DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengakui sekolah di Kota Depok masih kurang dan belum tersebar merata.

Akibatnya, masyarakat banyak komplain mengenai hal tersebut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

"Untuk itu saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Depok untuk mengkaji mana saja, di wilayah mana saja, kelurahan mana saja yang dibutuhkan SMP negeri," ujar Imam saat ditemui Kompas.com, Senin (15/7/2024).

"Alhamdulillah tahun ini juga dibangun beberapa SMP negeri yang akan membantu mencukupi dari kebutuhan warga kita yang akan sekolah di negeri," tambahnya.

Imam mengatakan mekanisme terkait sistem zonasi PPDB disusun oleh pemerintah tingkat nasional.

Kota Depok mau tidak mau mengalami kendala itu karena harus melaksanakan sistem yang dibuat pemerintah pusat.

"Ya walaupun kelurahan kita punya 63, berarti kan masih banyak yang kurang (kesediaan sekolah), karena sistem yang dibangun oleh nasional adalah sistem zonasi," kata Imam.

Pemkot Depok kini akan fokus pada persoalan PPDB di tingkat SMP. Sebab, SMA dan SMK saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Kalau SMA dan SMK sebenarnya kewenangan provinsi. Kita bisa sampaikan kekurangannya atau mungkin kalau memang kita punya kelebihan uang, kita hibahkan dana, tanah, atau bangunan kita untuk sekolah negeri di Depok," lanjut Imam.