Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melelang proyek pengendalian banjir Sistem Tenggang – Sringin Tahap I dengan total nilai mencapai Rp682,37 miliar.

Lewat proyek tersebut, pemerintah bakal melakukan perbaikan alur Sungai dengan melakukan normalisasi perkuatan tanggul serta membangun rumah pompa sebagai satu sistem kesatuan mengurangi dampak banjir di daerah semarang.

“Tujuan kegiatan ini adalah mengurangi daerah genangan banjir pada daerah di sistem sungai Tenggang,” tulis PU dalam uraian singkat, dikutip Rabu (6/11/2024).

Adapun, lokasi pekerjaan proyek Sistem Tenggang – Sringin tahap I tersebut berlokasi di Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari dan Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Total nilai proyek pengendalian Banjir Sistem Tenggang – Sringin Tahap I senilai Rp682,37 miliar. Perinciannya, Rp250,76 miliar merupakan tahap I paket I dan Rp431,61 miliar merupakan tahap I paket II.

Sumber pendanaan pengadaan Pengendalian Banjir Sistem Tenggang - Sringin Tahap Itersebut bakal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) Tahun Anggaran 2024 – 2026.

“Waktu pelaksanaan untuk kegiatan Pengendalian Banjir Sistem Tenggang-Sringin Tahap I Paket I adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender,” tegasnya.

Adapun, tahap pelaksanaan proyek terdiri dari pekerjaan persiapan yang terdiri dari sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian tahap pekerjaan pompa, elektrikal dan mekanikal terdiri dari penggantian pompa eksisting Tenggang dan pembangunan pengadaan pompa tenggang.

Serta pekerjaan pompa Tenggang mencakup pekerjaan tanggul kolam retensi, pekerjaan pompa tenggang dan pekerjaan bangunan fasilitas pendukung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada bidang bina konstruksi, hal ini menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun mempengaruhi proses tender (lelang).

"Walaupun Alhamdulillah, sisa yang terpengaruh (lelang) tidak sampai 10 persen," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina KonstruksiKementerian PUPR Abdul Muis usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Abdul, hal ini disebabkan proses paket lelang pekerjaan Kementerian PUPR sudah 90 persen selesai pada tahun 2024 ini.

Dia menjelaskan, dari 10 persen paket lelang pekerjaan tersebut beberapa di antaranya berasal dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga, karena ada proses kendala PDN yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita kembali berubah ke manual. Karena, kita bergerak cepat tadi. Kalau kita enggak segera kembali ke manual, waktu akan hilang, waktu akan habis," ucap dia.

Fenomena ini tentunya akan berimbas pada lambatnya pembangunan infrastruktur di IKN.

Untuk itu, dengan berubahnya kembali ke sistem manual, maka proses lelang paket pekerjaan proyek pun berjalan terus.

Ini termasuk proses sertifikasi badan usaha, TKK, maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ke manual.

"Walaupun ya memang kembali ke manual ada ekstra tenaga, ekstra waktu yang kita lakukan dibandingkan dengan sistem informasi," tandas Abdul.

BANDUNG, iNews.id - Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menggeledah Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung, Rabu (10/7/2024). Penggeledahan dilakukan diduga terkait pengaturan atau kongkalikong lelang proyek pekerjaan sejak pukul 11.00 WIB hingga 17.30 WIB.

Hasil penggeledahan di dua lokasi, penyidik Kejari menyita 74 barang bukti mulai dari dokumen, laptop hingga HP dari anggota kelompok kerja (pokja) berinisial R dan R.

Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo mengatakan, selain Kantor ULP Kota Bandung, penggeledahan juga dilakukan di rumah anggota pokja ULP Bandung.

"Penggeledahan terkait dugaan pengaturan proyek lelang pekerjaan atau tender antara pokja dengan peserta lelang untuk sejumlah proyek," ujar Kajari Kota Bandung, Rabu (10/7/2024). 

Dia mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci tender proyek diduga diatur dan dinas yang sedang diselidiki. Selain itu juga memastikan belum ada tersangka dalam kasus dugaan pengaturan lelang tersebut.

"Penggeledahan ini kami lakukan untuk membuat terang perkara. Kami mengumpulkan barang bukti untuk kelengkapan berkas perkara, termasuk mencari tersangka kasus ini siapa-siapa saja," kata Irfan. 

Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan menuturkan, berdasarkan penyelidikan sementara diduga ada pengaturan lelang proyek tahun anggaran (TA) 2024 yang dilakukan Pokja ULP Bandung. 

"Jadi dari penyelidikan yang kami lakukan, ada indikasi transaksional antara pihak penyedia dan Pokja ULP. Karena itu, kami ambil tindakan dengan menyita barang-barang elektronik agar bisa membuat terang permasalahan ini," ujar Wawan.

Menurutnya, modus operandi dalam kasus ini, yakni Pokja ULP Bandung diduga membocorkan sejumlah dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), Rancangan Anggaran Belanja (RAB) hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke pengusaha atau peserta lelang/tender proyek.

"Modus membocorkan dokumen ini dengan iming-iming penyedia dapat memenangkan tender dengan menyerahkan uang, penyedia (peserta lelang) akan mendapatkan DED, HPS dan RAB," kata Wawan. 

Setiap peserta lelang yang ingin mendapat bocoran dokumen proyek harus membayar sejumlah uang kepada anggota Pokja ULP Kota Bandung dari Rp5 juta sampai Rp10 juta. Praktik ini diduga sudah dilakukan Pokja ULP Kota Bandung untuk 14 proyek pengadaan.

"Dengan menyerahkan DED itu, peserta lelang mengetahui berapa besaran yang bisa dilakukan dan kuncian-kuncian apa yang bisa dilakukan dalam paket pekerjaan tersebut," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam beberapa pekan terakhir digegerkan dengan serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Serangan ransomware ke PDNS ini mengakibatkan ratusan layanan instansi pemerintah mengalami gangguan, termasuk layanan dari Kemenkumham, Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud mengatakan, peretasan tersebut berpengaruh ke proses lelang proyek konstruksi garapan Kementerian PUPR.

"Tadinya kami sudah sangat optimis tender bisa mencapai 15 hari selesai karena sudah pakai aplikasi SIMPAN. Yang dulunya kami kalau melakukan evaluasi cukup menggunakan SIMPAN, sekarang harus kembali evaluasi lagi," kata Nico dalam Seminar Nasional Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) yang digelar di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Bahkan sebelumnya diproyeksikan, lelang proyek jalan tol bisa berlangsung kurang dari satu pekan atau hanya sekitar 5 hari.

Tidak tinggal diam, Kementerian PUPR berupaya untuk memastikan proses tender proyek konstruksi harus tetap berjalan.

"Kami carikan cara dengan cara lain tapi tetap harus jalan, ini kita kerjakan. Dulu kan lihat di sistem, sekarang kerja keras, baca (dokumen) lagi," lanjutnya.

Nico tidak merincikan proyek lelang apa saja yang datanya diretas, namun terdiri dari proyek garapan Bina Marga, Cipta Karya, maupun Sumber Daya Air.

Adapun SIMPAN merupakan Sistem Informasi Pengalaman yang merupakan bagian inovasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.

SIMPAN memuat data atau dokumen dan informasi pengalaman penyedia jasa khususnya Badan Usaha dan tenaga ahli di bidang jasa konstruksi.

Kementerian PUPR punya back up data

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR M Zainal Fatah memastikan, serangan ransomware ke server PDNS tidak berdampak ke operasional pegawai.

"Ya biasa tapi kita tetap jalan saja. Pakai face recognition saya masih bisa kan. Operasional karyawan tidak (terdampak)," paparnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Dia mengungkapkan, Kementerian PUPR memiliki server interal yang menyimpan data-data kementerian sebelum data tersebut dipindahkan ke server PDN.

Artinya, data-data Kementerian PUPR yang hilang akibat serangan sebagian masih dapat diakses dari server internal tersebut.

"Ada, pasti ada (backup data). Tapi yang jelas gini, sebelum dia (data) dimigrasikan ke PDN kan kita punya server," imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya harus mengecek lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti berapa besar dampak serangan tersebut ke data-data Kementerian PUPR.

Namun yang jelas, pihaknya akan terus berupaya memulihkan data-data yang hilang tersebut bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita tidak bisa menyalahkan Kominfo kan, kita sama-sama mencari sesuatu yang lebih baik. Karena akhirnya kita diserang seperti ini ya tantangan bagi kita," tuntasnya.