Kemajuan teknologi saat ini tak dapat dipungkiri bak dua mata uang, di mana kejahatan siber terus terjadi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah peretasan data.

Lewat modus peretasan, pelaku akan memasuki sistem untuk mencuri data pribadi korban dan data keuangan. Untuk itu, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data, khususnya data nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat, sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga.

Pengamanan BRI secara internal dipastikan dilakukan secara berulang, misalnya freight monitoring, hingga audit dan asesmen rutin dengan pihak ketiga dan partner. Arga menyebut, BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

BRImo, Kuat dan Aman

BRImo merupakan aplikasi super dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Menurut Arga, angka itu menjadi daya tarik bagi para penjahat siber.

Namun, Arga menegaskan bahwa BRImo berada di posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Hingga saat ini, dengan investasi yang besar untuk teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," papar Arga.

Lebih jauh, BRI juga melakukan pengamanan di system back end dengan menggandeng security researchers dan institusi infosec yang tepercaya dan profesional, dengan pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Pengamanan itu dilakukan mulai dari sisi network, server, hingga data center yang bertujuan komprehensif dan end to end.

"Keamanan dari pemantauan juga dilakukan. Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Dirinya menambahkan, menjaga keamanan siber adalah perjuangan berkesinambungan. Untuk itu, BRI pun terus berinovasi meningkatkan sistem keamanan demi memastikan data dan nasabah tetap aman.

Di sisi lain, masyarakat juga dapat aktif memerangi kejahatan siber. Berikut beberapa tips menjaga keamanan data dan dana yang dapat dilakukan nasabah:

Arga menyampaikan, prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti tidak install APK sembarangan, atau game gratisan.

Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujarnya.

Jakarta: Perusahaan keamanan siber Trend Micro baru ini menggelar rangkaian konferensi yang membahas tren serangan siber global termasuk di kawasan Asean, terutama di bidang perbankan.

Deepfake, salah satu mode kejahatan siber disebut menjadi salah satu ancaman bagi industri perbankan atau finansial. Diakui Deepfake bukan modus kejahatan siber baru, namun dengan sentuhan teknologi AI kini sulit untuk mengenali sebuah konten Deepfake tanpa bantuan keamanan siber.

Deepfake adalah modus kejahatan dengan menggunakan wajah orang lain pada sebuah video yang berbeda. Jika sebelumnya Deepfake kerap digunakan pada konten negatif seperti video porno untuk hoax, kini pada industri perbankan modus Deepfake digunakan penjahat siber untuk lolos dari verifikasi nasabah.
Sapna Sumbly, Director-BFSI Business APAC Trend Micro menuturkan, penjahat siber dengan data nasabah yang berhasil dicuri seperti foto paspor dan sejenisnya digunakan sebagai konten Deepfake untuk menutupi wajah asli pelaku ketika proses verifikasi perbankan, seperti sistem Know-Your-Customer (KYC).

“Kemudian penjahat siber akan melakukan pencurian uang nasabah, maupun mengajukan pinjaman dari bank dengan mengaku sebagai nasabah yang datanya dicuri. Teknologi AI membuat Depfake semakin meyakinkan, dan sulit dibedakan tanpa bantuan deteksi solusi keamanan siber,” jelas Sapna.

Di Indonesia sendiri menurut Sapna topik pembicaraan Deepfake oleh industri perbankan di Tanah Air masih dalam tahap perbincangan dan evaluasi. Mereka masih membutuhkan regulasi yang jelas untuk mengatasi ini.

“Perbankan di Indonesia masih mengevaluasi ini (Deepfake), kesadarannya sebenarnya sudah ada. Kami berusaha meningkatkan awareness mereka dengan menyediakan solusi Trend Micro untuk mendeteksi serangan Deepfake,” jelas Sapna.

Laksana Budiwiyono, Country Manager Trend Micro Indonesia, menambahkan bahwa meskipun awareness di Indonesia terhadap serangan siber tapi sebagian besar perusahaan di berbagai sektor masih butuh waktu lama dalam menangani serangan siber.

Pada data Trend Micro mengenai waktu menangani serangan siber terhitung sejak terdeteksi atau Mean Time To Patch (MTTP) di berbagai benua atau region, Indonesia disebut yang paling lama, yaitu butuh 45 hari sejak serangan siber terdeteksi.

Rata-rata MTTP di berbagai wilayah hanya sekitar 23,9 hari. Laksana menunjukan bahwa Eropa hanya per 26,5 hari untuk mencapai status recovery sementara AMEA dan Amerika masing-masing 28,3 hari dan 32,8 hari. Kawasan Jepang yang jadi basis Trend Micro butuh 36,4 hari.

“Di ASEAN, MTTP yang dibutuhkan berkisar 30 hari, Indonesia 45 hari. Tandanya Indonesia memerlukan waktu 1,5 kali lebih lama dari mayoritas negara di Asia Tenggara,” tegas Laksana. Bagaimana dengan tingkat keamanan siber di Indonesia?

Trend Micro membagi skala tingkat keamanan menjadi tiga level, 0-30 untuk risiko rendah, 31-69 yaitu tingakt medium atau menengah, dan lebih dari 69 artinya tinggi alias berbahaya.

Masih dari data Trend Micro, rata-rata tingkat keamanan siber di Asia Tenggara atau ASEAN disebut pada angka 43,2 nilainya namun Indonesia di nilai 44. “Kalau dilihat rata-ratanya Indonesia sedikit lebih tinggi dari Asia Tenggara,” imbuhnya.

Trend Micro sendiri bukan pemain baru, mereka sudah ada di Indonesia sejak lama. Sejumlah solusi keamanan siber yang mereka miliki cukup banyak termasuk deteksi Deepfake yang juga mengandalkan AI, penggunanya akan mendapatkan notifikasi dan imbauan langkah yang harus diambil jika Deepfake terbukti positif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan anti-scam center bernama pusat penanganan penipuan transaksi keuangan (Pusaka).

Anti-scam center dibentuk dalam rangka semakin meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap kejahatan siber.

Sebagai one-stop solution, Pusaka dapat mempercepat aduan kejahatan di sektor keuangan. Pasalnya, layanan ini melibatkan 16 kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

Pusaka sendiri semula ditargetkan meluncur pada Agustus 2024. Namun, kini layanan itu masih dalam tahap penyempurnaan dan diharapkan selesai pada akhir 2024.

Pusaka diuji coba bersama dengan 15 bank, 3 sistem pembayaran, dan 3 marketplace di lingkungan OJK.

Meski layanan Pusaka belum rilis, sejumlah penyedia jasa keuangan juga terus berinovasi untuk menghindari kejahatan siber, termasuk phishing. Inovasi ini juga dihadirkan oleh DANA lewat campaign #AwasJebakanBadman.

Serangan phishing sendiri menargetkan pengguna DANA karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengirim link palsu pemulihan akun DANA.

Modus operandi penipuan itu biasanya diawali dengan pesan yang mengaku dari pihak DANA. Penipu akan menginformasikan bahwa akun DANA korban sedang dibekukan dan memerlukan pemulihan segera. Mereka kemudian akan mengirimkan tautan yang diklaim sebagai link pemulihan akun.

Lewat campaign #AwasJebakanBadman, DANA mengimbau penggunanya untuk selalu menerapkan monitor, konfirmasi, dan lapor jika mencurigai adanya tindak penipuan mengatasnamakan DANA.

Pertama, monitor. Jika menerima link pemulihan akun DANA oleh oknum mencurigakan, jangan panik, apalagi langsung mengeklik link-nya. Cek terlebih dahulu apakah benar akun DANA Anda dibekukan atau tidak. Jika tidak, abaikan atau laporkan saja chat tersebut.

Kedua, konfirmasi. Untuk memastikan link yang diterima berasal dari sumber tepercaya, Anda bisa memeriksanya dengan melakukan copy paste link melalui fitur DANA Protection di aplikasi DANA.

Selain mengecek keaslian link, fitur DANA Protection juga bisa mengecek keaslian nomor telepon dan akun media sosial yang mengatasnamakan DANA.

Ketiga, lapor. Apabila link yang dikirim oknum mencurigakan terbukti palsu, Anda dapat melaporkannya melalui DANA Protection. Laporan bisa dibuat melalui fitur Lapor via Aduan Nomor.

Fitur tersebut akan langsung menghubungkan Anda dengan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri terhindar dari penipuan online, tetapi juga pengguna DANA lain.

Selain tiga langkah tersebut, DANA juga membagikan sejumlah tip agar pengguna tidak mudah terjebak dalam modus penipuan.

• Jangan download dan instal aplikasi DANA dari link yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp dan Telegram.
• Jangan langsung percaya jika ada yang mengatakan jika akun DANA Anda dibekukan.
• Tetap tenang dan segera cek apakah akun DANA Anda benar dibekukan.
• Jika benar, jangan klik linkdan berikan informasi apa pun ke pihak tersebut.
• Segera blokir dan laporkan nomor tersebut ke DANA Customer Care melalui DIANA atau melalui e-mailresmi help@dana.id dan call center 1500 445

Perlu diketahui, DANA tidak memiliki layanan customer care melalui WhatsApp ataupun Telegram. Selain itu, akun resmi media sosial DANA juga hanya yang bercentang biru. Jadi, jangan terkecoh akun serupa.

Anda harus selalu ingat, jika akun DANA Anda benar dibekukan, langsung saja lapor ke DIANA, call center, atau e-mail resmi DANA.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur dan keamanan DANA, silakan kunjungi website resmi DANA atau akun Instagram @dana.id dan TikTok @dana.Indonesia. Yuk, transaksi aman pakai DANA!

Di tengah arus digitalisasi, keamanan data menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital Indonesia, Korea Selatan memastikan ingin memfokuskan kerja sama pada pengembangan tata kelola digital, termasuk keamanan siber.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Kepala Pusat Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo Hamdani Pratama, dan Manajer Pengembangan Internasional di Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu di Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Menurut Janet, keamanan data adalah fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

“Setiap layanan publik harus dimulai dengan data yang bersih dan aman. Ketika data terintegrasi dengan baik dan dilindungi, masyarakat akan merasa lebih percaya karena sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” jelasnya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan FPCI dan Korean Foundation.

Menurutnya, Korsel telah mengembangkan strategi keamanan siber nasional sejak 2019 untuk melindungi sektor publik, dan pengalaman ini dibagikan kepada Indonesia melalui kerja sama bilateral.

"Dengan segala sistem yang berkembang dengan baik, mungkin Indonesia sedang menuju ke sana (pengembangan keamanan siber). Walaupun masih banyak eror, tapi once datanya compatible, safe, unity, pasti kepercayaan masyarakat juga bisa meningkat," tambah Janet.

Korea Selatan, dikenal sebagai salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik di dunia, telah menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui Digital Government Cooperation Center.

Program ini bertujuan membangun sistem ID digital nasional serta layanan publik berbasis digital yang aman dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Janet juga mengungkap cara Korsel melindungi data publik dari ancaman siber.

“Kami memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan siber terhadap sektor publik, sebuah pendekatan yang dapat diadopsi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, menyinggung visi Indonesia Emas 2045, Hamdani menekankan pentingnya pengembangan talenta digital, dengan target besar menciptakan lebih dari 458 ribu talenta baru hingga 2030.

“Pemerintah perlu mendorong pembentukan pusat talenta digital di setiap provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan universitas,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pengembangan talenta digital di Indonesia untuk mendukung infrastruktur keamanan ini.

“Kami sedang memperkuat kapasitas digital melalui beasiswa talenta digital dan kerja sama dengan universitas global, termasuk KAIST di Korea Selatan,” katanya.

Jakarta: Tingkat penggunaan internet di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Asia. Bahkan, masyarakat yang kecanduan terhadap pemakaian gawai sangat banyak.

“Indonesia ini pengguna nomor satu untuk handphone. Bahwa kita ini 8 (jam) 45 menit per hari menggunakan handphone,” beber Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat Kuliah Umum dan Pelantikan Trainer Program Cerdas Internet Kita (Cerdik) di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 8 Okotber 2024.

Budi mengingatkan langkah pengguna yang kurang bijak dapat mendorong kejahatan siber dan mengancam keselamatan privasi masyakarat secara digital. Kelompok yang paling rentan menerima serangan ini yaitu kalangan anak muda yang aktif bermain media sosial.
Budi membagikan empat cara mencegah kejahatan siber di kalaman anak muda. Dia menyampaikan empat langkah preventif kejahatan siber dengan sebutan 4C (content, context, conduct, dan consumer) yang harus dipahami oleh masyarakat.

“Pertama content, di mana kerap menjadi korban paparan konten ilegal dan tidak sesuai umur seperti judi online,” papar dia.

Kedua, context yang merupakan interaksi yang menjurus pada eksploitasi seksual hingga penyalahgunaan data. Budi mengatakan kedua langkah tadi menjadi tumpuan keselamatan digital apabila ditambah dengan adanya unsur pendukung lainnya, yakni conduct dan consumer.

Ketiga, conduct atau tindakan perundungan siber atau dalam bahasa yang lebih kekinian disebutnya bullying. Ketiga, consumer atau tindakan profiling data sebagai target marketing melalui gawai atau internet of thing atau AI.

“Jadi sebenarnya perkembangan teknologi AI semakin digital kita semakin kehilangan privasi kita," ujar dia.

Jumlah pengguna internet di tingkat global telah mencapai 5,4 miliar setara dengan 67,1 persen populasi global. Masih diproyeksikan meningkat sampai 7,9 miliar pengguna di tahun 2029.

Sementara itu, penetrasi media sosial terbesar ada di Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Tingkat melek digital masyarakat Indonesia sudah mencapai jumlah yang sangat besar.

“Tingkat penetrasi di Indonesia telah mencapai 79,5 persen penduduk Indonesia atau 221,6 juta penduduk Indonesia yang sudah melek internet,” ujar alumni UI tersebut.

Baca juga: Waspada Kejahatan Siber Bermodus Wifi Gratis

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - PrismaLink menerapkan sejumlah langkah sebagai bentuk komitmen dalam melindungi mitra dan masyarakat dari kejahatan siber, salah satunya dengan memperketat proses Know Your Customer (KYC) saat menerima merchant baru.

Para pelaku kejahatan siber memanfaatkan celah untuk melakukan penipuan melalui berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi, dan e-commerce.

Berbagai masalah dalam transaksi online seperti pinjaman online ilegal, penawaran keuntungan instan, produk harga miring, hingga judi online, turut menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

“Kami secara rutin memberikan imbauan dan edukasi kepada mitra dan masyarakat untuk mengenali dan antisipasi modus penipuan dalam transaksi online. Selain itu, kami juga melakukan mekanisme Customer Due Diligence [CDD] dan Enhanced Due Diligence [EDD] kepada merchant, dan proses monitor terhadap transaksi berjalan,” kata Stefanus Kurnia Suryaputra selaku Head of Sales and Marketing PrismaLink, dalam siaran pers, dikutip Jumat (10/5/2024).

PrismaLink turut memberikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan transaksi online. Pertama, jaga kerahasiaan data pribadi dan keuangan seperti alamat, tanggal lahir, nomor kartu kredit, dan data lainnya. Waspada juga terhadap penawaran tidak masuk akal seperti produk eksklusif dengan harga murah yang tidak umum.

Selain itu, hindari transaksi yang tidak dilakukan langsung melalui website atau aplikasi dengan nama pelanggan yang tidak sesuai dengan nama Anda, misalnya melalui chat dengan nomor virtual account dikirimkan melalui foto.

Pastikan pula URL situs yang digunakan untuk bertransaksi adalah benar dan menggunakan koneksi https:// yang merupakan standar keamanan transaksi online.

“Sangat penting untuk melindungi diri saat bertransaksi online. Gunakan koneksi internet pribadi untuk melakukan transaksi agar lebih aman, dan hindari model bisnis atau penawaran yang menjanjikan keuntungan cepat tidak wajar. Hal yang tidak biasa ini perlu dikenali dan diwaspadai oleh masyarakat,” lanjut Stefanus.

Selain menggunakan sistem keamanan berstandar internasional, PrismaLink mengimplementasikan Fraud Detection System (FDS) untuk mendeteksi dan mencegah transaksi-transaksi berpotensi fraud. Dengan layanan dukungan 24/7, tim PrismaLink dapat membantu mitra di saat kapan pun.

“Keamanan transaksi mitra menjadi salah satu prioritas utama. Ke depannya, kami akan terus melakukan edukasi melalui kanal media sosial dan media komunikasi lainnya sehubungan dengan keamanan transaksi online,” tutup Stefanus.

KOMPAS.com – Nada dering tanda pesan masuk terdengar dari ponsel Syifa saat dirinya tengah sibuk mengerjakan tugas.

Sebuah pesan masuk mengklaim bahwa akun DANA milik Syifa telah dibekukan dan perlu segera dipulihkan. Apalagi, ia baru saja mengisi Saldo DANA kemarin.

Syifa yang kadung panik pun langsung mengeklik link pemulihan yang dikirimkan tanpa berpikir panjang. Namun, setelah mengeklik link tersebut dan mengisi data yang diminta, Syifa baru tersadar bahwa dirinya terjebak dalam pusaran penipuan digital.

Kasus penipuan yang menimpa Syifa bukan lagi cerita fiksi. Sebab, seiring meningkatnya penggunaan dompet digital, modus penipuan secara online juga semakin beragam.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, lebih dari 1,4 juta kejahatan siber terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,1 juta kasus.

Adapun salah satu modus kejahatan siber yang kini marak adalah penipuan melalui link palsu pemulihan akun DANA.

Modus operandi penipuan itu biasanya diawali dengan pesan atau telepon yang mengaku dari pihak DANA.

Penipu akan menginformasikan bahwa akun DANA korban sedang dibekukan dan memerlukan proses pemulihan segera. Mereka kemudian akan mengirimkan sebuah tautan yang diklaim sebagai link pemulihan akun.

Monitor, Konfirmasi, Lapor

Untuk membantu pengguna menghindari modus penipuan tersebut, dompet digital DANA meluncurkan campaign #AwasJebakanBadman.

Melalui campaign itu, DANA memberikan sejumlah informasi dan imbauan penting agar masyarakat bisa terhindar dari jebakan penipu yang menggunakan modus link palsu pemulihan akun DANA.

Terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan pengguna jika menerima link palsu pemulihan akun DANA.

Pertama, monitor. Jika menerima link pemulihan akun DANA oleh oknum mencurigakan, jangan panik dan langsung mengeklik link-nya. Cek terlebih dahulu apakah benar akun DANA Anda dibekukan atau tidak. Jika tidak, abaikan atau laporkan saja chat tersebut.

Kedua, konfirmasi. Untuk memastikan link yang diterima berasal dari sumber tepercaya, Anda bisa memeriksanya dengan melakukan copy paste link melalui fitur DANA Protection di aplikasi DANA.

Selain mengecek keaslian link, fitur DANA Protection juga bisa mengecek keaslian nomor telepon dan akun media sosial yang mengatasnamakan DANA.

Ketiga, lapor. Apabila link yang dikirim oknum mencurigakan terbukti palsu, Anda dapat melaporkannya melalui DANA Protection. Laporan bisa dibuat melalui fitur Lapor via Aduan Nomor.

Fitur tersebut akan langsung menghubungkan Anda dengan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri terhindar dari penipuan online, tetapi juga pengguna DANA lain.

Tak hanya tiga langkah tersebut, DANA juga membagikan sejumlah tip agar pengguna tidak mudah terjebak dalam modus penipuan.

• Jangan download dan instal aplikasi DANA dari link yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp dan Telegram.
• Jangan langsung percaya jika ada yang mengatakan jika akun DANA Anda dibekukan.?
• Tetap tenang dan segera cek apakah akun DANA Anda benar dibekukan.?
• Jika benar, jangan klik link dan berikan informasi apa pun ke pihak tersebut.
• Segera blokir dan laporkan nomor tersebut ke DANA Customer Care melalui DIANA atau melalui email resmi help@dana.id dan call center 1500 445.?

Perlu diketahui, DANA tidak memiliki layanan customer care melalui WhatsApp ataupun Telegram. Selain itu, akun resmi media sosial DANA juga hanya yang bercentang biru. Jadi, jangan terkecoh akun serupa lainnya, ya.

Anda harus selalu ingat, jika akun DANA Anda benar dibekukan, langsung saja lapor ke DIANA, call center, atau email resmi DANA.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur dan keamanan DANA, silakan kunjungi website resmi DANA atau akun Instagram @dana.id dan TikTok @dana.Indonesia. Jangan lupa juga untuk download dan transaksi pakai aplikasi DANA, ya!

KOMPAS.com – Nada dering tanda pesan masuk terdengar dari ponsel Syifa saat dirinya tengah sibuk mengerjakan tugas.

Sebuah pesan masuk mengklaim bahwa akun DANA milik Syifa telah dibekukan dan perlu segera dipulihkan. Apalagi, ia baru saja mengisi Saldo DANA kemarin.

Syifa yang kadung panik pun langsung mengeklik link pemulihan yang dikirimkan tanpa berpikir panjang. Namun, setelah mengeklik link tersebut dan mengisi data yang diminta, Syifa baru tersadar bahwa dirinya terjebak dalam pusaran penipuan digital.

Kasus penipuan yang menimpa Syifa bukan lagi cerita fiksi. Sebab, seiring meningkatnya penggunaan dompet digital, modus penipuan secara online juga semakin beragam.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, lebih dari 1,4 juta kejahatan siber terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,1 juta kasus.

Adapun salah satu modus kejahatan siber yang kini marak adalah penipuan melalui link palsu pemulihan akun DANA.

Modus operandi penipuan itu biasanya diawali dengan pesan atau telepon yang mengaku dari pihak DANA.

Penipu akan menginformasikan bahwa akun DANA korban sedang dibekukan dan memerlukan proses pemulihan segera. Mereka kemudian akan mengirimkan sebuah tautan yang diklaim sebagai link pemulihan akun.

Monitor, Konfirmasi, Lapor

Untuk membantu pengguna menghindari modus penipuan tersebut, dompet digital DANA meluncurkan campaign #AwasJebakanBadman.

Melalui campaign itu, DANA memberikan sejumlah informasi dan imbauan penting agar masyarakat bisa terhindar dari jebakan penipu yang menggunakan modus link palsu pemulihan akun DANA.

Terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan pengguna jika menerima link palsu pemulihan akun DANA.

Pertama, monitor. Jika menerima link pemulihan akun DANA oleh oknum mencurigakan, jangan panik dan langsung mengeklik link-nya. Cek terlebih dahulu apakah benar akun DANA Anda dibekukan atau tidak. Jika tidak, abaikan atau laporkan saja chat tersebut.

Kedua, konfirmasi. Untuk memastikan link yang diterima berasal dari sumber tepercaya, Anda bisa memeriksanya dengan melakukan copy paste link melalui fitur DANA Protection di aplikasi DANA.

Selain mengecek keaslian link, fitur DANA Protection juga bisa mengecek keaslian nomor telepon dan akun media sosial yang mengatasnamakan DANA.

Ketiga, lapor. Apabila link yang dikirim oknum mencurigakan terbukti palsu, Anda dapat melaporkannya melalui DANA Protection. Laporan bisa dibuat melalui fitur Lapor via Aduan Nomor.

Fitur tersebut akan langsung menghubungkan Anda dengan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri terhindar dari penipuan online, tetapi juga pengguna DANA lain.

Tak hanya tiga langkah tersebut, DANA juga membagikan sejumlah tip agar pengguna tidak mudah terjebak dalam modus penipuan.

• Jangan download dan instal aplikasi DANA dari link yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp dan Telegram.
• Jangan langsung percaya jika ada yang mengatakan jika akun DANA Anda dibekukan.?
• Tetap tenang dan segera cek apakah akun DANA Anda benar dibekukan.?
• Jika benar, jangan klik link dan berikan informasi apa pun ke pihak tersebut.
• Segera blokir dan laporkan nomor tersebut ke DANA Customer Care melalui DIANA atau melalui email resmi help@dana.id dan call center 1500 445.?

Perlu diketahui, DANA tidak memiliki layanan customer care melalui WhatsApp ataupun Telegram. Selain itu, akun resmi media sosial DANA juga hanya yang bercentang biru. Jadi, jangan terkecoh akun serupa lainnya, ya.

Anda harus selalu ingat, jika akun DANA Anda benar dibekukan, langsung saja lapor ke DIANA, call center, atau email resmi DANA.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur dan keamanan DANA, silakan kunjungi website resmi DANA atau akun Instagram @dana.id dan TikTok @dana.Indonesia. Jangan lupa juga untuk download dan transaksi pakai aplikasi DANA, ya!

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi dompet digital (e-wallet) Dana Indonesia terus mengoptimalkan fitur proteksi untuk mencegah kejahatan siber sehingga masyarakat aman dalam keuangan digital.

"Kami terus berinovasi untuk meningkatkan fitur proteksi karena keamanan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan dompet digital," kata CEO & Co-Founder Dana Indonesia Vince Iswara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Vince menjelaskan, Dana Indonesia terus berupaya untuk mencegah kejahatan siber dan penipuan secara daring (online) melalui fitur Dana Protection.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan deteksi dini ‘Scam Checker’, melalui pengecekan keabsahan nomor, akun media sosial, nomor rekening bank, hingga tautan yang tidak diketahui oleh pengguna.

Ada pula fitur ‘Aduan Nomor’, yang terhubung langsung dengan AduanNomor.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfungsi untuk melacak pemilik nomor tersebut.

Tidak hanya itu, pengguna dapat meningkatkan keamanan akunnya dengan melihat rekomendasi pengaturan keamanan atau ‘Security Suggestions’ yang dianjurkan bagi akun miliknya.

Rekomendasi keamanan ini termasuk mengganti PIN secara berkala, mengaktifkan Passkey, menambah pertanyaan keamanan untuk verifikasi, mengaktifkan autentikasi wajah DANA VIZ, sampai izin lokasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi data dan transaksi pengguna, Dana Protection memberikan 100 persen jaminan uang kembali sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Cakupan perlindungan ini meliputi penggantian saldo jika ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pengguna atau pemilik akun dan terjadi hanya dalam 60 hari terakhir.

Ia menyampaikan, pengguna cukup melaporkannya melalui asisten virtual DIANA, untuk bisa melakukan klaim.

"Melalui cara ini, pengguna bisa semakin waspada terhadap nomor-nomor yang terindikasi penipuan," ujarnya.

Lebih lanjut Vince mengatakan bahwa Dana Indonesia memiliki fitur tambahan bertajuk Waspada Online dan Tipu Online.

Pada kedua mini program, pengguna bisa mencoba edukasi yang dikemas dalam bentuk gamifikasi.

Usai menyelesaikan tantangan, pengguna akan diberikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan siber.

Pihaknya juga berfokus pada edukasi melalui kampanye-kampanye program di media sosial di antaranya Monitor, Konfirmasi, dan Lapor yang menginformasikan berbagai jenis modus kejahatan siber seperti Customer Service (CS) tidak resmi, tautan palsu, dan lainnya.

Melengkapi kampanye tersebut, Dana menggagas kampanye lain bertajuk Cek Ulang Yuk (CUY), yang berfokus untuk meningkatkan kembali kesadaran pengguna terhadap modus kejahatan siber.

Kampanye ini khusus dibagikan melalui media sosial korporasi, untuk menjangkau segmen yang lebih spesifik.

Ia menambahkan, Dana Indonesia terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi kejahatan siber.

Selama enam tahun beroperasi di Indonesia, Dana mengklaim telah memiliki 180 juta pengguna, di mana sebanyak 850.000 pengguna merupakan UMKM dan sebanyak 9.000 pengguna adalah online merchants.

"Komitmen ini kami bangun dengan memegang teguh tiga prinsip utama yaitu trusted, friendly, accessible. Prinsip ini senantiasa kami bawa dalam mengembangkan berbagai inovasi dan inisiatif yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Peretasan yang dilakukan oleh Bjorka dan diikuti dengan dugaan pembobolan 6,6 juta data wajib pajak (WP) dari server Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, pekan lalu, menjadi alarm bahwa Indonesia masih sebagai sasaran empuk serangan siber dan punya sistem keamanan yang masih lemah.

Apalagi, kejadian tersebutnya hanyalah salah satu dari banyaknya serangan siber yang pernah dan sering terjadi. Semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah dan korporasi, pun didorong untuk terus berbenah dan memperbaiki tingkat keamanan siber.

JAKARTA, KOMPAS.com -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan, tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut Dwi bilang, terkait dugaan kebocoran data, DJP pun berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DJP, ungkap dia, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.

"Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," tutur Dwi.

Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara," ucap Dwi.

Sebagai informasi, kabar kebocoran 6 juta data NPWP diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024) lalu.

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis akun X @secgron, Rabu.

Dalam sampel data yang dibagikan akun Bjorka, terdapat nama Presiden Jokowi dan anak-anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Kemudian ada juga nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," ungkap akun X @secgron.

JAKARTA, KOMPAS.com -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan, tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut Dwi bilang, terkait dugaan kebocoran data, DJP pun berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DJP, ungkap dia, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.

"Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," tutur Dwi.

Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara," ucap Dwi.