Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - RIO DE JANEIRO. Perusahaan tambang asal Brasil, Vale, salah satu produsen bijih besi terbesar di dunia melaporkan penurunan laba bersih di kuartal III tahun ini sebesar 15% secara tahunan. Penurunan laba Vale terpukul harga bahan pembuat baja yang lebih rendah runtuhnya bendungan Mariana.

Hingga akhir September 2024, Vale membukukan laba bersih sebesar US$ 2,41 miliar, jauh di atas perkiraan analis disurvei oleh LSEG yang memperkirakan laba Vale di US$ 1,65 miliar.

Vale melaporkan penurunan pendapatan bersih sebesar 10% secara tahunan menjadi US$ 9,55 miliar, hampir sejalan dengan proyeksi analis sebesar US$ 9,44 miliar.

Perusahaan telah merilis laporan penjualan dan produksi kuartal ketiganya awal bulan ini, yang menunjukkan produksi bijih besi berada di level tertinggi sejak 2018, tetapi harga bijih besi murni turun 14% dan membebani laba Vale.

Laba inti sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan mencapai US$ 3,62 miliar pada kuartal tersebut, turun 18% dari tahun sebelumnya dan memenuhi estimasi analis sebesar US$ 3,61 miliar.

Vale dalam laporan laba rugi mengatakan telah penyisihan tambahan sebesar US$ 956 juta terkait dengan runtuhnya bendungan yang mematikan di tambang bijih besi milik Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP, di dekat kota Mariana, Brasil, pada tahun 2015.

Perusahaan tersebut telah mengantisipasi dampak serupa minggu lalu saat kesepakatan kompensasi final semakin dekat. Vale mengatakan, akan menandatangani kesepakatan tersebut pada hari Jumat setelah bertahun-tahun berunding dengan otoritas Brasil.

Pembahasan terbaru adalah agar ketiga penambang tersebut membayar 170 miliar real (US$ 30 miliar), dengan 100 miliar real dari jumlah tersebut akan dibayarkan selama 20 tahun langsung kepada otoritas publik.

"Manajemen baru Vale mengincar portofolio berkualitas lebih baik dengan lebih banyak fokus pada klien," kata CEO Vae Gustavo Pimenta dalam laporan pendapatan. Pimenta, mantan kepala keuangan Vale, bergabung sebagai CEO awal bulan ini.

Pimenta mengatakan, Vale bermaksud mempercepat upaya untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dalam bisnis bijih besi utamanya, sembari menambahkan rencananya mengembangkan unit logam dasarnya, khususnya tembaga.

Dalam pengajuan terpisah pada Kamis malam, Vale juga menaikkan panduan biaya keseluruhannya untuk tembaga untuk tahun ini.

Sidang gugatan hukum terhadap BHP Group (BHP.AX) atas jebolnya bendungan Mariana tahun 2015, akan dimulai di Pengadilan Tinggi London. Para penggugat menuntut ganti rugi hingga US$ 47 miliar atau setara Rp 727,09 triliun (kurs Rp 15.470).

Lebih dari 600.000 warga Brasil, 46 pemerintah daerah, dan sekitar 2.000 bisnis menggugat BHP atas jebolnya bendungan di Brasil tenggara itu. Adapun bendungan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh BHP dan Vale (VALE3.SA), usaha patungan Samarco.

Dikutip dari Reuters, Senin (21/10/2024), jatuhnya bendungan, yang menampung limbah pertambangan atau tailing ini, melepaskan gelombang beracun yang menewaskan 19 orang. Tragedi ini juga membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, membanjiri hutan, dan mencemari sepanjang Sungai Doce yang dianggap sakral oleh suku asli Krenak.

Namun demikian, perusahaan tambang terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar itu mengajukan keberatan atas tanggung jawabnya dalam gugatan. BHP juga mengatakan, gugatan hukum di London menduplikasi proses hukum dan program perbaikan di Brasil.

Perusahaan menyebut, hampir US$ 8 miliar telah dibayarkan kepada mereka yang terkena dampak bencana melalui Renova Foundation, yang didirikan pada tahun 2016. Di samping itu, para penambang melaporkan, pemerintah Brasil saat ini sedang membahas kesepakatan kompensasi hampir US$ 30 miliar dengan BHP, Vale, dan Samarco.

Firma hukum yang mewakili para penggugat, Pogust Goodhead mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gugatan hukum Inggris adalah satu-satunya cara untuk benar-benar meminta pertanggungjawaban BHP.

"Klaim hukum Inggris telah mendorong BHP untuk akhirnya menerima bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak di Brasil, tetapi kesepakatan yang diusulkan ini paling banter hanya berjalan setengah jalan," kata CEO Pogust Goodhead, Tom Goodhead.

Sementara itu, BHP mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas Brasil dan pihak lain untuk mencari solusi guna menyelesaikan proses kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan komprehensif.

Sidang Pengadilan Tinggi London akan berlangsung hingga 12 minggu dan akan mempertimbangkan apakah BHP bertanggung jawab kepada para penggugat berdasarkan hukum lingkungan Brasil.

Sidang ini juga akan mempertimbangkan apakah kotamadya Brasil yang terlibat dalam kasus tersebut diizinkan untuk mengajukan tindakan hukum dan dampak dari setiap perjanjian yang dicapai dengan BHP oleh para penggugat yang terlibat dalam gugatan hukum Inggris.

Sebagai informasi, gugatan tersebut memiliki jalan yang berbelit-belit menuju pengadilan. Pada tahun 2020, gugatan tersebut sempat ditolak sebelum Pengadilan Banding memutuskan bahwa gugatan dapat dilanjutkan.

BHP dan Vale juga sempat berselisih di pengadilan Inggris atas potensi tanggung jawab mereka, sebelum mencapai kesepakatan pada bulan Juli untuk membagi tagihan atas segala ganti rugi yang mungkin diberikan.