Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengadukan polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Presiden Opsi, Saepul Tavip, menyampaikan, pengaduan ke Komnas HAM dilakukan untuk memastikan agar tidak ada intimidasi dalam proses PHK yang menimpa karyawan Bank Commonwealth yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.

“Jangan sampai karyawan ‘dipaksa’ tanda tangan surat PHK padahal soal pesangonnya masih belum jelas,” kata Saepul kepada Bisnis, Senin (5/8/2024).

Setelah PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi mayoritas saham PTBC, sebanyak 1.146 karyawan PTBC dirumahkan. Proses PHK sendiri sudah dilakukan sejak April 2024 dan terus bertahap hingga akuisisi berakhir di akhir tahun ini.

Meski Manajemen PTBC memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja Bank Commonwealth yang berafiliasi ke Opsi merasa keberatan lantaran perusahaan menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran pesangon.

DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Saepul menilai, DPLK seharusnya dipisahkan dari yang pesangon mengingat secara hukum dana tersebut merupakan uang milik karyawan.

“Ada ataupun tidak ada aksi korporasi akuisisi, DPLK itu tetap milik karyawan,” tegasnya.

Perusahaan, ungkap Saepul, turut menjanjikan hampir semua karyawannya untuk mendapat tawaran kerja dan akan diterima di Bank OCBC. Namun, kenyataannya tidak sedikit yang menerima pil pahit lantaran tidak adanya tawaran apalagi diterima kerja di Bank OCBC.

“Ini jadi semacam jebakan batman, agar karyawan mau dan cepat-cepat tanda tangan surat PHK, demi membebaskan PT Bank Commonwealth dari tuntutan karyawan dan tentu saja memuluskan proses akuisisi,” jelasnya.

Sementara itu, kedua belah pihak dalam hal ini Opsi dan Manajemen PTBC telah dipertemukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini sebagai upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

Sayangnya, pertemuan yang berlangsung pada 31 Juli 2024 itu belum menemukan titik terang. Saepul mengungkap, perusahaan masih dalam posisi DPLK berikut dengan hasil pengembangannya, diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Sementara, Opsi juga masih pada posisi yang sama yaitu DPLK harus dipisahkan dari uang pesangon.

Adapun, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saepul sebelumnya menilai, perusahaan harus mulai menghitung dari 2021 atau sejak terbitnya PP No.35/2021 jika ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, Perusahaan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, hal ini hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

“Hanya dapat diperhitungkan terbatas untuk iuran yang dibayar pengusaha saja, sesuai Pasal 58 Pp No.35/2021,” kata Indah kepada Bisnis.com, Selasa (23/7/2024).

Adapun, untuk diketahui, PT Bank Commonwealth dikabarkan melakukan PHK terhadap 1.146 karyawannya di seluruh Indonesia, usai PT Bank OCBC NISP Tbk.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Saepul Tavip menyampaikan, PHK telah dilakukan sejak April 2024 dan bertahap hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia mengungkapkan, PTBC sempat berjanji agar pekerja yang terdampak ditampung OCBC. Namun janji tersebut menjadi pertanyaan lantaran OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk ke perusahaannya. Itu artinya, janji PTBC sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Diakuinya, sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi dari pihak perusahaan. Pada November 2023, para pekerja secara mendadak dikabarkan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC.

Kemudian secara sepihak manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan. Perseroan juga sempat menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon. Padahal, Saepul menilai dana pensiun merupakan hak karyawan sejak salam sebelum diakuisisi.

Apalagi, lanjutnya, ketentuan mengenai DPLK sebagai bagian dari uang pesangon baru berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terbit.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak PTBC untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon. Mengingat, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum OCBC mengakuisisi saham PTBC.

Selain itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” ujarnya.

Pun jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usul Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Bank Commonwealth di seluruh Indonesia.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan, baik dari pihak manajemen bank maupun serikat pekerja.

“Belum dapat kabar,” kata Indah, Selasa (23/7/2024).

Untuk diketahui, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) yakni PT Bank Commonwealth (PTBC).

Dengan demikian, saham PTBC sepenuhnya dimiliki oleh Bank OCBC efektif 1 Mei 2024. Kendati begitu, kegiatan operasional PTBC masih berjalan secara mandiri hingga proses merger yang dijadwalkan rampung paling lambat kuartal IV/2024.

Aksi korporasi tersebut kemudian menimbulkan dampak PHK terhadap sekitar 1.146 karyawan PTB. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengungkap, PHK sudah mulai dilakukan bertahap sejak April 2024 dan terus berlangsung hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Pada November 2023, dia menuturkan bahwa para karyawan secara mendadak diinformasikan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC. Kabar tersebut lantar membuat karyawan terkejut dan khawatir lantaran kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan karyawan.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Kemudian dalam perkembangannya, PTBC menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Rencana tersebut mendapat penolakan dari serikat pekerja. Menurutnya, PTBC tidak bisa mencampuradukkan dana pensiun dengan uang pesangon lantaran dapat merugikan karyawan.

Apalagi, ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika DPLK akan dijadikan sebagai bagian dari pembayaran yang pesangon, menurutnya, penghitungannya harus dimulai dari 2021 sejak terbitnya beleid tersebut.

“Itupun tidak termasuk dana pengembanganya, karena berdasarkan PP No. 35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Opsi mendesak Manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK dari perhitungan pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari 2021 ke belakang, sebelum PP No. 35/2021 diberlakukan.

Dalam hal DPLK diperhitungkan sebagai bagian dari uang pesangon, maka pihaknya meminta agar hanya akumulasi besaran iurannya saja yang diperhitungkan sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35/2021, serta tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Selain itu, serikat pekerja mendesak agar upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan lain-lain, harus meliputi komponen tunjangan tetap, sesuai ketentuan Pasal 54 PP No. 35/2021.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan tersebut belum menemukan titik terang.

Menurutnya, segala bentuk PHK secara pihak harus dicegah selama permasalahan tersebut masih berlangsung. Dalam hal ini, kata dia, karyawan harus tetap bekerja dan dipekerjakan seperti biasa serta upah dan hak-hak lainnya harus tetap dibayarkan sebagaimana mestinya.

Opsi turut meminta Kemnaker untuk memantau dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di PTBC.

“Mendesak kepada PT. Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon.

Adapun ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan, desakan tersebut muncul setelah Manajemen Bank Commonwealth menetapkan bahwa DPLK akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Padahal, kata dia, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mencaplok saham Bank Commonwealth.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menuturkan, kebijakan mengenai DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurutnya, aturan ini berlaku ke depan. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.

Oleh karena itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan. Mengingat DPLK merupakan dana pensiun bukan dana pesangon.

“Kita pikir ini adalah hal yang tidak tepat yang harus kita minta diubah kebijakannya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar menambahkan, nilai premi sebesar 10% sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, tidak ada porsi iuran dari karyawan. Namun dalam pengelolaannya, DPLK memiliki dana hasil pengembangan yang nilainya sangat besar, sekitar 25%.

Menurutnya, jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usulnya.

Adapun serikat pekerja berencana untuk mengambil langkah hukum jika perusahaan tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Secara bersamaan, pihaknya akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan ini belum menemukan titik terang.

“Nanti siapa yang akan bertanggung jawab ketika bank ini sudah tidak ada?” pungkas Saepul.

Untuk diketahui, sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth terancam PHK usai 99% sahamnya diakuisisi oleh Bank OCBC. Saepul mengungkap, PHK telah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Saepul menyebut bahwa perusahaan menjanjikan bahwa pekerja yang di PHK akan dialihkan di Bank OCBC.

Namun, hal ini kemudian menjadi tanda tanya besar lantaran Bank OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk perusahaannya. Itu artinya, perusahaan tersebut tidak mungkin menampung semua pekerja Bank Commonwealth yang di PHK.

Sejak awal proses akuisisi, Bank tersebut tidak melibatkan serikat karyawan yang berafiliasi dengan Opsi. Para pekerja pada November 2023 secara mendadak diinfokan bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh Bank OCBC.

Hal ini kemudian sempat menggemparkan para pekerja dan memicu keresahan di kalangan pekerja. Terlebih, kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan pekerjanya.

Lalu, secara sepihak manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.