Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tindakan pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Dia menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus tersebut. Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang memanipulasi data inflasi, tetapi dia tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

"Saya sudah cek sama Pak Tito [Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian]. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan, data inflasi harus akurat dan kredibel. Dia menuturkan, penghargaan atau reward yang diberikan pemerintah pusat untuk upaya menekan inflasi jangan sampai menciptakan tindakan penyimpangan.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menjaga keakuratan data data inflasi di Indonesia.

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu BPS.