JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengusulkan kelonggaran kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak diwajibkan kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Alasan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan hal itu supaya memberi kesempatan bagi para alumnus penerima LPDP buat berkarya di manapun mereka berada.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kebijakan ini mengundang berbagai pandangan di kalangan pengamat pendidikan, salah satunya adalah Darmaningtyas.

Dia menilai langkah tersebut memiliki sisi positif, tapi tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.

Seperti disampaikan Satryo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan terbuka bagi para penerima beasiswa LPDP yang berada di luar negeri.

Dalam situasi tertentu, kembalinya para penerima beasiswa ke Indonesia sering kali menjadi problem tersendiri, terutama ketika kesempatan pekerjaan yang tersedia di Indonesia belum sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, dengan adanya diaspora yang tersebar di berbagai negara, diharapkan muncul jejaring global yang bisa membantu pembangunan bangsa dari luar negeri.

Akan tetapi, jika usulan itu disahkan menjadi kebijakan maka diharap bukan berarti tanpa syarat.

Para penerima beasiswa yang memilih tidak kembali ke Indonesia diharapkan tetap diwajibkan untuk berkontribusi dalam bentuk lain, baik melalui pendanaan, jejaring, maupun riset yang mendukung kemajuan Indonesia.

Darmaningtyas menekankan bahwa meskipun prinsip kebijakan ini bagus, penerima beasiswa harus tetap berperan aktif dalam membangun bangsa, sekalipun dari jauh.

"Memang debatable, tapi kalau meniru India, itu orang-orang yang berpendidikan di luar negeri itu tidak harus pulang, tetapi mereka berkontribusi pendanaan maupun jaringan investor, dan lain-lain," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Darmaningtyas mencontohkan bagaimana diaspora India bisa membantu negara mereka dari jarak jauh.

Warga India yang disekolahkan ke luar negeri diminta berkontribusi membuka beragam akses buat adik kelasnya kelak.

Akses itu mulai dari jejaring, ilmu pengetahuan, industri, riset, dan lain-lain.

Menurut Darmaningtyas, diaspora Indonesia yang menerima beasiswa LPDP juga bisa meniru kebijakan yang diterapkan India.

Jika diwajibkan oleh pemerintah, maka diaspora Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP bisa saja diwajibkan memberikan beragam kontribusi seperti bantuan pendanaan, terutama bagi penerima beasiswa LPDP berikutnya.

Contoh lain, kata Darmaningtyas, para diaspora Indonesia yang memiliki gaji tinggi di luar negeri bisa saja membuka akses beasiswa bagi calon-calon penerima beasiswa baru dari Tanah Air.

Selain itu, lanjut Darmaningtyas, para diaspora penerima beasiswa LPDP bisa membantu penggalangan dana buat kegiatan sosial, riset ilmiah, atau berpartisipasi dalam program-program prioritas nasional lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka di luar negeri.

"Prinsipnya bagus tapi tetap harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dari luar," ucap Darmaningtyas.

Menurutnya, hal ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan dengan kondisi di mana para penerima beasiswa pulang tetapi tidak bisa bekerja di bidang yang sesuai, sehingga potensi kontribusi mereka terhambat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya masih menjadi sorotan pembaca.

Salah satu syarat dalam penghapusan utang itu adalah perbedaan nilaui yang ditetapkan pemerintah terhadap badan dan perseorangan.

Selain itu, pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah juga banyak diminati pembaca.

1. Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada kriteria tertentu yang dilihat dalam penghapusan utang ini.

Jumlahnya pun maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.

Selain itu, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

"Memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

"Nah, rata-rata untuk badan usaha maksimal Rp 500 juta, yang utang piutangnya 500 juta. Untuk perorangan maksimal Rp 300 juta," ujar Maman.

Ia menyatakan, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

Sementara itu, bagi debitur yang masih mampu bayar, tidak termasuk dalam kategori UMKM yang dihapus utangnya.

2. Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia menyebut ke depannya pemberian beasiswa LPDP akan difokuskan pada ilmu Sains dan Teknologi (Saintek), karena dianggap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Soal swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Satryo turut mengatakan tak menutup kemungkinan sasaran penerima LPDP juga akan diberikan pada bidang lain seperti sosial dan humaniora (Soshum).

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa memang penerima beasiswa LPDP diutamakan pada bidang Saintek.

“Yang utama itu [Saintek], kemudian yang bidang lain. Kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai ya,” pungkasnya.

Lebih jauh, Satryo berharap bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP di masa berikutnya bisa terus bertambah per tahunnya.

Di sisi lain, Satryo turut menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

“Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dikutip dari Antara Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut bahwa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai menyelesaikan kuliahnya.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordiantor Bidang Penbangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Dia lantas menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.

Satryo pun memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.

Dalam pandangannya, bekerja bisa di negara mana saja. Sebab, yang terpenting tetap mencintai Tanah Air.

"Suatu hari siapa tahu ada peraih nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa kan? Itu yang positif. Berkarya bisa dimana-mana. Untuk merah putih," ujar Satryo.

Dia juga mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air. Mengingat, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

Jokowi sebut harus pulang

Pernyataan Satryo tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2023, Jokowi meminta penerima beasiswa LPDP agar pulang ke Indonesia, sehingga bisa berkontribusi untuk negara.

"Saya titip pulang, pulang, pulang ke Indonesia, setelah pulang atau studi berkarya lah, inilah kesempatan untuk saudara semua," kata Jokowi dalam acara LPDP Fest di Jakarta secara daring di YouTube LPDP, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 3 Agustus 2023.

Saat itu, Jokowi berharap, meski gaji di Indonesia lebih rendah daripada negara lain, tetapi penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Indonesia.

Menurut Jokowi, penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Tanah Air karenaIndonesia membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran dan visi ke depan lebih baik.

"Karena kita memang kurang sumber daya manusia (SDM) seperti itu," ujar Jokowi.

Harus kembali ke Indonesia

Terkait aturan penerima LPDP harus pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya diungkap oleh Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Badan Layanan Umum LPDP Mohammad Lukmanul Hakim.

Pria yang akrab disapa Lukman ini menyebut, akan ada sanksi tegas bagi penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kita suruh ganti rugi semua yang diberikan LPDP ketika hidup dan kuliah di luar negeri. Ada hitungannya,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 2 Agustus 2023.

Lukman juga mengungkapkan, saat interview dalam proses memperoleh beasiswa LPDP sudah ada perjanjian untuk balik ke Indonesia.

"Ketika wawancara, mereka harus balik lagi ke Indonesia, dan harus bisa berkontribusi dengan ilmu yang diperoleh dari luar,” ujarnya.

Namun, menurut Lukman, masih banyak penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia. Meskipun, tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya.

(sumber: penulis Dian Ihsan)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku telah meminta Rektorat Universitas Airlangga (Unair) membatalkan pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Unair membekukan BEM FISIP buntut satire terkait pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya tadi malam sudah memberitahu Rektor Unair supaya batalkan pembekuan BEM Unair dan dia mengatakan siap," beber Satryo di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Satryo menyebut Rektor Unair Mohammad Nasih menyanggupi pembatalan pembekuan BEM FISIP. Dia menekankan kebebasan akademik di lingkungan kampus harus tetap terjaga lewat ragam saluran kritik.
"Itu tetap harus kampus harus bebas akademik," ujar Satryo.

Ia berpesan kepada rektor di seluruh Indonesia untuk menjaga kebebasan akademik di perguruan tinggi. Menurutnya, tidak perlu ada pembatasan dalam ruang lingkup akademik.

Meski begitu, Satryo mengembalikan kebijakan tersebut kepada kampus masing-masing. Yang jelas, pihaknya memberikan kebebasan.

"Iya kan semua tergantung dari pimpinan perguruan tingginya. Kami berikan pada mereka keleluasaan secara akademik. Silakan, karena kampus harus punya kebebasan akademik yang tinggi," tutur Satryo.

Dia mengatakan kebebasan akademik harus berbarengan dengan tanggung jawab kepada publik. "Tapi saya minta pada mereka, Bapak-Ibu Rektor tolong jaga dengan baik karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas tanggung jawab pada publik," ujar dia.

Sebelumnya, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) membekukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP. Pembekuan diduga berkaitan dengan pemasangan karya seni satire berupa karangan bunga yang ditujukan untuk merayakan pelantikan Prabowo-Gibran.


Karangan bungan BEM FISIP Unair untuk Prabowo-Gibran. DOK Unair

Karangan bunga itu bertuliskan 'Selamat atas dilantiknya Jenderal bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi, Jenderal TNI Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Ketua Tim Mawar) - Gibran Rakabuming Raka (Admin Fufufafa. Dari: Mulyono (Bajingan Penghancur Demokrasi)'.

Karangan bunga satire itu viral di medsos X dan TikTok dengan respons pro-kontra dan dukungan dari mahasiswa, khususnya Unair.

Baca juga: Dekan FK Unair Dipecat, Dirjen Dikti 'Sentil' Rektor Soal Kebebasan Mimbar Akademik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)