terdistribusi ke masyarakat, tetapi malah lari ke luar.

“Sering dikenal kalau di ekonomi itu akhirnya terjadi enclave economy, seperti negara dalam negara. (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB-nya tinggi, tapi level kesejahteraannya yang salah satunya dihitung dari konsumsi warga di sekitar rendah, berarti (keuntungan) tidak terdistribusi ke sana (masyarakat) alias lari keluar keuntungannya,” ucap Ahmad.

Dengan sifat kapital insentif yang dimiliki oleh pertambangan batubara tersebut, Ahmad beranggapan bahwa sudah seharusnya pertambangan batubara dihentikan. Apalagi Ahmad melihat, ada permasalahan besar dalam distribusi manfaat tambang Batubara, apalagi ada kenyataan dimana konsentrasi kepemilikan korporasi atas konsesi atau lahan-lahan di Indonesia begitu besar.

Kelompok masyarakat dan individu yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut mereka aturan ini memiliki cacat hukum hingga berpotensi merusak lingkungan hidup.

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah Pusat, Wahyu Agung Perdana, berpendapat pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Selain itu, pemberian izin tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat upaya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

Sementara itu pihak lain yang mengajukan permohonan Judicial Review, Arma Yanti Sanusi selaku perwakilan dari Solidaritas Perempuan mengklaim aktivitas tambang di berbagai daerah terbukti memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat khususnya perempuan.

"Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan, setidaknya aktivitas tambang yang terjadi di Morowali, aktivitas nikel, kemudian yang terjadi di Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga yang terjadi pada tambang batu andesit di Wadas, memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perempuan," kata Arma.

Menurutnya salah satu dampak terburuk dari aktivitas pertambangan yang kini juga diberikan kepada ormas keagamaan adalah limbah yang dihasilkan. Arma mengklaim limbah hasil tambang ini bisa mengancam kesehatan reproduksi banyak perempuan hingga meningkatkan pengidap infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di daerah tersebut.

"Di Morowali misalnya, kita melihat bagaimana kemudian perempuan di sana, tidak hanya sumber penghidupannya yang kemudian diputus, tetapi juga ada ancaman kesehatan reproduksi akibat dari limbah-limbah tambang. Dan juga bicara bagaimana kemudian perempuan dan anak-anak hampir 80% mengidap ISPA," terangnya.

Lebih lanjut alasan-alasan pengajuan Judicial Review ini ditegaskan kembali oleh perwakilan Kuasa Hukum Para Pemohon, M Raziv Barokah. Ia mengatakan PP ini cacat hukum karena dalam UU Minerba, pihak-pihak yang berhak mendapat prioritas izin tambang hanya perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga salah jika izin ini diberikan kepada ormas keagamaan.

"PP ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hukum lebih tinggi posisinya diatas PP. Bahwa undang-undang Minerba itu mengatur bahwa salah satu pihak yang diberikan prioritas dalam rangka pertambangan itu hanya satu, yaitu BUMN. Dan pasal itu tidak lahir serta-merta, tapi lahir berdasarkan penafsiran mahkamah konstitusi yang panjang," terangnya.

Kemudian penetapan PP ini dinilai juga berpotensi besar memicu konflik horizontal antara masyarakat adat sekitar tambang dengan ormas terkait.

Selain itu menurutnya sangat tidak tepat jika izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang secara kelembagaan bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan jauh dari nilai-nilai bisnis.

"Sekarang ormas keagamaan, bukan tidak mungkin, nanti juga akan dilakukan kepada ormas kepemudaan misalnya, ormas profesi, ormas industri dan lain sebagainya. Sehingga akan mendorong hasrat yang semakin berlebih dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Indonesia," tegasnya.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]