Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengadukan polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Presiden Opsi, Saepul Tavip, menyampaikan, pengaduan ke Komnas HAM dilakukan untuk memastikan agar tidak ada intimidasi dalam proses PHK yang menimpa karyawan Bank Commonwealth yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.

“Jangan sampai karyawan ‘dipaksa’ tanda tangan surat PHK padahal soal pesangonnya masih belum jelas,” kata Saepul kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Setelah PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi mayoritas saham PTBC, sebanyak 1.146 karyawan PTBC dirumahkan. Proses PHK sendiri sudah dilakukan sejak April 2024 dan terus bertahap hingga akuisisi berakhir di akhir tahun ini.

Meski Manajemen PTBC memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja Bank Commonwealth yang berafiliasi ke Opsi merasa keberatan lantaran perusahaan menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Saepul menilai, DPLK seharusnya dipisahkan dari yang pesangon mengingat secara hukum dana tersebut merupakan uang milik karyawan.

“Ada ataupun tidak ada aksi korporasi akuisisi, DPLK itu tetap milik karyawan,” tegasnya.

Perusahaan, ungkap Saepul, turut menjanjikan hampir semua karyawannya untuk mendapat tawaran kerja dan akan diterima di Bank OCBC. Namun, kenyataannya tidak sedikit yang menerima pil pahit lantaran tidak adanya tawaran apalagi diterima kerja di Bank OCBC.

“Ini jadi semacam jebakan batman, agar karyawan mau dan cepat-cepat tanda tangan surat PHK, demi membebaskan PT Bank Commonwealth dari tuntutan karyawan dan tentu saja memuluskan proses akuisisi,” jelasnya.

Sementara itu, kedua belah pihak dalam hal ini Opsi dan Manajemen PTBC telah dipertemukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini sebagai upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

Sayangnya, pertemuan yang berlangsung pada 31 Juli 2024 itu belum menemukan titik terang. Saepul mengungkap, perusahaan masih dalam posisi DPLK berikut dengan hasil pengembangannya, diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Sementara, Opsi juga masih pada posisi yang sama yaitu DPLK harus dipisahkan dari uang pesangon.

Adapun, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saepul sebelumnya menilai, perusahaan harus mulai menghitung dari 2021 atau sejak terbitnya PP No.35/2021 jika ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, Perusahaan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal yang menimpa karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) masih terus berlanjut.

Terbaru, kedua belah pihak dalam hal ini Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) dan Manajemen PTBC disebut telah dipertemukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat pada 31 Juli 2024.

“Belum ada kata sepakat,” kata Presiden Opsi Saepul Tavip kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Adapun, salah satu poin yang dibahas yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang oleh Manajemen PTBC akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

Sebagai informasi, DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Saepul menyebut, Bank Commonwealth masih dalam posisi DPLK, berikut dana hasil pengembangannya diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Sementara, Opsi menilai bahwa DPLK harus dipisahkan dari uang pesangon lantaran secara hukum dana tersebut merupakan milik karyawan.

Menurut Saepul, ada ataupun tidak adanya aksi korporasi akuisisi, DPLK tetap milik karyawan. Bahkan karyawan yang melanggar aturan perusahaan, melakukan tindak pidana maupun mengundurkan diri, tetap mendapat DPLK.

“Jadi dengan DPLK diperhitungkan sebagai bagian dari uang pesangon, itu sama saja Perusahaan membayar uang pesangon tapi ngambil dari uang karyawan sendiri. Sangat tidak fair,” tegasnya.

Adanya merger PTBC ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) telah menimbulkan PHK massal terhadap ribuan karyawan PTBC. Proses PHK bahkan sudah dilakukan secara bertahap sejak April 2024 hingga akuisisi berakhir di Desember 2024.

Manajemen PTBC dalam hal ini telah menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Namun dalam perkembangannya, Manajemen PTBC menetapkan bahwa DPLK akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

Saepul lantas menilai keputusan tersebut sangat keliru. Pasalnya, nilai pesangon yang diterima akan semakin turun lantaran sudah dikurangi dengan DPLK.

Untuk diketahui, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saepul menilai, jika PTBC ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari 2021 atau sejak terbitnya PP No.35/2021. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelas Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, Perseroan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Opsi sendiri berencana untuk mengambil langkah hukum jika PTBC tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Selama permasalahan ketenagakerjaan ini belum menemukan titik terang, pihaknya menilai bahwa segala bentuk PHK secara sepihak harus dicegah dan karyawan harus tetap bekerja dan dipekerjakan seperti biasa dengan upah dan hak-hak lainnya harus tetap dibayar sebagaimana mestinya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Commonwealth (PTBC) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya, usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Manajemen Bank Commonwealth memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

OCBC Indonesia pada awal Mei 2024 mengumumkan bahwa proses akuisisi PTBC sudah selesai dan sepenuhnya dimiliki OCBC Indonesia efektif 1 Mei 2024.

Seiring dengan aksi korporasi tersebut, sebanyak 1.146 karyawan PTBC mengalami PHK massal. Sebelumnya, para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan.

Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan, proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Kisruh Pesangon

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth juga sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia. Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di Bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Pun ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari 2021 atau sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Mengingat, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur dalam beleid tersebut. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” ujarnya.

Selain itu, Perseroan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Di sisi lain, Opsi juga meminta PTBC agar upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan lainnya harus meliputi komponen tunjangan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 PP No.35/2021.

Rencananya, organisasi akan membawa permasalahan ketenagakerjaan ini ke ranah hukum apabila PTBC tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) tampaknya harus menelan pil pahit usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) itu. Pasalnya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai berhembus bahkan menargetkan seluruh karyawan PTBC.

Tepatnya pada Kamis (2/5/2024), OCBC Indonesia mengumumkan bahwa proses akuisisi PTBC telah selesai dan sepenuhnya dimiliki OCBC Indonesia efektif 1 Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengungkapkan sekitar 1.146 karyawan PT Bank Commonwealth di seluruh Indonesia terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Presiden Opsi, Saepul Tavip, menyampaikan, baru-baru ini perusahaan menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawannya. PHK sudah mulai dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga proses akuisisi berakhir pada akhir tahun ini.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Saepul mengungkapkan, perusahaan sempat menjanjikan bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC. Kendati begitu, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran Bank OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk ke perusahaannya. Artinya, tidak semua pekerja dapat ditampung di perusahaan tersebut.

Sejak awal proses akuisisi dilakukan, Saepul menyebut bahwa tidak ada transparansi yakni tidak melibatkan serikat karyawan yang ada di Bank Commonwealth.

Sebagai informasi, Bank OCBC resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Indonesia yakni Bank Commonwealth dengan nilai transaksi mencapai Rp2,2 triliun yang prosesnya akan berlangsung hingga kuartal IV/2024.

Dia menuturkan, para pekerja pada November 2023 secara mendadak diinfokan bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh Bank OCBC.

Ketidaktransparanan tersebut sempat menggemparkan para pekerja dan memicu keresahan di kalangan pekerja. Terlebih, kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan pekerjanya.

Kemudian, secara sepihak manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) - yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum diakuisisi - akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Padahal ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang tentu saja tidak berlaku surut.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan ketenagakerjaan belum terselesaikan. Terlebih, kata dia, jika permasalahan ini menjadi kasus hukum di Pengadilan Hubungan Industrial.

Tak hanya OJK, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank Commonwealth.

Selain itu, segala bentuk PHK secara sepihak harus dicegah selama permasalahan ketenagakerjaan belum menemukan titik terang. Menurutnya, karyawan harus tetap bekerja dan dipekerjakan seperti biasa serta upah dan hak lainnya harus tetap dibayar sebagaimana mestinya.

Kepada Bank OCBC, Opsi juga meminta agar mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.

Sementara itu, pihak Bank Commonwealthmenyatakan pihaknya belum dapat memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, karenasedang fokus proses transisi ke OCBC.