TEMPO.CO, Yogyakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kisruh akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu sejauh ini tidak mempengaruhi kondisi data internal lembaga itu dan juga data nasabah perbankan.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pengelolaan data lembaganya dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS, sehingga tidak terdampak peretasan. “(Pengelolaan data) kita (OJK) tidak ikut dalam (sistem) PDNS itu," ujar Ogi ditemui di sela Indonesia Insurance Professional Forum-AAMAI (The Forum) di Yogyakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Peretasan PDNS disebut telah mengakibatkan layanan di setidaknya 239 instansi pemerintahan terganggu. PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu diretas sejak 20 Juni 2024 dengan Ransomware LockBit 3.0.

Ogi mengatakan pengelolaan data lembaganya dan juga nasabah perbankan sejauh ini dilakukan secara mandiri. "(Data) masing masing dikelola perusahaan," kata Ogi.

Adapun Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djonieri dalam forum itu mengungkap pentingnya pengelolaan bisnis asuransi beradaptasi dengan teknologi informasi dan digital yang berkembang cepat. Salah satunya manajemen data dengan mengintegrasikan metode dan teknologi baru mulai dari analisis big data hingga kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.

Djonieri mengatakan kemajuan teknologi tak hanya membuka peluang inovasi produk, layanan dan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan bisnis asuransi, namun juga berpotensi menimbulkan kerentanan dan risiko-risiko baru, termasuk ancaman exposure keamanan digital atau siber, exposure pengelolaan dan keamanan data masalah privasi data.

"Transformasi digital yang dilakukan lembaga keuangan, khususnya industri asuransi, menghadapi tantangan besar yang lain terkait ancaman keamanan siber dan masalah privasi data," kata dia.

Ketergantungan yang besar pada platform digital dan pengumpulan informasi pribadi yang sensitif membuat perusahaan asuransi rentan terhadap potensi pelanggaran data dan serangan siber. "Namun perusahaan asuransi telah berinvestasi pada teknologi yang berkaitan dengan keamanan siber yang komprehensif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pelanggan dan menjaga kepercayaan," kata dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya menjelaskan dampak serangan siber Ransomware pada PDNS 2 yang ada di Surabaya. Budi menyebut ada 239 atau 84,75 persen instansi pengguna yang terdampak layanannya, yaitu Kementerian atau Lembaga sebanyak 30 atau 10,64 persen, pemerintah provinsi sebanyak 15 atau 5,32 persen, pemerintah kabupaten sebanyak 148 atau 52,48 persen dan pemerintah kota sebanyak 48 atau 16,31 persen.

Adapun Komisi I DPR RI telah meminta Kominfo dan BSSN membentuk satuan tugas nasional perlindungan keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) guna mencegah serangan siber di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman serangan siber makin berkembang hingga sulit dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi. Bahkan, tujuan serangan siber kian beragam demi keuntungan finansial.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten Roberto Akyuwen mengatakan apabila dulu serangan ransomware hanya bertujuan untuk memperoleh uang tebusan, di mana setelah pembayaran, masalah terselesaikan. Namun, sekarang pelaku kejahatan siber mampu mengganggu sistem perbankan tanpa diduga.

“Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut industri perbankan akan terus menjadi sasaran serangan siber yang makin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia [serangan siber] lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ucapnya.

Dia melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Adapun, insiden kebocoran data dapat menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40% pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token, karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” jelasnya.

Ke depannya, kata Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” tutup Roberto.