Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tindakan pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Dia menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus tersebut. Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang memanipulasi data inflasi, tetapi dia tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

"Saya sudah cek sama Pak Tito [Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian]. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan, data inflasi harus akurat dan kredibel. Dia menuturkan, penghargaan atau reward yang diberikan pemerintah pusat untuk upaya menekan inflasi jangan sampai menciptakan tindakan penyimpangan.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menjaga keakuratan data data inflasi di Indonesia.

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu BPS.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan ada sejumlah oknum kepala daerah sengaja mengakali angka inflasi di daerahnya. Hal itu dilakukan agar angkanya menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.

Amalia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu, dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Amalia juga menuturkan, data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," kata dia.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," kata Amalia.

(Dhera Arizona)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) menilai adanya modus mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah akan berdampak buruk pada daya beli masyarakat.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky menjelaskan konsekuensinya jika data inflasi dimanipulasi tentu tidak mencerminkan kondisi inflasi sesungguhnya dan ini bisa jadi berdampak terhadap misleading persepsi publik. Selain itu juga akan terjadi misleading terhadap proses pembuatan kebijakan dalam merespon perkembangan inflasi terkini.

"Nah ini berpotensi untuk menimbulkan hasil kebijakan atau langkah kebijakan yang diambil salah," jelas Teuku kepada Kontan, Selasa (1/10).

Teuku menambahkan dampak dari adanya manipulasi data inflasi ini juga akan mempersulit Bank Indonesia dan regulator dalam mengambil langkah pengendalian inflasi. Dengan begitu dampaknya tentu inflasi yang didata berbeda dengan daya beli masyarakat sesungguhnya.

"Nanti akan berpotensi berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, dan lain-lainnya," ujarnya.

Menurut Teuku dalam persoalan ini pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam dan spesifik. Hal itu untuk memastikan agar ini tidak terjadi misleading dan tidak ada manipulasi dari angka inflasi di level daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat.

Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kelapala Badan Pengrencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa angkat bicara soal pemerintah daerah yang mengakali angka inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

Suharso mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah data pemerintah daerah yang sering memanipulasi data. Pihaknya juga mendorong kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan hukumna bagi kepala daerah terkait hal ini.

"Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, yang ngawur seperti itu," kata Suharso pada awak pers dijumpai di Kantor Bappenas, Senin (30/9)

Kendati begitu, Suharso menegaskan pemberian skema insentif dan sanksi terhadap daerah masih efektif untuk mengendalikan inflasi.

Suharso bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah memberikan insentif terhadap daerah yang terbukti melakukan pemalsuan data.

Diketahui, setiap tiga bulan, Bendahara Negara Sri Mulyani memberikan insentif sekitar Rp6 miliar— Rp10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti berhasil mengendalikan inflasi.

"Ini tidak pernah di kasih (insentif) kalau bohong, dan mereka dapat hukuman," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharso memastikan data inflasi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) merupakan data riil di lapangan. Pihaknya juga menegaskan pemerintah tidak ada kepentingan untuk merubah data inflasi itu sendiri.

Sebelumnya, Tito menyebutkan para kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9).

Selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan banyak kepala daerah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa BPS memiliki metodologi tertentu, yang sudah mengacu pada standar internasional dalam mengumpulkan data.

"BPS menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain," tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia menyatakan bahwa untuk mengukur dan menentukan data harga di daerah, BPS menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Dirinya pun kembali menegaskan terkait data yang pihaknnya hasilnya, dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

Lebih lanjut, BPS juga memiliki metode tertentu dalam menentukan waktu, tempat, target responden untuk menjadi data inflasi.

Sementara itu, Amalia menyampaikan terkait keberadaan pasar murah menjadi salah satu cara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan angka inflasi.

"Pasar murah itu jadi langkah konkret pemerintah kendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah yang di tempat kita survei, sangat dipengaruhi mekanisme pasar," lanjutnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan mendatangi BPS selaku lembaga pengumpul data inflasi.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito.

Apalagi, klaimnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan soal inflasi karena bersangkutan soal daya beli masyarakat. Dia mengaku Jokowi kerap mengecek sendiri harga komoditas sehingga kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar.