Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung inisiatif perguruan tinggi menjadikan mahasiwa pekerja paruh waktu. Terlebih, bila pekerjaannya berkaitan dengan ekosistem pendidikan maupun administratif perguruan tinggi.

"Terkait kerja paruh waktu di kampus bagi mahasiswa, misalnya dengan menjadi asisten perkuliahan, asisten riset, dan petugas administratif kampus, pada prinsipnya kami mendorong inisiatif-inisiatif perguruan tinggi," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Ia meyakini pekerjaan di bidang tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Haris juga mendorong perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk magang.
"Untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, termasuk melalui partisipasi dan praktik kerja dalam kegiatan akademik dan non-akademik," jelas dia.

Kemendikbudristek saat ini tak memiliki aturan khusus terkait kerja paruh waktu bagi mahasiswa di kampus. Pihaknya menyerahkan pengaturannya kepada kampus.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," kata dia.

Ia memahami sejumlah skema kerja paruh waktu yang diterapkan kampus. Termasuk, berbagai model pemberian upah maupun kredit atas kerja paruh waktu yang dilakukan mahasiswa.

Beberapa kampus, kata dia, memiliki program kerja paruh watu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SK), atau insentif lainnya. "Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," jelas dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: ITB Sebut Mahasiswa Salah Persepsi, Penerima Beasiswa UKT Tak Wajib Kerja Paruh Waktu

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tak memiliki aturan khusus terkait kerja paruh baktu bagi mahasiswa di kampus. Pihaknya memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk mengatur hal itu.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Ia memahami sejumlah skema kerja paruh waktu yang diterapkan kampus. Termasuk, berbagai model pemberian upah maupun kredit atas kerja paruh waktu yang dilakukan mahasiswa.
Beberapa kampus, kata dia, memiliki program kerja paruh watu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SK), atau insentif lainnya. "Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," tutur dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Kemendikbudristek Diminta Buat Aturan Kerja Paruh Waktu di Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)