Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makannya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini, Senin (21/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal mempelajari sejumlah program yang bakal dicanangkan. Salah satunya yakni mengenai keberlanjutan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Belum sampai ke situ [membahas Tapera], tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuk pastinya seperti apa, kita akan bicarakan lebih lanjut,” kata Ara kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Ara memastikan bahwa pihaknya bakal mendengarkan pandangan berbagai pihak. Mulai dari pengamat, akademisi, hingga calon konsumen nantinya.

Dia mengaku perlu terlebih dahulu mendengarkan penjelasan secara sistematis, baru nantinya dirinya dapat menentukan kecenderungannya apakah bakal melanjutkan program tersebut atau tidak.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, saya akan dengarkan dari akademisi dari para pengamat dari para pelaku dan juga dari tentunya calon konsumen,” ujarnya.

Ara juga menyampaikan belum ada arahan lanjutan dari Presiden Prabowo mengenai implementasi Tapera tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa pengadaan perumahan memang menjadi salah satu program strategis Prabowo.

Terlebih Prabowo Subianto sendiri mencanangkan program tiga juta rumah per tahun untuk dibangun di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir.

“Dalam berbagai kesempatan ini Pak Prabowo menyampaikan ini [perumahan] adalah program beliau yang strategis, yang sangat penting. Sehingga ada sesuatu yang bermakna dari kepemimpinan beliau untuk rakyat,” pungkas Ara.

Untuk diketahui, program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Adapun, berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan sepasang nama yang bakal menjad pucuk pimpinan pada Kementerian Perumahan di kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kedua nama itu adalah Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Hashim mengatakan Maruarar akan menjadi menteri perumahan di Kabinet Prabowo-Gibran. Sementara, Fahri ditunjuk sebagai wakil menteri perumahan.
"[Fahri Hamzah, Kementerian] Perumahan, wakil menteri perumahan. [Menterinya] Pak Maruarar Sirait," kata Hashim di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Hashim pun mengaku nantinya bakal membantu Kementerian Perumahan. Dia mengaku akan menjadi penasihat.
"Penasihat, saya pembimbing mereka nanti," ujarnya.
Nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).
Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim.
Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.
“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).