Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tindakan pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Dia menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus tersebut. Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang memanipulasi data inflasi, tetapi dia tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

"Saya sudah cek sama Pak Tito [Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian]. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan, data inflasi harus akurat dan kredibel. Dia menuturkan, penghargaan atau reward yang diberikan pemerintah pusat untuk upaya menekan inflasi jangan sampai menciptakan tindakan penyimpangan.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menjaga keakuratan data data inflasi di Indonesia.

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu BPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan banyak kepala daerah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa BPS memiliki metodologi tertentu, yang sudah mengacu pada standar internasional dalam mengumpulkan data.

"BPS menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain," tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia menyatakan bahwa untuk mengukur dan menentukan data harga di daerah, BPS menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Dirinya pun kembali menegaskan terkait data yang pihaknnya hasilnya, dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

Lebih lanjut, BPS juga memiliki metode tertentu dalam menentukan waktu, tempat, target responden untuk menjadi data inflasi.

Sementara itu, Amalia menyampaikan terkait keberadaan pasar murah menjadi salah satu cara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan angka inflasi.

"Pasar murah itu jadi langkah konkret pemerintah kendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah yang di tempat kita survei, sangat dipengaruhi mekanisme pasar," lanjutnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan mendatangi BPS selaku lembaga pengumpul data inflasi.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito.

Apalagi, klaimnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan soal inflasi karena bersangkutan soal daya beli masyarakat. Dia mengaku Jokowi kerap mengecek sendiri harga komoditas sehingga kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar.