JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada bidang bina konstruksi, hal ini menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun mempengaruhi proses tender (lelang).

"Walaupun Alhamdulillah, sisa yang terpengaruh (lelang) tidak sampai 10 persen," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina KonstruksiKementerian PUPR Abdul Muis usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Abdul, hal ini disebabkan proses paket lelang pekerjaan Kementerian PUPR sudah 90 persen selesai pada tahun 2024 ini.

Dia menjelaskan, dari 10 persen paket lelang pekerjaan tersebut beberapa di antaranya berasal dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga, karena ada proses kendala PDN yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita kembali berubah ke manual. Karena, kita bergerak cepat tadi. Kalau kita enggak segera kembali ke manual, waktu akan hilang, waktu akan habis," ucap dia.

Fenomena ini tentunya akan berimbas pada lambatnya pembangunan infrastruktur di IKN.

Untuk itu, dengan berubahnya kembali ke sistem manual, maka proses lelang paket pekerjaan proyek pun berjalan terus.

Ini termasuk proses sertifikasi badan usaha, TKK, maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ke manual.

"Walaupun ya memang kembali ke manual ada ekstra tenaga, ekstra waktu yang kita lakukan dibandingkan dengan sistem informasi," tandas Abdul.