Jakarta -

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

(ily/hns)

Brasilia: Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengutuk keras serangan udara Israel di Jalur Gaza, terutama di lokasi yang ditetapkan sebagai zona kemanusiaan. Serangan yang dimaksud adalah gempuran di kamp pengungsi Al-Mawasi di Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina.

"Pengeboman terbaru di Jalur Gaza yang menewaskan ratusan orang tak bersalah tidak dapat diterima. Ada lebih dari 90 korban jiwa dan hampir 300 orang terluka di tenda-tenda yang menampung anak-anak, lansia, dan wanita," kata Presiden Lula di akun media sosial X miliknya, dilansir dari Anadolu Agency, Senin, 15 Juli 2024.

Presiden Lula menyerukan para pemimpin dunia untuk berbicara menentang pembantaian tanpa akhir itu. Ia meminta mereka semua untuk tidak tinggal diam.
Menurutnya, sangat mengerikan jika Israel terus menerus menyerang rakyat Palestina yang berujung pada puluhan ribu kematian.

"Pemerintah Israel terus menyabotase proses perdamaian dan gencatan senjata di Timur Tengah," ucap Lula.

Ia menekankan, gencatan senjata dan perdamaian di kawasan tersebut perlu menjadi prioritas dalam agenda internasional. Semua upaya, lanjut Lula, harus difokuskan pada pembebasan sandera Israel dan mengakhiri serangan di Jalur Gaza.

Presiden Negeri Samba ini merupakan salah satu pemimpin dunia yang sangat vokal mengkritik serangan Israel ke Palestina. Ia dengan berani menyebut tindakan Israel sebagai genosida, dan membandingkannya dengan Holocaust di era Perang Dunia II.

Ketegangan Brasil-Israel

Kritik Lula telah menciptakan keretakan diplomatik antara Brasil dan Israel, dengan Tel Aviv menyatakan Lula sebagai "orang yang tidak berterima kasih." Brasil telah menarik duta besarnya dari Israel terkait ketegangan ini.

Para pemimpin Amerika Latin lainnya seperti Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Kolombia Gustavo Petro dan Presiden Bolivia Luis Arce juga mendukung sikap Lula dan ikut mengutuk kekejaman yang dilakukan Israel.

Lebih dari 38 ribu warga Palestina terbunuh sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas sebenarnya bisa melampaui perkiraan pemerintah setempat.

Jurnal medis Inggris, The Lancet, baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian yang menilai bahwa angka sebenarnya bisa mencapai 186.000 jika memperhitungkan kematian tidak langsung dan orang hilang.

Baca juga: Singgung Holocaust, Presiden Brasil Dilarang Masuk ke Israel

(WIL)