Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja emiten pelat merah diperkirakan semakin kuat, jika rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi kelembagaan di tubuh Kementerian BUMN dapat terealisasikan.

Kesiapan pemerintahan baru untuk mentransformasikan Kementerian BUMN disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 beberapa waktu lalu.

Menurut Burhanuddin, transformasi bisnis, kultural dan manajemen di Kementerian BUMN perlu dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara. Langkah ini rencananya akan dimulai pada Januari 2025.

Sementara itu, rumor yang beredar menyebutkan transformasi yang akan ditempuh adalah perubahan kelembagaan dari berbentuk kementerian menjadi Badan Pengelola BUMN. Konsep ini digulirkan oleh Menteri BUMN pertama Indonesia, Tanri Abeng.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan transformasi kelembagaan Kementerian BUMN diyakini akan berkontribusi signifikan bagi negara, sekaligus berpeluang meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah.

“Jika BUMN mampu menerapkan good corporate governance [GCG], mereka dapat meningkatkan kinerja sehingga negara mendapatkan manfaat dari peningkatan dividen, meskipun di tengah ketidakpastian global,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Menurut Nafan, upaya transformasi kelembagaan penting dilakukan karena pengelolaan perusahaan pelat merah akan menjadi lebih spesifik ke depan.

Di samping itu, arah pembentukan superholding BUMN Indonesia ke depan akan terbuka lebar sebagaimana diimplementasikan Malaysia yang memiliki superholdingbernama Khazanah dan Singapura melalui Temasek.

“Superholding tersebut berhasil menciptakan entitas yang kuat dan memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan nasional di kedua negara tersebut,” ucap Nafan.

Dia optimistis transformasi kelembagaan di tubuh Kementerian BUMN akan memberikan prospek positif bagi emiten pelat merah. Dengan catatan, tiap perusahaan tetap menerapkan GCG dan mencegah peluang terjadinya korupsi.

“Ini adalah komitmen awal yang harus dijaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan keprihatinan bagi para investor. Konsistensi dalam menerapkan GCG sangat penting supaya kepercayaan investor terjaga,” kata Nafan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah wacana perombakan Kementerian BUMN pada era pemerintahan Prabowo Subianto, laporan keuangan gabungan dari 65 perusahaan pelat merah memperlihatkan kenaikan aset, utang, dan ekuitas sepanjang 2023.

Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir melaporkan sebanyak 65 perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Jumlah ini naik 0,47% secara tahunan.

Kinerja pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan yang meraih Rp1.983,11 triliun dan pendapatan dari BUMN industri keuangan sebesar Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year on year (YoY). Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun, tumbuh 4,87% YoY pada 2023.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yakni Rp308,99 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Adapun arus kas setara kas portofolio BUMN pada akhir 2023 mencapai Rp714,96 triliun, turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp779,04 triliun.

Dalam laporan ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan gabungan merefleksikan posisi dan kinerja keuangan portofolio BUMN sepanjang tahun lalu. Untuk itu, laporan telah memperhitungkan eliminasi saldo atas transaksi antara BUMN.

Dalam perkembangan lain, capaian aset portofolio BUMN mendapatkan sorotan dari Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.

Dalam acara UOB Economic Outlook 2025, dia mengatakan pemerintahan Prabowo - Gibran siap mentransformasikan Kementerian BUMN mulai Januari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara.

“Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025,” ucap Burhanuddin Abdullah.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, memandang bahwa kepemimpinan Prabowo – Gibran perlu menghapus Kementerian BUMN karena ada potensi besar terjadinya moral hazard di dalam perusahaan pelat merah.

“Sebaiknya Kementerian BUMN ditiadakan. Malaysia dan Singapura juga tidak punya Kementerian BUMN. Potensi moral hazard Kementerian BUMN ini sangat besar, karena bisa mengangkat direksi atau komisaris semaunya. Ini harus dihindari,” tuturnya kepada Bisnis.

Menurutnya, Kementerian BUMN dapat diganti dengan konsep super holding seperti pemerintah Singapura dan Malaysia yang memiliki Temasek - Khazanah.

“Transformasi BUMN harus diarahkan seperti itu. Apa yang sudah ada saat ini, dibentuknya berbagai holding, bisa menjadi modal awal untuk menuju super holding,” pungkasnya.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengaku siap merombak total Kementerian BUMN pada awal 2025. Salah satu rumor yang bergulir adalah penghapusan struktur kementerian menjadi badan atau super holding.

Kesiapan pemerintahan baru untuk merombak Kementerian BUMN disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9/2024).

Burhanuddin menyampaikan pemerintahan Prabowo - Gibran siap mentransformasikan Kementerian BUMN mulai Januari 2025. Langkah tersebu dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara.

Pasalnya, dengan aset sekitar US$1 triliun, sumbangsih BUMN kepada negara masih dirasa kurang. Hingga akhir 2023, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun, sementara liabilitas sebesar Rp6.957,43 triliun dan ekuitas Rp3.444,07 triliun.

“Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025,” ucap Burhanuddin Abdullah.

Terpisah, Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa rencana perombakan struktur Kementerian BUMN menjadi sebuah badan bukanlah ide baru.

Dia menuturkan ide tersebut sudah dicetuskan oleh Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng. Namun, konsep ini terhenti di tengah jalan seiring Tanri Abeng yang purnatugas.

Ide terkait perombakan Kementerian BUMN kemudian kembali hidup sekitar 2 tahun lalu. Toto kala itu terlibat dalam hearing atau dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI, yang membahas amandemen Undang-undang BUMN No 19/2003.

Dalam agenda tersebut, ada pembahasan mengenai pasal yang ingin membentuk kembali Kementerian BUMN/Badan Pengelola BUMN. Ide yang sejatinya telah digulirkan Tanri Abeng dalam peta jalan Kementerian BUMN 2000 – 2015.

“Di eranya Presiden Prabowo mungkin melihat eksekusi di tangan kementerian kelincahannya kurang karena bagian dari birokrasi, dibandingkan kalau di bawah badan. Badan kan berarti bertanggung jawab kepada presiden langsung,” ujarnya, Kamis (26/9/2024).

Dia menuturkan bahwa pembentukan badan untuk menggantikan struktur kementerian ibarat mempersiapkan super holding, dengan fungsi sebagai eksekutif yang nantinya mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Konsep tersebut, kata Toto, serupa dengan super holding milik pemerintah Malaysia dan Singapura, yang masing-masing bernama Khazanah dan Temasek.

“Temasek lebih banyak sebagai pengelola portofolio, investor. Mereka akan hold perusahaan yang dianggap prospektif dan lepas portofolio yang nilainya menurun. Khazanah lebih mirip, karena BUMN dibagi dua, ada yang fungsinya komersial diarahkan untuk menciptakan profit, dan ada yang strategis untuk menjaga kepentingan publik,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia memandang rencana pemerintahan Prabowo – Gibran untuk merombak Kementerian BUMN memiliki tujuan mempercepat proses penciptaan nilai, sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah di bawah struktur badan.

“Di Indonesia, jika misalnya bentuk kelembagaannya badan, artinya pengambilan keputusan bisa langsung di level badan, di level korporasi, tidak perlu lagi minta persetujuan birokrasi. Tinggal dari pengambilan keputusan bisa dikerjakan lebih cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang kepemimpinan Prabowo – Gibran perlu meniadakan Kementerian BUMN karena ada potensi terjadinya moral hazard di dalam perusahaan pelat merah.

“Sebaiknya Kementerian BUMN itu ditiadakan. Malaysia dan Singapura juga tidak punya Kementerian BUMN. Potensi moral hazard Kementerian BUMN ini sangat besar, karena bisa mengangkat direksi atau komisaris semaunya. Ini harus dihindari,” tuturnya.

Menurutnya, Kementerian BUMN dapat digantikan dengan konsep super holding seperti pemerintah Singapura dan Malaysia yang memiliki Temasek – Khazanah.

Oleh karena itu, jika ada BUMN dengan kecenderungan Public Service Obligation (PSO) sebaiknya berada di bawa naungan kementerian, sehingga tidak beroperasi komersial. Hal ini selaiknya LPEI dan PT Sarana Menara Infrastruktur yang di bawah Kementerian Keuangan.

“Transformasi BUMN harus diarahkan seperti itu. Apa yang sudah ada saat ini, dibentuknya beragam holding, bisa menjadi modal awal untuk menuju super holding,” pungkasnya.