Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.

Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.

"Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.

"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.

Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.

Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.

"Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.

"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.

Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.

Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.

"Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.

"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.

Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tanggung jawab besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024, Fahri ditugaskan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menjelaskan bahwa kementerian akan merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah per tahun guna mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan rumah masyarakat, yang saat ini mencapai backlog sebesar 13 juta unit. Selain itu, kementerian juga akan menangani masalah 26 juta rumah tidak layak huni.

Namun, Fahri Hamzah belum membeberkan soal anggaran untuk mengeksekusi program 3 juta rumah per tahun itu. "Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya perubahan struktur ini, Prabowo melantik Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri pada Senin, 21 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, didampingi oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Profil Fahri Hamzah

Dilansir dari Antara, Fahri Hamzah lahir pada 10 Oktober 1971 di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) di Depok, Fahri juga sempat belajar di Mataram.

Fahri mulai dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1998, ketika era reformasi dimulai. Namanya mulai muncul di media nasional setelah mendirikan organisasi mahasiswa Islam dan menjadi ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri Hamzah aktif dalam berbagai aksi untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah rezim tersebut berakhir dan memasuki Era Reformasi pada 1999, Fahri bekerja sebagai staf ahli di MPR hingga tahun 2002.

Dua tahun kemudian, Fahri mulai terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2004 dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB. Karier politiknya terus berkembang, dan ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama di DPR, Fahri bertugas di berbagai komisi, seperti Komisi VI, Komisi III, dan Komisi VII. Pada pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi dalam bidang perumahan, sejalan dengan perannya sebagai anggota satuan tugas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo. Fahri bekerja sama dengan Maruarar Sirait, yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada era Presiden Jokowi.

SUKMA KANTHI NURANI | RIRI RAHAYU | ANTARA

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Salah satu fokus utama kementerian saat ini adalah mempersiapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta memetakan permasalahan yang ada di lapangan.

“Kami sedang fokus menyusun SOTK agar kelembagaan di Kementerian PKP dapat berjalan optimal. Selain itu, kami juga tengah memetakan kendala yang dihadapi dalam program perumahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 100 hari pertama Kementerian PKP di Kabinet Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Rabu (23/10).

Dalam agenda jangka pendek, Maruarar juga menyebut bahwa kementeriannya akan segera mengoordinasikan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi mandat Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap menjalankan amanah dan memastikan bahwa target 3 juta rumah untuk rakyat dapat tercapai dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan kementerian lain dan mitra terkait untuk mewujudkan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menekankan bahwa selain menyiapkan struktur organisasi yang efisien, pihaknya juga sedang merancang regulasi yang akan memudahkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

Kementerian PKP, yang baru terbentuk ini, diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan perumahan yang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami akan memastikan regulasi yang dibuat mempermudah seluruh proses, sehingga semua pihak dapat terlibat aktif dalam pembangunan perumahan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan, pelaksanaan program 3 juta rumah tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikannya saat ditemui menjelang Upacara Serah Terima Jabatan di bekas Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

"3 juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan," ujarnya.

Fahri juga mengaku, pelaksanaan program 3 juta rumah adalah hal yang berat. Bahkan hal ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat melantiknya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," lanjutnya.

Fahri Hamzah juga mengatakan, yang menjadi fokus kerjanya adalah mengentaskan backlog perumahan sebanyak 13 juta dan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 26 juta.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maruarar juga telah dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keduanya, beserta jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR akan melakukan rapat koordinasi di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan pada Selasa (22/10/2024) sore.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fahri Hamzah Tegaskan Program 3 Juta Rumah Tak Habiskan APBN", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/22/170000421/fahri-hamzah-tegaskan-program-3-juta-rumah-tak-habiskan-apbn.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin, 21 Oktober 2024, dimulai dari daftar menteri, menteri koordinator, wakil menteri hingga pejabat setara menteri pada Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Juga ada berita sambutan meriah atas kedatangan Sri Mulyani dan tiga wakil menterinya di Gedung Kemenkeu.

Berikutnya ada berita tentang profil Menhub Dudy Purwagandhi, rencana Menteri Koperasi Budi Arie dan tugas berat Fahri Hamzah sebagai wakil menteri. Lalu ada berita tentang dana pensiun dan tunjangan Jokowi serta Ma'ruf Amin hingga sorotan Menteri ATR Nusron Wahid soal kesenjangna akses tanah.

Ketujuh berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan tujuh berita trending tersebut.

1. Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN.

Simak lebih jauh tentang kabinet Prabowo di sini.

2. Profil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Anak Buah Haji Isam yang Dilantik Presiden Prabowo

Presiden ke delapan RI, Prabowo Subianto, baru saja melantik susunan kabinet yang akan membantunya dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Salah satu menteri yang dilantik adalah Dudy Purwagandhi, sebagai menteri perhubungan yang menggantikan Budi Karya Sumadi. Lantas, siapakah sosok Dudy Purwagandhi yang dipercaya Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih ini?

Sebelumnya, Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Achmad Hanif Imaduddin, menyoroti dipanggilnya Dudy Purwagandhi yang merupakan anak buah Haji Isam oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara pada beberapa waktu lalu. “Relasi antara Dudy, CEO JAT, dengan Haji Isam menunjukkan keduanya tidak lebih dari kolega Prabowo. Haji Isam pun juga terang-terangan mendukung Prabowo,” kata Hanif ketika dihubungi, Kamis, 18 Oktober 2024.

Dudy merupakan pria kelahiran Manado pada 23 September 1970. Ia dikenal sebagai jajaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dudy merupakah lulusan Sarjana Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 1995. Sebelum memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, Dudy pernah menjadi Direktur Seacons Trading Limited di Singapura dari tahun 2011 hingga 2020, menurut laporan tahunan PLN 2023 yang dikutip dari situs resminya.

Simak lebih jauh tentang profil Menhub Dudy Purwagandhi di sini.

3. Riuh Tepuk Tangan dan Rangkaian Bunga Sambut Sri Mulyani Saat Tiba di Kantor Kemenkeu Bersama Tiga Wamen

Riuh tepuk tangan terdengar saat Sri Mulyani Indrawati muncul dari pintu masuk Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Bendahara Negara dari Kabinet Merah Putih itu muncul bersama tiga wakilnya Senin sore, 21 Oktober 2024, usai resmi dilantik oleh Prabowo di Istana negara.

Sambil melempar senyum, ia menerima rangkaian bunga yang disodorkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Selain mengucapkan selamat datang kepada Sri Mulyani, selebrasi penyambutan juga ditujukan untuk trio wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.

Tidak ada pembacaan sambutan dari pejabat direktorat maupun dari Menkeu dan ketiga wakil menteri. Mereka hanya saling berjabat tangan dan Sri Mulyani tampak melayani permintaan foto dari para staf, sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk melanjutkan agenda selanjutnya.

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani dan tiga wamen disambut meriah di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Pengrajin pigura di Solo membuat sketsa wajah Presiden Prabowo Subianto dari uang logam Rp 50.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan belum mengetahui di mana kantor kementeriannya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Saya belum tahu kantornya di mana. Saya ikut aja," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu tak banyak menjelaskan soal pemisahan kedua kementerian itu. Ia hanya memastikan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai aturan.

"Yang pasti semua sesuai aturan dan kita mesti kerja cepat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Fahri Hamzah mengatakan pemisahan kedua Kementerian itu akan dibantu oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya, 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan," katanya.

Adapun terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan hal tersebut juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fahri Hamzah mengaku mendapat tugas berat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Fahri Hamzah mesti merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan kepala negara.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menuturkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merealisasikan program 3 juta rumah per tahun untuk menutup kesenjangan kebutuhan dengan kepemilikan rumah masyarakat alias backlog yang kini jumlahnya mencapai 13 juta. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni yang tercatat sebanyak 26 juta.

Namun, Fahri Hamzah belum membeberkan soal anggaran untuk mengeksekusi program 3 juta rumah per tahun itu. "Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri Hamzah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seiring perubahan nomenklatur tersebut, Prabowo melantik Menteri PU Doddy Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Senin, 21 Oktober 2024. Di hari yang sama, Prabowo juga melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah.