Lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan hadir pada Oktober. Sebab, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi akan berlaku pada Oktober atau dua tahun sejak disahkan pada 17 Oktober 2022.

Wakil Menteri Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria menyampaikan, pembahasan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi berupa Peraturan Pemerintah sudah rampung 90%.

Peraturan Pemerintah terkait pelindungan data pribadi itu kini masuk proses konsultasi akhir sebelum disahkan. “UU PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah segera menyusul,” kata Nezar kepada wartawan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menargetkan Peraturan Pemerintah pelindungan data pribadi rampung awal Oktober.

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut yakni lembaga pengawas pelindungan data pribadi. “Kami cenderung mendorong agar badan pengawas ini tidak berada di bawah Kominfo, melainkan langsung di bawah presiden,” ujar dia.

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sementara itu, wewenang lembaga perlindungan data pribadi yakni:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
10. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

Kebocoran data terus terjadi di Indonesia, dengan kasus terbaru yakni data Aparatur Sipil Negara atau ASN diduga bocor dan dijual di forum hacker BreachForums. Kapan lembaga pelindungan data pribadi dibentuk?

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi diamanatkan dalam Undang-undang atau UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang terbit pada Oktober 2022.

Merujuk pada banyaknya kasus kebocoran data pribadi, Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai lembaga pelindungan data pribadi perlu segera dibentuk. “Dengan begitu, bisa diambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE yang mengalami insiden kebocoran data,” kata kata dia dalam keterangan tertulis, Mnggu (11/8).

Selain itu, perlu ada aturan tegas agar PSE yang lalai menjaga data pribadi pengguna, mendapatkan konsekuensi hukum guna memberikan efek jera.

Pratama juga meminta seluruh kementerian dan/atau lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan asesmen menyeluruh terhadap sistem informasi dan teknologi.

Dengan asesmen, lembaga bisa melihat sistem keamanan selayaknya hacker melihat dari luar. Bila menemukan celah kebocoran data, lembaga bisa dengan cepat menutupnya sebelum digunakan peretas sebagai pintu masuk ke dalam sistem.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir menjelaskan, Peraturan Pemerintah alias PP yang mengatur detail pelindungan data pribadi masih berada dibahas di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Saya kira kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat, karena ketika UU Pelindungan Data Pribadi keluar itu kan banyak yang bertanya. Itu masih bagian dari progres di direktorat, jadi masih membuka peluang untuk diskusi dan hal lainnya," ujar Hokky di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Sementara itu, pembentukan badan pengawas akan diatur lewat kehadiran Peraturan Presiden alias Perpres yang rencananya disahkan sebelum Oktober. UU Pelindungan Data Pribadi berlaku mulai Oktober tahun ini.

Perpres badan pengawas pelindungan data pribadi sudah dirancang. Akan tetapi, mekanisme cara kerja dan kewenangan lembaga ini masih perlu dibahas lebih mendetail.

"Ada kemungkinan Perpres selesai lebih dulu ketimbang PP, karena untuk aturan lembaga pengawas kan memang diamanatkan sebelum Oktober. Tapi saat ini dua-duanya kami paralel kerjakan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi menyampaikan bahwa ada tiga opsi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi berdasarkan kajian, yakni:

1. Berupa lembaga independen yang langsung bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaannya langsung kepada presiden
2. Dilekatkan pada lembaga yang sudah ada, dengan diberi tugas tambahan untuk melakukan pengawasan berkenaan dengan pelindungan data pribadi
3. Di bawah naungan presiden tetapi bekerja dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait