Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) dengan Bank Lampung memasuki babak baru. Kedua BPD tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) dan penandatanganan akta kepatuhan di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu, Malang.

Penandatanganan Shareholder Agreement dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin. Sedangkan, penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.

Acara yang digelar pada Jumat (8/11) ini juga dihadiri juga oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat, Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi bankjatim dan Bank Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas langkah-langkah strategis yang telah diambil guna memfasilitasi terwujudnya perjanjian ini.

Menurutnya, Penandatanganan tersebut bukan sekadar formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara bankjatim dengan Bank Lampung. Andy juga menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini, mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan di antara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91% (YoY) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (C to C). Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua, dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB Indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional.

"Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jawa Timur juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jawa Timur terkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jawa Timur mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat Jawa Timur tetap terjaga," papar Adhy dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Adhy berpendapat pembangunan ekonomi di Jawa Timur sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Pembentukan KUB ini diharapkan bisa mendorong peningkatan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

"Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank- bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan layanan perbankan digital yang mudah diakses dan merata penggunaannya. Kami optimis, keberadaan KUB dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, baik dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, maupun peningkatan akses layanan keuangan kepada masyarakat," tegas Adhy.

Pihaknya optimistis, dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan integritas tinggi, KUB antara bankjatim dan bank Lampung ini mampu menjadi contoh baik dalam dunia perbankan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun di Lampung.

Di sisi lain, Busrul Iman mengungkapkan, rencana pembentukan KUB bankjatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama.

"Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB," ucapnya.

Hal ini karena kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% YoY pada Triwulan 3 Tahun 2024. Selain itu, portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

"Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila bankjatim dan bank Lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan," tegas Busrul.

Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

"Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemprov Jatim dan bankjatim. Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama," ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. Dia berharap pengalaman positif dari bankjatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Lampung itu sendiri.

"Semoga akan ada perubahan- perubahan positif di Bank Lampung terutama dalam hal digitalisasi. Ke depannya kami berharap dapat lebih memaksimalkan potensi dari sinergi ini sehingga bisa semakin kuat dalam menghadapi tantangan yang ada," pungkasnya.

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

BRI melalui BRI Peduli menyelenggarakan program Pelatihan Ekspor bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini merupakan kerja sama BRI, dengan BRI Research Institute (BRIRIns) dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP).

Kehadiran program Pelatihan Ekspor disambut baik pelaku usaha lokal. Ade Ariyanti salah satunya, nasabah dan sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai. Ade mengaku bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Lebih lanjut Ade menceritakan usahanya berawal sejak pandemi COVID-19. Kala itu, Ade yang terkena PHK memberanikan diri untuk membuka bisnis kecil-kecilan agar bisa menyambung kehidupannya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, munculah sebuah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.

"Pada saat era pandemi COVID-19, ada banyak orang yang membutuhkan makanan dengan sumber vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga saya memulai inisiasi untuk membuat sambal sebagai produk bisnis saya. Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini," cerita Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2024).

Ia pun berharap lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omzet yang semakin besar.

Hal senada sampaikan Teuku Akmal. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyen miliknya sejak tahun 2019 silam. Berawal dari kecintaannya pada dunia fesyen dan juga wujud cinta terhadap keindahan Indonesia, Teuku pun menghadirkan produk yang mengedepankan unsur kearifan lokal di dalamnya.

"Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable," ucapnya.

Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku menyebut dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan dalam mendorong ekspansi bisnis, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya yang baru mulai mempelajari dan mengenal dunia ekspor, baik dari pengenalan terhadap mencari negara tujuan ekspor hingga perhitungan biaya yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar," imbuhnya.

Sekadar informasi, program Pelatihan Ekspor berlangsung mulai tanggal 29-31 Oktober di PPEJP Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 30 calon eksportir yang juga merupakan UMKM binaan BRI dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta diperkenalkan tentang dasar-dasar ekspor, teknik analisis pasar dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Treaths), pengembangan produk untuk kebutuhan internasional, hingga strategi mencari pembeli di pasar global. Harapannya, dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta dapat memulai langkah sukses sebagai eksportir baru.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.

"Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi," kata Catur.

Ia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggenjot lifting minyak-gas (migas). Menurut Simon, Pertamina akan mengoptimalkan ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Kita banyak kan tempat-tempat yang ya harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela, kita dorong. Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak," katanya di Kementerian ESDM, jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi saya pikir fokus kita ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu dua pihak, semua pihak berkolaborasi. Pemerintah, Kementerian SDM, SKK Migas, KKKS, sama-sama bersatu," sambung dia.

Menurut Simon perlu kerja keras dan koordinasi yang baik demi mendongkrang produksi minyak dalam negeri. Bahlil sebelumnya menyebut Lifting minyak Indonesia sekitar 600 ribu barel per hari, sementara jumlah impor mencapai 1 juta barel per hari.

Simon juga menilai penambahan lifting minyak tidak cukup dengan hanya mengandalkan sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penemuan ladang minyak baru yang juga dilakukan oleh Pertamina.

"Kalau hanya mengandalkan sumur-sumur existing kan tentunya dengan treatment yang kita lakukan ya ada penambahan tapi kurang maksimal. Tentunya wilayah kerja baru yang ada, giant discoveries yang ada, itu harus kita kerjakan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia dikarunia oleh sumber daya alam yang kaya sehingga bisa dioptimalkan. Potensi tersebut juga diharapkan mampu membuat lifting minyak bertambah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpesan kepada Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik malam ini. Bahlil banyak menyinggung soal lifting minyak yang harus lebih ditingkatkan.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia tercatat hanya 610.000 barel per hari (bph) sehingga perlu impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sudah ada proses eksplorasi sumur baru yang harus segera dituntaskan oleh Djoko.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 610.000 barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan ," katanya usai melantik Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Sudah selesai eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian di tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama bapak," tambah Bahlil.

Bahlil juga meminta Djoko memangkas aturan di sektor Migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Ia lalu meminta semua pihak bekerja secara untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

Bahlil mengingatkan pentingnya mendorong kedaulatan energi dan industri, dan meminta SKK Migas bisa bekerja sama dengan baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia turut mengingatkan pegawai di Kementerian ESDM bekerja lebih aktif dan proaktif.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," tegas Bahlil.

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita di sini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]