JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengusulkan kelonggaran kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak diwajibkan kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Alasan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan hal itu supaya memberi kesempatan bagi para alumnus penerima LPDP buat berkarya di manapun mereka berada.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kebijakan ini mengundang berbagai pandangan di kalangan pengamat pendidikan, salah satunya adalah Darmaningtyas.

Dia menilai langkah tersebut memiliki sisi positif, tapi tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.

Seperti disampaikan Satryo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan terbuka bagi para penerima beasiswa LPDP yang berada di luar negeri.

Dalam situasi tertentu, kembalinya para penerima beasiswa ke Indonesia sering kali menjadi problem tersendiri, terutama ketika kesempatan pekerjaan yang tersedia di Indonesia belum sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, dengan adanya diaspora yang tersebar di berbagai negara, diharapkan muncul jejaring global yang bisa membantu pembangunan bangsa dari luar negeri.

Akan tetapi, jika usulan itu disahkan menjadi kebijakan maka diharap bukan berarti tanpa syarat.

Para penerima beasiswa yang memilih tidak kembali ke Indonesia diharapkan tetap diwajibkan untuk berkontribusi dalam bentuk lain, baik melalui pendanaan, jejaring, maupun riset yang mendukung kemajuan Indonesia.

Darmaningtyas menekankan bahwa meskipun prinsip kebijakan ini bagus, penerima beasiswa harus tetap berperan aktif dalam membangun bangsa, sekalipun dari jauh.

"Memang debatable, tapi kalau meniru India, itu orang-orang yang berpendidikan di luar negeri itu tidak harus pulang, tetapi mereka berkontribusi pendanaan maupun jaringan investor, dan lain-lain," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Darmaningtyas mencontohkan bagaimana diaspora India bisa membantu negara mereka dari jarak jauh.

Warga India yang disekolahkan ke luar negeri diminta berkontribusi membuka beragam akses buat adik kelasnya kelak.

Akses itu mulai dari jejaring, ilmu pengetahuan, industri, riset, dan lain-lain.

Menurut Darmaningtyas, diaspora Indonesia yang menerima beasiswa LPDP juga bisa meniru kebijakan yang diterapkan India.

Jika diwajibkan oleh pemerintah, maka diaspora Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP bisa saja diwajibkan memberikan beragam kontribusi seperti bantuan pendanaan, terutama bagi penerima beasiswa LPDP berikutnya.

Contoh lain, kata Darmaningtyas, para diaspora Indonesia yang memiliki gaji tinggi di luar negeri bisa saja membuka akses beasiswa bagi calon-calon penerima beasiswa baru dari Tanah Air.

Selain itu, lanjut Darmaningtyas, para diaspora penerima beasiswa LPDP bisa membantu penggalangan dana buat kegiatan sosial, riset ilmiah, atau berpartisipasi dalam program-program prioritas nasional lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka di luar negeri.

"Prinsipnya bagus tapi tetap harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dari luar," ucap Darmaningtyas.

Menurutnya, hal ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan dengan kondisi di mana para penerima beasiswa pulang tetapi tidak bisa bekerja di bidang yang sesuai, sehingga potensi kontribusi mereka terhambat.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 53,73 triliun. Realisasi tersebut disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan investasi Rp 53,73 triliun tersebut di antaranya disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp 1,9 triliun, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 8,6 triliun.

Kemudian, pembiayaan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3,5 triliun, PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun, serta PT Wijaya Karya Tbk atau Wika Rp 6 triliun.

“Ini uang keluar namun bukan belanja, tapi namanya investasi. Sampai dengan akhir Juli kita sudah mengeluarkan Rp 53,73 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun pembiayaan investasi untuk LPDP telah menghasilkan alumni sebanyak 23.870 orang per 31 Juli 2024. Dari total alumni itu, 66,58% bekerja di sektor publik dan sisanya atau 33,42% bekerja di sektor privat.

Sri Mulyani menyampaikan, investasi di LPDP berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya di universitas. “Anak-anak kita sekarang ada di seluruh dunia, di universitas-universitas yang bagus dan itu menaikkan reputasi Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian FLPP untuk MBR dialokasikan sebesar Rp 13,72 triliun pada 2024 dengan target penyaluran sebanyak 166u.000 nit rumah kepada MBR. Penyaluran per 31 Juli 2024 telah dinikmati oleh MBR dengan kepemilikan 109,719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun.

Nilai yang investasi untuk Lembaga Keuangan Indonesia telah berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development atau IFAD.

Selanjutnya, untuk PMN yang telah disalurkan ke WIKA telah mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru (right issue) guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara kepada WIKA.

Sementara itu, PMN untuk PT HK, mayoritas telah menghasilkan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penambahan PMN 2024 ke PT HK dipastikan untuk penyelesaian JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

Terakhir, BPUI digunakan untuk mendukung pengalihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi di Indonesia.