KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

Menteri Komdigi perempuan pertama ini turut meminta tambahan anggaran untuk perpanjangan anggaran operasional PDNS, karena sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan.

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Angkatan Siber menjadi hal yang penting di tengah maraknya serangan siber ke Tanah Air.

Peretasan yang dilakukan oleh Brain Cipher kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah membuat gangguan pada infrastruktur tersebut selama 2 bulan.

Diketahui PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber pada 20 Juni 2024. Ratusan data lembaga dan instansi pemerintah dikunci oleh peretas, yang berdampak pada gangguan sejumlah layanan.

Lelaki yang akrab disapa Bamsoet mengatakan kasus peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

Dunia, lanjutnya, sudah memasuki era internet of military things. Operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, kata Bamsoet, pembentukan angkatan siber juga dianggap krusial seiring posisi geopolitik Indonesia rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.

"Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomware adalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada bidang bina konstruksi, hal ini menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun mempengaruhi proses tender (lelang).

"Walaupun Alhamdulillah, sisa yang terpengaruh (lelang) tidak sampai 10 persen," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina KonstruksiKementerian PUPR Abdul Muis usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Abdul, hal ini disebabkan proses paket lelang pekerjaan Kementerian PUPR sudah 90 persen selesai pada tahun 2024 ini.

Dia menjelaskan, dari 10 persen paket lelang pekerjaan tersebut beberapa di antaranya berasal dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga, karena ada proses kendala PDN yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita kembali berubah ke manual. Karena, kita bergerak cepat tadi. Kalau kita enggak segera kembali ke manual, waktu akan hilang, waktu akan habis," ucap dia.

Fenomena ini tentunya akan berimbas pada lambatnya pembangunan infrastruktur di IKN.

Untuk itu, dengan berubahnya kembali ke sistem manual, maka proses lelang paket pekerjaan proyek pun berjalan terus.

Ini termasuk proses sertifikasi badan usaha, TKK, maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ke manual.

"Walaupun ya memang kembali ke manual ada ekstra tenaga, ekstra waktu yang kita lakukan dibandingkan dengan sistem informasi," tandas Abdul.

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengakui serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membuat sertifikasi pekerja konstruksi gagal terbit.

Hal itu membuat para pekerja di sektor konstruksi terlambat untuk mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Sebab, sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujar Abdul Muis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Selanjutnya, Abdul Muis mengaku akibat gangguan tersebut juga berdampak pada proses pengadaan beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR. Mengingat, proses pengadaan atau tender saat ini dilakukan melalui sistem online.

"Walaupun Alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya.

Abdul Muis menjelaskan beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari sistem PDNS yang eror itu seperti proyek-proyek pekerjaan di IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDN, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," lanjutnya.

Menurutnya, proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih ketimbang menggunakan sistem manual, hal itu akhirnya mengancam pada proses penyelesaian proyek yang mundur.

"Maka kemarin kita secepat mungkin mengambil keputusan kita kembali ke manual. Sehingga proses lelang tetap jalan. Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.

Sebab, proses pengadaan atau tender pemerintah saat ini dilakukan melalui sistem online. "Walaupun alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024)..

Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDNS, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.

Dengan kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat dengan memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan begitu, proses lelang tetap jalan.

“Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," kata dia.

Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Itu lantaran sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya.

(Febrina Ratna)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Imbas peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) turut dirasakan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi). Ini menyebabkan terhambatnya layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan yang menimpa PDNS 2 belangsung hampir satu bulan sehingga sumber pemasukan dari penerbitan SBU dan SKK pun mandek.

“Itu praktis langsung down sudah satu bulan lebih, karena memang sumber pemasukannya dari situ, baik SKK maupun SBU sama-sama sekali mati,” ujarnya saat ditemui di Graha Gapensi, Jakarta, Senin (22/7).

Andi menjelaskan, terhambatnya sistem layanan SBU dan SKK terjadi sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024. Sementara itu, dari 18 Juli hingga hari ini tercatat ada 700 badan usaha yang tidak mampu diproses untuk penerbitan SBU maupun SKK.

Dia bilang, nilai kerugian yang didapatkan pihaknya dari peretasan PDNS 2 tersebut terbilang cukup besar. Sayangnya, dia tidak bisa menyebutkan berapa besar nominalnya.

“Saya pikir keamanan negara dalam bidang ini tidak terjadi lagi, menurut saya ini kelalaian yang luar biasa, ditanya kerugiannya kami sama sekali lumpuh,” jelas dia.

Andi menuturkan, down-nya sistem layanan tersebut menjadi pengalaman besar agar para stakeholder konstruksi melakukan backup data. Untuk itu, dia berharap pada tanggal 24 Juli 2024 mendatang sistem telah kembali normal seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Kalau ngga ada backup kondisinya seperti ini, di lain sisi kita harus melakukan digitalisasi tapi di sisi lain ada hal seperti ini. Maka ini menjadi pengalaman sangat berharga buat kita semua supaya kita di seluruh sektor ini membuat backup data,” jelasnya.

Andi berharap, PDSN bisa pulih segera dan semua sistem ini normal kembali.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono mengungkapkan peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data.

Taufiq menyebutkan, data yang hilang tersebut terdiri dari 291 data Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi,84 data asosiasi badan usaha, 85 data asosiasi profesi dan 2 asosiasi rantai pasok. Data tersebut merupakan hasil pencatatan yang dilakukan hingga 19 Juni 2024.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada file dokumen pengalaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang tercatat hingga 20 Juni 2024 juga turut raib.

“Kerugian dari sistem yang downtadi, tendernya terlambat, harus diulang, dan lain-lain. Jadi termasuk juga data yang luar biasa, kita nggak bisa menilai data yang hilang tadi, itu kerugian yang terbesar,” ujarnya saat ditemui di Graha Gapensi, Jakarta, Senin (22/7).

Taufiq menjelaskan, peretasan pada sistem PDNS berlansung sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, ini menyebabkan sistem layanan tidak bisa diproses hingga hilangnya data. Untuk itu, pelaku usaha konstruksi diminta untuk mengupload ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan.

“Data hilang itu sudah enggak ketemu, terpaksa teman-teman (pelaku usaha konstruksi) harus mengupload lagi, mengisi lagi, itu kerugian yang menurut saya lebih mahal daripada sekedar uang,” jelas dia.

Taufiq mengungkapkan, saat ini layanan sudah kembali beroperasi secara normal namun masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, pada tanggal 24 Juli 2024 sistem akan kembali seperti sedia kala.

“Jadi, sejak 18 Juli sebenarnya sudah normal cuma statusnya masih uji coba, karena kan kita belum yakin betul ini bener atau tidak, tapi 24 Juli kita kan berjalan resmi, normal,” ungkap dia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah bertambah menjadi 86 layanan, yang berasal dari 16 tenant.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

"Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” ujar Hadi dalam keterangan pers, Sabtu (13/7).

Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal. Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Ia menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”.

Selanjutnya dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” jelas Hadi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt). “Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” ujar Hadi dalam keterangan pers, Kamis (11/7).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” kata Hadi.

Menurut Hadi, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

"Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

"Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Ismail, dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024.

"Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA - Instansi dan lembaga pemerintahan sebagai penyewa (tenant) di pusat data nasional sementara (PDNS) disebut memiliki kekhawatiran dalam menyimpan data-data penting mereka di PDNS 2 usai infrastruktur vital tersebut diretas.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa dampak dari serangan ransomware terhadap PDNS 2 akan membuat para penyewa menjadi ragu.

Dia mendesak agar Kemenkominfo melakukan 'bersih-bersih' dengan mengubah tata kelola standar operasional, perencanaan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan data center PDN untuk menjaga keamanan dan memulihkan kepercayaan penyewa terhadap PDN.

“Tenant ke PDN akan ragu akibat kejadian ini. Jadi harus ada perubahan SOP [standar operasional prosedur], perencanaan, SDM, dan sebagainya untuk membuat kepercayaan pulih,” ujar Heru kepada Bisnis.

Untuk diketahui, pascaperetasan PDNS, Kementerian Hukum dan Ham segera memindahkan layanan imigrasi ke penyedia komputasi awan swasta. Langkah tersebut diambil untuk menjaga pelayanan tetap berjalan.

Menkumham tidak meletakan server di PDNS yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp700 miliar.

Dalam hal ini, Heru menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam mengelola pusat. Jika tidak, maka bisnis pusat data akan berat ke depan.

“Memang perlu perbaikan agar ada kepercayaan lagi masyarakat, pengguna jasa, pusat data, termasuk pusat data nasional untuk dapat menggunakan pusat data untuk menyimpan data-data atau pemberian aplikasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Heru, ada beberapa faktor terjadinya insiden siber, mulai dari sistem keamanan siber yang lemah, adanya pengguna malware atau ransomware yang kekinian, peretas yang andal, serta tim penjaga keamanan data yang tidak kompeten oleh pengelola PDNS 2 Surabaya.

Heru pun menyarankan agar mitigasi harus dipikirkan sejak awal perencanaan dibangun suatu pusat data. Misalnya, seperti adanya PDN utama, PDN backup, dan PDN backup dari backup.

“Manajemen risiko juga harus dihitung. Kemudian ketika insiden terjadi, SOP harus jelas, mitigasi juga harus jelas dan cepat,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan bahwa kejadian PDNS 2 telah mengajarkan pengguna jasa untuk lebih kritis dalam memilih fasilitas atau jasa pengelolaan data.

Terlebih, Ardi menyebut insiden ini berpengaruh terhadap prospek data center ke depan, lantaran serangan ransomware ini sudah menjadi masalah global. Selain itu, peretasan PDNS 2 juga berdampak pada citra dan integritas industri.

“Artinya dari segi bisnis global, PDN yang paling canggih saja sudah jebol, karena PDN itu menjadi barometer, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk industri,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis.

Jakarta: Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebut karena pemerintah gencar melawan judi online. Sebelum peretasan terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar memberantas judi online.

"Program memberantas judi online ini program utama Menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi) setelah dilantik Presiden Joko Widodo Juli tahun lalu. Pemberantasan judi online itu prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 8 Juli 2024.

Tercatat sepanjang periode 2023 hingga 2024 Kominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Polri dengan cara memblokir sekitar 2,2 juta situs judi online.
Pada 19 Juni, lanjut Febrio, saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, pemerintah memutuskan memblokir akses internet judi online ke Kamboja dan Filipina. Sehari berselang, aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

"Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendeskreditkan Kominfo," kata dia.

Projo Muda curiga peretasan terhadap PDN didalangi bandar judi online yang berasal dari dalam negeri. Simpulan itu, menurut Febrio, karena sejumlah alasan.

Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 serangan hacking paling tinggi dari dan terhadap Indonesia. Kedua, lanjut dia, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, kemudian tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut.

"Makin jelas ini upaya bandar judi online di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik," kata dia.

Gencar edukasi

Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring menguatkan edukasi ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyetop praktik judi online yang menyasar generasi muda dan telah meresahkan di Indonesia.

Salah satu cara edukasi pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu ialah dengan memutarkan beragam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai bahaya dari judi online.

"Pada sekolah, ada pemutaran-pemutaran video ILM mengenai pencegahan perjudian daring," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Usman Kansong, dilansir dari Antara.

Tidak hanya menyasar generasi muda, edukasi dan literasi digital mengenai bahaya judi online juga disediakan Kominfo untuk masyarakat umum. Dan itu dapat diakses secara luas melalui https://s.id/bersamastopjudol.

(UWA)

Jakarta: Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, menyentil sikap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setadi yang tak mundur setelah terjadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ruby menilai bila kasus ini terjadi di negara besar, pejabat yang bertanggung jawab atas peristiwa peretasan otomatis bakal mundur dari jabatannya.

"Kalau terjadi di negara besar yang bermoral lebih baik, banyak pejabat mereka otomatis dengan legawa mengundurkan diri," ujar Ruby dalam diskusi virtul bertajuk Misteri Mister X Di Pusat Data Nasional, yang ditayangkan di YouTube Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dia menilai mengundurkan diri merupakan bentuk bertanggung jawab. Menkominfo dianggap tidak bisa menangani persoalan dengan cepat.
Menurut dia, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang. Terlebih, kesalahan hanya dibebankan kepada seorang staf yang mengelola PDNS.

"Kita gak mau terima tanggung jawab staf saja, logikanya PDN ini milik Kominfo, yang membiayai proyek anggaran Kominfo, yang mendapat tender, yang bangun, dan mengoperasikan pihak ketiga," jelas dia.

Baca Juga: Bertanggung Jawab Atas Peretasan PDNS, Budi Arie Didesak Mundur dari Menkominfo

Ruby memandang harus ada tanggung jawab yang berjenjang. Mulai dari pihak pengguna anggaran, pemilik anggaran, hingga yang menjalankan PDNS.

"Sehingga harus ada tanggung jawab berjenjang, tanggung jawab di sisi owner, tanggung jawab pembangunannya, dan tanggung jawab di sisi operasionalnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan berdasarkan hasil forensik, ada pengguna dari pihak internal yang sering menggunakan password. Pihak internal ini yang kemudian dianggap bersalah atas serangan ransomware LockBit 3.0.

"Kami sudah mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya hingga terjadi permasalahan yang sangat serius ini," ujar Menko Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

(AZF)