JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi jiwa, PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mengumumkan telah mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyangkut Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Rencana spin off unit syariah ini rencananya akan dilakukan perseroan pada rentang tahun 2026.

Dalam hal spin off unit syariah, BRI Life memilih ‘Bentuk 1’ yaitu dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru, yang kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah ke perusahaan baru yang dimaksud. Ini sesuai yang diatur dalam POJK 11/2023 maupun SEOJK 10/2024.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (18/10/2024), BRI Life menyatakan bahwa spin off ini rencananya akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK, dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026. Menandai satu dari delapan unit syariah yang rencananya akan ‘disapih’ pada tahun 2026.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto menjelaskan bahwa unit syariah BRI Life jadi salah satu entitas yang diwajibkan untuk melakukan spin off dengan tenggat tahun 2026. Kewajiban yang dimaksud lantara unit syariah perseroan telah memiliki ekuitas senilai Rp 232 miliar, atau melampaui prasyarat OJK yang mencapai Rp 100 miliar.

Dia mengatakan, pemisahan UUS BRI Life saat ini diperlukan untuk menjawab peluang sekaligus tantangan di sektor industri asuransi syariah ke depan. BRI Life memprediksikan, pada tahun 2025 industri asuransi syariah diproyeksikan tumbuh positif.

“Pemisahan unit usaha syariah di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life. Hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatif dan bernilai tinggi. Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” jelas Aris.

Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Menurut Aris, rendahnya penetrasi asuransi ini turut berdampak dan berpengaruh pada industri asuransi syariah. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis bahwa penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang. Apalagi Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dimana dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness di kalangan menengah dan generasi muda.

Aris menambahkan, saat ini BRI Life memiliki permodalan yang solid, tercermin dengan rasio risk-based capital (RBC) di level 547,26% atau jauh di atas ambang batas 120%. Ini menandai kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko dan tetap memberikan layanan asuransi yang handal di masa mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perubahan rencana kerja pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi BRI Life (BRI Life). Perusahaan memilih melakukan pemisahan UUS dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan perusahaan memastikan pemisahan UUS dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK yang dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026.

Aris mengatakan pemisahan UUS tersebut untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan bagi perkembangan industri ke depan.

“Pemisahan UUS di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life, hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatifdan bernilai tinggi, selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” kata Aris dalam keterangan resminya pada Jumat (18/10/2024).

Aris juga menyoroti rendahnya penetrasi asuransi yang mempengaruhi juga pada lini bisnis syariah. Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Kendati demikian, Aris sangat optimistis penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang.

Selain karena Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness syariah di kalangan menengah dan generasi muda khususnya milenial. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam memperkuat ekosistemekonomi syariah yang telah dilakukan.

“Dengan demikian, kebutuhan akan produk dan jasa, serta layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah juga makin meningkat,” katanya.

Adapun ekuitas BRI Life pada akhir tahun 2023 sebesar Rp232 miliar. Angka tersebut telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026 yakni sebesar Rp100 miliar.

Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan UUS dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan. Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah) mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin ini diperoleh usai menjalankan proses pemisahan diri dari induknya (spin off) dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife).

Izin usaha Manulife Syariah ditandai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.05/2024 pada Jumat, 4 Oktober 2024. Manulife Syariah mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud,” ungkap Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Asep Iskandar dalam pengumumannya, pada Kamis (17/10/2024).

Manulife Syariah beralamat di Gd. Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930.

“Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah diminta untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” imbuh Asep.

Sementara mengacu keterbukaan informasi dari Manulife, spin off unit usaha syariah (UUS) dilakukan perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru di bidang asuransi syariah. Rencana spin off telah mendapat persetujuan OJK pada 6 April 2024 lalu. Selanjutnya, Manulife mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan baru kepada OJK.

“Setelah mendapat persetujuan izin usaha, seluruh portofolio kepesertaan di Unit Syariah Manulife Indonesia akan dialihkan serta dikelola oleh Perusahaan Baru tersebut,” demikian tulis Manulife dalam website perusahaan.

Spin off UUS Manulife Indonesia dan pengalihan portofolio kepesertaan nasabah diperkirakan akan efektif mulai kuartal ke-4 tahun 2024, dengan tunduk pada persetujuan OJK. Seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan peraturan terkait yakni POK 11/2023.

“Segala hal yang terkait dengan polis asuransi syariah nasabah Manulife Indonesia, seperti manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim, tidak mengalami perubahan. Nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis,” jelas Manulife.

Dalam hal spin off ini, Manulife Indonesia berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan optimal, serta akan menginformasikan secara transparan dan berkelanjutan terkait proses perluasan bisnis syariah tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah bicara soal masa depan Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi pasca spin off.

Chief Financial Official Prudential Syariah Paul Setio Kartono menilai bahwa kewajiban asuransi melakukan spin off UUS akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah. Namun, dia melihat banyak tantangan menghadang dalam pemisahan unit syariah dari perusahaan induk.

Pertama, dari segi literasi keuangan syariah maupun literasi asuransi syariah yang masih kurang.

"Kalau dari jumlah pemegang polis individu asuransi jiwa cuma di bawah 10%, kalau asuransi jiwa syariah 10% dari 10%, jadi sekitar 1%. Jadi masih rendah sekali," kata Paul kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Tantangan selanjutnya menurut Paul adalah infrastruktur penunjang ekosistem asuransi syariah yang masih berkembang. Dia mencontohkan seperti di pasar modal, indeks saham syariah masih kecil. Hal tersebut membuat pemain asuransi syariah memiliki pilihan yang lebih kecil dalam berinvestasi.

"Belum lagi sukuk juga masih sedikit pilihannya. Likuiditasnya juga masih kurang. Itu yang menyebabkan tantangan spin off itu sendiri. Selain juga SDM juga masih kurang terutama untuk tenaga kantor pusat, tenaga penjual, itu juga masih bertumbuh," kata Paul.

Sementara itu, Chief Strategy Officer Prudential Syariah, Mayang Ekaputri menjelaskan strategi Prudential Syariah menghadapi tantangan tersebut agar tetap dapat tumbuh adalah terus berinovasi merilis produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen.

"Jadi tantangan kita sebenarnya adalah bagaimana kita make sure produk-produk yang kita sasar memang tepat untuk kebutuhan perlindungan," kata Mayang.

Adapun saat ini, Otorits Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan spin off UUS perusahaan asuransi paling lambat pada akhir 2026. Sementara itu Prudential Syariah sejak 2022 telah resmi berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah.

Secara kinerja, Prudential Syariah sampai semester I/2024 telah mencatatkan risk based capital (RBC) di level 2.447%, jauh melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan oleh OJK. Sementara dari sisi pendapatan kontribusi (gross), Prudential Syariah mencatat pendapatan kontribusi sebesar Rp1,8 triliun, bertumbuh secara positif sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, klaim Prudential Syariah hingga semester I/2024 sebesar Rp1,1 triliun, mengalami kenaikan 31% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) resmi melakukan pemisahan atau spin offunit usaha syariah (UUS) dengan mendirikan perusahaan syariah baru, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 76/D.05/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.

Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah mengungkap bahwa proses ini merupakan bagian dari pemekaran usaha melalui pemisahan UUS dari Manulife Indonesia yang dimandatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

“Sebagai bentuk dari kelanjutan rencana pemisahan tersebut, kami umumkan bahwa Manulife Syariah Indonesia telah resmi mendapatkan izin usaha asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan,” tulis Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (9/10/2024).

Direksi menegaskan bahwa pemisahan UUS tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang dalam perlindungan asuransi berbasis syariah.

Lebih lanjut, Manulife Indonesia akan segera mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK untuk mengalihkan portofolio kepesertaan Manulife Indonesia kepada Manulife Syariah Indonesia.

“Kami akan memberikan informasi lebih lanjut apabila rencana pengalihan portofolio kepesertaan Manulife Indonesia kepada Manulife Syariah Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,” ungkap Direksi.

Manulife Indonesia memastikan bahwa rencana pemisahan UUS tersebut tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim. Perusahaan juga memastikan pemegang polis syariah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis.

Menulife Indonesia menyebut apabila ada informasi yang dibutuhkan selama proses transisi ini berlangsung hingga berlaku efektif nanti, pemegang polis dapat menghubungi Manulife Indonesia Customer Contact Center melalui telepon di (021) 2555 7777 atau e-mail ke [email protected].

JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Sonwelis Takaful dan PT Axa Insurance Indonesia (AXA Insurance) melakukan transfer portofolio bisnis syariah ke PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah). Transfer portofolio ini sebagai bentuk kepatuhan masing-masing perusahaan menyangkut pemisahan (spin-off) unit usaha syariah.

Seperti yang diketahui, OJK dalam regulasi yang berlaku saat ini mengatur bahwa pemisahan unit usaha syariah (spin-off) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru dan mentransfer portofolio unit usaha ke perusahaan baru tersebut.

Kedua, perusahaan asuransi yang punya unit syariah bisa pakai skema alternatif, yaitu mentransfer portofolio syariah yang dimiliki kepada perusahaan asuransi syariah lain yang lebih dulu berdiri. Adapun spin-off unit syariah mesti rampung dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 29 unit syariah dari perusahaan asuransi yang berencana untuk menjalankan skema pertama yakni dengan mendirikan perusahaan asuransi baru. Sedangkan 12 unit syariah lain mengambil opsi kedua atau mentransfer portofolio dan kemudian disusul pengembalian izin usaha syariah.

Terdapat dua perusahaan yang diketahui memutuskan memilih opsi kedua atau transfer portofolio. Mereka adalah PT Asuransi Sonwelis Takaful dan PT Axa Insurance Indonesia (AXA Insurance). Keduanya akan mentransfer portofolio syariah yang dimiliki ke Zurich Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengungkapkan, PT Asuransi Sonwelis Takaful telah mengumumkan rencana pengalihan sebagian portofolio kepada Zurich Syariah. Perusahan yang dimakusd kini dalam proses melakukan pemberitahuan tertulis kepada pemegang polis.

“PT Asuransi Sonwelis Takaful memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk menyampaikan keberatan dalam waktu 1 bulan. OJK akan terus memantau proses ini untuk memastikan perlindungan bagi pemegang polis,” beber Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Di sisi lain, Ogi juga menyampaikan bahwa PT AXA Insurance Indonesia telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penyelesaian pengalihan portofolio unit syariah kepada Zurich Syariah. Selanjutnya, perseroan turut mengajukan pengembalian izin unit syariah kepada OJK.

“Saat ini OJK sedang melakukan review untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kontribusi (premi) sektor asuransi syariah hanya tumbuh 2,90% per Agustus 2024. Perkembangan bisnis sektor asuransi syariah tersebut tak terlepas kesibukan perusahaan memenuhi kewajiban untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS).

“Kontribusi (Premi) per Agustus 2024 mencapai Rp 17,63T, tumbuh 2,90% year on year (yoy),” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, pada Kamis (3/10/2024) malam.

Sejalan dengan tren penerimaan premi tersebut, OJK mencatat total aset dari industri asuransi syariah mencapai Rp 45,75 triliun. Tak disebutkan secara pasti angka pertumbuhannya, namun aset asuransi syariah masih menyumbang porsi 5,01% dari total seluruh aset perasuransian (komersial).

Di samping itu, Ogi menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan jumlah perusahaan yang akan mendirikan perusahaan baru atau mengalihkan portofolio unit syariah. Terdapat 29 UUS yang akan melakukan spin-off dan 12 UUS yang akan mengalihkan portofolio unit syariahnya.

“OJK terus memantau pelaksanaan rencana ini untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis dan untuk mendukung tumbuhnya industri Asuransi syariah ke depan,” ujar Ogi. Menurut dia, salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off unit syariah adalah untuk menumbuhkankembangkan sektor perasuransian syariah.

Spin-off unit syariah diharapkan akan meningkatkan penetrasi di sektor industri asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Hal itu juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk.

“Di sisi lain, pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional,” tandas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis, JAKARTA --- Proses spin off usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi paling lambat harus selesai akhir 2026 meski lini bisnis usaha asuransi syariah di Indonesia terhitung masih minim.

Saat ini, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK. Dari total itu, 29 UUS melakukan pendirian perusahaan sendiri dan 12 UUS memilih pengalihan portofolio.

Spin off ini menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (28/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Upaya Kerja Target Spin Off Asuransi

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak akan membentuk perusahaan asuransi syariah, OJK meminta perusahaan untuk mengalihkan portofolio syariah yang ada saat ini ke perusahaan asuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha sehingga hak pemegang polis tetap dapat dipenuhi.

Pengalihan ini, kata dia, merupakan transaksi usaha yang biasa dan akan tergantung pada kesepakatan perusahaan asuransi yang akan mengalihkan dan yang akan menerima. “Kami terus mengawasi proses ini dan juga mengkaji langkah selanjutnya jika transaksi ini tidak dapat dilaksanakan,” kata Iwan kepada Bisnis, dikutip Jumat (26/9/2024).

Iwan menjelaskan, pemisahan UUS telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomo11 Tahun 2023. Sesuai amanat regulasi itu, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha.
Syarat yang harus dipenuhi antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

2. Perorangan yang Kian Kepayahan

Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat, kontribusi rumah tangga terhadap laju perekonomian kira-kira mencapai 54%—55%. Lebih dari separuh dari kontribusi komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya seperti konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, ekspor-impor, dan investasi.

Data ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melaju lebih tinggi lagi. Persoalannya, konsumsi rumah tangga pada tahun ini cenderung kurang bertenaga. Segmen rumah tangga yang mengandalkan perorangan, benar-benar sedang kepayahan.

Melihat data Bank Indonesia pada Agustus 2024, penyaluran kredit untuk golongan perorangan tumbuh 5,7% year-on-year (YoY) dengan nilai outstanding Rp3.417,1 triliun. Kelompok perorangan itu berkontribusi sekitar 46% dari total kredit sampai dengan Agustus 2024 yang mencapai Rp7.441,9 triliun.

Meski masih tercatat tumbuh, pergerakan pada Agustus tahun ini cenderung melambat. Pertumbuhan kredit perorangan itu jauh di bawah angka sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 yang mencapai 8,8%. Sebaliknya, permintaan oleh korporasi melaju hingga 15,7% YoY pada Agustus 2024 dengan nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp3.964,1 triliun.

3. Mengatasi Tantangan Bisnis Era Digital Adopsi Teknologi Cloud

Seiring dengan percepatan adopsi cloud, digital native business (DNB) di Asia menghadapi tantangan keamanan dan kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, dan menimbulkan risiko bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

DNB merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi digital secara agresif, menjadikan teknologi canggih sebagai DNA mereka. Bisnis generasi era digital (DNB) muncul di era internet dan dibangun menggunakan teknologi terkini yang tersedia saat diciptakan.

Menurut IDC, DNB diperkirakan akan menghabiskan US$128,9 miliar untuk teknologi pada 2026, dengan pertumbuhan pengeluaran tertinggi dalam teknologi berbasis cloud sekitar 37,3%, sementara perangkat lunak non-cloud 16%, dan layanan teknologi informasi 11%.

Studi Akamai Technologies bertajuk Asia’s Digital Native Businesses Priorities Security for Sustainable Growth mengungkap bahwa 3 dari 4 DNB di wilayah ini menggunakan teknologi cloud dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas.

“Sekitar 29% bahkan telah melakukan migrasi sepenuhnya ke cloud,” kata Kepala Teknologi Akamai Jay Jenkins saat acara Editors’ Roundtable: Studi Terbaru Akamai “Asia’s Digital Native Businesses Prioritize Security for Sustainable Growth.

4. Skenario Pengungkit Penghiliran Komoditas Kelapa

Penghiliran menjadi agenda penting untuk pengembangan komoditas kelapa. Sebagai tanaman berbasis rakyat, komoditas kelapa di Tanah Air masih menyimpan potensi tersembunyi yang bisa dioptimalkan.

Adapun program penghiliran atau hilirisasi kelapa menjadi bagian dari amanat RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) akan merisilis Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2024-2025, salah satu yang digaungkan adalah mencari nilai tambah dari komoditas kelapa untuk di ekspor.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan kelapa menjadi salah satu komoditas utama untuk ekspor selain komoditas kelapa sawit dan batu bara. Mengingat, pengekspor kelapa dan produk turunannya menjadi yang terbesar ke-2 di dunia, hanya kalah dalam nilai dan ragam dibandingkan dengan Filipina.

Hanya saja, saat ini ekspor kelapa Indonesia masih bertumpu pada produk mentah atau kelapa bulat. Tercatat, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih di ekspor dengan pajak ekspor 0%. Sedangkan sebanyak 52,34% pemanfaatan dalam bentuk kopra untuk diolah menjadi minyak kelapa.

5. Alat Berat Butuh Stimulus Agar Tak Berkarat

Industri alat berat membutuhkan kemudahan importasi komponen yang menjadi kunci agar persaingan antara produsen lokal dan agen completely built up (CBU) dapat berjalan tetap sehat.

Baru-baru ini, Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) meminta atensi pemerintah mendorong produksi alat berat dalam negeri melalui kemudahan importasi komponen atau bahan baku.

Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro mengatakan, kebutuhan impor bahan baku untuk alat berat masih besar, sementara industri tengah berupaya menjaga daya saing produk lokal agar tak kalah saing dengan impor alat berat completely built-up (CBU) yang lebih murah.

"Untuk bisa lebih bersaing dengan barang impor built-up yang relatif lebih murah karena adanya FTA [free trade agreement], maka yang pertama adalah kemudahan importasi bahan baku untuk industri, mengingat 40-50% komponen alat berat masih impor," kata Giri kepada Bisnis, awal pekan ini.

Dia mencontohkan komponen berupa ban alat berat yang masih sulit diproduksi dalam negeri sesuai kebutuhan nasional. Padahal, kebutuhan ban untuk industri alat berat cukup besar yakni rata-rata 4.000-5.000 unit per tahun dengan nilai berkisar Rp70 miliar--Rp80 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah tak banyak berkomentar ketika ditanya terkait dengan rencana untuk menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi sebagai rencana pemisahan atau spin off.

Adapun sebagai perusahaan asuransi syariah yang lebih dulu melakukan pemisahan dari induknya, Prudential Syariah dapat menerima portofolio UUS tersebut. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebelumnya ada 12 UUS yang rencananya memilih pengalihan portofolio alih-alih mendirikan perusahaan sendiri.

"Kami tidak dapat berkomentar lebih jauh terkait hal ini," kata Paul Setio Kartono, selaku Chief Financial Officer Prudential Syariah kepada Bisnis, pada Kamis (26/9/2024).

Namun demikian, Paul menegaskan pihaknya menyambut baik kebijakan regulator terkait spin off di mana tenggat waktu yang diberikan yakni pada akhir 2026. Selain untuk memenuhi ketentuan regulasi, Prudential Syariah mengaku berfokus pada kepentingan dan kebutuhan peserta.

"Langkah untuk spin-off yang kami lakukan pada 2022 juga didasari atas kebutuhan peserta. Pertumbuhan industri syariah yang kuat dan kompetisi bisnis yang sehat pada akhirnya akan memberikan manfaat yang terbaik bagi peserta," katanya.

Dengan maraknya spin off UUS, Paul melihat hal ini sebagai persaingan bisnis yang sehat dan positif. Dia menilai bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah baru, pertumbuhan asuransi syariah akan semakin meningkat, layanan dan produk lebih inovatif. Langkah tersebut akan membawa manfaat baik bagi para peserta. Dengan demikian, potensi ini dapat meningkatkan penetrasi asuransi syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Paul mengatakan Prudential Syariah berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri syariah dengan fokus pada kebutuhan peserta serta menempatkan nilai dan prinsip syariah. Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain komitmen meningkatkan pertumbuhan peserta pada segmen yang sesuai melalui produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Kemudian, menyediakan produk inovatif yang sesuai dengan segmen yang dituju.

"Pertumbuhan nasabah tersebut juga kami optimalkan dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas distribusi kami melalui teknologi, pelatihan, dan dukungan untuk tenaga pemasar sebagai perpanjangan tangan perusahaan kepada nasabah," imbuh Paul.

Terakhir Prudential Syariah akan meningkatkan keterlibatan dan pengalaman dengan komunitas atau organisasi muslim. Paul menyebut perusahaan berhasil mempertahankan kepemimpinan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti dari komitmen perusahaan dalam menyediakan kebutuhan proteksi yang komprehensif dilengkapi fitur-fitur syariah serta sesuai dengan prinsip syariah kepada keluarga Indonesia.

"Prudential Syariah mencatat kinerja yang positif dan mampu bertahan di tengah pandemi maupun tantangan ekonomi sepanjang 2022 hingga 2023," katanya.

Adapun total kontribusi bruto dari Prudential Syariah pada 2023 mencapai lebih dari Rp3,2 Triliun, tumbuh sebesar 38% apabila dibandingkan dengan 2022, termasuk di dalamnya adalah kontribusi Dana Tabarru’ sebesar Rp1,2 triliun yang juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2023, Prudential Syariah juga mencatatkan total aset sebesar Rp6,7 triliun, termasuk terdapat aset kelolaan investasi sebesar Rp5,5 triliun. Pada tahun yang sama Prudential Syariah telah menyalurkan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau sekitar Rp6 miliar per hari, yang terdiri dari klaim manfaat Tabarru’ sebesar Rp1,3 triliun, bersumber dari kontribusi peserta dan klaim manfaat investasi sebesar Rp0,9 triliun.

Tingkat kesehatan Perusahaan, dilihat dari tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) mencapai sebesar 3.806% untuk Dana Perusahaan dan 180% untuk Dana Tabarru’, angka ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator yakni 120%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) tampaknya masih menimbang untuk menerima pengalihan portofolio Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mencatat ada 12 UUS yang memilih untuk mengalihkan portofolionya alih-alih mendirikan perusahaan baru. Sementara Allianz Syariah sendiri resmi lepas dari induknya pada November tahun lalu.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad K. Permana mengatakan perusahaan senantiasa mendukung kebijakan OJK yang bertujuan untuk terus meningkatkan penetrasi asuransi syariah di Indonesia.

Pihaknya juga terbuka pada peluang-peluang yang dapat mendorong perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

“Meski demikian, kami juga tentunya harus memastikan bahwa peluang tersebut sejalan dengan strategi dan rencana jangka panjang yang telah disusun dengan matang,” kata Permana kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Permana mengatakan hal tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memproteksi lebih banyak masyarakat Indonesia melalui berbagai produk dan layanan berbasis syariah.

Untuk saat ini, lanjut Permana, Allianz Syariah berfokus untuk mengamati kebutuhan pasar asuransi syariah dan terus berinovasi untuk menghadirkan produk proteksi yang lebih lengkap.

Sampai dengan saat ini, lanjut dia, Allianz Syariah telah menghadirkan berbagai perlindungan asuransi, dimulai dari produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi yang didesain khusus sesuai kebutuhan nasabah mitra bank kami (bancassurance), asuransi mikro, hingga asuransi jiwa kredit kumpulan.

“Kumpulan variasi produk asuransi yang beragam ini juga disesuaikan dengan kalangan segmen yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa produk asuransi dapat diterima oleh setiap orang,” ungkapnya.

Pada 2023 Allianz Syariah meluncurkan beberapa produk andalan, beberapa di antaranya yaitu AlliSya HANDAL, asuransi jiwa tradisional syariah, serta MyProtection Bijak II, dengan fitur wakaf yang melengkapi produk asuransi jiwa unit link berbasis syariah bagi nasabah Maybank Indonesia.

Terakhir, Permana mengatakan target Allianz Syariah adalah untuk terus meningkatkan pencapaian yang positif ke depannya, sejalan dengan strategi bisnis yang dimiliki perusahaan.

“Harapan ini tentunya disertai dengan upaya kami dalam melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi dan asuransi syariah,” tandasnya.

Dikutip dari laporan keuangan Allianz Syariah per Agustus 2024, secara gabungan perusahaan mencatatkan aset sebanyak Rp3,99 triliun. Terdiri dari aset investasi sebanyak Rp2,7 triliun dan aset bukan investasi sebanyak Rp1,26 triliun. Liabilitas yang ditanggung mencapai Rp858 miliar, sementara ekuitas dana yang dimiliki yakni Rp2,58 triliun.

Tingkat kesehatan finansial dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih berada di atas ketentuan OJK 120% yakni 131,19% untuk dana tabarru dan dana tanahud, serta 2.115,15% untuk dana perusahaan.