Bisnis,com, JAKARTA – Tertundanya pengesahan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai merugikan masyarakat.

Sebagai subyek data, masyarakat tidak memiliki pelindungan jika data mereka disalahgunakan.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Jafar menilai kekhawatiran beredar lantaran ketidakkeruan ini terikat erat dengan hal-hal fundamental seperti mekanisme penegakan kepatuhan, dan lain-lain.

“Ini mengkhawatirkan dan juga merugikan subjek data. Sebab, ketidakjelasannya terkait dengan mekanisme penegakan kepatuhan dan kewajiban pelindungan data pribadi dari pengendali dan prosesor data,” kata Wahyudi kepada Bisnis baru-baru ini.

Risikonya, insiden siber yang terbilang marak dalam kurun 2 tahun belakangan berpotensi terus terjadi. Lantas, pelindungan yang sudah sepatutnya menjadi hak bagi masyarakat selaku subjek data tidak dapat dipenuhi karena negara tidak memiliki skema penyelesaian nan akuntabel.

Negara, kata Wahyudi, bukannya tanpa opsi. Ada skenario-skenario yang bisa diadopsi oleh pemerintah, salah satunya menggunakan institusi dan perangkat hukum eksisting.

Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik, misalnya. RI memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sejumlah kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait dengan perlindungan data pribadi.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan lembaga pengawas PSE yang menjalankan fungsi penegakan kepatuhan dari penyelenggara terhadap peraturan pemerintah itu.

“Artinya, hingga terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi, fungsi-fungsi pengawasan itu diserahkan kepada Kemenkominfo. Sanksi dan penegakan hukumnya untuk sementara dijalankan oleh kementerian. Ini bisa menjadi salah satu skenario meskipun ruangnya terbatas,” jelasnya.

Keterbatasan yang dimaksud berhubungan dengan ruang lingkup penerapan. Dalam konteks ini, regulasi hanya berlaku terhadap pengendali dan prosesor data. Sementara itu, UU PDP mencakup hingga ke ranah pemrosesan data.

Langkah ini memungkinkan untuk dieksekusi oleh pemerintah mengingat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan berbeda menyangkut data pribadi tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PDP.

Kendala

Wahyudi menyorot sejumlah kendala terkait dengan keterlambatan pengesahan aturan turunan serta lembaga anyar yang dijanjikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023 – 2024 Budi Arie Setiadi dibentuk pada 17 Oktober 2024 silam.

Pertama, faktor pengetahuan. Dia tidak menampik bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman soal penerapan regulasi menyangkut pelindungan data pribadi. Di Uni Eropa, tuturnya, skema PDP sudah lahir sejak 1996 meskipun baru absah pada 2018.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah. Sebagaimana diketahui, berbagai insiden kebocoran data dalam kurun 2-3 tahun belakangan mayoritas melibatkan institusi publik. “Hal-hal seperti ini mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah,” kata Yudi.

Ketiga, komitmen. Masih terkait dengan rentetan insiden serangan siber beberapa tahun belakangan, komitmen negara dalam melindungi data pribadi penduduk di dalamnya dinilai rendah karena tidak secara cepat merespons situasi tersebut dengan sebuah payung hukum yang akuntabel.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” kata Nixon dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).

Nixon bilang, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022.

Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.
Selanjutnya, BTN juga mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah. Hal itu diwujudkan dengan melakukan kerja sama dan sharing session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” jelas Nixon.
Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital.

Ia melihat bahwa perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.
Eko menyebutkan, salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi.

“BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

“Adanya komitmen dari industri perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah merupakan salah satu upaya mitigasi risiko dalam penerapan business judgement rule yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan nasabah.” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai berjalan.

Dalam pidato pelantikannya yang berapi-api, Prabowo menyampaikan berbagai rencana besar untuk masa pemerintahannya. Sektor keamanan siber dan pelindungan data pribadi Indonesia juga patut dicermati.

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait pelindungan data pribadi, terutama sejak Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2024.

Akan tetapi, sampai kini lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan tersebut belum terbentuk.

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, merasa khawatir dengan kenyataan saat ini yang dihadapi masyarakat dan negara dalam hal keamanan data pribadi.

"Konsen Presiden terhadap keamanan siber serta pelindungan data pribadi tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo," kata Pratama dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Menurut dia, meski UU PDP sudah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

Selama 2 tahun terakhir, pemerintah telah memberikan waktu bagi Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi untuk menyesuaikan diri. Namun, hingga kini belum ada perkembangan berarti.

Pratama mengutip pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, pada 14 Oktober 2024 lalu yang menyebut pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi membutuhkan masa transisi selama 6 sampai 12 bulan.

Pratama menilai pernyataan Nezar menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Selama tenggang waktu yang diberikan, pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan pembentukan lembaga ini.

"Berbagai hal, mulai dari pembentukan lembaga hingga pengesahan turunan UU yang lebih detail, seharusnya sudah dilakukan agar penegakan hukum tidak tersendat," lanjut Pratama.

Tantangan keamanan siber juga mencuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan serangan yang bertubi-tubi mengancam lembaga pemerintah dan swasta.

Ia menilai perlu adanya tim audit independen untuk melakukan forensik digital atas setiap kasus kebocoran data.

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kominfo, dan Cyber Crime Polri seharusnya bisa bekerja sama untuk menemukan akar masalah dari setiap insiden kebocoran," tambah Pratama.

Tanpa Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang bertugas menjatuhkan sanksi, perusahaan atau organisasi yang mengalami kebocoran data seolah-olah bebas dari tanggung jawab.

"UU PDP sebenarnya sudah mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melaporkan kebocoran dalam waktu 3 x 24 jam, tetapi ini sering diabaikan," kata Pratama.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyebut implementasi undang-undang pelindungan data pribadi (UU PDP) yang direncanakan pada 17 Oktober 2024 bakal mundur setelah 20 Oktober.

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022 seharusnya diimplementasikan 2 tahun setelahnya atau 17 Oktober 2024.

Namun, Wahyu mengatakan bahwa terdapat informasi bahwa pengimplementasian UU PDP ini bakal terjadi setelah tanggal 20 Oktober 2024.

“Informasi yang kami dapatkan memang peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi akan disahkan oleh Presiden baru yang dilantik pada 20 Oktober mendatang. Artinya ini akan melampaui 17 Oktober 2024,” ujar Wahyudi dalam diskusi publik di Aryaduta Hotel, Senin (14/10/2024).

Wahyudi juga mengatakan bahwa setelah UU ini diterapkan lembaga pengawas akan dipegang sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak hanya itu, Wahyudi menuturkan pembentukan lembaga pengawas tidak akan terjadi pada periode saat ini, karena menunggu struktur kabinet yang baru.

Sehingga, terdapat kekosongan peraturan turunan dan pengawasan terkait penegakan kepatuhan dan kewajiban dari pengendali terhadap Undang-Undang PDP.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Bab IX Kelembagaan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga.

Salah satu wewenang lembaga PDP adalah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Nantinya, ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga PDP akan diatur dalam PP.

“Nah ini yang tentu menjadi tantangan bagaimana dalam kekosongan itu sampai dengan terbentuknya peraturan pemerintah, sampai dengan terbentuknya badan pengawas perlindungan data pribadi itu kita bisa mengoptimalkan ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Wahyudi.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memproses penyusunan badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sambil menunggu proses rampung, pengawasan data pribadi menjadi tanggung jawab Kemenkominfo selama masa transisi 6-12 bulan.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Bab IX Kelembagaan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga.

Salah satu wewenang lembaga PDP adalah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukjan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Nantinya, ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga PDP akan diatur dalam PP.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan, badan pengawas tersebut dalam proses penyusunan dan nantinya laporan mengenai kebocoran data sementara bakal ditangani Kemenkominfo.

“Nah, bentuknya mungkin ada satu unit di Kominfo untuk menangani ini (laporan kebocoran data). Kita lagi diskusikan apakah setara direktorat atau setara apa. Nah itu transisi sampai dengan jadi badan,” kata Nezar di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Nezar menyebut, untuk masa transisi sampai dengan terbentuknya badan pengawas ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun.

“Jadi ini masih dalam pembahasan ya, belum keputusan masih pembahasan. Segera segera (akan terbit),” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan Peraturan Pemerintah atau PP aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP dalam proses harmonisasi

“Aturanan turunan UU PDP sedang harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Kemenkumham,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (9/10).

Melansir laman pdp.id, pembahasan harmonisasi di Kemenkumham digelar sejak 27 September. Pembahasan draf rancangan PP PDP bersama kementerian/lembaga sudah dilakukan sejak 15 Maret.

Tahap selanjutnya setelah harmonisasi yakni finalisasi dan penetapan PP.

UU PDP terbit pada 2022 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan atau pada 17 Oktober 2024.

Kementerian harus menerbitkan aturan turunan yang mencakup pengaturan mengenai pelanggaran pemprosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, transfer data hingga pengenaan sanksi.

Selain aturan turunan, UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Kominfo menilai, komisi ini akan ada di bawah presiden.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut menunggu terbitnya Peraturan Presiden dan harmonisasi di Kemenkumham. “Seharusnya sebentar lagi,” ujar Prabu.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memastikan lembaga pengawas PDP akan selesai sesuai jadwal. “Tidak akan molor,” kata Budi Arie saat ditanya kemungkinan penundaan pembentukan lembaga PDP, Selasa (1/10).

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan hadir sebelum Presiden Terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, lembaga pengawas pelindungan data pribadi di bawah presiden. Untuk itu, aturan yang menaungi pembentuk komisi ini berupa Keputusan Presiden alias Keppres.

"Itu Keppres. Tunggu saja. Masih ada waktu," kata Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10).

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

• Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
• Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
• Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
• Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sementara itu, wewenang lembaga perlindungan data pribadi yakni:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
10. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

Sementara itu, Kominfo memiliki tugas menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Sebab, UU yang terbit pada 2022 ini akan berlaku pada 17 Oktober 2024.

“Itu salah satu pekerjaan rumah selama sisa 19 hari. Bagaimana harmonisasi regulasi, khususnya PDP dan revisi Peraturan Pemerintah atau PP 71 tentang daya tarik investasi, terutama bidang pusat data,” ujar Budi Arie.

Aturan turunan UU PDP akan berupa Peraturan Pemerintah atau PP. “Sudah kami ajukan ke Sekretariat Negara. Kami tinggal menunggu mereka," Budi menambahkan.

Ia memastikan pemberlakuan UU PDP tidak mundur dari waktu yang ditetapkan, meski aturan turunan baru masuk tahap pengkajian dan belum ada lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan hadir pada Oktober. Sebab, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi akan berlaku pada Oktober atau dua tahun sejak disahkan pada 17 Oktober 2022.

Wakil Menteri Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria menyampaikan, pembahasan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi berupa Peraturan Pemerintah sudah rampung 90%.

Peraturan Pemerintah terkait pelindungan data pribadi itu kini masuk proses konsultasi akhir sebelum disahkan. “UU PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah segera menyusul,” kata Nezar kepada wartawan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menargetkan Peraturan Pemerintah pelindungan data pribadi rampung awal Oktober.

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut yakni lembaga pengawas pelindungan data pribadi. “Kami cenderung mendorong agar badan pengawas ini tidak berada di bawah Kominfo, melainkan langsung di bawah presiden,” ujar dia.

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sementara itu, wewenang lembaga perlindungan data pribadi yakni:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
10. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

DPR akan membahas pembentukan lembaga pelindungan data pribadi besok (22/8). Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyampaikan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP yang disahkan pada 2022 mengamanatkan lembaga dibentuk paling lambat Oktober 2024.

“Belum ada update. Besok sore akan kami bahas di DPR,” kata Fadel pada Katadata.co.id usai ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/8).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria sebelumnya menyampaikan, lembaga pelindungan data pribadi akan berada di bawah Kominfo atau Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih dibahas.

“Peraturan Pemerintah atau PP sedang digodok. Isunya tentang apakah lembaga PDP di bawah Kominfo atau langsung di bawah presiden,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (20/8).

Kominfo tengah menguji keberadaan lembaga pelindungan data pribadi, mulai dari simulasi jika badan berada di luar Kominfo, ruang lingkup tugas, dan mekanisme pelaporan.

Kendati demikian, ia menilai lembaga pelindungan data pribadi akan lebih baik di luar naungan Kominfo.

Pada awal Agustus, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir menjelaskan proses pembuatan PP dan pembentukan badan pengawas untuk mengawasi pelindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau UU PDP.

PP yang mengatur detail teknis UU PDP itu masih berada di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Saya kira kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat. Ketika UU PDP keluar banyak yang masih bertanya-tanya teknisnya," ujar Hokky di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyarankan pembentukan akademi keamanan siber alias cyber securityacademy. Hal ini menanggapi banyaknya serangan siber di Indonesia.

“Saya bilang kepada Presiden (Jokowi), kami butuh akademi keamanan siber. ITSEC bersama BUMN akan bekerja sama untuk membenahi hal ini,” kata Fadel di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/8).

Selain akademi keamanan siber, Fadel menawarkan pembentukan badan keamanan siber. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kementerian dan lembaga memiliki divisi masing-masing yang menangani masalah siber.

Menurut dia, divisi keamanan siber di masing-masing kementerian dan lembaga itu bisa dijadikan layanan satu pintu khusus. Nantinya, mereka tergabung dalam badan Pelindungan Data Pribadi atau PDP di bawah naungan Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Bahkan kepikiran untuk membuat angkatan baru, sejenis Angkatan Siber. Itu harus dipersiapkan inter-departemen, serta menggabungkan tentara, polisi, dan pihak swasta ke dalam badan ini,” ujarnya.

Fadel berharap ITSEC Cybersecurity Summit 2024 yang digelar di Jakarta, pada hari ini (21/8) dapat menjadi titik awal untuk menemukan cara memperbaiki industri teknologi informasi di Indonesia.

ITSEC Cybersecurity Summit mempertemukan para ahli keamanan siber, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan di dalam industri.

Pertemuan itu membahas tren terbaru dan ancaman yang sedang berkembang dalam lanskap keamanan siber dengan fokus khusus pada pelindungan data di sektor-sektor penting seperti keuangan, pemerintahan, telekomunikasi, kesehatan, energi, dan transportasi.

Usul pembentukan badan keamanan siber sebelumnya disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato di sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8). Bamsoet menyampaikan, angkatan siber diperlukan karena banyak operasi militer yang bisa dikendalikan dari jarak jauh via internet, sementara keamanan siber Indonesia masih lemah.

“Kehadiran angkatan siber untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujarnya saat membacakan pidato sidang tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia menyebutkan, operasi militer dunia bergeser menjadi era internet of military things atau internet of battlefield things. "Berhadapan langsung dengan trisula persemakmuran Inggris dan berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Cina, dan Amerika,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPR mendesak pemerintah agar memiliki regulasi yang mengatur keamanan dan ketahanan siber (KKS) agar ada sanksi dan efek jera bagi penjahat siber.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut bahwa kasus kebocoran data pribadi ASN yang terjadi kemarin telah memperpanjang sejarah bocornya data pribadi Indonesia ke tangan peretas.

Dia menilai bahwa kasus kebocoran data sudah sering terjadi. Namun sayangnya, menurut Sukamta, belum ada penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan siber.

"Kebocoran data sudah sering terjadi, tapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada,” tuturnya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Maka dari itu, Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana amanat UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Dia menilai peraturan itu sangat penting mengingat dalam kurun waktu berdekatan Indonesia terus mengalami kebocoran data.

"Aturan itu penting karena semakin banyak kasus kebocoran data dan juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Jadi artinya, waktu kita tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut," katanya.

Sebelumnya, data ASN yang telah diretas tersebut diketahui ditawarkan peretas di BreachForums, sebuah forum jual-beli hasil peretasan, seharga US$ 10.000 atau sekitar Rp 160 juta. Peretas mengklaim pihaknya mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris.

Data itu berisi tempat dan tanggal lahir, gelar, tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), tanggal PNS, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP), Nomor Surat Keputusan, Nomor Surat PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor telepon, email, pendidikan, jurusan, tahun lulus.

Kebocoran data terus terjadi di Indonesia, dengan kasus terbaru yakni data Aparatur Sipil Negara atau ASN diduga bocor dan dijual di forum hacker BreachForums. Kapan lembaga pelindungan data pribadi dibentuk?

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi diamanatkan dalam Undang-undang atau UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang terbit pada Oktober 2022.

Merujuk pada banyaknya kasus kebocoran data pribadi, Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai lembaga pelindungan data pribadi perlu segera dibentuk. “Dengan begitu, bisa diambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE yang mengalami insiden kebocoran data,” kata kata dia dalam keterangan tertulis, Mnggu (11/8).

Selain itu, perlu ada aturan tegas agar PSE yang lalai menjaga data pribadi pengguna, mendapatkan konsekuensi hukum guna memberikan efek jera.

Pratama juga meminta seluruh kementerian dan/atau lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan asesmen menyeluruh terhadap sistem informasi dan teknologi.

Dengan asesmen, lembaga bisa melihat sistem keamanan selayaknya hacker melihat dari luar. Bila menemukan celah kebocoran data, lembaga bisa dengan cepat menutupnya sebelum digunakan peretas sebagai pintu masuk ke dalam sistem.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir menjelaskan, Peraturan Pemerintah alias PP yang mengatur detail pelindungan data pribadi masih berada dibahas di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Saya kira kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat, karena ketika UU Pelindungan Data Pribadi keluar itu kan banyak yang bertanya. Itu masih bagian dari progres di direktorat, jadi masih membuka peluang untuk diskusi dan hal lainnya," ujar Hokky di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Sementara itu, pembentukan badan pengawas akan diatur lewat kehadiran Peraturan Presiden alias Perpres yang rencananya disahkan sebelum Oktober. UU Pelindungan Data Pribadi berlaku mulai Oktober tahun ini.

Perpres badan pengawas pelindungan data pribadi sudah dirancang. Akan tetapi, mekanisme cara kerja dan kewenangan lembaga ini masih perlu dibahas lebih mendetail.

"Ada kemungkinan Perpres selesai lebih dulu ketimbang PP, karena untuk aturan lembaga pengawas kan memang diamanatkan sebelum Oktober. Tapi saat ini dua-duanya kami paralel kerjakan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi menyampaikan bahwa ada tiga opsi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi berdasarkan kajian, yakni:

1. Berupa lembaga independen yang langsung bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaannya langsung kepada presiden
2. Dilekatkan pada lembaga yang sudah ada, dengan diberi tugas tambahan untuk melakukan pengawasan berkenaan dengan pelindungan data pribadi
3. Di bawah naungan presiden tetapi bekerja dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait