REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.