Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah belum berencana untuk mengubah aturan terkait tata kelola impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024. Belakangan, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok runtuhnya industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihak nya masih belum memastikan terkait penyesuaian aturan yang merelaksasi impor sejumlah komoditas, termasuk pakaian jadi hingga elektronik.

"Belum ada rencana itu. Kebijakan pemerintah bisa kita evaluasi," kata Airlangga di acara Rakernas Kebijakan Satu Peta, Kamis (11/7/2024).

Kendati demikian, pemerintah disebut masih membuka peluang untuk melakukan perbaikan, tetapi perlu ada evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disebutkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya terkait potensi penyesuaian kebijakan.

Agus menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenperin dan Kementerian Perdagangan untuk membahas kembali beleid itu.

Menurut Agus, industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. Perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024 membuat bingung para pelaku industri dalam negeri.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat mematikan industri dalam negeri.

"Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK," imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri.

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023.

"Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendorong perbaikan aturan relaksasi impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang disebut berpotensi mematikan industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan perbaikan atau pengkajian ulang Permendag 8/2024 telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Namun, apabila sulit, pihaknya juga memberikan usulan lain untuk membuat beleid baru.

"Saya usulkan kepada Pak Presiden agar Permendag 8/2024 tidak perlu direvisi maka disusun Permendag baru yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dan dia harus merupakan padat karya," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan yang diatur dalam Permendag 8/2024 dapat dipisah melalui peraturan baru. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.

Menurut Agus, cara pengaturannya beleid tersebut dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri termasuk terkait penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin yang mengatur neraca komoditas serta kemampuan industri untuk berproduksi.

"Jadi di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8 nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif, nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai leks spesialis," ujarnya.

Di samping itu, Agus menerangkan bahwa perubahan Permendag terkait tata kelola importasi membuat pelaku industri kebingungan dan menyulitkan pelaku usaha untuk menghadapi gempuran barang impor dengan barga yang sangat murah.

Dampak yang terjadi dari Permendag 8/2024 terkait relaksasi impor itupun sudah semakin terasa dari banyaknya penutupan pabrik hingga PHK massal.

"Dalam ratas kami memperjuangkan dan disetujui Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD dalam rangka melindungi industri dalam negeri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan lagi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Adapun, Permendag No. 8/2024 merupakan perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Zulhas membeberkan kronologi dirinya menolak untuk merevisi beleid impor tersebut. Menurutnya, usulan revisi Permendag No. 8/2024 datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Revisi peraturan Permendag No. 36/2023 yang selayaknya berlaku sejak Maret, masih menuai polemik. Beleid revisi Permendag No. 8/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Sejatinya, Permendag No. 36 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

Dasar pengetatan itu, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, regulasi ini merupakan pengamanan untuk industri lokal.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalannya, belum lagi ketentuan Permendag No. 36 diterapkan, pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Tercatat, sejak Maret hingga Mei lalu, terdapat tiga kali revisi.

Teranyar, Permendag No. 8/2024, malah banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek serta ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa hanya 1 HS.

Bahkan, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor API-U tak lagi melewati prosedur pengawasan. Lebih dari itu, seiring penerapan Permendag No. 8, akhirnya pemerintah merilis sekitar 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.

Selepas pelonggaran kebijakan impor, imbas terbesar dirasakan industri tekstil, serta menambah beban bagi industri lainnya seperti petrokimia. Dari sisi tekstil, pelonggaran kebijakan tersebut dinilai melecut banjir produk impor.

Hal ini pun tergambarkan dari melejitnya data impor yang melesat pada Mei, terutama untuk sektor industri non migas.

Seperti disinggung Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Menurutnya, terdapat indikasi korelasi pelonggaran kebijakan dengan kenaikan impor Nonmigas pada Mei.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Nonmigas pada Mei mencapai US$16,65 miliar, naik 19,7% dibandingkan US$13,91 miliar pada bulan sebelumnya. Plastik dan barang plastik yang merupakan turunan Petrokimia mengalami lonjakan 37,52% secara bulanan, sama halnya dengan produk tekstil dan aksesorisnya.

ANCAM INVESTASI PETROKIMIA

Di sisi lain, pelonggaran impor produk lewat Permendag No.8//2024 dianggap mengancam rencana investasi industri petrokimia. Industri ini sangat bergantung penyerapan pasar industri plastik maupun tekstil.

Untuk tekstil, turunan produk Petrokimia yakni Polyester umumnya digunakan sebagai bahan baku benang. “Saat ini saja, utilisasi produksi Polyester di Indonesia hanya mencapai 63%, dari sebelum-sebelumnya di atas 80%,” ungkap Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono.

Dia menjelaskan banjir produk impor dari sisi hilir seperti tekstil dan plastik, menambah beban industri petrokimia yang dikepung persoalan hulu. Saat ini, industri petrokimia nasional masih sangat bergantung bahan baku berupa Nafta.

“Dari sisi harga mengalami kenaikan, terlebih lagi untuk pengiriman sangat terhambat karena Timur-Tengah memanas. Sedangkan dari bahan baku gas alam, di sini hanya ada metana, untuk mejadi olefin, itu butuh proses lagi,” ungkap Fajar.

Seiring kesulitan tersebut, dia menilai posisi industri petrokimia juga terjepit seiring peningkatan impor dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Mereka juga mengimpor produk petrokimia ke sini, 40% impor berasal dari negara-negara Asean, sisanya Timur-Tengah, dan China,” ungkapnya.

Lebih jauh, kondisi hulu dan hilir yang semrawut tengah mengancam rencana investasi jumbo sektor Petrokimia.

Hal ini berkaitan dengan rencana besar swasembada petrokimia pada 2030. Dari pipeline yang ada, total investasi jumbo itu mencapai US$31,4 miliar, berasal dari komitmen PT Chandra Asri Perkasa (Chndra Asri Group/TPIA) sebesar RP63,1 triliun, Lotte Chemical Indonesia, Pertamina Group, hingga Rosnefit.

“Investasi ini terancam mundur atau bahkan batal, hanya beberapa yang tetap jalan. Mereka melihat situasi dulu,” jawab Fajar.