Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 telah mencapai Rp 36,61 triliun per 23 Agustus 2024, atau 97% dari total Rp 37,52 triliun. Meski begitu, ekonom menilai pilkada serentak tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal melihat dampak pilkada terhadap laju ekonomi Indonesia berbeda-beda bergantung besaran ekonomi dan kekuatan dari masing-masing pemerintah daerah.

Ia mengatakan, jika dilihat secara belanja pemerintah daerah ini sesuai dengan kapasitas fiskalnya 50% dari kapasitas fiskal daerah, namun masih relatif rendah karena hanya sedikit yang memiliki kapasitas fiskal tinggi untuk kemudian membiayai Pilkada.

"Meski Pilkada ini juga banyak digerakkan oleh pengusaha tapi dampaknya terhadap ekonomi sifatnya lokal tidak sebesar pada Pilpres dan juga berbeda-beda antar daerah umumnya," jelas Faisal kepada Kontan, Senin (16/9).

Faisal mencermati dampak pilkada ini sangat terbatas manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian secara menyeluruh. Hal itu karena setelah tidak ada lagi Pilkada biasanya langsung kembali pada kondisi normal atau turun pertumbuhan ekonominya.

Jika dilihat pada pilpres sebelumnya, dampaknya mungkin relatif besar karena dapat meningkatkan belanja pemerintah dan juga belanja non-rumah tangga serta non-pemerintah.

Pada kuartal I 2024 perekonomian mengalami pertumbuhan dobel digit sehingga meski konsumsi rumah tangga hanya 4,9% tumbuhnya tapi secara keseluruhan pertumbuhan kuartal I dapat mencapai 5,1% disebabkan ada dorongan dari Pilpres.

"Pertumbuhan ekonominya seperti yang terjadi di Pilpres itu 5,1% kemudian turun di kuartal kedua dan juga di kuartal ketiga ini diperkirakan lebih turun lagi karena sumber pertumbuhan ekonomi yang utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi itu malah pada tahun ini terutama kuartal satu itu lebih rendah dibandingkan dengan catatan historis," ujarnya.

Kampanye-kampenya besar yang dilansungkan saat momen pilkada kali ini juga dampaknya tidak signifikan dan bersifat sementara. Meski begitu Faisal berharap dampak pilkada mendatang di kuartal keempat bisa mendorong perekonomian tetapi diproyeksikan tidak jauh dari 5% pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk kampanye yang paling marak mungkin adalah di bansos dari para kandidat yang mencoba untuk menyuap rakyat, dengan bansos sebagaimana juga pada kontestasi presiden yang lalu namun menurut saya dampaknya itu sangat-sangat temporer tidak terlalu signifikan, kalaupun besar itu hanya sifatnya sesaat saja," ungkapnya.

Solo: Sedikinya 3424 lembar bilik suara Pilkada serentak 2024 hasil kontrak pengadaan logistik KPU dengan PT Santosa Jawi Abadi, Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 16 September 2024 sudah diterima KPU Kota Solo.

Ketua KPU Solo Bambang Christanto mengatakan, selain bilik suara untuk Solo, bersamaan dikirim dari Surabaya untuk Wonogiri, Temanggung, Karanganyar dan Kota Magelang.

Bilik suara untuk Wonogirj sejumlah Wonogiri 7.612 lembar, lalu Temanggung sebanyak 5.224 lembar, dan Karanganyar 5.376 lembar, serta Kota Magelang sebanyak 724 lembar kerdus bilik suara.

"Logisistik bilik suara untuk Kota Solo, sudah tiba di KPU tadi pukul 10.00. Total mencapai 3434 lembar yang diangkut dengan truk barang," imbuh dia.

Gelaran Pilkada serentak, KPU Solo menyiapkan 856 TPS, dengan rincian 853 TPS reguler dan 3 TPS khusus, yang manandua diantaranya di Rutan Kelas 1 Solo dan di Griya PMI Mojosongo.

Pada Rabu, 18 September 2024, KPU akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap Kota Solo. MI/Widjajadi

(CDE)

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPD PDI-P Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menuturkan bahwa partainya akan mengumumkan tokoh kejutan untuk Pilkada Jabar 2024. Hal ini ia utarakan dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Sebelumnya, ada kabar bahwa PDI-P akan mengalihkan dukungan terhadap Anies Baswedan ke Pilkada Jabar, setelah batal di Jakarta.

Namun, apakah Anies yang menjadi figur kejutan itu, Ono tidak membeberkannya. "Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat," kata Ono dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

"Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain," kata dia.

Ia kemudian menyampaikan bahwa Jabar adalah wilayah yang besar dengan hak pilih yang terbesar di Indonesia. Dia turut menyatakan bahwa PDI-P menggodog figur-figur dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Hal ini untuk menghasilkan pemimpin Jabar yang menyelesaikan masalah masyarakat. Terakhir, ia berharap PDI-P bisa mendaftarkan bakal pasangan cagub dan cawagub di hari terakhir pendaftaran, Kamis ini.

"Mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa mendaftarkan hari Kamis di detik-detik terakhir pendaftaran. Mohon doa dari rakyat Jawa Barat," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku tak bisa berandai-andai dan menjawab soal adanya isu bahwa PDI-P akan memajukan Anies Baswedan di Pilkada Jabar 2024.

PDI-P memang belum mengumumkan calon kepala daerah untuk Pilkada Jabar.

Sebelumnya, Anies justru digadang akan dicalonkan PDI-P di Pilkada Jakarta, tetapi akhirnya batal karena mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

Puan menuturkan, segala kemungkinan itu akan terjawab pada sore nanti di mana waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir.

"(Soal Anies di Pilkada Jabar) kita lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore," kata Puan menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Akan Umumkan Figur Kejutan untuk Pilkada Jabar, Anies Baswedan?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/29/14230111/pdi-p-akan-umumkan-figur-kejutan-untuk-pilkada-jabar-anies-baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan kerja sama dengan TNI dan Polri yang dibangun pada Pemilu 2024 akan terus berlanjut untuk Pilkada Serentak 2024, termasuk dalam hal distribusi logistik.

"Pola-pola pengamanan terkait pengadaan logistik dan distribusinya sampai TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024," kata anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada Senin (15/7/2024).

Ia menambahkan, kerja sama ini juga dibangun untuk memastikan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 di daerah-daerah terpencil.

Sebelumnya, pada Pemilu 2024 Februari lalu, para pimpinan KPU RI sampai menyewa jet pribadi. Mereka berdalih, jet pribadi itu dipakai buat memantau distribusi logistik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

"Jadi agar mendapatkan dukungan di daerah-daerah terpencil seperti di daerah yang aksesnya sulit dijangkau, itu sama, kami bekerja penuh agar situasinya logistik di Pilkada juga tepat waktu seperti di Pemilu 2024," kata dia.

Sebelumnya, Yulianto memastikan KPU RI tak akan menggunakan jet pribadi berkaitan dengan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024.

"Tidak. Ini kan penyelenggaraan ada di provinsi dan kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI itu, Jumat (12/7/2024).

Saat ini, KPU mulai mempersiapkan logistik Pilkada Serentak 2024. Jumat lalu, KPU melakukan uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Logistik Pilkada Serentak 2024 menghadirkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu.

Setelahnya, KPU mengaku akan segera mengirim rancangan beleid itu ke Komisi II DPR supaya bisa segera disetujui.

Adapun saat ini KPU masih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemutakhiran daftar pemilih Pilkada Serentak 2024.

Hasil pemutakhiran daftar pemilih ini akan disusun menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan paling lambat pada 23 September nanti.

Dari jumlah dan sebaran DPT yang ditetapkan, KPU akan menentukan berapa dan di mana saja TPS untuk Pilkada Serentak 2024, serta berapa kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing TPS.

KPU hanya punya waktu kurang-lebih 2 bulan untuk distribusi logistik.

Pasalnya, masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Jumlah hari kampanye ini 15 hari lebih singkat dibandingkan Pemilu 2024 Februari lalu.

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menyampaikan tantangan terberat dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ialah distribusi logistik. Ada sekitar 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang harus didistribusikan logistik pada Pilkada 2024.

“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” ungkap Yulianto, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.
“Dari kecamatan terus kemudian ke desa, dari desa baru sampai di TPS,” ujar Yulianto.

Baca Juga:KPU Pastikan Persiapan Pilkada 2024 untuk Pemilih Disabilitas Lebih Baik

Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik.

Selain itu, Yulianto menyampaikan peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).

Sama seperti di Pemilu 2024, kata Yulianto, pilkada 2024 akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan pola-pola pengamanan logistik.

“Pilkada ini kan hampir seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di daerah, khususnya ibu kota ini. Selebihnya menyelenggarkan pilkada semua. Jadi pola-pola pengamanan terkait dengan pengadaan logistik beserta distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024,” ujar dia.

Kerja sama itu dilakukan agar mendapatkan dukungan seperti di daerah-daerah terpencil serta daerah dengan akses yang sulit dijangkau.

“Itu sama juga nanti kami berkoordinasi penuh agar situasinya logistik di pilkada itu juga tepat waktu persis di Pemilu 2024,” ujar dia.





(AZF)