Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal mengupayakan lahan sitaan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Memang sehari setelah dilantik pekan lalu, Ara, sapaan Maruarar berjanji untuk bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas lahan-lahan yang menjadi sitaan negara.
Dari hasil pertemuan tersebut, disebutkan bahwa terdapat tanah sitaan seluas 1.000 hektare (ha) di Banten.

“Saya datang pertama ke Kejaksaan Agung, kita ngobrol-ngobrol ada tanah 1.000 ha di Banten yang disita dari koruptor,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Ara menuturkan, untuk bisa memanfaatkan lahan hasil sitaan tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Nanti kita rapat antara Menteri Keuangan khususnya Dirjen Kekayaan Negara, Jaksa Agung, Saya, sama Menteri Pertanahan, supaya ada keputusan dan kepastian hukum, supaya tanah-tanah ini diberikan kepada rakyat. Ini kemauan saya, semoga yang lain setuju,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menambahkan, banyak guru, aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI/Polri yang membutuhkan rumah. Dia bilang, bila di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali bagi-bagi sertifikat rumah, di zaman Presiden Prabowo hendak berbagi rumah.

“Caranya tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat, tapi itu diagunkan jaminannya adalah tanahnya. Dan kalau TNI/Polri, ASN dia punya slip gaji, dibatasi 30 tahun, sehingga cicilannya tidak mahal,” tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan aturan pembangunan rumah di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, kementeriannya juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Kendati, Ara menegaskan masih harus mempelajari segala hal-ihwal di lapangan. Hal ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut bakal mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ari menilai hal itu menjadi salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Ara mengaku siap mendengarkan masukan dari seluruh pihak, termasuk pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan pihaknya di Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkas Ara.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait membuka opsi menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun rumah rakyat, termasuk lahan sitaan.

Sebab, menurut dia, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.

"Pengadaan lahan itu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujar Maruarar Sirait usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Pria akrab disapa Ara itu juga akan mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bekerja sama serta bergotong royong agar dapat mengatasi persoalan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Jadi memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong. Saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," tandasnya.

Tonton:Pemerintah Setujui Penambahan Kuota FLPP Tahun 2024 Menjadi 200.000 Unit Rumah

Mengenai alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025, ia menyebut masih akan mempelajari lebih lanjut.

Kendati demikian, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang sudah tersedia, ia merasa sudah memiliki salah satu solusi.

"Tadi saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada, sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif baik dari APBN dan juga bagaimana membuka ruang untuk dari swasta dari teman-teman untuk berpartisipasi, dari CSR dari partisipasi, sehingga bentuk-bentu itu kita buka," terangnya.

Untuk dapat menjalankan hal tersebut, Ara juga menilai perlu dibuat landasan peraturan yang kuat agar semua pihak memiliki kepastian hukum.
"Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukum nya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman, sehingga kita juga harus melakukan efisiensi, efisiensi yang kuat, sehingga dananya tidak boleh dikorupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Bangun Rumah Rakyat, Maruarar Sirait Buka Opsi Gunakan Lahan Sitaan"

Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/21/130246021/bangun-rumah-rakyat-maruarar-sirait-buka-opsi-gunakan-lahan-sitaan.